Kinerja dalam pekerjaan yang harus di tanamkan

1. 1
Divisi Manajemen Risiko
PT PLN (Persero)
Faktor Pendorong

2. Divisi Manajemen Risiko PT PLN (Persero)
Faktor Pendorong (Drivers)
REGULATORY
DRIVERS
GLOBAL
•COSO Framework 2004
•ISO 31000 : 2009
•International Financial Reporting Standards (IFRS)
•International Accounting Standards (IAS)
LOKAL
• Good Corporate Governance
Peraturan MenBUMN no PER-01/MBU/2011
• Rekomendasi BPK-RI
• Kepentingan Pemegang Saham dan
Dewan Komisaris Perusahaan
• KPI Korporat
• GCG : KNKG
BUSINESS
DRIVERS
• Meningkatkan
keuntungan
• Mengurangi kerugian
• Penciptaan Nilai Tambah
• Meningkatkan Reputasi
• Malcom Baldrige Rating
•Pemenuhan GCG

3. Divisi Manajemen Risiko PT PLN (Persero)
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
PEDOMAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
UNDANG-UNDANG
(UU No. 40/2007)
PERATURAN MENTERI BUMN
(PERMEN BUMN No.: PER-01/MBU/2011)
KEPUTUSAN DIREKSI
(KEPDIR No.: 537.K/010/DIR/2010)
Regulatory Drivers

4. Latar Belakang
Implementasi ERM di PT PLN (Persero)
UU BUMN No. 19 tahun 2003, pasal 2 tentang maksud dan
tujuan pendirian BUMN, adalah:
1.Memberikan sumbangan untuk ekonomi nasional,
2.Mengejar keuntungan,
3.Menyelenggarakan penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi dan
memadai bagi orang banyak,
4.Perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh Swasta
dan Koperasi,
5.Berperan aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada
pengusaha ekonomi lemah.

5. Divisi Manajemen Risiko PT PLN (Persero)
PERMEN BUMN RI
NO PER-01/MBU/2011
Tentang
Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (GCG)
pada BUMN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
5

6. Divisi Manajemen Risiko PT PLN (Persero)
PERMEN BUMN RI NO PER-01/MBU/2011
6
Bagian Keenam :
Manajemen Risiko (Risk Management)
Pasal 25
1) Direksi dalam setiap pengambilan Keputusan / Tindakan, harus
mempertimbangkan risiko usaha.
2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi
secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan :
a. Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
b. Memberi penugasan kepada Unit Kerja yang ada dan relevan untuk
menjalankan fungsi manajemen risiko.
4) Direksi wajib menyampaikan Laporan Profil Manajemen Risiko dan penanganannya
bersamaan dengan Laporan berkala Perusahaan.

7. Divisi Manajemen Risiko PT PLN (Persero)
PEDOMAN GCG PT PLN (PERSERO) : September 2003
GCG bukan hanya kebutuhan,
namun sudah menjadi suatu keharusan (halaman 5)
Sistem pengendalian internal yang terbaik bukan sekedar sarana
untuk melindungi Perusahaan terhadap penyelewengan finansial
dan hukum, tetapi mencakup juga upaya untuk mengidentifikasi
dan menangani risiko dengan tujuan untuk memaksimalkan
penggunaan sumber daya perusahaan secara etis, efektif dan
efisien, untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan
(halaman 89)
Dinamika dan sifat perubahan lingkungan operasi PT PLN (Persero)
mengandung risiko yg dapat menimbulkan dampak terhadap
aspek financial, fisik, operasi dan sumber daya manusia. Kejadian
rutin seperti perputaran karyawan, pengembangan layanan baru
atau perubahan regulasi dapat menimbulkan risiko (halaman 95)
Proses manajemen risiko harus menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari RJP & RKAP dan oleh karena itu bersifat
enterprise wide risk manajemen (halaman 96)
GCG DI PT PLN (PERSERO)
7

8. Good Corporate Governance
Latar Belakang
Fakta sehubungan dengan implementasi Good Corporate
Governance (GCG) di Indonesia:
• Negara di kawasan Asia Timur yang memiliki indeks
terendah untuk penerapan GCG menurut hasil penelitian
Booz-Allen (1998).
• Negara dengan masa recovery terlama akibat krisis
ekonomi tahun 1997-1998.
Negara Indeks
Indonesia 2.88
Thailand 4.89
Malaysia 7.72
Singapura 8.93

