Dokumen tersebut membahas tentang sejarah perkembangan hukum di Inggris, dimulai dari masa sebelum abad ke-12 hingga abad ke-20. Pada awalnya hukum di Inggris hanya didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan lokal. Namun sejak abad ke-12, hukum Inggris mulai berkembang berdasarkan putusan-putusan pengadilan (common law) dan prosedur writ. Pada abad-abad berikutny

1. 1Presented by Silver as & Azizul Hakim

2. Common law  nama yang diberikan sejak abad XII
bertumbuh kembang di Inggris dari putusan-putusan
pengadilan kerajaan.
Ungkapan common law telah dipergunakan sejak abad
ke XIII utk menyebutkan hukum inggris secara
keseluruhan sbg mukabalah kebiasaan-kebiasaan local
yang berlaku di daerah-daerah yang dikenal dengan
sebutan commune loy selama berabad-abad.
Law French digunakan oleh yuris-yuris inggris sampai
abad XVIII sebagai Bahasa hukum meskipun telah
dibuatkan undang-undang dalam law French yang
menetapkan bahwa peradilan pada pengadilan-
pengadilan kerajaan harus berlangsung dengan
menggunakan bahasa Inggris.
2Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

3. Common Law  sebuah “judge made law” - peradilan
hanya memainkan peranan yang sangat kecil dlm
pembentukan & perkembangan tatanan hukum romanistis.
Common Law  sebuah hukum pengadilan, pembentukan
proses pengadilan memegang peranan yang besar
sedangkan proses tersebut hanya merupakan fungsi
tambahan di dalam tatanan-tatanan hukum romanistis.
Common Law  hampir tidak mengalami proses
romanisasi, dibandingkan tatanan-tatanan hukum Eropa
continental, yang justru karenanya kita sebut tatanan-
tatanan romanistis.
3Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

4. Kebiasaan-kebiasaan local tidak memainkan peranan di
dalam evolusi common law, sedangkan di Eropa
continental pengaruh-pengaruh kebiasaan masih tetap
penting sampai abad XVIII.
Perundang-undangan sampai abad XIX hanya
memainkan peranan yang menunjang dalam common
law, sedangkan di Eropa continental sejak abad XIII
sampai abad XIX secara berangsur-angsur menjadi
sumber hukum terpenting.
Tatanan hukum romanistis, sebagian besar  tatanan
hukum yang dikodifikasi, sedangkan di Inggris kitab
undang-undang tetap merupakan sesuatu yang tidak
dikenal, sebagaimana hal tersebut popular di Eropa
continental.
4Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

5. A. HUKUM DI INGGRIS SAMPAI ABAD XII
 Sampai abad XII dan XIII sejarah hukum Inggris dapat dibandingkan
secara tepat dengan sejarah tatanan-tatanan hukum Eropa continental.
 Inggris pun merupakan bagian dari Negara Romawi sejak abad I sampai
dengan abad V, namun proses Romanisasi di dalam hukum dan institusi-
institusi boleh dibilang tidak meninggalkan bekas-bekasnya dalam periode-
periode kemudian.
 Dalam abad XII, kebiasaan tetap merupakan sumber satu-satunya hukum
Inggris, kebiasaan-kebiasaan local Anglo-sakson, kebiasaan-kebiasaan local
Anglo-sakson, kebiasaan-kebiasaan kota-kota yang baru didirikan (borough
custom), kebiasaan-kebiasaan kaum pedagang, terutama pedagang-
pedagang London.
5Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

6. B. SUSUNAN PENGADILAN-PENGADILAN KERAJAAN :
PROSEDUR WRIT
Raja-raja Inggris lebih dahulu berhasil untuk memantapkan
kekuasaan mereka atas wilayah Negara, dari raja-raja Perancis.
Proses ini berlangsung berbarengan dengan perluasan kekuasaan
hukum raja dengan memperkecil pengaruh pengadilan-pengadilan
kaum bangsawan (feodal) dan pengadilan-pengadilan lokal, yang
selama abad-abad XII dan XIII secara berangsur-angsur kehilangan
sebagian besar wewenang-wewenang mereka.
Perluasan wewenang yang berlangsung dengan cepat, pengadilan-
pengadilan tingkat tinggi ini dimungkinkan terlaksana oleh procede
teknis yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pada
majelis-majelis hakim.
6Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

