BPK Presentation

1. LAPORANHASILPEMERIKSAANBPKRIATAS
LAPORANKEUANGANPEMERINTAHDAERAH
KABUPATENCIANJURTAHUN2021
37B /LHP/XVIII.BDG/07/2022 06 Juli 2022

2. 1. PENDAPATAN
Temuan :
Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD dan Retribusi Pelayanan Pasar Belum Tertib serta
Transaksi Non Tunai Pendapatan Belum Diterapkan
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan:
a. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian lebih optimal dalam pengawasan dan
pengendalian terhadap penyetoran penerimaan hasil kerjasama pemanfaatan BMD dan retribusi pelayanan
pasar;
b. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan memerintahkan Kepala
UPTD Benih Induk Pertanian Cilaku untuk memedomani ketentuan terkait penyetoran penerimaan hasil
kerjasama pemanfaatan BMD;
c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian memerintahkan
Bendahara Penerima Pembantu Pasar Cipanas dan Bendahara Penerima Pembantu Pasar Induk Cianjur
untuk memedomani ketentuan terkait penyetoran penerimaan retribusi pelayanan pasar;
d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah segera menyelesaikan penyusunan peraturan bupati yang
mengatur tentang transaksi non tunai pendapatan untuk ditetapkan dan diimplementasikan.

3. 2. PENDAPATAN
Temuan :
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Belum Dipungut Dengan Potensi Pendapatan
Minimal Sebesar Rp199.195.510,69
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan:
a. Kepala Badan Pendapatan Daerah:
1) Memerintahkan Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk melakukan pendataan objek PBB-P2 berupa
menara telekomunikasi dan penilaian individu atas objek PBB-P2 berupa SPBU. Selanjutnya, menetapkan
dan menerbitkan SPPT PBB-P2 atas menara telekomunikasi dan SPBU berdasarkan hasil pendataan dan
penilaian individu tersebut;
2) Memanfaatkan data penerbitan IMB yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu untuk menetapkan dan menerbitkan SPPT PBB-P2;
3) Memerintahkan Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah lebih optimal melakukan validasi serta
memutakhirkan data objek pajak PBB-P2.
b. Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
menyusun mekanisme koordinasi terkait pemanfaatan data penerbitan IMB yang dikelola oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penetapan dan penerbitan SPPT PBB-P2 oleh
Bapenda.

4. 3. PENDAPATAN
Temuan :
Pengelolaan Retribusi Daerah Belum Tertib
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan:
a. Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran:
1) Lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyetoran retribusi pelayanan parkir di tepi
jalan umum;
2) Memerintahkan Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan TA 2021 untuk
menyetorkan kekurangan penerimaan atas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ke Kas Daerah
sebesar Rp15.910.000,00;
a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi
dan olahraga di kawasan objek wisata Cibodas sesuai ketentuan dengan berkoordinasi dengan OPD lain
pengelola retribusi di kawasan objek wisata Cibodas;
b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian untuk melakukan penertiban bangunan menara telekomunikasi yang didirikan
tanpa izin dan memerintahkan pemilik menara telekomunikasi untuk mengajukan izin sesuai ketentuan;
c. Segera menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang tarif retribusi PBG.

5. 1. BELANJA
Temuan :
Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebesar Rp. 146.431.846,00
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan:
a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Pengguna Anggaran:
1) Lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pembayaran gaji dan tunjangan;
2) Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan lebih cermat dalam verifikasi perubahan data
kepegawaian dalam Daftar Pembayaran Gaji Pegawai, dan Bendahara Gaji lebih cermat dalam
pembayaran gaji dan tunjangan;
3) Memerintahkan Bendahara Gaji OPD terkait untuk menarik kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan
kepada ASN sebesar Rp63.789.346,00 (Rp146.431.846,00 - Rp82.642.500,00) dan menyetorkannya ke
Kas Daerah;
b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia untuk merumuskan mekanisme koordinasi dan rekonsiliasi perubahan data kepegawaian sehingga
Bendahara Gaji dapat menggunakan data kepegawaian yang mutakhir pada saat pengajuan pembayaran gaji
dan tunjangan kepada pegawai.

