SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
RAPAT PEMBAHASAN
RENCANA PNBP
TAHUN 2023
D I R E K T O R AT J E N D E R A L B I M B I N G A N
M A S YA R A K AT I S L A M
K E M E N T E R I A N A G A M A R I
2 0 2 2
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
DASAR HUKUM
UU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
PNBP
 PP nomor 58 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan PNBP
 PP Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan,
Keringanan, dan Pengembalian PNBP
 PP Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penetapan Tarif Atas Jenis PNBP
 PP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pemeriksaan PNBP
 PMK 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara
Pengelolaan PNBP
 PMK 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara
Penyusunan Usulan Evaluasi Usulan dan
Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP
 KMK 337 Tahun 2021 tentang Pencabutan
KMK Mengenai Persetujuan Penggunaan
Dana PNBP pada K/L
 Surat Menkeu Nomor 748 Tahun 2021
tentang Persetujuan Penggunaan Dana
PNBP pada K/L
PERENCANAAN PNBP
Jenis PNBP &
tarif atas Jenis
PNBP
Perkiraan
Jumlah/volume
per jenis PNBP
Asumsi Dasar
Ekonomi
makro
Piutang
PNBP
Hasil
Pengawasan
PNBP
Satuan Kerja
UE-I
IP
Pagu Penggunaan Target
Optimal
Realistis
Ketentuan
Perundangan
Prinsip, Bentuk, Jenjang dan Dasar Penyusunan Rencana PNBP
Satker
UE I
PNBP APIP
Rencana
PNBP
Kemenkeu
c.q. DJA
Lembar
Rekomendasi
Hasil
Penelaahan
UE I
Kemenkeu
Lainnya
K/L
Menkeu
Penetapan
Menkeu
Keterangan:
= IP PNBP (K/L dan BUN)
= Kemenkeu bertindak selaku CFO (Pengelola Fiskal)
= Kemenkeu bertindak selaku COO (IP PNBP BUN)
PERENCANAAN PNBP
Penyusunan
dan
Penyampaian
Rencana
PNBP
Rencana PNBP disusun oleh IP PNBP dalam
bentuk target PNBP atau Target dan Pagu
Penggunaan Dana PNBP dan disampaikan
kepada Keamenkeu.
Rencana PNBP disusun dalam rangka
penyusunan RAPBN dan/atau RAPBNP untuk
tahun anggaran yang direncanakan dan
perkiraan maju 3 (tiga) tahun anggaran setelah
tahun anggaran yang direncanakan
Peningkatan kualitas rencana PNBP dan
fungsi check & balance dilakukan melalui
penyusunan rencana berjenjang dan
penelitian di lingkungan IP PNBP, termasuk
reviu oleh APIP yang dilaksanakan
bersama dengan reviu RKA K/L
01
02
03
Penelaahan dan Penetapan atas Rencana PNBP
DJA melakukan penelaahan Rencana PNBP untuk memastikan
target realistis, optimal, dan sesuai ketentuan perundangan
DJA menetapkan lain Rencana PNBP dengan berkoordinasi
dengan unit/instansi terkait (DIPb, UE I Kemenkeu lainnya, dan K/L)
Apabila IP PNBP tidak menyampaikan Rencana PNBP dalam waktu
yang ditentukan, DJA melakukan perhitungan Rencana PNBP
berdasarkan data historis PNBP dan kebijakan fiskal pemerintah
Penelaahan dan pemuktahiran Rencana PNBP merupakan proses
yang DINAMIS sampai ditetapkannya Rencana PNBP dalam APBN
PERENCANAAN PNBP
