Ringkasan: Dokumen tersebut membahas sejarah hukum acara pidana di Indonesia, mulai dari sebelum masa kolonial hingga setelah berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP. Secara garis besar dibahas mengenai pengaruh kerajaan Hindu, Islam, masa kolonial Belanda dan Jepang, serta perkembangan setelah kemerdekaan.

1. HUKUM
ACARA PIDANA
Uyun Saaepul Uyun.S.H.,M.H.,CHt.,CEFT.CP

2. HUKUM ACARA PIDANA
1. Sebelum Masa
Kolonial
2. Saat Masa Kolonial
3. Setelah Kemerdekaan
4. Setelah UU Drt No 1
tahun 1951
5. Setelah UU No 8
tahun 1981
UUD NRI tahun 1945
dll
1. Asas Praduga tidak
bersalah.
2. Asas Persamaan
dihadapan Hukum
3. Asas Kap,Han,Dah,Sita
4. Asas Peradilan Cepat,
sederhana, biaya ringan
5. dll
SEJARAH
PRINSIP
&
ASAS HAP
SUMBER HUKUM

3. Sebelum
Masa Kolonial

4. Pengaruh Kerajaan Hindu
 Kedaulatan dan kewenangan mengadili ada
ditangan raja
 Kepala adat / kepala daerah sebagai hakim
perdamaian;
 Tidak ada pemisahan perkara pidana dan
perdata;
;
Org yg akan diadili di ikat kaki & tangannya &
tengkurap 50 M dari singgasana raja;
Jaksa yg mengajukan perkara, membacakan
dakwaan & menghadirkan saksi2 yg tidak lebih
dari 3 org yg diperiksa secara terpisah dg hasil
dilaporkan kpd raja sebagai bahan pertimbangan &
apabila dibutuhkan meminta nasihat dari pegawai
tinggi yg ada disampingnya. Selanjutnya raja akan
menjatuhkan putusan & jaksa sebagai eksekutor.
[Rijckloff Van Goens-Belanda-1956]
 Adanya pemisahan badan peradilan sebelum
masa Kolonial :
1. Pradata (Perkara yang menjadi urusan raja);
Perkara Pradata yaitu perkara yang dapat
membahayakan kekuasaan raja, keamanan dan
ketertiban negara, yang dibuat dalam Kitab
Hukum (Papakem), Seperti : (Kerusuhan,
pembunuhan, aniaya, perampokan) dll.
Hal Prada tsb bersumber dari adanya pengaruh
Hindu dg tujuan untuk memelihara keluruhan
raja
2. Padu (Perkara yang tidak menjadi urusan
Raja).
Padu yaitu perkara-perkara yang berkaitan
dengan kepentingan rakyat perseorangan yg
tidak dapat didamaikan secara kekeluargaan
oleh hakim perdamaian di masing-masing
tempatnya, yg diadili oleh Jaksa (berasal dari
Bhs India).
berbentuk hukum tidak tertius dan bersumber
dari ketentuan yang ada di Indonesia

5. Pengaruh Kerajaan Islam
 Membuat perubahan dari mekanisme eksistensi hukum Pranda yg hanya mendapat tempat di
kalangan masyarakat atas dan membiarkan perkermbangan hukum asli di kalangan
masyarakat, dengan merubahnya dengan cara memberikan pengaruh kepada seluruh segi
kehidupan masyarakat, dengan hasil berupa :
1. Berubahnya nama pengadilan Pradata menjadi Pengadilan Surambi (dikerajaan mataram
[sultan agung], hal tsb proses pengadilan dilaksanakan di serambi masjid agung
2. Terhadap perkara-perkara kejahatan dinamakan kisas
3. Pimpinan Pengadilan yang semula di tangan raja, beralih ke tangan penghulu dengan
dibantu beberapa ulama sebagai anggotanya
4. Pengambilan keputusan didasari oleh hasil musyawarah dan menjadi nasihat bagi raja
dalam menjatuhkan keputusannya
 Cara-cara yang digunakan dalam membuktikan kesalahan terhadap seseorang masih adanya
yang menggunakan hal-hal yang berat.
Sebagai contoh : di kepulauan banggai, pelaku kejahatan memasukan tangannya ke dalam air
mendidih untuk mengambil koin, bila tidak terluka maka, orang tersebut tidak bersalah.

