Successfully reported this slideshow.

Rilis lembaga survei indonesia evaluasi 100 hari kinerja jokowi jk-2 februari 2015

1

Share

1 of 82
1 of 82

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Rilis lembaga survei indonesia evaluasi 100 hari kinerja jokowi jk-2 februari 2015

  1. 1. Temuan Survei: 10 – 18 Januari 2015
  2. 2. • Istilah ”capaian kinerja pemerintah 100 hari” baru dikenal pasca reformasi. 100 hari bukanlah waktu yang panjang, sehingga mustahil bagi pemerintahan baru untuk menyelesaikan banyak persoalan dalam jangka waktu sependek itu. Namun ekspektasi publik yang besar terhadap presiden dan wakil presiden terpilih, yakni Jokowi-JK, berujung pada melonjaknya harapan yang kadang tak masuk akal. • Namun, kinerja 100 hari tetaplah penting, terutama dalam kerangka berikut ini: Pertama, 100 hari adalah masa krusial bagi tuntasnya agenda pokok pembentukan kekuasaan dan perangkat-perangkat yang menunjangnya. Dalam masa singkat ini, portofolio kabinet dan siapa saja yang mengisinya Latar Belakang Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 2 Dalam masa singkat ini, portofolio kabinet dan siapa saja yang mengisinya harus tuntas. Pos-pos kementerian juga harus segera melakukan restrukturisasi dan menyiapkan agenda kerja dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka pendek, menengah hingga lima tahun mendatang. • Kedua, program 100 hari merupakan bukti simbolik untuk meyakinkan publik bahwa pemerintahan baru mampu menjawab masalah selama lima tahun ke depan. Disebut simbolik karena program ini menjadi kerangka operasional atas komitmen dan janji-janji yang telah dibuat selama kampanye. Narasi-narasi besar kampanye Jokowi-JK harus mampu diimplementasikan dalam program yang lebih sistematik dan reasonable.
  3. 3. • Ketiga, program 100 hari menjadi batu pijakan atau pondasi bagi arah pembangunan selama lima tahun ke depan. • Sejauhmana kinerja pemerintahan Jokowi-JK mendapat penilaian publik menjadi krusial karena demokrasi mengandaikan setiap warga punya derajat dan hak yang sama untuk menilai baik buruknya kinerja pemerintah. • Setiap lembaga itu tentu bisa dan boleh merumuskan kriterianya sendiri untuk mengukur derajat keberhasilan kinerjanya. Namun pada akhirnya evaluasi publik adalah cara penting untuk mengukur tingkat Latar Belakang Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 3 akhirnya evaluasi publik adalah cara penting untuk mengukur tingkat keberhasilan (atau kegagalan) pemerintah karena publiklah yang akan dikenai dampak sebuah kebijakan. Isu akuntabilitas publik karena itu menjadi isu penting di pemerintahan yang demokratis. • Pertanyaannya, bagaimanakah penilaian publik atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK? Lebih spesifik lagi, bagaimana mereka mengevaluasi kinerja presiden dan wakil presiden yang memegang peran utama dalam pemerintahan? Bagaimanakah evaluasi publik terhadap kementerian-kementerian yang ada? Bagaimana evaluasi mereka atas upaya penanganan pemerintah terhadap isu-isu mutakhir?