Pokok-pokok kebijakan PNBP
Yang paling sedikit memuat:
PROPOSAL RENCANA PNBP
Perkiraan relasi PNBP tahun anggaran
berjalan
Target PNBP yang direncanakan dan
perkiraan maju 3 tahun berikutnya
Justifikasi peningkatan atau penurunan
target PNBP yang direncanakan dengan
tahun anggaran berjalan
Perkiraan realisasi penggunaan dana
PNBP tahun anggaran berjalan
Pagu penggunaan dana PNBP yang
direncanakan dan perkiraan maju 3 tahun
berikutnya
Penjelasan capaian realisasi kinerja
PNBP 3 tahun terkahir
01
02
03
04
05
06
07
TARGET PNBP
Disusun dengan mempertimbangkan:
Jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP
Perkiraan Jumlah/volume yang menjadi
dasar perhitungan
Asumsi dasar ekonomi makro dan
parameter lainnya
Piutang PNBP yang akan tertagih
Hasil pengawasan PNBP, baik berupa
labih bayar maupun kurang bayar
PAGU PENGGUNAAN DANA PNBP
Disusun dengan mempertimbangkan persetujuan penggunaan dana
PNBP yang merupakan pagu tertinggi yang dapat diajukan pada
Rencana PNBP
TAHAPAN PERENCANAAN PNBP
 Pimpinan IP atau Peejabat Kuasa Pengelola Menyusun Rencana
PNBP TA direncanakan dan T+3
 Rencana PNBP disampaikan kepada Menkeu
 Menteri menelaah Rencana PNBP dan menetapkan Rencana
PNBP dalam rangka kapasitas fiskal
 Penyusunan Rencana PNBP berdasarkan hasil keseepakatan
Pemerintah dan DPR
 Menteri menelaah dan menetapkan Rencana PNBP dalam rangka
RUU APBN
 Pemutakhiran Rencana PNBP oleh Pimpinan IP atau Pejabat
Kuasa Pengelola paling lambat 1 mingggu setelah APBN
ditetapkan
Januari
Februari
Juni
Juli
Setelah
APBN
Ditetapkan
01
02
03
04
05
PERSETUJUAN PENGGUNAAN DANA PNBP KEMENTERIAN AGAMA
Kantor Urusan Agama Kecamatan, paling
tinggi sebesar 80 %
BESARAN PENGGUNAAN PNBP
Asrama Haji paling tinggi sebesar 80 %
UPT UPQ, paling tinggi sebesar 80 %
UPT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-
Qur’an, paling tinggi sebesar 80 %
01
02
03
04
PP Nomor 59 Tahun
2018 tentang Jenis
dan Tarif atas jenis
PNBP yang berlaku
pada Kementerian
Agama
PENGGUNAAN DANA PNBP
1. Penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau
kegiatan lainnya
2. Optimalisasi PNBP
JENIS PNBP
1
PP Nomor 22 Tahun
1997 tentang Jenis
dan Penyetoran
PNBP (Satker PTN
2
-
200,000,000,000
400,000,000,000
600,000,000,000
800,000,000,000
1,000,000,000,000
1,200,000,000,000
1,400,000,000,000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Penerimaan 1,156,054,620,000 1,296,671,400,000 730,844,400,000 758,546,043,750 895,274,000,000 731,029,610,857 852,000,000,000
Realisasi Penerimaan 733,037,575,000 738,964,123,000 796,259,570,822 869,992,567,168 883,380,971,243 748,263,703,259 795,331,302,937
Pagu Belanja 924,843,696,000 1,037,337,120,000 584,675,520,000 606,836,835,000 716,219,200,000 584,823,688,686 681,600,000,000
Realisasi Belanja 440,596,033,531 488,645,680,486 510,671,740,478 586,551,404,573 656,964,890,428 554,125,813,525 653,362,458,309
