Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Persampahan

1,339 views

Published on

Disampaikan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Diskusi Kelompok Terfokus dalam rangka Penyusunan masukan Teknis Review Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSN-PSPP), Jakarta 23 Nopember 2012

Published in: Health & Medicine
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,339
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
109
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Persampahan

  1. 1. FGD Dalam Rangka Penyusunan Masukan Teknis Review Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNPSPP) Jakarta, 23 November 2012 PENGELOLAANTEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL JAWA BARAT BALAI PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL (BPSR) DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
  2. 2. Materi Pembahasan1 Pengembangan Kerjasama Daerah2 Kebijakan Regionalisasi TPA Pengembangan Aspek Teknis3 dan Operasional4 Pengembangan Pembiayaan
  3. 3. 1 Pengembangan Kerjasama antar Daerah1. Kesulitan lahan (ruang) untuk TPA bagi wilayah perkotaan2. Potensi lahan (ruang) untuk TPA di wilayah Kabupaten3. Kota dan Kabupaten perlu fasilitasi Provinsi untuk Kerjasama Daerah pada satu sisi dan Pemerintah Provinsi dapat mengelola sampah lintas kabupaten/kota pada sisi lain.4. Dibangun Kesepakatan Bersama untuk Kerjasama Pengelolaan TPA Regional Provinsi KERJASAMA DAERAH Kota & kab.
  4. 4. Penahapan TPA Regional1 Perda RTRW 2 Perda Pengelolaan Sampah 3 Kesepakatan Bersama TPA 4 Perencanaan Teknis & AMDALREGIONAL 5 Pengadaan Tanah 6 Konstruksi 7 Perjanjian Kerjasama Antar Daerah 8 Operasi dan Pasca Operasi
  5. 5. 1 Pengembangan Kerjasama antar Daerah METROPOLITAN BANDUNG MoU WILAYAH BOBODEP (Inisiasi) 20062005
  6. 6. 1 Pengembangan Kerjasama antar Daerah MoU (Penyempurnaan) • Lokasi TPA • Kelembagaan • Pembiayaan 2009
  7. 7. 1 Pengembangan Kerjasama antar Daerah Perjanjian Kerjasama 2011
  8. 8. Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan TPA Regional KOMPENSASI JASA KOMPENSASI DAMPAK PELAYANAN (KJP) NEGATIF (KDN)KASDA PEMERINTAH KOTA BANDUNGPROV. JAWA BARAT KOTA CIMAHI Kas daerah Pemkab. Bandung Barat KAB. BANDUNG BRT PELAYANAN , OPS & PEMEL Masyarakat Desa Sekitar TPPAS REGIONAL SARIMUKTI Tppas
  9. 9. 2 Kebijakan Regionalisasi TPA • Pertumbuhan timbulan sampah • Pertumbuhan kebutuhan lahan TPA • Pertumbuhan jumlah dan luas potensi dampak lingkungan dari TPA26 Kota/Kabupaten = 57 lokasi TPA PERLU STRATEGI PENGENDALIAN
  10. 10. 2 Kebijakan Regionalisasi TPA TATA RUANG WILAYAH• Regionalisasi TPA Di Pusat- Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Jangka Pendek• Regionalisasi TPA Di Pusat- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam Jangka Panjang
  11. 11. Pengembangan Aspek Teknis 3 dan Operasional• Undang-undang melarang TPA Open Dumping• Operasional TPA Sanitary Landfill (harus ditutup dengan tanah setiap hari) masih dinilai mahal bagi daerah, akibatnya TPA sudah dikonstruksi dengan sistem Sanitary Landfill, tetapi dioperasikan secara Open Dumping. • Perlu pengembangan aspek teknis dan operasional TPA Sanitary Landfill (Tepat Guna) • Perlu Implementasi sistem terpadu antara pengolahan dan pemrosesan akhir.
  12. 12. Pengembangan aspek teknis dan operasional TPA Sanitary Landfill (Tepat Guna) Penutupan harian dengan tanah Perlu NSPM Penutupan harian alternatif (plastik biodegradable)
  13. 13. Sistem Terpadu Antara Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Perlu dorongan : • Jenis teknologi, • gov. support PENGOLAHANPENGOLAHAN DANPEMROSESAN AKHIR PEMROSESAN AKHIR
  14. 14. Implementasi Sistem Terpadu Antara PENGOLAHAN dan PEMROSESAN AKHIR ACCESS-ROAD AND BASIC INFRASTRUCTURES BUFFER ZONES RECYCLING AREA OFFICE AND SUPPORTING AREA INTERMEDIATE TREATMENT FACILITIES AREA SANITARY LANDFILL AREA LEACHEATE TREATNET PLANT SITE PLAN TPPAS REGIONAL LEGOK NANGKA
  15. 15. 4 Pengembangan Pembiayaan
  16. 16. Pengembangan Pembiayaan Investasi TPA REGIONALTPS TPS TPS KAB Pembiayaan Pusat dan Prov. Pembiayaan Kota/Kab.
  17. 17. Pengembangan Pembiayaan KPSKERJASAMA ANTARDAERAH KPS PERLU KAJIAN SIFAT SEKTORAL Layak secara Perbankan (SPESIFIK PERSAMPAHAN) (Bankable) T i p p i n g f e e (Rp/Ton) Hasil Olahan (Rp) TPPAS REGIONAL BADAN BOT TPS PROV. JAWA BARAT USAHA • Investasi (Rp) • Operasional dan pemeliharaan (Rp) Kelayakan Finansial Badan Usaha : Tipping Fee + (Hasil Olahan) > Investasi + OPKompensasi jasa pelayanan Kelayakan Finansial Pemprov . Jabar: (KJP) (Rp./ton) KJP = Tipping Fee + (Hasil Olahan)
  18. 18. DUKUNGAN PEMERINTAH Dalam KPS DUKUNGAN PEMERINTAH • Investasi (Rp) • Ops dan Peml.(Rp) TPPASKompensasi Jasa REGIONAL • Kurang Layak BADANPelayanan (KJP) PROV. JAWA BARAT • Kurang Menarik USAHA (Rp./ton) Tipping Fee (Rp/Ton) Hasil Olahan (Rp)
  19. 19. JAMINAN PEMERINTAH Dalam KPS JAMINANPEMERINTAH Risiko Badan Usaha • Investasi (Rp) • Ops dan Peml.(Rp) TPPAS REGIONAL BADAN PROV. JAWA BARAT USAHA Tipping Fee (Rp/Ton) Hasil Olahan (Rp) Risiko PJPK
  20. 20. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan TPPAS REGIONAL SARIMUKTI
  21. 21. KOMPOSTINGAREA PENGOMPOSAN
  22. 22. OPTIMALISASI PENGOLAHAN LEACHATEGENSET PENGGERAK AERATOR OPERASIONAL AERATOR DI KOLAM
  23. 23. PENINGKATAN SARANA OPERASIONAL TPA SARIMUKTI PEMBUATAN TANGGUL PENAHAN SAMPAH PEMBUATAN KOLAM PENGOLAHAN LINDI
  24. 24. PENINGKATAN OPERASIONAL TPA SARIMUKTIPENINGKATAN SISTEM PENUTUPAN SAMPAH HARIAN
  25. 25. PENINGKATAN OPERASIONAL TPA SARIMUKTIPENINGKATAN SISTEM INFORMASI PENCATATAN SAMPAH MASUK
  26. 26. TPPAS REGIONAL LEGOK NANGKA

×