6. Masa Kolonial

7. Era VOC
(Vereenigde Oost Indische Compagnie /
Perusahan Hindia Timur)
 Dibentuknya Perserikatan dagang untuk timur jauh (VOC), didalam akta pendiriannya diberikan hak
dan kekuasaan utk menguasai perniagaan : [1602]
1. Monopoli dagang
2. Mengangkat Hakim-Hakim yg menjadi cikal bakal kekuasaan hukum dan Pengadilan diwilayah
kekuasaan VOC
 1602 Penguasaan Kota Jacatra / Jakarta oleh VOC, dibawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen, Dan
membentuk : Majelis Pengadilan pimpinan Baljuw (College Van Schepenen) dengan tugas :
1. Mengurusi pemerintahan (beranggotakan 2 orang VOC, penduduk kota yang merdeka / bukan
budak, 1 tiong hoa), Kepolisian dalam kota.
2. Tugas Majelis mengadili perkara perdata dan pidana untuk segala penduduk kota yang
merdeka, Sedangkan untuk pegawai VOC dan Serdadunya diadili oleh Ordinaris Luyden Van
Den Gerechte in Het Casteel yg berubah menjadi Raad Van Justitie (1626) sebagai Pengadilan
tingkat pertama VOC, juga sebagai Pengadilan Banding atas keputusan majelis.
3. Pengadilan tersebut Menjadi luas seiring keberhasilan VOC menduduki wilayah-wilayah
kerajaan (Cirebon,Priangan, Semarang, Surabaya)


8. Zaman Daendels
 Adanya perubahan tata peradilan yg diantaranya Raad Van Justitie menjadi Hoge Raad (MA
Belanda) yang disertai dgn orang-orang didalamnya.
 Badan peradilan adat Indonesia sedikit sedikit dihapuskan supaya tunduk pada aturan
pemerintah Belanda;
 Adanya pembagian kekuasaan hukum (Landdrost yang mengadili perkara pidana dan sipil di
wilayah Jakarta, sedangkan diwilayah Priangan dan Banten diadakan Landgericht berkeliling
yang terdiri dari ( Landdrost sebagai ketua dan beranggotakan Bupati, penghulu kepala dan
dua orang opziener dari daerah dimana sidang diadakan;
 Adanya perubahan agar penduduk pulau jawa mencari keadilan dengan segera dan perkara
kejahatan dapat segera diadili
 Pemerintah ikut campur dan mempengaruhi urusan pengadilan

9. Zaman Raffles
 Tahun 1811 inggris (Raffles) mengambil alih kembali Pulau Jawa
 Lahirnya maklumat tanggal 27 Januari 1812, bahwa semua pengadilan untuk bangsa eropa
berlaku juga utk bangsa Indonesia yang tinggal di lingkungan kekuasaan kehakiman Kota2
(Batvia, semarang, surabaya)
 Menghentikan peradilan masa daendels, Dlm perkara pidana Cours of justice dilengkapi
dengan jury (12 bangsa eropa yg disumpah) yang kewajibannya harus menimbang kejadian2
dan mengucapkan apakah terdakwa bersalah / tidak, dan barulah hakim yang menjatuhkan
hukuman
 Pelanggaran2 kecil di pedalaman diakukan oleh Magistrade selaku hakim kepolisian
 Disusunnya 4 badan peradilan baru untuk mengurangi pengaruh bupati, yaitu Divition Court
(mengadili perkara kecil dan sipil), Bupati Court (menangani perkara sipil dengan nilai
tertentu untuk dibawa ke pengadilan resident), Resident Court (menangani pidana yg tdk
masuk dalam DC, namun menangani perkara sipil yg nilainya di atas BC, dlm memberikan
putusan wajib menggunakan hukum adat yg berlaku di Jawa, Menerima Banding dari BC,
Court of Circuit (hanya mengadili perkara dg putusan mati, dipimpin satu hakim dan jury)

10. Masa pendudukan kembali Belanda
 Tahun 1816, adanya susunan pengadilan bangsa Indonesia yg tinggal dikota dg didesa
melalui Acara pidana dan Perdata; & menciptakan kembali dualisme badan peradilan (
Raad Van Justitie bagi bangsa eropa dan dibentuk Hooggerechtdhof sebagai pengawas
kehakiman & sebagai pengadilan kasasi, banding atas RvJ
 Dirubahnya nama2 badan peradilan yang di bentuk Raffles : Divition Court
(Districtsgerecht), Bupati / District Court (Regentscapsraad), Resident Court
(Laandraad), Court of Circuit (ommegaande Rechtbanken)
 1848 berlaku Reglement Op De Rechterlijke Organisatie (reglemen ttg susunan pengadilan
dan kebijakan kehakiman) yg menentukan 6 macam pengadilan

11. Masa pendudukan Jepang
 Tahun 1942, Jepang menduduki pulau jawa, dan mengeluarkan UU Balatentara jepang
tanggal 8 maret 1942 yg menyatakan bahwa segala peraturan pemerintah Hindia Belanda
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bala tentara jepang
 Ditetapkannya UU No 14 tahun 1942, yg mendirikan pengadilan sipil utk mengadili perkara
pidana dan perdata dan pembentukan kejaksanaan;
 Pengadilan pada masa jepang : Gun Hooin (pengadilan kewedanaan yg merupakan
lanjutan dari Districtsgerecht) , Ken Hooin (Pengadilan Kabupaten yg merupakan lanjutan
dari Regentscapsgerecht) , Keizai Hooin (lanjutan Laandgerecht namun meliputi juga
wilayah hakim distrik dan hakim kabupaten), Tihoo Hooin (lanjutan Laandraad namun
hanya 1 org hakim tdk menggunakan majelis kecuali perkara tertentu) & pengadilan
tambahan Kootoo Hooin (pengadilan tinggi lanjutan dari Raad Van Justitie) , saikoo Hooin
(Mahkamah Agung lanjutan dari Hooggerechtshof)
 Badan pengadilan jauh lebih buruk dari masa hindia belanda, tdk ada kebebasan basi
masyarakat, penangkapan setiap saat dilakukan tanpa diadili, melainkan di bunuh, ditahan
tanpa adanya kejelasan.

