Rekomendasi dokumen tersebut membahas enam aspek tata kelola perusahaan yang baik di PT Kereta Api Indonesia, yaitu good corporate governance, code of conduct, pengendalian gratifikasi, sistem manajemen anti penyuapan, whistleblowing system, dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dokumen ini memberikan panduan dan aturan terkait implementasi keenam aspek tersebut di perusahaan.
Abortion pills in Riyadh Saudi Arabia !! +966572737505 Get Cytotec pills
03 Oktober 2022 - SOSIALISASI GCG 30 MINUTE REV.ppt
1. Rekomendasi Aspek Pemegang Saham
UNIT QUALITY ASSURANCE AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1 BANDUNG, INDONESIA
TAHUN 2022
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG)
2. 01 Good Corporate Governance / Tata Kelola Perusahaan
02 Code of Conduct / Pedoman Perilaku
03 Pengendalian Gratifikasi
04 ISO 37001: Sistem Manajemen Anti Penyuapan
05 Whistleblowing System
06 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
3. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) adalah
prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan
Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika
berusaha
GCG (Good Corporate Governance)
T – A – R – I - F
5 PRINSIP GCG
7 ASPEK (LINGKUP) GCG
01. GCG
4. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
RUPS
DEKOM DIREKSI
Sekretaris Komisaris
Komite-Komite
Sekretaris Perusahaan
Satuan Pengawas Intern
Organ Utama
Organ Pendukung
5. 01.
02.
03.
05.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) / TATA KELOLA PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT (COC) / PEDOMAN PERILAKU
GRATIFIKASI
WHISTLEBLOWING SYSTEM
04 ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
7. MUATAN PEDOMAN PERILAKU
CODE OF CONDUCT
Insan KAI wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan, korupsi, gratifikasi dalam bentuk apapun
yang terindikasi suap (gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya)
Insan KAI berkomitmen menjaga aset perusahaan untuk digunakan sesuai peruntukan sesuai
ketentuan
Insan KAI wajib memiliki kepedulian terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian
Lingkungan
Insan KAI berhak untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dan
promosi
Insan KAI wajib memiliki integritas terhadap Laporan Keuangan
Insan KAI berkomitmen melindungi data dan informasi perusahaan serta menjaga aset tak berwujud
yang dimiliki Perusahaan
Insan KAI berhak mengikuti kegiatan sosial dan menyalurkan aspirasi politik selama tidak bertentangan
dengan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
2
3
4
6
5
8
7
8. PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU
1. Insan KAI wajib menandatangani komitmen
kepatuhan pada Pedoman Perilaku setiap tahun;
2. Insan KAI wajib melaporkan pelanggaran yang
berpotensi menimbulkan kerugian secara material
dan/atau citra perusahaan antara lain tindakan
korupsi, kecurangan, penyuapan/gratifikasi, dan
pelanggaran etik kepada atasan tertinggi atau melalui
media Whistleblowing System (WBS).
9. 01.
02.
03.
05.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) / TATA KELOLA PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT (COC) / PEDOMAN PERILAKU
GRATIFIKASI
WHISTLEBLOWING SYSTEM
04 ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
10. Pasal 1 angka 1 Perdir PT KAI Nomor: Per.U/KC.202/XI/1/KA-2020 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi
11. PERBEDAAN
• berhubungan dengan jabatan;
• bersifat tanam budi;
• tidak butuh kesepakatan.
Gratifikasi
• transaksional berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak;
• untuk mempengaruhi keputusan;
• umumnya dilakukan secara tertutup.
Penyuapa
n
Pemerasa
n
• permintaan sepihak;
• bersifat memaksa;
• penyalahgunaan kekuasaan.
12. Jika diperhatikan, pengertian gratifikasi masih sangat netral. Namun, penerimaan/pemberian terkait gratifikasi tersebut
menjadi dilarang apabila berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban.
13. • Menolak Gratifikasi yang berhubungan
dengan jabatan dan berlawanan dengan
kewajiban atau tugas yang bersangkutan
dan melaporkan penolakan Gratifikasi
kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG);
• Melaporkan penerimaan Gratifikasi yang
tidak dapat ditolak melalui UPG atau
secara langsung kepada KPK.
KEWAJIBAN KITA TERHADAP GRATIFIKASI
15. Gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan
• Gratifikasi yang diterima/ditolak oleh Insan KAI, yang
berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban
atau tugas yang bersangkutan;
• Gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari Pihak yang
mempunyai Benturan Kepentingan.
KATEGORI GRATIFIKASI
17. 01.
02.
03.
05.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) / TATA KELOLA PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT (COC) / PEDOMAN PERILAKU
GRATIFIKASI
WHISTLEBLOWING SYSTEM
04 ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
18. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Anti Bribery) adalah bagian dari sistem manajemen yang berkaitan anti
penyuapan. Sistem ini merupakan pedoman untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani tindakan
penyuapan
Peraturan Direksi Nomor: PER.U/KC.202/IV/1/KA-2020 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan
19. DASAR PELAKSANAAN AUDIT ISO 37001:2016
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER/Ol/MBU /2011 tentang
Penerapan Tata Ketola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada
Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah
1 terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER/09/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER/Ol/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Ketola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).
Peraturan Direksi nomor Per.U/KC.202/IV/1/KA-2020 tentang Sistem
Manajemen Anti Penyuapan.