9. Lesson Learned:
Rendahnya indeks kualitas penerapan GCG merupakan
‘cermin’ dari rendahnya kesadaran MANAJEMEN dan
ANGGOTA Perusahaan terhadap ETIKA dan REGULASI.
Contoh Korporasi yang mengabaikan penerapan GCG dalam
skala global:
a.Enron (2001)
b.WorldCom (2001-2002)
Good Corporate Governance
Latar Belakang

10. Enron (2001)
• Pemegang saham mayoritas dan manajemen mendapat keuntungan dari nilai
saham yang didapat melalui pencatatan laporan keuangan yang tidak sesuai
ketentuan.
• Enron menjadi donor politik dan membiayai kampanye pemilihan hakim yang
memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi perusahaan tersebut.
• Kerangka dan sistem pencatatan keuangannya tidak meyakinkan dikarenakan
tidak sepenuhnya taat asas.
• Menciptakan perusahaan khusus untuk menyembunyikan hutang-hutangnya
dari pemegang saham.
• Penghilangan dan penghancuran dokumen-dokumen dari arsip perusahaan.
• Kerugian diperkirakan mencapai Milyaran Dollar
Good Corporate Governance
Latar Belakang

11. WorldCom (2001-2002)
• Terdapat kesalahan pencatatan pada laporan keuangan tahun 2001 dan 2002
• Mencantumkan biaya operasi sebesar USD 3,8 Milyar sebagai biaya investasi
(secara prinsip bertentangan dengan kaidah akuntansi)
• Akibatnya terjadi pencatatan pendapatan yang berlebihan yaitu sebesar USD
3,8 Milyar, sedangkan di sisi lain WorldCom tercatat memiliki hutang sebesar
USD 41 Milyar
• Pengecekan ulang mengungkap angka keuntungan yang dicetak perusahaan
sangat rendah dan dalam hitungan bulan perusahaan tersebut dinyatakan
bangkrut – dan tercatat sebagai kebangkrutan terbesar dalam sejarah
korporasi di Amerika Serikat.
Good Corporate Governance
Latar Belakang

12. Good Corporate Governance
Prinsip Dasar
1. Transparency (keterbukaan)
Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, mengemukakan
informasi (disclosure)
2. Accountability (akuntabilitas)
Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ di
perusahaan
3. Responsibility (pertanggungjawaban)
Kepatuhan terhadap prinsip dan peraturan/ketentuan dalam mengelola
perusahaan
4. Independency (kemandirian)
Pengelolaan perusahaan tanpa konflik kepentingan dan pengaruh/tekanan
dari stakeholders
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Perlakuan yang adil dan setara dalam pemenuhan hak stakeholders
menurut ketentuan/peraturan yang berlaku

13. Divisi Manajemen Risiko PT PLN (Persero)
1. Pedoman GCG PT PLN (Persero) Tahun 2003 memuat secara jelas tentang :
a. Manajemen Risiko, termasuk didalamnya terdapat Peran dan tanggung jawab
berbagai pihak dalam ERM.
b. Kewajiban Hukum (legal liability) Anggota Direksi, dimana dalam
melaksanakan tugasnya Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar perusahaan
dan peraturan perundangan-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-
prinsip profesionalisme dan efisiensi serta kelima prinsip dasar GCG.
2. Kebijakan risiko harus diformulasikan pada level korporat dengan
mempertimbangkan masukan dari Unit-unit. Kebijakan risiko juga memberikan garis
besar tingkat risiko yang akan diambil perusahaan (Risk Appetite) dan merumuskan
dengan jelas batas dan tolerasi.
3. Implementasi ERM harus didukung dengan struktur organisasi yang selaras.
4. Manajemen harus mengintegrasikan ERM kedalam budaya dan nilai-nilai
perusahaan. Manajemen Risiko harus dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dari
strategi perusahaan.
GCG DI PT PLN (PERSERO)

14. Divisi Manajemen Risiko PT PLN (Persero)
Terima Kasih