DATA HISTORI PNBP NR TAHUN 2015 - 2021
Penerimaan
Belanja
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
REALISASI ANGGARAN PNBP TAHUN 2021
KODE KEGIATAN/OUTPUT PAGU REALISASI PERSEN(%) SISA
2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah 596.852.001.000 572.228.289.533 96.42% 24.623.711.467
2104.BDCPenghulu yang ditingkatkan kompetensinya 17.842.069.000 16.603.585.892 92.30% 1.238.483.108
2104.QAALayanan Nikah dan Rujuk 505.469.463.000 487.494.975.982 96.91% 17.974.487.018
2104.QDEKeluarga Islam yang memperoleh Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah 73.540.469.000 68.129.727.659 92.63% 5.410.741.341
2122 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 21.371.913.000 19.985.608.962 94.11% 1.386.304.038
2122.ADELembaga Zakat yang Terakreditasi 3.973.700.000 3.741.488.850 92.82% 232.211.150
2122.BBCLayanan Advokasi aset Wakaf 4.004.113.000 3.502.014.087 89.78% 502.098.913
2122.BEHBantuan Sertifikasi Tanah Wakaf 638.750.000 583.282.900 91.45% 55.467.100
2122.PEEAset Wakaf Produktif 1.587.834.000 1.576.109.000 92.11% 11.725.000
2122.QDBLembaga Zakat dan Wakaf yang dibina 8.967.516.000 8.490.279.125 94.05% 477.236.875
2122.QDDKampung Zakat yang dibina 700.000.000 592.435.000 91.44% 107.565.000
2122.QEIBantuan Operasional BAZNAS/BWI 1.500.000.000 1.500.000.000 98.66% 0
2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 19.318.777.000 17.770.021.042 98.86% 1.548.755.958
2123.PEGEvent Keagamaan dan seni budaya bernafaskan agama 6.115.613.000 5.818.523.179 92.95% 297.089.821
2123.QDCPenyuluh yang ditingkatkan kompetensinya 2.749.049.000 2.717.850.659 99.41% 31.198.341
2123.QDDDialog Kerukunan Intra Umat Beragama Islam dan moderasi beragama 8.053.355.000 6.935.827.204 90.15% 1.117.527.796
2123.QEIBantuan Ormas dan Lembaga Keagamaan 2.400.760.000 2.297.820.000 99.19% 102.940.000
2124 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 40.489.855.000 39.477.159.675 96.69% 1.012.695.325
2124.BMBLayanan Syariah dan Hisab Rukyat 15.766.511.000 15.112.039.455 95.86% 654.471.545
2124.QABPerpustakaan Masjid yang dibina 3.930.975.000 3.732.121.961 94.88% 198.853.039
2124.QAHLayanan Literasi Keagamaan Digital 1.186.529.000 1.116.402.723 94.74% 70.126.277
2124.QDDKonflik Intra Umat Beragama Islam yang ditindaklanjuti 2.222.700.000 2.162.449.984 95.95% 60.250.016
2124.QEIRumah ibadah yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan 17.383.140.000 17.354.145.552 98.87% 28.994.448
2125 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam 3.992.159.000 3.978.980.550 98.25% 13.178.450
2125.EADLayanan Sarana Internal 3.795.295.000 3.786.162.045 98.47% 9.132.955
2125.EAELayanan Prasarana Internal 196.864.000 192.818.505 99.47% 4.045.495
TOTAL 682.024.705.000 653.440.059.762 95,81% 28.584.645.238
REALISASI DAN TARGET PNBP-NR
Lanjutan
REALISASI DAN TARGET PNBP-NR