7.  Setiap orang yang ingin memperoleh keadilan dari sang raja,
dapat melakukannya dengan mengajukan surat permohonan kepada
raja. Kanselir, salah satu penasehat terpenting sang raja, meneliti surat
permohonan tersebut dan bilamana ia memandang layak, maka ia
mengirim atas nama raja, sebuah perintah, yang disebut
Writ kepada Sheriff, yakni wakil setempat raja, untuk memaksa
tertuduh membuat pembelaan. Jika si tertuduh menolak untuk
melakukan hal tersebut, maka berarti ia tidak menghiraukan perintah
raja dan dapat menghadap pengadilan raja untuk menjelaskan
mengapa ia tidak menghiraukan perintah tersebut. Dengan cara
demikian sengketa tersebut didaftarkan di pengadilan raja untuk
diperiksa.
Tatanan Writs ini terbentuk pada abad XII pd saat Hendrik II
(1154-1189) menjadi raja.
 Sejak abad XIII hukum di Inggris dengan demikian berkembang
berdasarkan writs, artinya berbasiskan tuntutan-tuntutan hukum,
yang mempunyai bentuk perintah-perintah kerajaan. Dalam kasus
suatu sengketa maka bagi penggugat penting bagaimana menemukan
writs yang dapat diterapkan atas kasus yang bersangkutan.
7Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

8. C. SUMBER-SUMBER COMMON LAW
Struktur common Law terikat pada tipe-tipe writs, sehingga tidak
memungkinkan adanya pengadilan terhadap hukum Romawi sebagai hukum pelengkap.
 Bagi kaum praktisi hukum ini merupakan preseden-preseden (kasus-kasus)
untuk membela yang sangat bermanfaat untuk membela kepentingan-kepentingan yang
dipercayakan kepada mereka, bahkan peristiwa bahwa seorang advokat berhasil
mengingatkan pengadilan bahwa sebelumnya ia telah menyelesaikan sebuah sengketa di
dalam arti tertentu, merupakan sebuah argumen penting untuk memenangkan sebuah
proses pengadilan.
 Pada tahun 1875 hakim-hakim menurut undang-undang wajib menerapkan prinsip stare
decisis (tetap menerapkan apa yang telah diputuskan sebelumnya, artinya menjunjung
tinggi preseden-preseden peradilan). Sesungguhnya wibawa preseden-preseden ini di Inggris
jauh lebih besar daripada di Eropa continental.
 Namun preseden pengadilan ini tidak bisa disebut sumber hukum murni.
karena hakim sebagai yang pertama memutuskan perselisihan tertentu, harus
mengumpulkan sendiri elemen-elemen bagi penyusunan putusan.
 Selain itu para hakim mempergunakan juga buku-buku hukum yang besar-besar , yang
biasanya disusun oleh para hakim.
8Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

9. D. EQUITY TERHADAP COMMON LAW (ABAD XV – XVIII)
Abad XIV dan XV terlihat sifat common Law semakin teknis, hal
itu terbatas pada sifat yg sempit & kaku tentang prosedur writ &
rutinitas para hakim. menimbulkan perselisihan-perselisihan
jenis baru, akibat dari perkembangan ekonomi & kemasyarakatan,
dlm kerangka sifat sempitnya common law waktu itu sehingga
belum siap memberikan pola penyelesaian yg cocok.
Pemikiran utk kembali mengandalkan raja selaku sumber semua
keadilan & kelayakan (fons iustitiae), telah menyebabkab pada
abad XV timbulnya sebuah pengadilan baru, ialah Court of
Chancery pada satu sisi dan sebuah prosedur baru pada sisi lain,
yakni atas nama raja, kanselir berdasarkan equity ialah keadilan
& kelayakan tanpa memperhatikan & memperhitungkan aturan-
aturan tradisional prosedur common law
9Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