  4. 4. • Sejauh mana faktor-faktor demografis mempengaruhi penilaian publik atas kinerja pemerintah? Sama pentingnya, benarkah evaluasi publik tersebut dipengaruhi sikap partisanship mereka? Latar Belakang Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 4
  5. 5. • Untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada 100 hari pemerintahannya. • Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Tujuan Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 5
  6. 6. • Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. • Sampel: Jumlah sampel 1.220 responden. Berdasar jumlah sampel ini, diperkirakan margin of error sebesar +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. • Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden Metodologi Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 6 desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden • Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spotcheck). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. • Waktu wawancara lapangan 10 – 18 Januari 2015. • Sumber dana: LSI (dana yang dihimpun untuk survei publik)
  7. 7. Populasi desa/kelurahan tingkat Nasional Desa/kelurahan di tingkat Provinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional Ds 1 … Ds n Prov 1 Ds 1 … Ds m Prov k … … Flow chat penarikan sampel Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 7 Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan RT1 RT2 RT3 …. RT5 KK1 KK2 Laki-laki Perempuan Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random
  8. 8. Validasi SampleValidasi Sample
  9. 9. KATEGORI SAMPEL POPULASI KATEGORI SAMPEL POPULASI Laki-laki 50.0 50.1 Islam 90.1 87.3 Perempuan 50.0 49.9 Katolik/Protestan 6.7 9.8 Lainnya 3.1 3.0 Pedesaan 50.8 50.2 Perkotaa 49.2 49.8 Jawa 40.4 40.2 Sunda 16.2 15.5 Madura 3.4 3.0 ETNIS AGAMAGENDER DESA-KOTA PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 9 Madura 3.4 3.0 Batak 3.5 3.6 Betawi 3.5 2.9 Minang 3.1 2.7 Bugis 3.2 2.7 Lainnya 26.8 29.4
  10. 10. KATEGORI SAMPEL POPULASI KATEGORI SAMPEL POPULASI ACEH 1.9 1.9 NTB 1.9 1.9 SUMUT 5.5 5.5 NTT 2.0 2.0 SUMBAR 2.0 2.0 KALBAR 1.8 1.8 RIAU 2.3 2.3 KALTENG 0.9 0.9 JAMBI 1.3 1.3 KALSEL 1.5 1.5 SUMSEL 3.1 3.1 KALTIM 1.3 1.3 BENGKULU 0.7 0.7 KALTARA 0.0 0.2 LAMPUNG 3.2 3.2 SULUT 1.0 1.0 PROVINSI PROVINSI PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 10 LAMPUNG 3.2 3.2 SULUT 1.0 1.0 BABEL 0.5 0.5 SULTENG 1.1 1.1 KEPRI 0.7 0.7 SULSEL 3.4 3.4 DKI 4.0 4.0 SULTRA 0.9 0.9 JABAR 18.2 18.1 GORONTALO 0.4 0.4 JATENG 13.7 13.6 SULBAR 0.5 0.5 DIY 1.5 1.5 MALUKU 0.6 0.6 JATIM 15.9 15.8 MALUT 0.4 0.4 BANTEN 4.5 4.5 PAPUA BARAT 0.3 0.3 BALI 1.6 1.6 PAPUA 1.2 1.2
  11. 11. Kondisi Indonesia secara Umum
  12. 12. Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan politik nasional sekarang? … (%) 28.9 40.0 30 40 50 60 70 Kondisi Politik Nasional Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 12 1.9 15.8 2.3 11.2 0 10 20 Sangat Baik Baik Sedang Buruk Sangat Buruk Tidak tahu/tidak jawab Kondisi politik lebih banyak dinilai sedang. Yang menjawab baik lebih banyak dibandingkan yang menjawab buruk.
  13. 13. Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan penegakan hukum secara nasional sekarang? … (%) 38.4 31.9 30 40 50 60 70 Kondisi Penegakan Hukum Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 13 1.5 20.8 1.4 5.9 0 10 20 30 Sangat Baik Baik Sedang Buruk Sangat Buruk Tidak tahu/tidak jawab Kondisi penegakan hukum lebih banyak dinilai baik.
  14. 14. Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan keamanan nasional sekarang? … (%) 57.5 27.7 40 50 60 70 Kondisi Keamanan Nasional Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 14 2.6 27.7 8.3 0.9 3.0 0 10 20 30 Sangat Baik Baik Sedang Buruk Sangat Buruk Tidak tahu/tidak jawab Umumnya, warga menilai baik kondisi keamanan nasional.
