Dokumen tersebut membahas peran ASN dalam mendukung terwujudnya Jawa Barat sebagai juara pramuka melalui pembentukan gugus depan, memimpin satuan karya, dan mengikutsertakan pramuka dalam program pemerintah daerah.

1. PERAN ASN DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA
PRAMUKA JAWA BARAT JUARA

2. 2
Oleh ….
Engkus Sutisna,ST,MT
Ketua Komisi
ORGAKUM
Kwartir Daerah
Jawa Barat ,
Sekretaris Komisi ORGAKUM
Kwartir Nasional
Ka DISPORA Jawa Barat
e-mail: : koessutisna@gmail.com
HP 0811943264

3. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang
aktif dalam pendidikan kepramukaan serta
mengamalkan Satya dan Darma Pramuka
Gerakan Pramuka adalah organisasi yang
dibentuk oleh Pramuka untuk
menyelenggarakan pendidikan kepramukaan
Kepramukaan adalah segala aspek yang
berkaitan dengan Pramuka;
Pendidikan Kepramukaan adalah proses
pembentukan kepribadian, kecakapan hidup,
dan ahlak mulia pramuka melalui penghayatan
dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan
Menurut UU No: 12 Tahun2010 Tentang GERAKAN PRAMUKA
KETENTUAN UMUM

5. Designed by: JOKO MURSITHO

6. Designed by: JOKO MURSITHO

7. HARAPAN :
”Gerakan Pramuka sebagai
wadah pilihan utama dan
solusi handal masalah-
masalah kaum muda”
 Pelbagai penelitian telah
membuktikan apabila kegiatan
pendidikan kepramukaan berjalan
lancar:
1. berdampak positif mengatasi masalah
dan tantangan kaum muda
2. berkontribusi positif pada pembentukan
kepribadian, watak dan pekerti (karakter)
bangsa pada masa depan 7

8. KEANGGOTAAN :
Anggota muda peserta didik;
 SIAGA (S) 7-10
thn,
 Penggalang (G) 11-15
 Penegak (T) 16-20
 Pandega (D) 21-25
Anggota dewasa:
 Fungsionaris Organisasi
Pembina Pramuka, Pelatih
Pembina Pramuka ,
Pembina Profesional,
Pamong SAKA dan
Instruktur SAKA, Pimpinan
SAKA, Andalan, Anggota
MABI
 Bukan Fungsionaris
Organisasi bergabung
dalam GUGUS DARMA
Designed by: JOKO MURSITHO

9. PERMASALAHAN GERAKAN PRAMUKA
PADA SAAT INI
1. Minat Peserta Didik (S,G,T,D) semakin menurun
2. Jumlah dan Mutu pembina pramuka dan Pelatih Pramuka kurang memadai
3. Masih banyak Sekolah terutama di tingkat SMA/SMK yg tidak membentuk
Gudep
4. Gugus depan yg ada kurang berfungsi optimal
5. Sarana dan Prasarana Kwartir / Gugusdepan tidak memadai
6. Rendahnya Pencitraan Pramuka di Masyarakat
7. Belum memiliki sumber Pembiayaan yg jelas terutama di Gugus depan
8. Iuran anggota tdk berjalaan seiring dengan bergulirnya Isu pendidikan
gratis
9. Pembina/Pelatih yg aktif belum mendapatkan penghargaan/insentif yg
layak

10. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH (UU NOMOR 12 TAHUN 2010)
10
Pasal 36
Pemerintah dan Pemerintah daerah bertugas :
a. Menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan
Kepramukaan ;
b. Membimbing, mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan
Kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
c. Membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk
pendidikan kepramukaan
Pasal 37
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan Kepramukaan sesuai
dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan
kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri dan Gubernur serta Bupati/Walikota.

11. MAJELIS PEMBIMBING
 Badan yg menghimpun
tokoh masy. dan pejabat
pemerintah yg mempunyai
perhatian besar dan atau
terkait dengan pend
kepramukaan.
 Anggota Majelis
Pembimbing, adalah orang
yang ditunjuk oleh organisasi
Gerakan Pramuka karena
diyakini dapat memajukan
Gerakan Pramuka.
MAJELIS PEMBIMBING GERAKAN PRAMUKA

12. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kepramukaan adalah satuan pendidikan
untuk mendidik, melatih, dan memberikan
sertifikasi kompetensi bagi tenaga
pendidik kepramukaan.
Gugus Depan adalah satuan
pendidikan dan satuan organisasi
terdepan penyelenggara
pendidikan kepramukaan
Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan
organisasi penyelenggara pendidikan
kepramukaan yang berbasis, antara lain
profesi, aspirasi, dan agama.
Kwartir adalah satuan organisasi
pengelola gerakan pramuka yang
dipimpin secara kolektif pada
setiap tingkatan wilayah.
Pemerintah Daerah adalah gubernur,
bupati atau walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
Gugus Darma Pramuka adalah
satuan organisasi bagi anggota
pramuka dewasa untuk
memajukan gerakan pramuka.
Satuan Karya Pramuka adalah satuan
organisasi penyelenggara pendidikan
kepramukaan bagi peserta didik sebagai
anggota muda untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, dan
pembinaan di bidang tertentu.
Majelis Pembimbing adalah dewan
yang memberikan bimbingan
kepada satuan organisasi gerakan
pramuka.
PERAN SERTA ANGGOTA DEWASA (PNS) DALAM GERAKAN PRAMUKA

13. Saka Dirgantara
(TNI Angkatan Udara)
Saka Bahari
(Dinas Kelautan)
Saka Bhayangkara (Polisi)
Saka Bakti Husada (Dinas
Kesehatan)
Saka Ahdiyasta Pemilu
(Badan Pengawas Pemilu)
Saka Widya Bakti
(Dinas Pariwisata dan Budaya)
Saka Kalpataru
(Dinas Lingkungan Hidup)
Saka Wira Kartika
(TNI Angkatan Darat)
Saka Wanabakti
(Dinas Kehutanan)
Saka Telematika
(Dinas Komunikasi dan
Informatika)
Saka Taruna Bumi
(Dinas Pertanian)
Saka Kencana
(Dinas Pemberdayaan
Perempuan Anak dan Keluarga
Berencana)
SATUAN KARYA DALAM GERAKAN PRAMUKA

14. TINDAK LANJUT DI PERANGKAT DAERAH
 PEMBENTUKAN GUGUS DEPAN, Jika Ada
Peserta Didik,
PNS Di gugus depan sebagai Pembina,
 Aktif Membina & Mengembangkan Saka,
 Membentuk Satuan Komunitas,
 Membentuk Gugus Darma,
 MENGIKUTSERTAKAN PRAMUKA DALAM
PROGRAM / KEGIATAN PERANGKAT DAERAN

15. TERIMA KASIH
Designed by: JOKO MURSITHO