10. Equity tersebut untuk sebagian dapat dipandang sebagai sebuah
pelengkap dan untuk sebagian lagi sebagi alat koreksi Common
Law. Dengan demikian equity ini bisa diterapkan :
Bilamana common law memperhatikan celah-celah yang
kosong, misalnya tidak ada writ untuk sebuah kasus tertentu,
yang juga tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan pergaulan
hidup.
Bilamana remedy yang disediakan oleh common law (biasanya
ganti rugi) tidak memuaskan.
Bilamana pengadilan common law dalam mengadili orang yang
terpandang di dalam masyarakat, memberikan putusan yang
tidak adil.
Bilamana pengadilan common law tidak berwenang
mengadili misalnya terhadap kaum pedangan luar negeri. 10Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

11.  Suatu kespesifikan tatanan hukum Inggris  peranan penting yg
dimainkan oleh Juri di dalam institusi peradilan. Asal-mulanya system
ini dpt ditelusuri kembali sampai periode kedua abad XII, dgn kata lain
sampai periode yg sama dgn terbentuknya common law.
 Jury di dlm perkara-perkara hukum baru terbentuk pada zaman
Hendrik II (1133-1189), sebagai akibat sederetan tindakan utk
menghindari apa yg disebut “godsoordelen” atau putusan-putusan
kehendak Tuhan atau setidak-tidaknya menghapuskannya.
 Tanpa menghiraukan kritik-kritik yang digelar secara
berkesinambungan, tatanan Jury di Inggris ini bertahan sampai abad
XX, Grand Jury atau Jury yg menyusun surat tuntutan
kesalahan utk semua kejahatan telah dihapus pada tahun
1933 oleh Administration of Justice Act, & untuk semua kejahatan
baru pada thn 1948 dgn criminal Justice Act.
11Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

12.  Sesuai dengan pendapat panutan di Inggris sampai abad XVIII dan
XIX, perundang-undangan hanya menduduki tempat kedua dalam
urut-urutan sumber-sumber hukum Inggris, setelah peradilan. Act of
statutes (undang-undang) dipandang sebagai pengecualian Common
Law, para hakim harus menafsirkan undang-undang ini secara sempit.
 Pandangan ini nampaknya semakin lama terdesak dengan meluasnya
peranan pembuat undang-undang terutama dalam abad XX ini.
Sedangkan Common law tetap tradisional, konservatif,
perundang-undangan lebih memperhatikan tujuan-tujuan social. Di
bawah pengaruh pemerintah Partai Buruh yang berkuasa di Inggris.,
secara berturut-turut, maka Negara makin lama makin terlibat dalam
permasalahan-permasalahan ekonomi dan social dalam arti
perkembangan kearah penciptaan sebuah welfare state (Negara
kesejahteraan).
12Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

13. Meskipun perundang-undangan di Inggris telah sejak lama
dipandang hanya sebagai tambahan pada peradilan,
kendatipun susunan parlemen yang semakin lama semakin
demokratis, namun dalam abad XIX dan terutama dalam
abad XX ia memperhatikan suatu ekspansi yang luar
biasa.
Melalui jalur perundang-undangan (Act tahun 1832-1833
dan 1873-1875), telah diadakan perubahan-perubahan
mendasar di dalam susunan peradilan dan oleh sebab itu
reformasi di dalam hukum acara dan hubungan serta
perimbangan timbal balik antara Common Law dan
Equity. Begitu pula dengan cara yang sama, terutama
setelah tahun 1945, telah diberlakukan suatu hukum sosial
yang sama sekali baru, walaupun dalam jumlah yang kecil.
13Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

14. Kendatipun peranan besar yang dimainkan oleh perundang-
undangan, namun tetap saja Inggris merupakan sebuah
negara tanpa undang-undang dasar dan tanpa kitab
undang-undang.
Constitusional Law Inggris bertumpu pada kebiasaan
dan pada preseden-preseden, maupun pada beberapa
naskah undang-undang, seperti halnya beberapa ketentuan
magna Charta tahun 1215, Bill of Right tahun 1689 dan Act of
Union antara Inggris dan Skotlandia (tahun 1707), Namun
sama sekali tidak ada naskah, yang di dalamnya dimasukkan
keseluruhan kententuan-ketentuan konstitusi, sebagaimana
halnya undang-undang dasar Amerika Serikat dan banyak
negara-negara Eropa dan bukan Eropa.
14Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