6. 2. BELANJA
Temuan :
Pembayaran Belanja Lembur pada Empat OPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp57.523.000,00
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar:
a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Derah, dan Kepala Dinas Kesehatan selaku
Pengguna Anggaran:
1) Lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi belanja lembur;
2) Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan lebih cermat dalam verifikasi dokumen
pertanggungjawaban belanja lembur dan Bendahara Pengeluaran lebih cermat dalam pembayaran belanja
lembur;
3) Memproses kelebihan pembayaran belanja lembur sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah
sebesar Rp52.087.000,00;
b. Meninjau kembali ketentuan Standar Biaya terkait belanja lembur berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

7. 3. BELANJA
Temuan :
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Belum Didukung Data Kepesertaan yang
Valid
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan:
a. Kepala Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan PBPU dan BP Kelas 3
melalui pemadanan data dengan data kependudukan yang dikelola oleh Disdukcapil;
b. Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan rekonsiliasi ulang atas data tagihan iuran peserta PBPU dan BP
Kelas 3 Tahun 2021 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data kepesertaan PBPU dan BP Kelas 3 yang
dilakukan oleh Dinas Sosial. Selanjutnya, hasil rekonsiliasi ulang tersebut digunakan sebagai dasar
perhitungan kompensasi kelebihan/kekurangan pembayaran pada tagihan berikutnya.

8. 4. BELANJA
Temuan :
Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Tidak Sesuai Spesifikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Sebesar Rp. 24.800.000,00
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Pengguna Anggaran:
a. Lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi;
b. Memerintahkan PPK untuk:
1) Memproses kelebihan pembayaran biaya langsung personil sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas
daerah sebesar Rp. 24.800.000,00;
2) Lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

9. 5. BELANJA
Temuan :
Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Tiga OPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar
Rp. 171.001.300,00
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak selaku Pengguna
Anggaran:
a. Lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi belanja perjalanan dinas;
b. Memproses kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota kepada para pelaksana perjalanan dinas sesuai
ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 114.491.300,00terdiri dari:
1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 24.820.000,00;
2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebesar Rp.
89.671.300,00; dan
c. Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan terkait lebih cermat dalam verifikasi bukti pertanggungjawaban belanja
perjalanan dinas dalam kota dan Bendahara Pengeluaran/pembantu terkait lebih cermat dalam pembayaran belanja
perjalanan dinas dalam kota.

10. 6. BELANJA
Temuan :
Penggunaan Dana BOS pada 168 SDN dan 102 SMPN Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp. 305.579.000,00
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga memerintahkan:
a. Kepala Bidang Pembinaan SD dan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga (selaku Tim BOS Reguler TA 2021) lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian
terhadap penggunaan dana BOS SDN dan SMPN;
b. Pengelola BOS pada 168 SD dan 102 SMP menggunakan Dana BOS untuk membiayai operasional
penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler.

11. 7. BELANJA
Temuan :
Pertanggungjawaban Belanja Barang Tidak Tertib pada Bagian Umum Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
dan RSUD Cimacan Sebesar Rp. 5.211.121.610,00
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan kepada Bupati Cianjur agar menginstruksikan:
Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Direktur RSUD Cimacan selaku Pengguna Anggaran:
1) Lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan belanja barang yang
menjadi tanggung jawabnya;
2) Memerintahkan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Umum Sekretariat
DPRD dan Kepala Bidang Penunjang Medik RSUD Cimacan selaku PPK untuk melakukan
pengadaan sesuai ketentuan dan didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah
(tidak formalitas);
3) Memerintahkan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah, Plt. Kepala Sub Bagian
Rumah Tangga Sekretariat DPRD dan Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Cimacan selaku
PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dan didukung bukti pertanggungjawaban
yang lengkap dan sah (tidak formalitas);

12. 7. BELANJA
Temuan :
Pertanggungjawaban Belanja Barang Tidak Tertib pada Bagian Umum Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
dan RSUD Cimacan Sebesar Rp. 5.211.121.610,00
Rekomendasi :
4) Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan RSUD
Cimacan lebih cermat dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban belanja barang;
5) Memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum Sekretaris Daerah dan Bendahara
Pengeluaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan RSUD Cimacan lebih cermat dalam
pembayaran belanja barang.
B. Inspektur Daerah untuk melakukan pemeriksaan bukti pengeluaran atas belanja barang sebesar
Rp. 2.087.033.230,00, dengan rincian sebagai berikut.
1) Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp. 949.114.730,00;
2) Sekretariat DPRD sebesar Rp. 484.642.000,00;
3) RSUD Cimacan sebesar Rp. 653.276.500,00.
Jika terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, menginstruksikan Sekretaris Daerah,
Sekretaris DPRD dan Direktur RSUD Cimacan untuk memproses kelebihan pembayaran belanja barang
sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah.

