Dokumen tersebut merangkum hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan anggaran Pilkada Bengkalis tahun 2005 oleh KPUD dan Panwas Kabupaten Bengkalis. Pemeriksaan menemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp3,122 miliar yang terdiri dari pengeluaran tidak didukung bukti Rp506 juta oleh KPUD, pembayaran honor KPPS lebih bayar Rp152 juta, dan pembayaran tunjangan kehormatan lebih bay

1. 1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
1

2. FINANCIAL STATEMENT AUDIT
• Audit laporan keuangan
“berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan
mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas
dengan maksud agar dapat memberikan pendapat
apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara
wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU)”
PERUMUSAN MASALAH
TUJUAN PEMERIKSAAN
DASAR PEMERIKSAAN PILKADA
Amandemen Ketiga UUD 45 Pasal 23E
1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
2

3. OBJEK PEMERIKSAAN
Pengelolaan Anggaran Belanja Pilkada Tahun 2005 pada Komisi
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bengkalis dianggarkan
dalam APBD sebesar Rp 10.000.000.000,00 sesuai Surat Keputusan
Bupati No.148 Tahun 2005 tanggal 20 Juni 2005 tentang
pengalokasian bantuan kepada Instansi Vertikal yang bersumber
dari dana APBD Kabupaten Bengkalis.
Jumlah Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Bengkalis TA 2005
untuk penyelenggaraan PILKADA Kabupaten Bengkalis terdapat pd
slide dibawah ini:
1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
3

4. REALISASI ANGGARAN APBD KAB. BENGKALSI TH 2005
LINGKUP PEMERIKSAAN
Lingkup pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan penyelenggaraan
PILKADA Kabupaten Bengkalis Tahun 2005
1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
4

5. o Dari cakupan pemeriksaan diatas terhadap pengelolaan & pertanggungjawaban
belanja PILKADA Tahun 2005 ditemukan penyimpangan pada KPU Kab.Bengkalis
sebanyak 10 temuan dengan nilai sebesar Rp2.664.148.635,50 atau 41,57% dan
realisasi sebesar Rp6.408.333.400,00 dan pada Panwas Pilkada Kabupaten
Bengkalis sebanyak 2 temuan dg nilai sebesar Rp458.750.000,00 atau 62,72% dari
realisasi sebesar Rp731.609.959,00.
o NB : Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan
penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 pada Komisi Pemilihan
Umum dan Panitia Pengawas Pilkada dimuat dalam daftar berikut ini:
1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
5

6. 1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
6

7. 1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
7

8. 1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
8

9. HASIL PEMERIKSAAN
1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
9

10. Hasil Pemeriksaan Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
•
Hasil penelaahan atas sistem pengendalian intern atas sistem pembukuan dan penyusunan Laporan
Keuangan serta pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
dan Panitia Pengawas (PANWAS) Kabupaten Bengkalis ternyata belum sepenuhnya mengikuti
ketentuan-ketentuan yg berlaku. Beberapa kelemahan diantaranya :
1.
Kualitas SDM kurang memadai
2.
Pengesahan DASK KPUD dan Panwas Kabupaten Bengkalis terlambat
3.
Bendaharawan PPK dari seluruh Kecamatan yg ada di Kab.Bengkalis terlambat menyampaikan SPJ
kpd Sekretariat KPUD
4.
Proses pengadaan barang/jasa Pilkada masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan
*SPI belum dirancang secara memadai*
1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
10

11. 1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
11

12. A. PENYIMPANGAN YANG MENGGANGGU KEWAJARAN PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN
“Pertanggungjawaban Anggaran Pilkada Pada Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten
Bengkalis Sebesar Rp506.628.000,00 Belum Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap.”
o Pemkab.Bengkalis telah menganggarkan dana PILKADA pd belanja Sekretariat
KPUD sebesar Rp7.950.000.000,00 dg realisasi sebesar Rp6.408.333.440,00 atau
80,61% dari anggaran.
o Pemeriksaan secara uji petik atas surat pertanggungjawaban Bendaharawan
Sekretariat dan lima Bendaharawan PPK diketahui bahwa terdapat pengeluaran
sebesar Rp506.628.000,00 tidak didukung dengan bukti pengeluaran dana yang
sah. (Lihat Rincian Lampiran 3)
1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
12

13. Lampiran 3
Pengeluaran Biaya Pertanggungjawaban Sekretariat Dan PPK Tidak Di Dukung Dengan Bukti Yang Lengkap
1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
13

