Dokumen tersebut membahas tentang akreditasi rumah sakit di Indonesia, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, jenis survei, standar, dan proses akreditasi rumah sakit. Akreditasi rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Proses akreditasi terdiri atas tahap persiapan, pelaksanaan survei, dan pembinaan paska survei.

1. AKREDITASI RUMAH SAKIT
1.1.Pengertian Akreditasi
Akreditasi rumah sakit adalah suatu proses dimana suatu lembaga independen
baik dari dalam atau luar negeri, biasanya non pemerintah, melakukan asesmen
terhadap rumah sakit berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Rumah sakit
yang telah terakreditasi akan mendapatkan pengakuan dari Pemerintah karena
telah memenuhi standar pelayanan dan manajemen yang ditetapkan. Akreditasi
menurut Wikipedia adalah suatu bentuk pengakuan yang diberikan oleh
pemerintah untuk suatu lembaga. Sedangkan menurut Depkes RI, akreditasi RS
adalah pengakuan oleh pemerintah kepada rumah sakit karena telah memenuhi
standar yang telah ditetapkan.
Akreditasi rumah sakit di Indonesia telah dilaksanakan sejak Tahun 1995,
yang dimulai hanya 5 pelayanan, pada Tahun 1998 berkembang menjadi 12
pelayanan, dan pada Tahun 2002 menjadi 16 pelayanan. Namun rumah sakit dapat
memilih akreditasi untuk 5, 12, atau 16 pelayanan, sehingga standar mutu rumah
sakit dapat berbeda tergantung berapa pelayanan akreditasi yang diikuti (KARS,
2013).
1.2. Dasar Hukum Akreditasi Rumah Sakit
a. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
b. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
c. Permenkes 1144/Menkes/PER/VIII//2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementrian Kesehatan
d. Permenkes No 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
1.3.Tujuan Akreditasi
Pada dasarnya tujuan utama akreditasi rumah sakit adalah agar kualitas
pelayanan yang diberikan terintegrasi dan rnenjadi budaya sistem pelayanan di
rumah sakit. Secara khusus tujuan kegiatan akreditasi adalah agar:

2. a. Memperoleh gambaran seberapa jauh rumah sakit di Indonesia telah
memenuhi berbagai standar yang ditentukan sehingga mutu pelayanan
rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan.
b. Menigkatkan mutu pelayanan rumah sakit
c. Meningkatkan keselamatan pasien rumah sakit
d. Meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya
manusia rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi
e. Mendukung program pemerintah bidang kesehatan
f. Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada rumah sakit yang telah
mencapai tingkat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
1.4.Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
Surveior adalah seseorang yang diberi tugas oleh KARS untuk rnelakukan
survei akreditasi dan bimbingan akreditasi rumah sakit. Merupakan tenaga
yang andal yang diperoleh rnelalui rekrutrnen dari tenaga yang ada di daerah
atau dari pelamar dan memenuhi persyaratan yang ditentukan KARS serta
wajib mengikuti pelatihan surveior.
Terbagi menjadi Surveior Administrasi, Surveior Medis dan Surveior
Keperawatan dengan tugas pokok dan fungsi (1) mermbimbing dan
rnemberikan asistensi pada manajemen rumah sakit agar dapat mencapai
standar pelayanan yang ditetapkan serta (2) mengukur tingkat kepatuhan
rumah sakit dalam menerapkan standar dan parameter akreditasi dengan cara
melihat dan mencatat keadaan sebenarnya pada saat survei dilakukan.
1.5. Jenis-Jenis Survei Akreditasi Rumah Sakit
Survei dilaksanakan sesuai dengan menilai semua standar nasional akreditasi
rumah sakit edisi 1 di seluruh rumah sakit. Bentuk survei meliputi survei awal,
survei ulang, survei verifikasi dan survei terfokus. Definisi setiap survei adalah
sebagai berikut:
a. Survei Awal—Survei langsung penuh pertama pada rumah sakit
b. Survei Ulang—Survei rumah sakit setelah siklus akreditasi tiga tahun
Survei