13. 8. BELANJA
Temuan :
Kekurangan Volume Fisik atas Tujuh Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan pada Dua OPD Sebesar
Rp. 86.230.865,46
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata selaku Pengguna Anggaran untuk:
a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap anggaran dan kegiatan
belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang menjadi tanggungjawabnya;
b. Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume fisik pada tujuh paket pekerjaan dan
menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp 68.379.695,00 terdiri dari :
1) Tata Ruang Utama Pendopo (Backdrop) yang dilaksanakan oleh CV. ACB sebesar Rp.
11.968.019,00;
2) Penataan Plafond Pendopo yang dilaksanakan oleh CV. ACB sebesar Rp. 10.414.100,00;
3) Penataan Atap Luar Pendopo yang dilaksanakan oleh CV. ACB sebesar Rp. 16.814.821,00;
4) Rehabilitasi Rumah Dinas yang dilaksanakan oleh CV. GMD sebesar Rp. 10.848.165,00;
5) Penataan Kamar VVIP Pendopo yang dilaksanakan oleh CV. V sebesar Rp. 18.334.590,00;
c. Menginstruksikan PPK terkait lebih cermat dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan yang
dilaksanakan

14. 9. BELANJA
Temuan :
Kekurangan Volume Fisik atas Pekerjaan Pembangunan Guest House Polres Cianjur pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Sebesar Rp. 17.813.670,00
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang selaku Pengguna Anggaran:
a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya;
b. Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume fisik pada Pekerjaan Pembangunan Guest
House Polres Cianjur dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 17.813.670,00;
c. Menginstruksikan PPK terkait lebih cermat dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan yang
dilaksanakan.

15. 10. BELANJA
Temuan :
Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sebesar Rp. 7.488.960.000,00
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan:
a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih cermat
mengevaluasi kesesuaian klasifikasi anggaran belanja yang diajukan oleh OPD;
b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memedomani klasifikasi belanja dalam penyusunan
anggaran belanja.

16. 11. BELANJA
Temuan :
Kekurangan Volume Fisik pada 12 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Delapan OPD
sebesar Rp. 728.345.743,63
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran untuk:
a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap anggaran dan kegiatan belanja
modal gedung dan bangunan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume fisik pada 10 paket pekerjaan dan menyetorkan
ke kas daerah sebesar Rp. 668.771.201,63, terdiri dari:
1) Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Ciranjang yang dilaksanakan oleh PT. DLM sebesar Rp.
67.723.022,40;
2) Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung SMPN 1 Ciranjang yang dilaksanakan oleh CV. SCL sebesar Rp.
20.932.207,89;
3) Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung SMPN 1 Agrabinta yang dilaksanakan oleh CV. DB sebesar Rp.
34.992.800,00;

17. 11. BELANJA
Temuan :
Kekurangan Volume Fisik pada 12 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Delapan OPD
sebesar Rp. 728.345.743,63
Rekomendasi :
4) Pekerjaan Cut and Fill Pembangunan RKB SMPN 3 Sukaresmi yang dilaksanakan oleh CV. S sebesar
Rp. 59.418.070,86;
5) Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Tempat Parkir di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang
dilaksanakan oleh CV. SGA sebesar Rp. 84.286.750,58;
6) Pekerjaan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
yang dilaksanakan PT. KPP sebesar Rp. 68.684.957,99;
7) Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur (Tahap II) yang dilaksanakan
oleh CV. SKP sebesar Rp. 219.592.635,94;
8) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kejaksaan Kabupaten Cianjur (Tahap Akhir) yang dilaksanakan oleh
CV. SKP sebesar Rp. 56.143.099,79;
9) Pekerjaan Pembangunan Gedung Cagar Budaya (Ex SMAN 2 Cianjur) yang dilaksanakan oleh CV. MJ
sebesar Rp. 13.900.752,18;
10) Pekerjaan Pembuatan Toilet yang dilaksanakan oleh CV. GMD sebesar Rp. 43.096.904,00;
b. Menginstruksikan PPK terkait lebih cermat dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan yang
dilaksanakan.

