Dokumen tersebut membahas sejarah hukum di Indonesia, mulai dari masa kerajaan Majapahit, masa kolonial Belanda dan Jepang, hingga masa kemerdekaan. Masa kolonial Belanda dibagi menjadi tiga yaitu masa VOC, Besluiten Regerings, dan Regerings Reglement, yang masing-masing memperkenalkan aturan hukum baru. Pada masa Jepang berlaku Osamu Seirei yang mengakui hukum sebelumnya. Masa kemer

1. SEJARAH HUKUM INDONESIA
MASA MAJAPAHIT
MASA PENJAJAHAN BELANDA
1.MASA VOC (1602-1799)
2.MASA BESLUITEN REGERINGS (1814-1855)
3.MASA REGERINGS REGLEMENT (1855-1926)
MASA PENJAJAHAN JEPANG
MASA KEMERDEKAAN
1.Masa 1945-1949
2.Masa 1949-1950
3.Masa 1950-1959
4.Masa 1959-Sekarang

2. Masa Majapahit
Kutara Manawa yang dalam Negarakertagama disebut
dengan agama sebagaimana adanya sekarang ini terdiri
dari 275 Pasal
Kitab Kutara Manawa ini pada dasarnya merupakan kitab
undangundang jinayah atau pidana, karena isinya terutama
langsung menyangkut penjelasan-penjelasan tentang
tindak pidana yang dapat dikenai denda atau hukuman
berupa uang, barang atau hukuman mati, dan di dalam
kitab ini tidak banyak mengandung nasihat seperti dalam
kitab Manawadhamasastra

3. Masa Penjajahan Belanda
1. MasaVereenigde Oost Indische Compagnie (1602-1799)
Diberi Hak istimewa (hak octrooi) monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan
perang, mengadakan perdamaian dan mencetak uang. hak octrooi itu VOC melakukan
ekspansi penjajahan di daerah-daerah kepulauan Nusantara, dan menanamkan
penekanan dalam bidang perekonomian dengan memaksakan aturan-aturan hukumnya
yang dibawa dari negeri asalnya untuk ditaati oleh orang-orang pribumi.
2. Masa Besluiten Regerings (1814-1855)
Raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan
termasuk kekuasaan mutlak terhadap harta benda milik negara bagian lain.
Ada dua macam keputusan raja sesuai dengan kebutuhannya:
a. Ketetapan raja, yaitu besluit sebagai tindakan eksekutif raja, misalnya ketetapan
pengangkatan gubernur jenderal.
b. Ketetapan raja sebagai tindakan legislatif, misalnya berbentuk Algemene
Verordening atau Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) di negeri Belanda.

4. Aturan yang berlaku hasil Kodifikasi Komisi
UU Bagi Hindia Belanda
• a. Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RO) atau Peraturan Organisasi
Pengadilan (POP).
• b. Algemene Bepalingen vanWetgeving (AB) atau Ketentuan-ketentuan
Umum tentang Perundang-undangan.
• c. BurgerlijkWetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata).
• d.Wetboek van Koophandel (WvK) atau KUHD.
• e. Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) atau Peraturan
tentang Acara Perdata

5. • 3. Masa Regerings Reglement (1855-1926)
1848 perubahan Grond Wet (UUD)sebagai akibat dari pertentangan Staten General
(Parlemen) dan Raja yang berakhir dengan kemenangan Parlemen dalam bidang
mengelola kehidupan bernegara
Pada masa berlakunya RR telah berhasil diundangkan kitab-kitab hukum, yaitu:
1. Kitab hukum pidana untuk golongan Eropa melalui S.1866:55 sebagai hasil
saduran dari Code Penal yang berlaku di Belanda pada waktu itu;
2. Algement Politie Strafreglement sebagai tambahan kitab hukum pidana untuk
golongan Eropa tahun 1872;
3. Kitab hukum pidana bagi orang bukan Eropa melalui S.1872:85 yang isinya
hampir sama dengan kitab hukum pidana Eropa tahun 1866;
4. Politie Strafreglement bagi orang bukan Eropa melalui S.1872:111;
5. WetboekVan Strafrecht diundangkan pada tahun 1915 dengan S.1915:732 di
Hindia Belanda dalam suatu kodifikasi yang berlaku bagi semua golongan
penduduk mulai tanggal 1 Januari 1918.