3. Survei Remedial—Evaluasi langsung yang dijadwalkan paling lambat 6
bulan setelah survei awal untuk mengevaluasi elemen penilaian (EP) yang
mendapatkan nilai “tidak terpenuhi” (“not met”) atau “terpenuhi sebagian”
(“partially met”) yang mengakibatkan rumah sakit gagal untuk memenuhi
persyaratan kelulusan akreditasi.
c. Survei Verifikasi
Survei verifikasi 1 dilaksanakan satu tahun setelah tanggal survei
yang sudah dilaksanakan. Surveior mempunyai tugas melakukan verifikasi
Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) yang sudah dilaksanakan dan yang
belum dilaksanakan.
Survei verifikasi 2 dilaksanakan dua tahun setelah tanggal survei
yang sudah dilaksanakan. Surveior mempunyai tugas melakukan verifikasi
PPS yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan serta
persiapan akreditasi selanjutnya. Tanggal penetapan tanggal survei
verifikasi dapat dirubah, bila tanggal tersebut adalah hari minggu atau hari
libur nasional. Bila rumah sakit menunda atau tidak melaksanakan survei
verifikasi, maka
sertifikat akreditasi ditarik kembali.
d. Survei Terfokus
Survei terfokus adalah survei langsung yang terbatas dalam lingkup,
konten, dan lamanya, dan dirancang untuk mengumpulkan informasi
tentang suatu masalah, standar, atau elemen penilaian secara spesifik.
KARS melakukan jenis survei terfokus dengan contoh : Bila KARS
menemukan adanya ketidakpatuhan yang serius terhadap standar, masalah
perawatan atau keselamatan pasien yang serius, masalah regulasi atau
sanksi, atau masalah serius lainnya dalam suatu rumah sakit yang
terakreditasi atau program bersertifikat, yang mungkin menempatkan
rumah sakit pada status Berisiko Untuk Penolakan Akreditasi.

4. 1.6.Persyaratan Kelayakan Umum Survei Akreditasi
Setiap rumah sakit dapat mengajukan survei akreditasi kepada Komisi Akreditasi
Rumah Sakit (KARS) bila memenuhi semua kriteria sebagai berikut:
- Rumah sakit berlokasi di wilayah Indonesia
- Rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus untuk semua kelas
rumah sakit
- Izin operasional rumah sakit masih berlaku
- Bila izin rumah sakit sudah habis masa berlakunya, pengajuan
permohonan survei bisa dilakukan, bila Dinas Kesehatan meminta syarat
perpanjangan izin operasional harus sudah terakreditasi. Untuk itu rumah
sakit mengirimkan surat/ persyaratan dari Dinas Kesehatan tersebut ke
KARS dan survei dapat dilaksanakan. Hasil survei yang diberikan berupa
surat keterangan hasil akreditasi yang dapat dipergunakan untuk
mengurus izin operasional. Bila izin operasional sudah terbit, rumah sakit
mengirimkan dokumen izin tersebut ke survei@kars.or.id dan Komisi
Akreditasi Rumah Sakit akan memberikan sertifikat akreditasi kepada
rumah sakit tersebut.
- Direktur/Kepala rumah Sakit adalah tenaga medis (dokter atau dokter
gigi)
- Rumah sakit beroperasi penuh (full operation) dengan menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat secara paripurna
selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
- Rumah sakit mempunyai izin Instalasi Pengelolaaan Limbah Cair (IPLC)
yang masih berlaku.
- Rumah sakit mempunyai izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun yang masih berlaku atau kerjasama dengan pihak ketiga yang
mempunyai izin sebagai pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya
yang masih berlaku dan atau izin sebagai transporter yang masih berlaku.
- Semua tenaga medis pemberi asuhan di rumah sakit telah mempunyai
Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP)
- Rumah sakit melaksanakan atau bersedia melaksanakan kewajiban dalam
meningkatkan mutu asuhan dan keselamatan pasien.