18. 12. BELANJA
Temuan :
Kekurangan Volume Fisik pada 16 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sebesar Rp. 1.942.881.816,96
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
selaku Pengguna Anggaran untuk:
a. Lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap anggaran dan kegiatan belanja modal jalan,
irigasi dan jaringan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume volume fisik dan ketidaksesuaian spesifikasi
teknis pada 14 paket kegiatan pekerjaan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 1.698.427.105,92, terdiri
dari:
1) Peningkatan Jalan Gunungbitung-Tangkil yang dilaksanakan oleh CV. MJ sebesar Rp. 184.061.163,95;
2) Peningkatan Jalan Pangawaren – Kemang yang dilaksanakan oleh CV. SS sebesar Rp. 70.597.812,34;
3) Peningkatan Jalan Ciseureuh - Arca (Jalur Puncak II) yang dilaksanakan oleh PT. BMS sebesar Rp.
100.000.000,00;
4) Peningkatan Jalan Sp. Loji - Ciseureuh (Jalur Puncak II) yang dilaksanakan oleh PT. DMA sebesar Rp.
177.933.370,72;
5) Peningkatan Jalan Kubang – Panyusuhan yang dilaksanakan oleh CV. RJP sebesar Rp. 102.881.751,39;

19. 12. BELANJA
Temuan :
Kekurangan Volume Fisik pada 16 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sebesar Rp. 1.942.881.816,96
Rekomendasi :
6) Peningkatan Jalan Salaeurih – Munjul yang dilaksanakan oleh PT. ACN sebesar Rp. 9.643.600,00;
7) Rehabilitasi Jalan Kuta – Benjot yang dilaksanakan oleh CV. S sebesar Rp. 92.868.000,00;
8) Rehabilitasi Jalan Sp. Loji – Joglo yang dilaksanakan oleh CV. IA sebesar Rp. 9.946.173,98;
9) Rehabilitasi Jalan Sindanglaka – Warungdanas yang dilaksanakan oleh CV. H sebesar Rp. 120.061.535,30;
10) Rehabilitasi Jalan Warungdanas – Cinangsi yang dilaksanakan oleh CV. AA sebesar Rp. 114.763.384,81;
11) Rehabilitasi Jalan Warung Danas - Pasir Jawa yang dilaksanakan oleh CV. PPB sebesar Rp. 34.484.441,98;
12) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cisalak/Batusahulu yang dilaksanakan oleh PT. ACN sebesar Rp.
369.957.837,58;
13) Peningkatan Jalan Panglayungan – Ciujung yang dilaksanakan oleh CV. RPS sebesar Rp. 75.209.684,72;
14) Peningkatan Jalan Padaasih – Cibungur yang dilaksanakan oleh CV. KGF sebesar Rp. 236.018.349,15;
c. Menginstruksikan PPK terkait lebih cermat dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

20. 13. BELANJA
Temuan :
Keterlambatan Penyelesaian Sepuluh Paket Pekerjaan Belum Dikenakan Denda pada Empat OPD Sebesar
Rp330.370.744,40
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sekretaris DPRD, dan Kepala Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian selaku Pengguna Anggaran:
a. Lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja modal
yang menjadi tanggung jawabnya;
b. Memproses denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tiga paket kegiatan pekerjaan dan
menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp126.771.213,45, terdiri dari:
1) Pengadaan Mebel yang dilaksanakan oleh CV. PAP sebesar Rp. 101.575.494,00;
2) Rehabilitasi Jalan Sindanglaka – Warungdanas yang dilaksanakan oleh CV. H sebesar Rp.
2.403.312,15;
3) Pembangunan Jembatan Ciogong yang dilaksanakan oleh CV. BSP sebesar Rp. 22.792.407,30;
c. Menginstruksikan PPK terkait lebih cermat dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