  15. 15. Bagaimana Ibu/Bapak melihat kondisi pemberantasan korupsi di negara kita sekarang ini? … (%) 39.6 40 50 60 70 Kondisi Pemberantasan Korupsi Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 15 3.3 25.4 21.4 3.3 6.9 0 10 20 30 Sangat Baik Baik Sedang Buruk Sangat Buruk Tidak tahu/tidak jawab Lebih banyak yang menilai kondisi pemberantasan korupsi sekarang ini baik.
  16. 16. Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi nasional di negara kita sekarang ini? … (%) 39.7 40 50 60 70 Kondisi Ekonomi Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 16 0.4 26.0 26.2 4.2 3.5 0 10 20 30 Sangat Baik Baik Sedang Buruk Sangat Buruk Tidak tahu/tidak jawab Kondisi ekonomi dinilai sedang, tapi lebih banyak yang menilai buruk ketimbang baik.
  17. 17. Kondisi Umum Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Ekonomi % Sangat baik + Baik 43.0 60.1 Penegakan hukum Pemberantasan korupsi Keamanan nasional Sangat baik + Baik Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 17 26.5 30.8 39.9 0 20 40 60 80 100 Ekonomi nasional Politik nasional Penegakan hukum secara nasional Sangat baik + Baik Kondisi kemanan nasional paling baik penilaiannya. Sedangkan kondisi ekonomi dan politik dinilai paling rendah. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga masih kurang baik.
  18. 18. 25 27 24 24 3131 31 33 31 40 52 50 49 52 60 27 24 24 26 43 37 43 30 40 50 60 70 Politik Penegakan hukum Keamanan Tren Kondisi Umum Nasional Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 18 Kondisi keamanan, penegakan hukum dan kondisi politik dinilai sedikit membaik dalam setahun terakhir. Sementara kondisi ekonomi dan pemberantasan korupsi stagnan. 25 24 24 27 24 22 24 26 0 10 20 Jan'14 Mrt'14 Mei'14 Jun'14 Jan'15 Keamanan Ekonomi Pemberantasan korupsi
  19. 19. Masalah Mendesak Menurut Ibu/Bapak mana masalah paling mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional lima tahun ke depan? … (%) 1.4 5.0 5.3 6.1 15.6 28.2 31.9 Memberantas tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral Keamanan/ketertiban Memperbaiki kualitas pendidikan Pemerataan pendapatan Pemberantasan korupsi Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok Menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 19 1.9 0.4 0.5 0.5 0.8 1.0 1.3 0 10 20 30 40 50 60 70 Tidak tahu/jawab Mencegah masuknya barang-barang dan pekerja dari luar negeri Hutang luar negeri Kebebasan berpendapat Memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang luar negeri Melindungi alam Indonesia dari kehancuran akibat kegiatan us Meningkatkan kewibawaan pemerintah moral Menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan mengendalikan harga kebutuhan pokok merupakan masalah paling mendesak yang harus diselesaikan pemerintah
  20. 20. Temuan • Kondisi ekonomi dan politik saat ini dinilai paling rendah, bahkan kondisi ekonomi saat ini lebih banyak yang menilai buruk ketimbang yang menilai baik. • Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga dinilai masih kurang positif. Hanya kondisi keamanan yang dinilai cukup positif. • Mayoritas publik juga menilai beberapa aspek perekonomian dirasa paling mendesak dan harus dibenahi oleh pemimpin nasional untuk lima tahun ke depan, terutama masalah lapangan pekerjaan dan stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok. Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 20 stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok. • Kemudian, masalah pemberantasan korupsi juga mendapat sorotan publik cukup besar untuk bisa semakin ditingkatkan.
