1. Survey Persepsi Korupsi dan
Assessment Sistem Integritas Lokal
Monitoring Dampak Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi di Provinsi Kalimantan Timur

2. Bagaimana Peta Korupsi Asia
Tenggara?
• Skenario Moderat
8 poin menuju rata-rata skor
ASEAN.
• Skenario Optimis
11 poin menuju rata-rata skor
Asia Pasifik dan dunia.
• Skenario Pesimis
3 poin menuju rata-rata skor
ASEAN dihitung tanpa
Singapura
Series1,
Cambodia, 20
Series1,
Myanmar, 21
Series1, Laos, 26
Series1,
Vietnam, 31
Series1,
Indonesia, 32
Series1, Rata -
Rata ASEAN
(Tanpa
Singapore), 35
Series1,
Thailand, 35
Series1,
Philippines, 36
Series1, Rata -
Rata ASEAN , 40
Series1, Rata -
Rata Asia Pasifik,
43
Series1,
Malaysia, 50
Series1, Brunei,
60
Series1,
Singapore, 86

3. Mengapa Skor CPI Indonesia
Rendah?
Series1, EIU,
21
Series1, WJP,
23
Series1, PERC,
25
Series1, BF
(BTI), 32
Series1, GI, 32
Series1, TI, 33
Series1, IMD,
36
Series1, WEF,
36
Series1, ICRG,
50
“Hampir seluruh sumber
data CPI memiliki skor
lebih rendah dari rata-rata
global sebesar 43”

4. Rekomendasi TII untuk Stranas PPK
Penguatan Sistem Integritas Nasional yang berakar pada 3 (tiga)
sektor strategis
Hukum
Institusi Strategis: Kepolisian,
Kejaksaan,
Pengadilan
Politik
Institusi Strategis:
Parlemen,
Partai Politik
Bisnis
Institusi Strategis:
Perizinan, Ekspor-Impor,
Pajak-Bea Cukai,
Pengadaan, dll

5. Rekomendasi TII dalam Strategi
Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
• CPI dan
Sistem
Integritas
Nasional
(SIN)
digunakan
sebagai
indikator
utama

6. Mengapa Kalimantan Timur?
• Kinerja Ekonomi Baik.
– Selama hampir 10 (sepuluh) tahun terakhir Provinsi Kalimantan
Timur merupakan provinsi dengan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga berlaku yang terus
meningkat.
– PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata
di atas rata-rata PDRB per kapita nasional. Kondisi ini
menempatkan Kalimantan Timur sebagai propinsi dengan PDRB
PDRB per kapita nasional terbesar di Indonesia sejajar dengan
Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Riau, Provinsi Papua Barat, dan
dan Provinsi Kepulauan Riau.

7. Mengapa Kalimantan Timur?
• Ekonomi Biaya Tinggi.
– Provinsi Kalimantan Kimur memiliki skor Indonesian
Governance Index sebesar 5,66. Skor ini termasuk dalam
aktegori sedang dan berada di bawah indeks rata-rata
nasional.
– Indeks Persepsi Korupsi 2010 di 3 (tiga) di Provinsi
Kalimantan Timur: Kota Balikpapan sebesar 5.58, Kota
Samarinda sebesar 4.85, dan Kota Tenggarong sebesar
5.41. Angka ini jauh di bawah Kota Jogjakarta (5.81),
Surakarta (6.00), dan Denpasar (6.71).

8. Mengapa Kalimantan Timur?
• Pemberantasan Korupsi Menantang.
– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah
mengimplementasikan salah satu strategi pencegahan korupsi
melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
– Dalam kajian Transparency International Indonesia (2013)
didapati informasi bahwa 83 % responden yang berasal dari
pengusaha yang dalam satu tahun terakhir mengurus minimal
satu jenis perizinan usaha di PTSP mengapresiasi layanan
perizinan melalui PTSP.
– Namun, mayoritas pengusaha tersebut, sekitar 56 % responden
menilai proses perizinan usaha di PTSP masih diwarnai oleh
praktik suap dan uang pelicin.

9. Indeks Persepsi Korupsi vs.
Pendapatan per Kapita

10. Indeks Persepsi Korupsi vs.
Pendapatan per Kapita
Tipe III
Tipe IV
Tipe II
Tipe I

11. INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAN PENILAIAN
SISTEM INTEGRITAS LOKAL
Partisipasi Masyarakat Sipil Terhadap Pemantauan Aksi
Stranas PPK di Daerah

12. Apakah Indeks Persepsi Korupsi?
Hukum
Politik
Bisnis
• Institusi Strategis:
Kepolisian,
Kejaksaan,
Pengadilan
• Institusi Strategis:
Parlemen,
Partai Politik
• Institusi Strategis:
Perizinan, Ekspor-Impor,
Pajak-Bea Cukai,
Pengadaan, dll

13. Apakah Pilar Sistem Integritas Lokal (SILA)?
Sistem
Integritas
Lokal (SILA)
Kepala
Daerah
DPRD
Partai
Politik
Pelayanan
Publik
Pengadaan
Publik
Pengadilan
BPK
Ombudsma
n
Media
Civil
Society
Lembaga
Antikorups
i
Swasta
Pemerintah
Pusat
• Sistem Integritas Lokal
(SILA) terdiri dari pilar
politik, legislatif,
pelayanan publik,
pengadaan publik,
peradilan, pemeriksa
keuangan, ombudsman,
media, masyarakat sipil,
masyarakat anti korupsi,
sektor swasta, dan
Peran
Tata Kelola
Kapasitas

14. • Program Monev Stranas Provinsi KALTIM
ditempatkan sebagai Pilot Project Program
Strategis untuk Monitoring Evaluasi Stranas
PPK di Tingkat Nasional.
• Dalam proses penyusunan instrumen KPK dan
Bappenas terlibat dalam implementasi
program. Harapannya, KPK dan Bappenas
akan menggunakan tools IPK dan menyusun
roadmap monitoring Indikator Utama Capaian
Stranas di Tingkat Lokal: IPK dan LIS.

15. • Program ini memiliki implikasi terhadap
pemetaan risiko korupsi serta rekomendasi
kebijakan.
• IPK akan digunakan untuk menera korupsi dan roadmap
strategi peningkatan skor CPI,
• LIS akan digunakan untuk diagnosa sistem pencegahan
korupsi,
• Dan, Kampanye Dampak Publik merupakan konsolidasi
awal untuk penguatan masyarakat sipil.

16. TERIMA KASIH