21. 14. BELANJA
Temuan :
Kekurangan Volume Fisik atas Pekerjaan Penanganan Darurat Jembatan Sungai Cibuni pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Sebesar Rp. 15.200.532,00
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran:
a. Lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja tidak
terduga yang menjadi tanggung jawabnya;
b. Menginstruksikan PPK terkait lebih cermat dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

22. 1. ASET
Temuan :
Pengelolaan Dana BOS pada 174 Sekolah Belum Tertib
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga agar:
a. Lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dana BOS pada SD Negeri
dan SMP Negeri;
b. Memerintahkan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS pada SMPN 1 Ciranjang, SDN Simpang 2,
SDN Budidaya, dan SDN Ciseureuh untuk memedomani larangan yang diatur dalam Petunjuk
Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
c. Memerintahkan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS pada SMP Negeri 5 Agrabinta, SMP Negeri 12
Cibinong, dan SMP Negeri 5 Leles untuk mengajukan penetapan oleh Bupati atas pembukaan
rekening dana BOS; Bendahara BOS pada 166 sekolah untuk memedomani tata cara penyetoran
pajak.

23. 2. ASET
Temuan :
Kekurangan Pembayaran Dividen atas Laba Tahun 2020 Tidak Diakui Sebagai Hutang Dividen oleh PDAM
Tirta Mukti Sebesar Rp. 73.227.653,00
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar menginstruksikan Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan
Direksi PDAM Tirta Mukti untuk penetapan besaran penggunaan laba PDAM Tirta Mukti oleh KPM dan
mencatat transaksi pembagian dividen sesuai ketentuan.

24. 3. ASET
Temuan :
Pencatatan Informasi Sertifikat Tanah Sebagai Pendukung atas Pencatatan Aset Tetap Tanah pada KIB A Belum
Lengkap
Rekomendasi :
BPK merekomendasikan Bupati Cianjur agar
menginstruksikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah:
a. Lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pencatatan aset tetap tanah pada KIB A;
b. Memerintahkan Kepala Bidang BMD untuk mencatat informasi 29 sertifikat tanah sebagai pendukung atas
pencatatan aset tetap Tanah pada KIB A.

25. Nilai Rekomendasi
Nilai Rekomendasi BPK-RI Rp. 2.851.240.532,00
Terselesaikan Rp. 1.050.754.417,00
Sisa Rp. 1.700.486.115,00
40%
60%
Terselesaikan Sisa

26. Nilai Rekomendasi Per Perangkat Daerah
No Perangkat Daerah
Jumlah
Temuan
Nilai
Rekomendasi
Terselesaikan Sisa
1 RSUD Pagelaran 1 15.370.542,00 0,00 15.370.542,00
2 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 1 - - -
3 Dinas Perdagangan, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 3 67.723.022,40 67.723.022,00 0,00
4 Badan Pendapatan Daerah 2 - - -
5 Dinas Perhubungan 2 22.460.000,00 6.550.000,00 15.910.000,00
6 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3 84.286.750,58 84.286.800,00 0,00
7 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 - - -
8 Dinas Arsip dan Perpustakaan 2 68.684.957,99 0,00 68.684.957,99
9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 - - -
10 BKAD 3 - - -
11 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 - - -
12 Bappelitbangda 2 26.980.000,00 26.980.000,00 0,00
13 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 7 307.222.772,75 101.575.494,00 205.647.278,75
14 Dinas Kesehatan 2 26.291.604,00 612.000,00 25.679.604,00
15 Bagian Pembangungan 1 - - -
16 Dinas Sosial 1 - - -
17 DPPKBP3A 1 89.671.300,00 89.671.300,00 0,00
18 Bagian Umum 2 111.476.599,00 53.945.069,00 57.531.530,00
19 Sekretariat DPRD 3 - - -
20 RSUD Cimacan 1 - - -
21 Inspektorat 1 - - -
22 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 307.450.157,91 87.857.432,00 219.592.725,91
23 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2 1.723.622.825,37 631.553.300,00 1.092.079.239,50
24 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 - - -
25 Bagian Ekonomi 1 - - -
Jumlah 2.851.240.532,00 1.150.754.417,00 1.700.495.878,15

27. TERIMAKASIH