14. 1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
14

15. 1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
15

16. 1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
16

17. o
Melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 yg telah diubah dg
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 19
ayat (3) dan 2) Pasal 20 ayat (2).
o
Mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah kurang diyakini kebenarannya sebesar
Rp506.628.000,00.
o
Rekomendasi BPK-RI: Menyarankan agar Sekretaris KPUD menegur secara tertulis
Bendaharawan KPUD dan para Bendaharawan PPK serta memerintahkan Bendaharawan
KPUD dan masing-masing PPK untuk segera mempertanggungjawabkan pengeluaran yang
belum disertai bukti yang sah sebesar Rp506.628.000,00.
o
Pernyataan dan Tindak Lanjuti: KPUD Kabupaten Bengkalis menyadari hal tersebut dan akan
melengkapi SPJ yang belum lengkap, sedangkan untuk SPJ PPK yang masih belum
lengkap, KPUD Kabupaten Bengkalis akan menyurati masing-masing PPK.
1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
17

18. B. Penyimpangan Terhadap Kriteria/ Peraturan Yg
Telah Ditetapkan
“Honorarium KPPS Kecamatan Bengkalis lebih bayar sebesar Rp152.950.000,00”
o honorarium Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Dokumen Anggaran
Satuan Kerja (DASK) sebesar Rp1.530.450.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp1.683.400.000,00 atau 109,99% dari anggaran. Hasil pemeriksaan atas dokumen
Sekretariat KPUD Kabupaten Bengkalis, diketahui bahwa pembayaran honorarium
KPPS yang tertuang pada DASK Sekretariat KPUD Kabupaten Bengkalis hanya untuk
satu kali kegiatan dalam satu tahun atau sebesar Rp152.950.000,00
o Realisasi pembayaran Honorarium Kelompok Panitia Pemungutan Suara
Kecamatan Bengkalis dilakukan sesuai dengan DASK PPK Bengkalis sebesar
Rp305.900.000,00, atau dibayarkan dua kali lipat dari yang seharusnya dibayarkan
menurut DASK KPUD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp152.950.000,00. Dengan
demikian terdapat kelebihan pembayaran honorarium KPPS sebesar
Rp152.950.000,00.
o Lihat Tabel Rincian dibawah ini:
1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
18

19. 1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
19

20. o Mengakibatkan terjadinya pengeluaran keuangan daerah yang melebihi anggaran dan
merugikan daerah sebesar Rp152.950.000,00.
o Rekomendasi BPK: Sekretaris KPUD Kabupaten Bengkalis menegur secara tertulis
Bendaharawan KPUD Kabupaten Bengkalis supaya lebih cermat dalam melakukan
pembayaran honorarium dan memerintahkan Bendaharawan PPK Kecamatan Bengkalis
untuk menagih kelebihan pembayaran honorarium kepada KPPS se-Kecamatan
Bengkalis sebesar Rp152.950.000,00 dan menyetorkan hasilnya ke kas daerah.
o Tindak Lanjuti: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis telah mengirim surat
kepada Ketua PPK Kecamatan Bengkalis untuk menarik kelebihan pembayaran
honorarium tersebut.
1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
20

21. C. Penyimpangan Yang Mengganggu Azaz Kehematan
“Pembayaran Tunjangan Kehormatan KPUD Kabupaten Bengkalis Dan Tunjangan Pelaksana
PANWAS Kabupaten Bengkalis Sebesar Rp21.950.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan.”
1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
21

22. Dari tabel diatas diketahui :
o KPUD melakukan pembayaran Uang Kehormatan Pelaksana kpd-24 orang
sebesar Rp28.800.000,00 atau lebih bayar sebesar Rp13.200.000,00 dari
yg seharusnya sebanyak 14 orang sebesar Rp15.600.000,00 sedangkan..
o PANWAS
melakukan
pembayaran
uang
kehormatan
sebesar
Rp13.750.000,00 kpd-11 orang dg rincian Rp3.750.000,00 kpd-3 orang
Kepala Sub Bagian, seharusnya tdk ada pembayaran uang kehormatan
untuk Kepala Sub Bagian, dan pembayaran tunjangan pelaksana Panwas
kpd-8 orang pelaksana sebesar Rp10.000.000,00, seharusnya sebesar
Rp5.000.000,00.
1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
22

23. o Mengakibatkan terjadinya pemborosan atas pengeluaran
daerah sebesar Rp21.950.000,00.
o BPK-RI: Menyarankan agar Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis
menegur secara tertulis panitia anggaran supaya lebih cermat
dalam melakukan penyusunan DASK KPUD Kabupaten
Bengkalis. Dan Ketua KPUD Kabupaten Bengkalis lebih
meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap
bawahannya.
1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
23

24. Daftar Rekapitulasi** Lebih
Jelas Lihat..
LAMPIRAN 4
MAKALAH
1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
24

25. 1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
25

26. 1/20/2014
KELOMPOK 1- Pilkada Bengkalis 2005
26