6. 4. Masa Indische Staatsregeling (1926-1942
1 Januari 1926 berlaku Indische Staatsregeling (IS)
Tujuan Indische Staatsregeling (IS) adalah untuk menentukan sistem-
sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan.
1. Golongan Eropa
2. Bagi golongan Pribumi (Bumi Putra)
3. Bagi golonganTimurAsing,

7. Masa Jepang (Osamu Seirei)
• Hindia-Belanda dibagi menjadi dua, yaitu: 1. IndonesiaTimur di bawah kekuasaan
Angkatan Laut Jepang berkedudukan di Makasar. 2. Indonesia Barat di bawah kekuasaan
Angkatan Darat Jepang berkedudukan di Jakarta.
• Osamu Seirei No. 1/1942. Pasal 3 Osamu Seirie No. 1/1942 menentukan bahwa “semua
badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah
yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan
peraturan pemerintahan militer.”
• Gun Seirei Nomor 14Tahun 1942 mengatur susunan lembaga peradilan yang terdiri dari:
1.Tihoo Hooin, berasal dari landraad (Pengadilan Negeri); 2. Keizai Hooir, berasal dari
landgerecht (Hakim Kepolisian); 3. Ken Hooin, berasal dari Regentschap Gerecht
(Pengadilan Kabupaten); 4. Gun Hooin, berasal dari Districts Gerecht (Pengadilan
Kewedanan); 5. Koikyoo Kootoo Hooin, berasal dari HofVoor Islami etische Zaken
(Mahkamah IslamTinggi); 6. Sooyoo Hooin, berasal dari Priesterraad (Rapat Agama); 7.
Gunsei Kensatu Kyoko, terdiri dariTihoo Kensatu Kyoko (Kejaksaan Pengadilan Negeri),
berasal dari Paket voor de Landraden

8. MASA KEMERDEKAAN
18 Agustus 1945-26
Desember 1949
Berlaku Demokrasi Liberal karena adanya Maklumat
Pemerintah No. X/U/VIII/1945
bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku dalam
negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal I dan II
aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tetap
berlaku di negara Republik Indonesia Serikat.
27 Desember 1949-16 Agustus
1950
• berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat,
berdasarkan hasil konperensi meja bundar pada
tahun 1949 Berlakunya Konstitusi RIS
• Pasal 192 KRIS ini berarti bahwa aturan-aturan
hukum yang berlaku dalam negara Republik
Indonesia berdasarkan Pasal I dan II aturan
peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tetap
berlaku di negara Republik Indonesia Serikat.

9. MASA KEMERDEKAAN
17 Agustus 1950-4 Juli 1959
17 Agustus 1950 bangsa Indonesia kembali ke
negara kesatuan, dengan Undang-Undang Dasar
Sementara 1950 yang berlaku sampai tanggal 4 Juli
1959.
Tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah tata
hukum yang terdiri dari semua peraturan yang
dinyatakan berlaku berdasarkan Pasal 142 UUDS
1950, dan ditambah dengan peraturan baru yang
dibentuk oleh pemerintah negara selama kurun
waktu dari 17-8-1950 sampai dengan 4 - 7- 1959.
5 Juli 1959 sampai Sekarang
• Tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah tata
hukum yang terdiri dari segala peraturan yang
berlaku pada masa 1950-1959 dan yang dinyatakan
masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II
Aturan Peralihan UUD 1945 ditambah dengan
berbagai peraturan yang dibentuk setelah Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 itu.