12. Setelah kemerdekaan
 .

15. Table of contents
You can describe the
topic of the section here
You can describe the
topic of the section here
You can describe the
topic of the section here
You can describe the
topic of the section here
01
04
02
05
Section name
Section name
Section name
Section name
You can describe the
topic of the section here
You can describe the
topic of the section here
03
06
Section name
Section name

16. Contents of this template
Fonts To view this template correctly in PowerPoint, download and install the fonts we used
Used and alternative resources An assortment of graphic resources that are suitable for use in this presentation
Thanks slide You must keep it so that proper credits for our design are given
Colors All the colors used in this presentation
Infographic resources These can be used in the template, and their size and color can be edited
Customizable icons They are sorted by theme so you can use them in all kinds of presentations
This is a slide structure based on a minitheme presentation
You can delete this slide when you’re done editing the presentation
For more info:
SLIDESGO | SLIDESGO SCHOOL | FAQS
You can visit our sister projects:
FREEPIK | FLATICON | STORYSET | WEPIK | VIDEVO

17. You can give a brief description of the
topic you want to talk about here. For
example, if you want to talk about
Mercury, you can say that it’s the smallest
planet in the entire Solar System
Introduction

18. Hukum Acara Pidana
SEJARAH
01

19. Sumber Hukum Acara Pidana
UUD 1945, ketentuan UUD 1945 yang langsung mengenai Hukum Acara Pidana
adalah Pasal 24 :
ayat (1) : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-
lain badan kehakiman menurut undang-undang.
Ayat (2): susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan
undang-undang.
Pasal 25: syarat- syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim
ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan kedua pasal ini mengatakan,
kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah.
Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang
kedudukannya para hakim. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945; segala badan
negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan
yang baru menurut undang-undang dasar ini.
1.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun
1981, LN 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.

20. Maybe you need two columns
Mercury is the closest planet to
the Sun and the smallest one in
the Solar System. This planet’s
name has nothing to do with the
liquid metal
Venus has a beautiful name and
is the second planet from the
Sun. It’s hot and is the second-
brightest natural object in the
night sky
Mercury Venus

21. Three columns
Earth is the third planet
from the Sun and the only
one that harbors life in
the Solar System. This is
where we all live
Neptune is the farthest
planet from the Sun. It's
also the fourth-largest
object by diameter in the
Solar System
Jupiter is a gas giant
and the biggest planet
in the Solar System. It's
the fourth-brightest
object in the night sky.
Earth Jupiter
Neptune

22. Jupiter is the biggest
planet in the Solar System
Six different ideas
Mercury is the smallest
planet in the Solar System
Venus is the second
planet from the Sun
Saturn is composed of
hydrogen and helium
Earth is the beautiful
planet where we all live
Neptune is the farthest
planet from the Sun
Mercury Venus Earth
Jupiter Saturn Neptune

23. Awesome
words

24. Product demo
You can replace the image on the screen
with your own work. Just right-click on it
and select “Replace image”

25. This is a map
Mercury is the closest
planet to the Sun
Mercury
Venus is the second
planet from the Sun
Venus
Earth is the third
planet from the Sun
Earth

26. Our history
Earth
Earth is the
planet where we
all live
Venus
Venus is the
second planet
from the Sun
Jupiter
Jupiter is the
biggest planet of
them all
Pluto
Pluto is now
considered a
dwarf planet
Saturn
Saturn was
named after
a Roman god
1 2 3 4 5

27. You can use an infographic
Venus has extremely
high temperatures
Venus
Earth
Earth is the third
planet from the Sun
Saturn is one of the
planets with rings
Saturn
Neptune is far away
from us
Neptune

28. This is a table
Year Venus Mars
2010 $0.30 $31.90
2012 $3.90 $15.40
2015 $157.30 $492.80
2019 $3,368.20 $13,929.80

29. This is a graph
Venus
Venus is extremely hot,
even more than Mercury
Neptune
Neptune is the farthest
planet from the Sun
Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. For more info, click here
40% 60%

30. 21,000,000
Big numbers catch your audience’s
attention

31. 333,000
The Sun’s mass compared to Earth’s
386,000 km
Distance between Earth and the Moon
34K
Jupiter is big

32. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, and
includes icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik
Thanks
Do you have any questions?
youremail@freepik.com
+34 654 321 432
yourwebsite.com
Please keep this slide for attribution

33. Alternative resources
Here’s an assortment of alternative resources whose style fits that of this template
Photo:
● Travel writing map near tourist stuff