5. 1.7.Standar Akreditasi Rumah Sakit
Standar akreditasi yang dipergunakan mulai 1 Januari 2018 adalah
STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT EDISI 1 yang terdiri
dari 16 bab yaitu :
I. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)
II. Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas (ARK)
III. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
IV. Asesmen Pasien (AP)
V. Pelayanan Asuhan Pasien (PAP)
VI. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
VII. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)
VIII. Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)
IX. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
X. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
XI. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
XII. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
XIII. Kompetensi & Kewenangan Staf (KKS)
XIV. Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
XV. Program Nasional (menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta
meningkatkan angka kesehatan ibu dan bayi, menurunkan angka kesakitan
HIV/AIDS, menurunkan angka kesakitan tuberkulosis, pengendalian
resistensi antimikroba dan pelayanan geriatri)
XVI. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP)
Catatan :
- Rumah Sakit Pendidikan : 16 bab
- Rumah Sakit non Pendidikan : 15 bab
1.8. Jenis Surveior Akreditasi Rumah Sakit dan tugasnya
SURVEIOR
Manajemen Medis Keperawatan
Pelayanan Kefarmasian
dan Penggunaan Obat
Akses ke Rumah Sakit
dan Kontuinitas
Hak Pasien dan
keluarha

6. Peningkatan mutu dan
keselamatan pasien.
Assesmen pasien Manajemen
komunikasi dan
edukasi
Tata kelola rumah sakit Pelayanan asuhan
pasien
Pencegahan dan
pengendalian infeksi
Manajemen fasilitas
dan keselematan
Pelayanan anestesi dan
bedah
Sasaran keselamatan
pasien
Kompetensi dan
kewenangan staf
menurunkan angka
kematian ibu dan bayi
serta meningkatkan
angka kesehatan ibu
dan bayi, menurunkan
angka kesakitan
HIV/AIDS,
menurunkan angka
kesakitan tuberkulosis,
pengendalian resistensi
antimikroba dan
pelayanan geriatri
Manajemen Informasi
dan Rekam Medis
Integrasi Pendidikan
Kesehatan Dalam
Pelayana Rumah Sakit
(IPKP)
1.9. Metode Pelaksanaan Akreditasi
A. Tahap Persiapan
Kegiatan yang dilaksanakan disini adalah self assessment (kajian mandiri)
yang dilakukan oleh rumah sakit yang akan dinilai menggunakan instrumen
survei akreditasi rumah sakit. Kajian mandiri dilaksanakan oleh tim akreditasi
rumah sakit yang terdiri dari beberapa kelompok kerja, sesuai dengan
pelayanan yang akan dinilai. Misalnya bila rumah sakit memilih untuk
akreditasi tingkat dasar maka tim akreditasi rumah sakit terdiri dari
5.kelompok kerja.
Langkah-Langkah Persiapan Survei Akreditasi Rumah Sakit :
a. Pimpinan, pemilik dan ,seluruh pegawai sepakat melaksanakan
persiapan survei akreditasi rumah sakit dengan sosialisasi pada
setiap kesempatan dengan menjelaskan kaitan akreditasi dengan
mutu pelayanan di rumah sakit.

