2. KELOMPOK 5
XI IPA 8
AHMAD ASHIM A (01)
ANI RAMADANTI (02)
BAGAS PRASETYO P (07)
LINTANG LARASATI (17)
RAHMANIA RUKMA (22)
RIVO PUTRA (27)
TAHUN AJARAN 2014/2015
4. Pada tahun 1610 pengurus pusat VOC di belanda
memberikan wewenang kepada Gebernur Jederal Piere
Bith untuk membuat peraturan dalam menyelesaikan
perkara Istimewa yang harus disesuaikan dengan
kebutuhan para pegawai VOC di daerah-daerah yang
dikuasainya, disamping ia dapat memutuskan perkara
perdata dan pidana. Peraturanperaturan tersebut dibuat
dan diumumkan berlakunya melalui “plakat”.
5. Pada tahun 1642 plakat-plakat tersebut disusun
secara sistimatis dan diumumkan dengan nama
“Statuta van Batavia” (statuta batavia) dan pada
tahun 1766 diperbaharui dengan nama “Niewe
Bataviase Statuten” (statute Batavia Baru). Peraturan
statuta ini berlaku diseluruh daerah-daerah
kekuasaan VOC berdampigan berlakunya dengan
aturan-aturan hukum lainnya sebagai satu sistem
hukum sendiri dari orang-orang Pribumi dan Orang-
Orang pendatang dari luar.
6. Sejak berakhirnya kekuasaan VOC pada
tanggal 31 Desember 1977 dan dimulainya
Pemerintahan Hindia Belanda pada Tanggal
1 Januari 1800, hingga masuk pemerintahan
jepang, banyak peraturan-peraturan
perundang-undangan yang telah dikeluarkan
oleh pemerintahan Hindia Belanda. Yang
menjadi pokok peraturan pada zaman
Hindia belanda
7. 1. Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (A.B)
Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847 termuat
dalam Stb 1847 No. 23. Dalam masa berlakunya AB terdapat
beberapa peraturan lain yang juga diberlakukan antara lain:
a. Reglement of de Rechterlijke Organisatie (RO) atau peraturan
organisasi Pengadilan.
b. Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum
Sipil/Perdata (KUHS/KUHP)
c. Wetboek van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD)
d. Reglement op de Burgerlijke Rechhtsvordering (RV) atau
peraturan tentang Acara Perdata.
Semua peraturan itu diundangkan berlaku di Hindia Belnda sejak
tanggal 1 Mei 1845 melalui Stb 1847 No. 23.
8. 2. Regering Reglement (R.R.), diundangkan pada tanggal 2
September 1854, yang termuat dalam Stb 1854 No. 2. Dalam
masa berlakunya R.R. selain tetap memberlakukan peraturan
perundang-undangan yang ada juga memberlakukan Wetboek
van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Indische Staatsregeling (I.S.), atau peraturan ketatanegaraan
Indonesia yang merupakan pengganti dari R.R Sejak tanggal 23
Juli 1925 R.R. diubah menjadi I.S. yang termuat dalam Stb
1925 No. 415, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Janiari 1926.
10. a) Mendirikan badan-badan penegak hukum
sebagai berikut:
• Court of Justice, terdapat pada setiap
residen
• Court of Request, terdapat pada setiap
divisi
• Police of Magistrate
b) Sistem hukum diterapkan berdasarkan besar
kecilnya kesalahan
12. 1. Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3 jenis
pengadilan, yaitu :
a. Pengadilan untuk orang Eropa
b. Pengadilan untuk orang Pribumi
c. Pengadilan untuk orang Timur Asing
2. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu
termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi ia sendiri
malah melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus
penjualan tanah kepada pihak swasta. (KPK)
14. Saat Jepang datang, Semua perbedaan strata langsung
dihapuskan. Pemerintah Jepang merubah sistem
perundang-undangan dan peradilan.
Perubahan dalam perundang-undangan adalah:
1) Kitab UU Hukum Perdata, yang semula hanya berlaku
untuk golongan Eropa dan yang setara, diberlakukan juga
untuk seluruh warga. Hal ini memperlihatkan kalau Jepang
tidak meninggikan orang-orang Eropa maupun Timur
Tengah.
2) Beberapa peraturan militer disisipkan dalam peraturan
perundang-undangan pidana yang berlaku. Hal ini terkait
dengan mendesaknya kebutuhan untuk memperoleh
pasokan sumber daya demi peperangan
15. Sementara perubahan dalam peradilan adalah :
1) Penghapusan dualisme/pluralisme tata peradilan. Jepang menyamakan
peradilan bagi semua warga tanpa membedakan apakah dia orang pribumi
ataukah orang kulit putih.
2) Unifikasi kejaksaan. Atau dalam bahasa lain penyatuan kejaksaan.
Kejaksaan yang pada masa Belanda dipisahkan antara kejaksaan bagi
orang Eropa dangan kejaksaan pribumi, maka pada masa Jepang dijadikan
satu dan disamaratakan.
3) Penghapusan pembedaan polisi kota dan pedesaan/lapangan
4) Pembentukan lembaga pendidikan hukum
5) Pengisian secara massif jabatan-jabatan administrasi pemerintahan dan
hukum dengan orang-orang pribumi. Hal ini terkait dengan kurangnya
personil Jepang jika dibandingkan dengan nusantara yang sangat luas,
sehingga orang-orang Jepang hanya memegang pucuk-pucuk kekuasaan
sedang yang dibawahnya diisi oleh orang-orang pribumi.
Pada masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia belajar lebih mendalam
tentang kemiliteran dan sisa kemiliteran saat itu masih tetap bisa dilihat
hingga sekarang.