More Related Content

Similar to Rakor Pembahasan Rencana PNBP.pptx

2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...Ahmad Abdul Haq
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Tatang Suwandi
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana DesaAhmad Abdul Haq
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfSlide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfyudouyami
 
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...azetra
 
20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BAN...
20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BAN...20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BAN...
20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BAN...pparocan
 
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfYandryAbun1
 
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...Yuni
 
PAPARAN_JAKWAS_DAN_PENG_APIP_27_NOV_2018_(1).pdf
PAPARAN_JAKWAS_DAN_PENG_APIP_27_NOV_2018_(1).pdfPAPARAN_JAKWAS_DAN_PENG_APIP_27_NOV_2018_(1).pdf
PAPARAN_JAKWAS_DAN_PENG_APIP_27_NOV_2018_(1).pdfssuserf8788c
 
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahPp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahinggridkhairani
 
Paparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptx
Paparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptxPaparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptx
Paparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptxBPKADASET
 
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptxEvaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptxIrfinWira
 
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...Eksanto Santo
 
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxBahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxIsnenHadi2
 

Similar to Rakor Pembahasan Rencana PNBP.pptx (20)

2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
 
Spk mi sudah di edit
Spk mi sudah di editSpk mi sudah di edit
Spk mi sudah di edit
 
Undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak
Undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajakUndang undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak
Undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfSlide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
 
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
 
PPAS Tahun 2017
PPAS Tahun 2017PPAS Tahun 2017
PPAS Tahun 2017
 
20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BAN...
20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BAN...20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BAN...
20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BAN...
 
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
 
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
 
SOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdfSOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdf
 
PAPARAN_JAKWAS_DAN_PENG_APIP_27_NOV_2018_(1).pdf
PAPARAN_JAKWAS_DAN_PENG_APIP_27_NOV_2018_(1).pdfPAPARAN_JAKWAS_DAN_PENG_APIP_27_NOV_2018_(1).pdf
PAPARAN_JAKWAS_DAN_PENG_APIP_27_NOV_2018_(1).pdf
 
Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008
 
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahPp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
 
Paparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptx
Paparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptxPaparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptx
Paparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptx
 
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptxEvaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
 
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
 
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxBahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
 

Recently uploaded

Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiGustiAdityaR
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxMunawwarahDjalil
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganlangkahgontay88
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxHakamNiazi
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptxObyMoris1
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaWahyuKamilatulFauzia
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxFrida Adnantara
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaarmanamo012
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISHakamNiazi
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppttami83
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptSalsabillaPutriAyu
 

Recently uploaded (20)

Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 

Rakor Pembahasan Rencana PNBP.pptx

  • 1. RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PNBP TAHUN 2023 D I R E K T O R AT J E N D E R A L B I M B I N G A N M A S YA R A K AT I S L A M K E M E N T E R I A N A G A M A R I 2 0 2 2 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
  • 2. DASAR HUKUM UU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PNBP  PP nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP  PP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP  PP Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis PNBP  PP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP  PMK 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP  PMK 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan Evaluasi Usulan dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP  KMK 337 Tahun 2021 tentang Pencabutan KMK Mengenai Persetujuan Penggunaan Dana PNBP pada K/L  Surat Menkeu Nomor 748 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBP pada K/L
  • 3. PERENCANAAN PNBP Jenis PNBP & tarif atas Jenis PNBP Perkiraan Jumlah/volume per jenis PNBP Asumsi Dasar Ekonomi makro Piutang PNBP Hasil Pengawasan PNBP Satuan Kerja UE-I IP Pagu Penggunaan Target Optimal Realistis Ketentuan Perundangan Prinsip, Bentuk, Jenjang dan Dasar Penyusunan Rencana PNBP Satker UE I PNBP APIP Rencana PNBP Kemenkeu c.q. DJA Lembar Rekomendasi Hasil Penelaahan UE I Kemenkeu Lainnya K/L Menkeu Penetapan Menkeu Keterangan: = IP PNBP (K/L dan BUN) = Kemenkeu bertindak selaku CFO (Pengelola Fiskal) = Kemenkeu bertindak selaku COO (IP PNBP BUN)
  • 4. PERENCANAAN PNBP Penyusunan dan Penyampaian Rencana PNBP Rencana PNBP disusun oleh IP PNBP dalam bentuk target PNBP atau Target dan Pagu Penggunaan Dana PNBP dan disampaikan kepada Keamenkeu. Rencana PNBP disusun dalam rangka penyusunan RAPBN dan/atau RAPBNP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju 3 (tiga) tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan Peningkatan kualitas rencana PNBP dan fungsi check & balance dilakukan melalui penyusunan rencana berjenjang dan penelitian di lingkungan IP PNBP, termasuk reviu oleh APIP yang dilaksanakan bersama dengan reviu RKA K/L 01 02 03 Penelaahan dan Penetapan atas Rencana PNBP DJA melakukan penelaahan Rencana PNBP untuk memastikan target realistis, optimal, dan sesuai ketentuan perundangan DJA menetapkan lain Rencana PNBP dengan berkoordinasi dengan unit/instansi terkait (DIPb, UE I Kemenkeu lainnya, dan K/L) Apabila IP PNBP tidak menyampaikan Rencana PNBP dalam waktu yang ditentukan, DJA melakukan perhitungan Rencana PNBP berdasarkan data historis PNBP dan kebijakan fiskal pemerintah Penelaahan dan pemuktahiran Rencana PNBP merupakan proses yang DINAMIS sampai ditetapkannya Rencana PNBP dalam APBN
  • 5. PERENCANAAN PNBP Pokok-pokok kebijakan PNBP Yang paling sedikit memuat: PROPOSAL RENCANA PNBP Perkiraan relasi PNBP tahun anggaran berjalan Target PNBP yang direncanakan dan perkiraan maju 3 tahun berikutnya Justifikasi peningkatan atau penurunan target PNBP yang direncanakan dengan tahun anggaran berjalan Perkiraan realisasi penggunaan dana PNBP tahun anggaran berjalan Pagu penggunaan dana PNBP yang direncanakan dan perkiraan maju 3 tahun berikutnya Penjelasan capaian realisasi kinerja PNBP 3 tahun terkahir 01 02 03 04 05 06 07 TARGET PNBP Disusun dengan mempertimbangkan: Jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP Perkiraan Jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan Asumsi dasar ekonomi makro dan parameter lainnya Piutang PNBP yang akan tertagih Hasil pengawasan PNBP, baik berupa labih bayar maupun kurang bayar PAGU PENGGUNAAN DANA PNBP Disusun dengan mempertimbangkan persetujuan penggunaan dana PNBP yang merupakan pagu tertinggi yang dapat diajukan pada Rencana PNBP
  • 6. TAHAPAN PERENCANAAN PNBP  Pimpinan IP atau Peejabat Kuasa Pengelola Menyusun Rencana PNBP TA direncanakan dan T+3  Rencana PNBP disampaikan kepada Menkeu  Menteri menelaah Rencana PNBP dan menetapkan Rencana PNBP dalam rangka kapasitas fiskal  Penyusunan Rencana PNBP berdasarkan hasil keseepakatan Pemerintah dan DPR  Menteri menelaah dan menetapkan Rencana PNBP dalam rangka RUU APBN  Pemutakhiran Rencana PNBP oleh Pimpinan IP atau Pejabat Kuasa Pengelola paling lambat 1 mingggu setelah APBN ditetapkan Januari Februari Juni Juli Setelah APBN Ditetapkan 01 02 03 04 05
  • 7. PERSETUJUAN PENGGUNAAN DANA PNBP KEMENTERIAN AGAMA Kantor Urusan Agama Kecamatan, paling tinggi sebesar 80 % BESARAN PENGGUNAAN PNBP Asrama Haji paling tinggi sebesar 80 % UPT UPQ, paling tinggi sebesar 80 % UPT Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, paling tinggi sebesar 80 % 01 02 03 04 PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Agama PENGGUNAAN DANA PNBP 1. Penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau kegiatan lainnya 2. Optimalisasi PNBP JENIS PNBP 1 PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP (Satker PTN 2
  • 8. - 200,000,000,000 400,000,000,000 600,000,000,000 800,000,000,000 1,000,000,000,000 1,200,000,000,000 1,400,000,000,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target Penerimaan 1,156,054,620,000 1,296,671,400,000 730,844,400,000 758,546,043,750 895,274,000,000 731,029,610,857 852,000,000,000 Realisasi Penerimaan 733,037,575,000 738,964,123,000 796,259,570,822 869,992,567,168 883,380,971,243 748,263,703,259 795,331,302,937 Pagu Belanja 924,843,696,000 1,037,337,120,000 584,675,520,000 606,836,835,000 716,219,200,000 584,823,688,686 681,600,000,000 Realisasi Belanja 440,596,033,531 488,645,680,486 510,671,740,478 586,551,404,573 656,964,890,428 554,125,813,525 653,362,458,309 DATA HISTORI PNBP NR TAHUN 2015 - 2021 Penerimaan Belanja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  • 9. REALISASI ANGGARAN PNBP TAHUN 2021 KODE KEGIATAN/OUTPUT PAGU REALISASI PERSEN(%) SISA 2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah 596.852.001.000 572.228.289.533 96.42% 24.623.711.467 2104.BDCPenghulu yang ditingkatkan kompetensinya 17.842.069.000 16.603.585.892 92.30% 1.238.483.108 2104.QAALayanan Nikah dan Rujuk 505.469.463.000 487.494.975.982 96.91% 17.974.487.018 2104.QDEKeluarga Islam yang memperoleh Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah 73.540.469.000 68.129.727.659 92.63% 5.410.741.341 2122 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 21.371.913.000 19.985.608.962 94.11% 1.386.304.038 2122.ADELembaga Zakat yang Terakreditasi 3.973.700.000 3.741.488.850 92.82% 232.211.150 2122.BBCLayanan Advokasi aset Wakaf 4.004.113.000 3.502.014.087 89.78% 502.098.913 2122.BEHBantuan Sertifikasi Tanah Wakaf 638.750.000 583.282.900 91.45% 55.467.100 2122.PEEAset Wakaf Produktif 1.587.834.000 1.576.109.000 92.11% 11.725.000 2122.QDBLembaga Zakat dan Wakaf yang dibina 8.967.516.000 8.490.279.125 94.05% 477.236.875 2122.QDDKampung Zakat yang dibina 700.000.000 592.435.000 91.44% 107.565.000 2122.QEIBantuan Operasional BAZNAS/BWI 1.500.000.000 1.500.000.000 98.66% 0 2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 19.318.777.000 17.770.021.042 98.86% 1.548.755.958 2123.PEGEvent Keagamaan dan seni budaya bernafaskan agama 6.115.613.000 5.818.523.179 92.95% 297.089.821 2123.QDCPenyuluh yang ditingkatkan kompetensinya 2.749.049.000 2.717.850.659 99.41% 31.198.341 2123.QDDDialog Kerukunan Intra Umat Beragama Islam dan moderasi beragama 8.053.355.000 6.935.827.204 90.15% 1.117.527.796 2123.QEIBantuan Ormas dan Lembaga Keagamaan 2.400.760.000 2.297.820.000 99.19% 102.940.000 2124 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 40.489.855.000 39.477.159.675 96.69% 1.012.695.325 2124.BMBLayanan Syariah dan Hisab Rukyat 15.766.511.000 15.112.039.455 95.86% 654.471.545 2124.QABPerpustakaan Masjid yang dibina 3.930.975.000 3.732.121.961 94.88% 198.853.039 2124.QAHLayanan Literasi Keagamaan Digital 1.186.529.000 1.116.402.723 94.74% 70.126.277 2124.QDDKonflik Intra Umat Beragama Islam yang ditindaklanjuti 2.222.700.000 2.162.449.984 95.95% 60.250.016 2124.QEIRumah ibadah yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan 17.383.140.000 17.354.145.552 98.87% 28.994.448 2125 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam 3.992.159.000 3.978.980.550 98.25% 13.178.450 2125.EADLayanan Sarana Internal 3.795.295.000 3.786.162.045 98.47% 9.132.955 2125.EAELayanan Prasarana Internal 196.864.000 192.818.505 99.47% 4.045.495 TOTAL 682.024.705.000 653.440.059.762 95,81% 28.584.645.238
  • 10. REALISASI DAN TARGET PNBP-NR Lanjutan