7. b. Tim akreditasi rumah sakit perlu dibentuk dengan surat keputusan
direktur
c. Ubah pola kerja menjadi kerja tim, saling terbuka dan menghargai
d. Sosialisasikan apa yang dimaksud dengan akreditasi dan makna yang
terkandung didalamnya, kepada seluruh jajaran rumah sakit mulai
dari manajer puncak hingga pelaksana di lapangan termasuk satpam,
tukang kebun, juru masak, dan lain-lain.
B. Tahap Pelaksanaan Survey Akreditasi oleh KARS.
Pada tahap ini, survei dilaksanakan oleh KARS menggunakan instrumen
akreditasi rumah sakit. Pelaksanaan survei didampingi oleh staf Dinkes Provinsi
dari seksi rujukan bidang pelayanan kesehatan. Metode aktivitas telusur
merupakan proses survei oleh surveior KARS langsung di lokasi. Dalam metode
aktivitas telusur, surveior memilih pasien dari populasi pasien di rumah sakit dan
melakukan telusur terhadap asuhan yang diberikan kepada pasien oleh rumah
sakit dan juga akanmelakukan aktivitas telusur terhadap sistem dan proses penting
dalam pelayanan klinis dan manajerial. Dalam aktivitas ini surveior dapat
menemukan bukti masalah ketidakpatuhan terhadap standar dalam satu atau
beberapa langkah proses pelayanan dan asuhan pasien serta proses manajemen
atau pada saat acara pertemuan diantara proses-proses tersebut.
Dalam proses survei, surveior dapat melakukan:
- Wawancara kepada staf secara individual atau di dalam kelompok
- Mengamati perawatan pasien
- Wawancara kepada pasien dan keluarganya
- Meninjau rekam medis pasien
- Meninjau catatan personel/file pegawai
- Meninjau kebijakan dan prosedur dan dokumen lainnya.
C. Tahap Paska Survei Akreditasi
Kegiatan pada paska survei akreditasi berupa pembinaan yang bertujuan
mendorong manajemen rumah sakit untuk, memantau pelaksanaan
rekomendasi hasil survei, memberikan arahan untuk dapat memenuhi
rekomendasi, melakukan evaluasi terhadap penerapan standar yang

8. berdampak pada peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit serta
meningkatkan interaksi antara rumah sakit, Dinkes Provinsi dan KARS.
Kegiatan pembinaan paska akreditasi dilakukan paling cepat 12 (dua
belas) bulan setelah dilakukan survei akreditasi oleh KARS. Hasil pembinaan
dalam bentuk laporan sebagai umpan balik terhadap upaya rumah sakit untuk
memenuhi rekomendasi hasil survei kepada pimpinan rumah sakit.
1.10. Instrumen Pelaksanaan Survey Akreditasi Rumah Sakit
Embrio instrumen survei akreditasi adalah format penilaian penampilan rumah
sakit yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka hari Kesehatan Nasional yang
dikembangkan tahun 1984. Pengembangan dan penyempurnaan indikator
penilaian dilakukan berkala setiap 2 (dua) tahun sekali. Format penilaian
penampilan rumah sakit ini dikembangkan Direktorat Jendral Pelayanan Medik
bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan di Surabaya
dan hingga tahun 1994 menjadi instrumen untuk survei akreditasi. lnstrumen
survei akreditasi mengalami perbaikan hingga tahun 2003 sebagai instrumen
kajian mandiri yang digunakan sampai saat ini.
Pelayanan yang dinilai dalam instrumen survei akreditasi mengacu pada SK
Menkes pada tahun 1993 tentang standar pelayanan rumah sakit. Pada tahun 1999
dilakukan revisi sehingga terdiri dari 20 kegiatan pelayanan. Standar pelayanan
rumah sakit tersebut di atas rneliputi Administrasi & manajemen. Pelayanan
Medis, Pelayanan Gawat Darurat. Pelayanan Keperawatan, Rekam Medis,
Pelayanan Radiologi, Pelayanan Laboratoriurn, Kamar Operasi. Pelayanan
Farmasi. Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana (K-3),
Perinatal Risiko Tinggi, Pengendalian Infeksi, Pelayanan Anestesi. Pelayanan
Rehabilitasi Medik. Pelayanan Gizi. Pelayanan Intensif. Sterilisasi Sentral,
Pemeliharaan sarana. Pengendalian Infeksi dan Perpustakaan.
1.11. Cara Pelaksanaan Survei Akreditasi
Saat tahap persiapan survei akreditasi, rumah sakit melakukan kajian mandiri.
Pada tahap ini ada bimbingan dari Dinkes Provinsi tentang pelaksanaan kajian
mandiri tentang cara penilaian, skoring, memahami definisi operasional dan cara
pembuktian, sehingga diperoleh kesamaan persepsi di seluruh kelompok kerja

