Masa Orientasi Gugus Depan (MOG) SMAN 1 WANASALAM Tahun 2020

1. OLEH
Widodo Cahyono Putro, S.TP
UU No.12 Tahun 2010 tentang
GERAKAN PRAMUKA

2. UU NO. 12 TAHUN 2010
TENTANG GERAKAN PRAMUKA
UU ini menjadi dasar atau acuan bagi semua komponen bangsa
untuk secara mandiri terlibat dalam Gerakan Pramuka dengan
semboyan Bhineka Tunggal Ika

3. REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA
• pembangunan kepribadian bangsa yang merupakan inti
dari pendidikan Kepramukaan/Gerakan pramuka
• untuk pembentukan kepribadian dan kecakapan hidup
setiap warga negara untuk mencapai potensi diri,
secara fisik, intelektual, sosial, dan spiritual.
• mengembangkan potensi diri, meningkatkan
kecerdasan, akhlak mulia, dan kepribadian setiap
warga negara khususnya generasi muda
• memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasional dan global

4. URGENSI PEMBENTUKAN UU GERAKAN PRAMUKA
FILOSOFIS:
Gerakan Pramuka merupakan wadah pengembangan diri untuk melahirkan kader penerus perjuangan
bangsa dan negara, wadah pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C
dan Pasal 31 UUD Negara RI Tahun 1945.
SOSIOLOGIS:
Kaum muda saat ini cenderung kurang memiliki kepekaan dan solidaritas sosial, semangat kebangsaan dan
kebersamaan, persatuan dan kesatuan, patriotisme dan idealisme dalam berbangsa dan bernegara,
sehingga diperlukan sistem pembinaan kaum muda yang dapat menciptakan manusia berkepribadian luhur
dan beraklak mulia.
YURIDIS:
Belum memiliki undang-undang yang secara komprehensif mengatur mengenai gerakan kramukaa karena
gerakan pramuka selama ini hanya diatur secara partial dalam jenis peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang, yaitu Keputusan Presiden No. 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.

5. FUNGSI:
Wadah untuk mencapai tujuan gerakan
pramuka melalui pendidikan dan pelatihan
pramuka, pengembangan pramuka,
pengabdian masyarakat dan orang tua, dan
permainan yang berorientasi pada pendidikan.
ASAS:
PANCASILA

6. TUJUAN GERAKAN PRAMUKA
membentuk setiap pramuka agar memiliki
kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa
patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung
tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki
kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam
menjaga dan membangun Negara Kesatuan
Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila,
serta melestarikan lingkungan hidup.

7. PENDIDIKAN
KEPRAMUKAAN:
KEGIATAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN:
 Dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode
kehormatan pramuka
 untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan
intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri
yang dilaksanakan melalui metode belajar
interaktif dan progresif, yang disesuaikan dengan
kemampuan fisik dan mental pramuka
 Penilaian hasil pendidikan kepramukaan
didasarkan pada pencapaian persyaratan
kecakapan umum dan kecakapan khusus serta
pencapaian nilai-nilai kepramukaan
 Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan
dinyatakan dalam sertifikat dan/atau TKU & TKK
 Inti kurikulum pendidikan kepramukaan adalah
nilai kepramukaan
 Kegiatan pendidikan kepramukaan menggunakan
sistem among
Dilaksanakan dengan
berdasarkan nilai dan
kecakapan dalam rangka
membentuk kepribadian
dan kecakapan hidup
pramuka

8. KELEMBAGAAN
• Kelembagaan Gerakan Pramuka bersifat:
Mandiri Organisasi gerakan pramuka merupakan lembaga
yang mengelola sendiri kelembagaannya
Sukarela Organisasi yang keanggotaannya atas kemauan
sendiri, tidak diwajibkan
Nonpolitis
Organisasi Gerakan Pramuka bukan merupakan
bagian dari salah satu organisasi sosial politik
manapun

9. Tunggal di atas plural di bawah berarti bahwa secara nasional
(kwartir) hanya ada satu organisasi gerakan pramuka,
sedangkan di tingkat gugus depan (berbasis sekolah dan
berbasis komunitas) mengakomodasi semua aspirasi, baik
meliputi kewilayahan, agama, profesi maupun kesamaan hobi.
BENTUK ORGANISASI GERAKAN PRAMUKA