2
Surat Menteri BUMN nomor S-35/MBU/01/2020 tentang Implementasi
Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) di BUMN berdasar SNI ISO 37001;2016
3
21. Organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
1. Dewan Pengarah (Dewan Komisaris)
2. Top Management (Direktur Utama)
3. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (Corporate Secretary)
4. Auditor Internal
22. Plan Do Check Action
4. Konteks Organisasi
4.1 Organisasi dan
Konteksnya
4.2 Kebutuhan dan
harapan pihak yang
berkepentingan
4.3 Ruang Lingkup
SMAP
4.4 Proses SMAP
4.5 Penilaian Risiko
Penyuapan
5. Kepemimpinan
5.1 Kepemimpinan
dan Komitmen
Dewan Pengarah
Top Management
5.2 Kebijakan Anti
Penyuapan
5.3 Peran Tng Jawab
dan Wewenang
Organisasi
5.3.1 Peran dan
Tanggung Jawab
5.3.2 Fungsi
Kepatuhan Anti
Penyuapan
5.3.3 Pengambilan
Keputusan Yg
Didelegasikan
6. Perencanaan
6.1 Tindakan Yang
Ditunjukan Pada Risiko
dan Peluang
6.2 Sasaran SMAP dan
Perencanaan
7. Dukungan
7.1 Sumber Daya
7.2 Kompetensi
8. Operasi
8.2 Uji Kelayakan
8.3 Pengendalian
Keuangan
8.4 Pengendalian Non
Keuangan
8.5 Komitmen Anti
Penyuapan terhadap
rekan bisnis
8.6 Hadiah, hospitality,
sumbangan, hibah dan
keuntungan serupa
8.7 Mengelola
Ketidakcukupan
Pengendlian Anti
Penyuapan
8.8 Meningkatkan
Kepedulian
8.9 Investigasi dan
Penanganan Anti
Penyuapan
9. Evaluasi Kinerja
9.1 Pemantauan,
Pengukuran, Analisa
dan Evaluasi
9.2 Audit Internal
9.3 Tinjauan
Manajemen
10. Peningkatan
10.1 Ketidaksesuaian
dan Tindakan Korektif
10.2 Peningkatan
Berkelanjutan
7.3 Kepedulian dan
Pelatihan
7.4 Komunikasi
7.5 Informasi
Terdokumentasi
STRUKTUR SNI ISO 37001:2016
23. Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero)
24. 01.
02.
03.
05.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) / TATA KELOLA PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT (COC) / PEDOMAN PERILAKU
GRATIFIKASI
WHISTLEBLOWING SYSTEM
04 ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
25. WHISTLEBLOWING SYSTEM
Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System)
yang selanjutnya disebut WBS adalah mekanisme pengaduan atas
dugaan penyimpangan atau pelanggaran pada Perusahaan dalam
rangka melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik melalui
mekanisme pelaporan khusus dan bersifat rahasia.
27. KRITERIA PELANGGARAN
Insan KAI dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas tindakan yang
dilakukan oleh Insan KAI yang berkaitan dengan dugaan:
a. tindak pidana Korupsi:
b. tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana Korupsi;
c. pelanggaran pedoman perilaku dan/atau pelanggaran kode etik Perusahaan;
dan/atau
d. pelanggaran disiplin Pekerja.
28. MEDIA PELAPORAN
Pelapor datang menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Unit
Pengelola WBS, Unit Quality Assurance & GCG, Kantor Pusat PT KAI,
Bandung; atau
Mengirimkan materi pengaduan sesuai dengan ketentuan
melalui alamat surel kai-bersih@kai.id.
Dalam masa penanganan pengaduan, Pelapor dapat berkomunikasi dengan Unit
Pengelola WBS melalui email atau nomor telepon 081214455300.
29. MEKANISME WBS
No. Petugas
Pengelola WBS
Batas Waktu Penanganan
1 Administrasi 3 hari kerja sejak laporan diterima, dan
selanjutnya menyampaikan laporan beserta
dokumen terkait kepada petugas verifikasi.
2 Verifikasi 14 Hari kerja sejak laporan telah dinyatakan
lengkap.
3 Telaah 10 hari kerja sejak laporan dinyatakan dapat
dilanjutkan ke tahap telaah oleh Petugas
Verifikasi.
30. Pengaduan yang disampaikan paling sedikit memuat:
a. identitas jelas Pelapor dan Terlapor;
b. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan
waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan,
serta bagaimana pelanggaran itu terjadi;
c. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung
Pengaduan yang disampaikan; dan
d. menyertakan nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang
dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat
Pengaduan Pelapor.
MATERI PENGADUAN
33. 01.
02.
03.
05.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) / TATA KELOLA PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT (COC) / PEDOMAN PERILAKU
GRATIFIKASI
WHISTLEBLOWING SYSTEM
04 ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
06. LHKPN
34. Definisi Wajib Lapor
Seluruh pemegang jabatan yang
berkewajiban menyampakan
LHKPN di Perusahaan
LHKPNPeriodik
LHKPN Khusus
Pengangkatan sebagai Wajib Lapor
pada saat pertama kali menjabat (3
bulan setelah menjabat)
Pengangkatan kembali sebagai Wajib
Lapor setelah berakhirnya masa jabatan
atau pensiun
Berakhirnya masa jabatan atau pensiun
sebagai Wajib Lapor (3 bulan setelah
berakhirnya jabatan)
PENYAMPAIAN DAN SANKSI LHKPN
Penyampaian LHKPN dilakukan
secara periodik setiap 1 (satu) tahun
sekali atas harta kekayaan yang
diperoleh sejak tanggal 1 Januari s.d
31 Desember
Penyampaian LHKPN sebagaimana
dimaksud di atas, disampaikan
paling lambat tanggal 31 Maret
tahun berikutnya.
SANKSI LHKPN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2022-
2024, bagi Wajib Lapor yang tidak melakukan pelaporan LHKPN sesuai
dengan peraturan perundang-undangan maka akan dikenakan sanksi
hukuman disiplin tingkat I , yaitu berupa :
1. Teguran tertulis yang berlaku selama 6 (enam) bulan; atau
2. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 10% selama 6 bulan