9. dalam tim akreditasi. Bila rumah sakit telah siap, maka hasil kajian mandiri dan
jadwal pelaksanaan survei akreditasi dikirimkan ke KARS. Oleh KARS rumah
sakit dijadwalkan untuk pelaksanaan survei akreditasi.
Tahap survei akreditasi menjadi penting karena tim dari KARS datang ke
rumah sakit dan bersama dengan kelompok kerja tim akreditasi rumah sakit
melakukan review bersama terhadap kajian mandiri yang sudah dilakukan. Hal ini
dilaksanakan untuk menemukan pencapaian nilai yang sesungguhnya dari
keadaan pelayanan yang ada di rumah sakit sesuai dengan skor dalam instrumen
survei akreditasi. Pada tahap ini review sebaiknya dihadiri Dinkes Provinsi,
sehingga pencapaian nilai dan rekomendasi untuk perbaikan diketahui dan
bermanfaat dan pelaksanaan tahap paska survei akreditasi.
1.12. Laporan Kejadian pada Waktu Survei
Surveior wajib memberikan laporan khusus kepada Ketua Eksekutif KARS
melalui telpon atau email bila pada waktu survei ditemukan hal-hal sebagai
berikut:
- Direktur/Kepala Rumah Sakit tidak hadir/meninggalkan rumah sakit sejak
hari pertama survei
- Izin operasional habis masa berlakunya
- Ada staf medis yang tidak mempunyai/habis masa berlakunya STR dan
atau SIP
- Izin Pengolahan limbah cair dan B-3 tidak ada/habis masa
berlakunya/masih dalam proses perpanjangan
- Rumah sakit memberikan informasi atau data palsu, misalnya Direktur
Rumah Sakit ternyata bukan tenaga medis, ada staf dari rumah sakit lain
(bukan pegawai/staf rumah sakit) yang terlibat/membantu
wawancara/presentasi pada
- waktu pelaksanaan survei), peminjaman peralatan medis dari rumah sakit
lain, dan pemalsuan data atau informasi lainnya.
1.13. Pemberian Skoring Survei Akreditasi Rumah Sakit

10. Setiap Elemen Penilaian diberi skor 0 atau 5 atau 10, sesuai ketentuan yang
ada Nilai setiap standar yang ada di bab merupakan penjumlahan dari nilai elemen
penilaian. Nilai dari standar dijumlahkan menjadi nilai untuk bab Elemen
penilaian yang tidak dapat diterapkan (TDD) tidak diberikan skor dan mengurangi
jumlah EP.
a. Skor 10 (terpenuhi lengkap), yaitu bila rumah sakit dapat memenuhi
elemen penilaian tersebut minimal 80 %
b. Skor 5 (terpenuhi sebagian) yaitu bila rumah sakit dapat memenuhi elemen
penilaian tersebut antara 20 – 79 %
c. Skor 0 (tidak terpenuhi) yaitu bila rumah sakit hanya dapat memenuhi
elemen penilaian tersebut kurang dari 20%
1.14. Penghentian Survei
Kegiatan survei diberhentikan (show-stop) bila Direktur/Kepala Rumah Sakit
tidak hadir/meninggalkan rumah sakit sejak hari pertama survei atas keputusan
Ketua Eksekutif KARS
1.15. Pembatalan Survei
KARS atau rumah sakit dapat membatalkan survei tanpa denda atau ganti rugi
jika terdapat peristiwa seperti bencana alam, perang, terorisme, atau kedaruratan
serupa lainnya, atau keadaan lain yang menyebabkan survei menjadi tidak
mungkin dilaksanakan. Pembatalan karena salah satu alasan yang disebutkan di
atas harus dikomunikasikan secepatnya secara tertulis.
Jika rumah sakit membatalkan survei dalam waktu 30 hari atau kurang
sebelum tanggal dimulainya survei karena alasan lain selain dari yang disebutkan
di atas, rumah sakit wajib membayar 50 persen dari biaya survei sebagai
pengganti biaya administrasi KARS dan pembatalan tiket pesawat. Apabila pihak
KARS yang membatalkan survei untuk alasan apapun atau alasan selain dari yang
disebutkan di atas, KARS tidak membebankan biaya apapun kepada rumah sakit.
1.16. Keputusan Akreditasi