  21. 21. Kepercayaan terhadap Lembaga Negara/Institusi PolitikNegara/Institusi Politik
  22. 22. Kepercayaan terhadap Lembaga Negara/Institusi Politik Tolong Ibu/Bapak sebutkan, seberapa percaya Ibu/Bapak bahwa lembaga-lembaga negara berikut saat ini telah bekerja dengan baik: apakah sangat percaya, cukup percaya, sedikit percaya, ataukah tidak percaya sama sekali? … (%) 72 80 81 83 83 Menteri-menteri Wakil Presiden Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Presiden Tentara Nasional Indonesia (TNI) Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 22 50 59 59 65 66 69 0 20 40 60 80 100 Partai Politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pengadilan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Kepolisian RI (Polri) Sangat percaya + cukup percaya TNI, Presiden, dan KPK paling dipercaya. Partai politik paling kurang dipercaya, kemudian DPD dan DPR.
  23. 23. Seberapa yakin Ibu/Bapak dengan lembaga-lembaga yang ada di bawah ini untuk menjalankan tugasnya dengan baik dalam lima tahun kedepan; Sangat Yakin, Cukup Yakin, Kurang Yakin, Tidak Yakin Sama Sekali? … (%) 82.5 78.9 53.5 51.7 60 80 100 Kepercayaan terhadap Lembaga Negara/Institusi Politik (Oktober 2014) Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 23 41.3 0 20 40 Presiden Wakil Presiden DPD DPR RI Partai Politik Sangat atau cukup yakin Pada Oktober 2014, mayoritas publik juga yakin Presiden dan Wakil Presiden bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk 5 tahun ke depan. DPD, DPR dan Parpol juga kurang dipercaya.
  24. 24. 82.5 78.9 53.5 51.7 41.3 82.9 79.6 59.3 59.2 50.1 40 60 80 100 Kepercayaan terhadap Lembaga Negara/Institusi Politik Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 24 0 20 Presiden Wakil Presiden DPD DPR RI Partai Politik Okt'14 (sangat atau cukup yakin) Jan'15 (sangat atau cukup percaya) Meski kepercayaannya paling rendah, tapi dalam tiga bulan terakhir publik semakin percaya kepada DPD, DPR dan Parpol.
  25. 25. Temuan • TNI, Presiden, KPK dan Wakil Presiden merupakan institusi yang paling dipercaya di negeri ini. • Kemudian menteri-menteri, Kepolisian, MPR dan Pengadilan. Sementara DPD, DPR dan Partai politik kepercayaan publiknya lebih rendah. • DPD, DPR dan Partai Politik tiga bulan lalu kepercayaannya juga paling rendah, tapi saat ini mulai membaik. Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 25
  26. 26. Evaluasi Kinerja Pemerintah
  27. 27. Political Confidence terhadap Jokowi (Okt’14) Seberapa yakin Ibu/Bapak Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Presiden yang mampu memimpin Indonesia ke depan menjadi lebih baik dari sekarang? … (%) 21.7 52.8 30 40 50 60 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 27 Lebih spesifik terhadap Jokowi, sekitar 74.5% publik yakin atau sangat yakin bahwa Jokowi akan menjadi Presiden yang mampu memimpin Indonesia ke depan menjadi lebih baik (SMRC, Oktober 2014). 21.7 17.5 1.9 6.1 0 10 20 Sangat yakin Cukup yakin Kurang yakin Tidak yakin sama sekali TT/TJ
  28. 28. Kepuasan terhadap Kinerja Presiden & Wakil Presiden Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden & M. Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden? … (%) 55.0 54.2 40 60 80 100 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 28 6.6 29.9 2.9 5.65.1 31.2 3.4 6.1 0 20 40 Sangat puas Cukup Puas Kurang puas Tidak puas sama sekali TT/TJ Joko Widodo (Jokowi) M. Jusuf Kalla Yang puas atas kinerja Presiden sekitar 61.6%, dan 59.3% puas terhadap kinerja Wakil Presiden.