15. Namun bagaimanapun juga di Inggris belum pernah
membuat kitab-kitab undang-undang. Paling tidak
telah disusun apa yang disebut consolidation undang-
undang yang sudah ada, antara lain di dalam periode
1852-1863 dan beberapa materi terbatas
dikodifikasikan seperti Sale of Goods Act (tahun 1893),
sejenis kodeks kontrak jual-beli, Bankruptcy Act tahun
1914, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan kodifikasi
di Inggris adalah sebuah undang-undang, yang di
dalamnya telah dikonsolidasikan bukan hanya undang-
undang yang berlaku sejak dahulu, melainkan juga
Case Law. Consolidations dan Codifications dilakukan
atas prakarsa Law Commision.
15Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

16. SADAR akan keunggulan tatanan hukum mereka, orang-orang Inggris
telah membawa dan sedikit dipaksakan kepada semua negara yang
mereka kuasai atau yang mereka jajah.
 Banyak wilayah yang termasuk kerajaan Inggris, tetap mengakui
kekuasaan hukum Inggris. Kanada misalnya sampai tahun 1949 dan
beberapa negara-negara lain; Selandia Baru, Hongkong dan Singapura
bahkan sampai sekarang menganggap majelis pengadilan
tertinggi yakni Judicial Commitee of the Privy Council,
yang terdiri dari 3 sampai 5 anggota-anggota House of Lords. Secara
teknis putusan-putusan instansi ini bukanlah merupakan arrest-arrest,
melainkan nasehat-nasehat bagi pemerintah. Di Inggris sendiri
mereka hanya mempunyai persuasive authority. Bagaimanapun
juga institusi ini telah berhasil menyumbangkan jasa-jasanya dalam
mempertahankan semacam kesatuan hukum antara negara-negara
Common Law.
16Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

17.  Amerika Serikat pun tergolong negara-negara Common Law. Common Law
di Amerika ini bukanlah dibawa kolonis Inggris. Sesungguhkan mereka
memang menuntut bahwa mereka mempunyai hak-hak yang sama seperti
orang-orang Inggris, namun hukum Inggris tersebut mereka rasakan
sebagai alat penekanan yang mengakibatkan mereka harus mengungsi.
Berdasarkan alasan-alasan ini kaum kolonis dari bagian Timur laut (New
Englad), mengingkari kekuatan mengikat common law tersebut. Sejumlah
besar koloni mengakui hal itu sebagai prinsip, namun sebenarnya mereka
mempunyai kitab-kitan undang-undang yang terkadang sangat lengkap
dan tersusun dengan baik, sehingga common law hanya berfungsi sebagai
sebagai hukum pelengkap, hanya tiga buah koloni yang secara resmi
mengakui hukum Inggris ini selama berlangsungnya periode kolonial.
 Hukum Amerika Serikat ini telah meninggalkan banyak ciri-ciri khas
Arkhais (kuno) common law dan ia mengenal banyak proses evolusi yang
lebih cepat daripada hukum Inggris. Namun, betapapun juga tetap ada
kebinekaan yang relatif besar satu dan lain karena kelimapuluh negara
bagian tersebut memiliki hukum masing-masing.
17Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