11. Keputusan akreditasi KARS berdasarkan capaian rumah sakit terhadap
Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1. Ketua Eksekutif KARS
mempertimbangkan semua hasil dan informasi saat survei awal atau survei ulang
untuk pengambilan keputusan hasil akreditasi. Hasilnya dapat berupa rumah sakit
memenuhi kriteria untuk akreditasi keseluruhan atau sebagian, atau tidak
memenuhi kriteria dan tidakdapat memperoleh akreditasi.
Keputusan akreditasi final didasarkan pada kepatuhan rumah sakit
terhadap standar akreditasi. Rumah sakit tidak menerima nilai/skor sebagai bagian
dari keputusan akreditasi final. Ketika suatu rumah sakit berhasil memenuhi
persyaratan akreditasi KARS, rumah sakit tersebut akan menerima penghargaan
Status Akreditasi Sebagai berikut:
a. Rumah Sakit Non Pendidikan
- Tidak Lulus Akreditasi
Rumah sakit tidak lulus akreditasi bila dari 15 bab yang disurvei, semua
mendapat nilai kurang dari 60 % Bila rumah sakit tidak lulus akreditasi
dapat mengajukan akreditasi ulang setelah rekomendasi dari surveior
dilaksanakan.
- Akreditasi Tingkat Dasar
Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat dasar bila dari 15 bab
yang di survei hanya 4 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 12
bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %
- Akreditasi tingkat madya
Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat madya bila dari 15 bab
yang di survei ada 8 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 7 bab
lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20%
- Akreditasi tingkat utama
Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat utama bila dari 15 bab
yang di survei ada 12 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 3 bab
lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %
- Akreditasi tingkat paripurna
Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat paripurna bila dari 15
bab yang di survei semua bab mendapat nilai minimal 80 %

12. b. Rumah Sakit Pendidikan
- Tidak lulus akreditasi
Rumah sakit tidak lulus akreditasi bila dari 16 bab yang di survei
mendapat nilai kurang dari 60 % Bila rumah sakit tidak lulus akreditasi
dapat mengajukan akreditasi ulang setelah rekomendasi dari surveior
dilaksanakan.
- Akreditasi tingkat dasar
Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat dasar bila dari 16 bab
yang di survei hanya 4 bab, dimana salah satu babnya adalah
Institusipendidikan pelayanan kesehatan, mendapat nilai minimal 80 %
dan 12 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %
- Akreditasi tingkat madya
Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat madya bila dari 16 bab
yang di survei ada 8 bab, dimana salah satu babnya adalah Institusi
pendidikan pelayanan kesehatan, mendapat nilai minimal 80 % dan 8 bab
lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %
- Akreditasi tingkat utama
Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat utama bila dari 16 bab
yang di survei ada 12 bab, dimana salah satu babnya adalah Institusi
pendidikan pelayanan kesehatan mendapat nilai minimal 80 % dan 4 bab
lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %
- Akreditasi tingkat paripurna
Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat paripurna bila dari 16
bab yang di survei semua bab mendapat nilai minimal 80 %.
1.17. Masa Berlaku Status Akreditasi
Status akreditasi berlaku selama tiga tahun kecuali ditarik oleh KARS. Status
akreditasi berlaku surut sejak hari pertama pelaksanaan survei rumah sakit atau
saat
survei ulang. Pada akhir tiga tahun siklus akreditasi rumah sakit, rumah sakit
harus melaksanakan survei ulang untuk perpanjangan status akreditasi.

13. DAFTAR PUSTAKA
UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1. Komisi Akreditasi Rumah
Sakit Agustus 2017.
Poerwani, SK dan Sopacua, Evle. Jurnal Akreditasi Sebagai Upaya Peningkatan
Mutu Pelayanan Rumah Sakit. Buletin Penilaian Sistem Kesehatan Vol. 9
No 3. Juli 2006. 125-131
Permenkes No 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit