4. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Rendah
▪ IPK Indonesia selama tiga tahun terakhir
skornya masih rendah untuk standar di
Asia Pasifik yang sampai tahun 2015
dengan skor 36.
▪ Rata-rata IPK di Asia Pasifik menurut
Transparansi Internasional sudah
mencapai skor 43, dan untuk Asia
Tenggara skornya 40.
▪ Indonesia sendiri menargetkan Indeks
Persepsi Korupsi tahun 2019 mencapai
skor 50, sehingga sejajar dengan negara-
negara ASEAN lain Singapura (86),
Brunei (60), Malaysia (50) dan Filipina
(36).
6. Apa itu
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Menciptakan nilai tambah bagi seluruh
pemegang kepentingan (stakeholders)
7. Definisi GCG
✓ Memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggungjawab antara
pihak-pihak yang berkepentingan atas korporasi, mencakup proses kontrol
internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan
internal (antar organ perusahaan) dan keseimbangan eksternal (Organisation
For Economic Cooperation And Development “’OECD” Principles of Corporate
Governance 2004)
✓ Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan,
yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai
pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia
usaha. (KPK-RI)
✓ Komitmen, Aturan Main, Serta Praktik Penyelenggaraan Bisnis Secara Sehat
Dan Beretika (BPKP-RI)
8. Melakukan apa yang ditulis dan menuliskan apa yang dilakukan…!
➢ For the balanced interests
of shareholders and other
stakeholders.
➢ Based on the principles
Transparency Accountability
Fairness Responsibility
Indepedency.
✓ Doing the right thing &
Doing the thing right
✓ In the right way, At the right
time, In the right place , By
the right people
GCG in Simple Terms
10. Tidak secara eksplisit
menjelaskan tentang
Penerapan prinsip
GCG
Memuat penerapan prinsip
GCG dalam hal
pembentukan
Konisaris Independent &
Komite Audit
Memuat penerapan
Prinsip GCG secara
Eksplisit dan
terperinci
Memuat penerapan
Prinsip GCG secara
Eksplisit dan
terperinci
Memuat penerapan
Prinsip GCG secara
Eksplisit
▪ UU No.40/2007
tentang PT
▪ UU No.8/1995 ttg
Pasar Modal
▪ Letter on intens IMF
1997
▪ Inpres No.7 thn 1999
ttg ]akuntabilitas
kinerja lembaga
pemerintah
▪ UU No.28/1999
tentang KKN
▪ UU No.31/1999 tentang
Pemberantasan
korupsi
▪ SE-03/PM/2000
Bapepam Komite
Audit
▪ Tap MPR No.
VII/2001 ttg Visi
Indonesia
▪ Peraturan Pencatatan
Efek di Bursa IA
▪ Kep. Direksi BEJ No.
339/2001 ttg
Komisaris
Independen &
Komite Audit
▪ Pedoman GCG oleh
Komite Nasional
Kebijakan
Corporate
Governance th
2001
▪ Pedoman GCG
Perbankan Tahun
2004
▪ Pedoman Umum
GCG Tahun 2006
▪ Kepmen BUMN
No. 117/2002 ttg
Penerapan Praktik
GCG
▪ UU No.30/2002
ttg komisi
pemberantasan
tindak pidana
korupsi PBI No.
8/4/PBI/2006
▪ UU
No.19/2003tt
g BUMN
▪ UU
No.17/2003
ttg Keuangan
negara
Kesadaran bagi
Seluruh PT & PT
terbuka
Keharusan bagi PT
terbuka
Himbauan bagi
Seluruh PT
Himbauan/kewajiban
Bagi BUMN dan
Perbankan
Keharusan bagi
BUMN
Dukungan UU & Peraturan mengenai GCG di Indonesia
11. Pedoman Pokok Pelaksanaan
Nilai-nilai Perusahaan Etika Bisnis
Fungsi
Pedoman Perilaku
▪ Visi dan misi
perusahaan
▪ Karakter dan
letak
geografis
▪ Terpercaya,
adil dan jujur.
▪ Interaksi
▪ Budaya
perusahaan.
▪ Pedoman
perilaku.
• Penjabaran nilai-nilai
perusahaan dan etika
bisnis
• Panduan tentang
benturan kepentingan
• Kepatuhan terhadap
peraturan
• Kerahasiaan informasi
• pelaporan terhadap
perilaku yang tidak etis
12. Parameter Implementasi GCG
Compliance
Sejauh mana
perusahaan telah
mematuhi aturan-
aturan yang ada
dalam memenuhi
prinsip-prinsip GCG
Conformance
Sejauh mana perusahaan
telah berperilaku sesuai
dengan berbagai aspek
yang menjadi prinsip GCG
dan kelengkapan
perangkat dalam
memenuhi kebutuhan
implementasi GCG
Performance
Sejauh mana perusahaan
telah menampilkan bukti
(evidence) yang
menunjukkan bahwa
perusahaan telah
mendapatkan manfaat
yang nyata dari perapan
prinsip GCG di dalam
perusahaan.
14. Implementasi GCG KEmenhub
1. Keterbukaan Informasi Publik/Pengembangan (berkesinambungan) Website (Tusi, Anggaran, Peraturan, Capaian,
Program, Target, Kegiatan, Layanan, dll);
2. E-Monitoring Anggaran;
3. Peta Risiko per Unit Kerja;
4. Risk Based Audit dan Tematik Audit;
5. Internal Audit Charter (IAC);
6. Rencana Strategis Kementerian, Eselon 1, II dan III;
7. Mekanisme penanganan benturan kepentungan;
8. MoU dengan Instansi Lain (BNN, PPATK, BPKP dan Kejaksaan);
9. Sertifikasi ISO 9001:2008;
10. E-Procurement;
11. E-Recruitmen;
12. Bidding Jabatan Struktural;
13. Penyampaian hasil audit Kementerian Triwulanan;
14. Layanan Pengaduan Masyarakat dan call centre serta monitoring tindaklanjutnya;
15. Keterlibatan Pihak Luar dalam penilaian tata kelola, kinerja dan kapabilitas Kemenhub antara lain;
• Ìndeks Reformasi Birokrasi;
• Menuju predikat WBBK;
• UPT Terbaik;
• E-Performance Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi;
• Survei Ekternal Kepuasan Pelanggan;
• Telaah Sejawat Internal dan Eksternal;
• Leveling Internal Audit Capability Model (IACM)