18. KANADA
 Di Kanada harus kita bedakan antara hukum publik yang untuk seluruh federasi
berasal dari Inggris dan hukum privat. Menyangkut hukum yang disebut terakhir
terdapat perbedaan yang tajam antara propinsi-propinsi “common Law” Inggris
dan propinsi Quibec yang sebagian besar penduduknya berbahasa Perancis.
 Sejak tahun 1949 preseden-preseden Inggris telah kehilangan kekuasaan
mengikatnya di Kanada. Sebaliknya preseden-preseden Amerika Serikat, sekalipun
tidak mengikat, maka terutama sejak dasawarsa terakhir ini telah merebut
persuasive authority yang cukup besar.
AUSTRALIA
 Sebagaimana halnya Amerika Serikat dan Kanada, Australia pun merupakan
sebuah federasi, berbasiskan sebuah undang-undang federal dan konstitusi-
konstitusi keenam negara-negara bagian. Badan-badan legislatif
federasi (Commonwealth of Australia) dan negara-negara bagian baru pada abad
XX memperoleh kemerdekaan penuh dari parlemen.
 Materi-materi hukum yang dilemparkan oleh undang-undang dasar federal kepada
federasi adalah lebih luas daripada di Amerika Serikat. Jadi, dengan demikian
hukum Australia pada umumnya dan terutama adalah hukum Inggris, bahkan
statute law sekalipun, sepanjang hal ini masih diterapkan di Australia, dari hukum
perundang-undangan federasi dan negara-negara bagian, dan dari Case Law, di
mana preseden-preseden Australia itu sendiri mempunyai kekuatan mengikat,
sedangkan pada negara-negara Common Law lainnya hanya bersifat Persuasive
authority. 18Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

19. SELANDIA BARU
 Berbeda dengan Amerika Serikat, Kanada dan Australia, Selandia
Baru merupakan sebuah negara kesatuan.
 Hukum Selandia baru berbasiskan hukum Inggris, termasuk aturan-
aturan yang dikembangkan oleh peradilan Equity, dan perundang-
undangan parlemen Selandia Baru, yang sejak tahun 1947 telah
berdiri sendiri sepenuhnya terlepas dari parlemen Inggris.
 Sama halnya dengan di Inggris, di Selandia baru pun tidak dijumpai
kodifikasi dalam arti yang sebenarnya. Beberapa cabang hukum,
misalnya hukum pidana, hukum dagang dan hukum perseroan
memang diatur oleh undang-undang, akan tetapi perundang-
undangan ini merupakan penambahan atau pelengkap (aanvulling)
common law yang berlaku.
 Suatu keistimewaan dari Selandia Baru ialah bahwa di sini dijumpai
instansi-instansi hukum khusus untuk menyelesaikan perselisihan-
perselisihan tertentu, di mana penduduk asli Maori terlibat.
19Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

20. AFRIKA SELATAN
Afrika Selatan bekas koloni Belanda yg pada awal abad XX
sepenuhnya menjadi bagian kerajaan inggris, memiliki apa
yang dikenal dengan tatanan hukum Anglo-Romawi, dalam
arti bahwa sebagai akibat dominasi Inggris, yang untuk
bagian wilayah telah berada di bawah kekuasaan Inggris sejak
awal abad XIX, pada hakekatnya termasuk negara-negara
common law, namun betapapun juga telah menganut &
mempertahankan hukum Belanda-Romawi yakni tulisan-
tulisan para yuris masa lalu sejauh tulisan-tulisan ini diakui
oleh peradilan.
Di luar sumber-sumber hukum “Eropa” maka berlaku pula
dalam jumlah besar hukum kebiasaan penduduk pribumi yang
berkulit hitam, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dengan ketentuan-ketentuan yang dipandang adil dan
pantas oleh para pemimpin politik 20Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

21. BEKAS KOLONI-KOLONI INGGRIS LAINNYA
Bekas koloni-koloni Inggris di Afrika Tengah yang pada
tahun 1960 memperoleh kemerdekaannya (Nigeria,
Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia dan lain-lain) telah
mempertahankan common law sebagai dasar tatanan-
tatanan hukum mereka, namun setelah mereka
merdeka hal tersebut telah ditambah dan dilengkapi
pula dengan perundang-undangan, sehingga sedikit
banyak hal itu telah diubah dan disesuaikan. Hal yang
sama berlaku pula bagi bekas koloni-koloni Inggris di
benua-benua lainnya. Di Sri Langka, yang sampai
dengan awal abad XIX adalah koloni Belanda, maka
seperti halnya di Afrika Selatan masih ditemukan
bekas-bekas kaki Roman-Dutch law, terutama dalam
bidang hukum benda 21Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)

22. Presented by Silver as & Azizul Hakim (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta)
22