10. KWARNAS
KWARAN
KWARDA
KWARCAB
SAKO
ABCDE
ABCDE
ABCDE
KOORDINATOR
GUGUS DHARMA
No voting right
MEKANISME KELEMBAGAAN DALAM GERAKAN
PRAMUKA
GUDEP SEKOLAH
SAKO
SAKO
GUDEP KOMUNITAS
GUDEP PRAMUKA
SAKA
ABCDE
SAKA
ABCDE
SAKA
ABCDE
No voting right

11. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH
TUGAS:
a. Menjamin kebebasan
berpendapat dan berkarya
dalam kepramukaan
b. Membimbing, mendukung, dan
memfasilitasi penyelenggaraan
pendidikan kepramukaan secara
berkelanjutan dan
berkesinambungan
c. Membantu ketersediaan
tenaga, dana, dan fasilitas yang
diperlukan untuk pendidikan
kepramukaan
WEWENANG:
a. Melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan
pendidikan kepramukaan sesuai
dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku
Pengawasan tersebut dilaksanakan
oleh menteri dan gubernur, serta
bupati/walikota

12. HAK DAN KEWAJIBAN
KEWAJIBAN:
 Peserta Didik:
a. Melaksanakan kode kehormatan
pramuka
b. Menjunjung tinggi harkat dan
martabat pramuka
c. Mematuhi semua persyaratan dan
ketentuan pendidikan kepramukaan
 Orang Tua:
a. Membimbing, mendukung, dan
membantu anak dalam mengikuti
pendidikan kepramukaan
b. Membimbing, mendukung, dan
membantu satuan pendidikan
kepramukaan sesuai dengan
kemampuan
HAK:
 Peserta Didik:
a. Mengikuti pendidikan
kepramukaan
b. Menggunakan atribut pramuka
c. Mendapatkan sertifikat
dan/atau tanda kecakapan
kepramukaan
d. Mendapatkan perlindungan
selama mengikuti kegiatan
kepramukaan
 Orang Tua:
Mengawasi penyelenggaraan
pendidikan kepramukaan dan
memperoleh informasi tentang
perkembangan anaknya
 Masyarakat:
Berperan serta dan memberikan
dukungan sumber daya dalam
kegiatan pendidikan kepramukaan

13. SUMBER KEUANGAN:
• PENGELOLAAN KEUANGAN
DILAKSANAKAN :
a. iuran anggota sesuai dengan
kemampuan;
b. sumbangan masyarakat yang
tidak mengikat (dapat
berupa uang, barang/jasa)
c. sumber lain yang tidak
bertentangan dengan
peraturan perundang-
undangan.
d. Dukungan dana yang dapat
diberikan oleh
pemerintah/pemda dari
APBN/APBD
Transparan
Tertib
Akuntabel
Sesuai peraturan
perundang-undangan

14. LARANGAN & SANKSI
Larangan:
Satuan organisasi
gerakan pramuka
dilarang:
 menerima bantuan
dari pihak asing
tanpa persetujuan
Pemerintah; atau
 memberi bantuan
kepada pihak asing
yang merugikan
kepentingan bangsa
dan negara.
Sanksi:
 Organisasi yang melanggar
larangan tersebut dapat
dibekukan oleh
pemerintah/pemda
 Organisasi yang telah
dibekukan dapat dibubarkan
berdasarkan putusan
pengadilan

15. Pengakuan terhadap keberadaan organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain sebelum undang-
undang ini diundangkan.
Tugas, fungsi, dan tanggung jawab dari satuan atau badan organisasi yang bersangkutan tetap
dijalankan.
Aset organisasi yang bersangkutan tetap menjadi aset miliknya.
Penyesuaian AD dan ART organisasi yang bersangkutan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) tahun
KETENTUAN PERALIHAN

16. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan gerakan
pramuka yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang
ini dinyatakan tidak berlaku.
Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan.
KETENTUAN PENUTUP

17. What’s Your Message?