  29. 29. Hasil Kerja Pemerintahan Jokowi-JK Menurut penilaian Ibu/Bapak bagaimana HASIL KERJA PEMERINTAHAN Jokowi - JK sejauh ini dalam menangani permasalahan-permasalahan berikut, apakah sangat buruk, buruk, baik atau sangat baik? … (%) 57.3 61.2 65.6 66.0 68.0 69.8 70.7 72.3 75.2 Menangani masalah pertikaian/konflik antara kelompok/suku di sejumlah wilayah di tanah air (Papua, Poso, dll.) Memberantas korupsi Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Menangani pencurian ikan di perairan Indonesia Melaksanakan sistem belajar mengajar di sekolah dengan baik Menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau Menyediakan pendidikan yang terjangkau Menjaga persatuan bangsa Menjaga ketertiban/keamanan di masyarakat Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 29 36.4 39.6 39.9 44.5 44.9 48.5 52.6 53.4 0 20 40 60 80 100 Mengurangi jumlah pengangguran Menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap dollar Mengurangi jumlah orang miskin Menjaga harga-harga barang kebutuhan pokok (SEMBAKO) terjangkau oleh rakyat pada umumnya Mengatasi masalah harga BBM dalam negeri Menangani masalah Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita (TKI/TKW) Menangani kasus pelanggaran HAM Mengatasi peredaran narkotika dan obat terlarang (narkoba) wilayah di tanah air (Papua, Poso, dll.) Baik + sangat baik Kinerja pemerintah di bidang ekonomi perlu digenjot, khususnya dalam mengurangi pengangguran, stabilitas nilai rupiah, mengurangi jumlah orang miskin, dan harga sembako. Permasalahan lain yaitu menjaga stabilitas harga sembako, masalah BBM dalam negeri dan masalah TKI/TKW.
  30. 30. Kartu Indonesia Sehat (KIS) • Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah? • Jika Ya, apakah program Kartu Indonesia Sehat (KIS) sangat berarti, cukup berarti, kurang berarti atau tidak berarti sama sekali dalam membantu meringankan beban rakyat yang memerlukan? • Apakah keluarga Ibu/Bapak ini menerima layanan kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut… (%) 72.2 51.5 63.6 50 60 70 80 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 30 27.8 30.6 9.4 1.9 6.6 8.3 0.3 0 10 20 30 40 Ya Tidak Sangat berarti Cukup berarti Kurang berarti Tidak berarti sama sekali TT/TJ Ya Tidak TJ Sebagian besar warga tahu program KIS dan menilainya berarti untuk membantu rakyat.
  31. 31. Kartu Indonesia Pintar (KIP) • Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah? • Jika Ya, apakah program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat berarti, cukup berarti, kurang berarti atau tidak berarti sama sekali dalam membantu meringankan beban rakyat yang memerlukan? • Apakah keluarga Ibu/Bapak ini menerima layanan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut… (%) 65.8 34.2 54.2 60.8 40 50 60 70 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 31 28.9 7.4 1.7 7.8 4.7 0.2 0 10 20 30 Ya Tidak Sangat berarti Cukup berarti Kurang berarti Tidak berarti sama sekali TT/TJ Ya Tidak TJ Sebagian besar warga tahu program KIP dan menilainya berarti untuk membantu rakyat.
  32. 32. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) • Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari pemerintah? • Jika Ya, apakah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sangat berarti, cukup berarti, kurang berarti atau tidak berarti sama sekali dalam membantu meringankan beban rakyat yang memerlukan? • Apakah keluarga Ibu/Bapak ini menerima layanan dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut… (%) 55.7 44.3 26.9 56.9 51.4 30 40 50 60 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 32 26.9 8.3 2.1 5.8 4.2 0.1 0 10 20 30 Ya Tidak Sangat berarti Cukup berarti Kurang berarti Tidak berarti sama sekali TT/TJ Ya Tidak TJ Umumnya warga tahu program KKS dan menilainya berarti untuk membantu rakyat.
  33. 33. Kepuasan terhadap Kinerja Presiden 2005 - 2015 (100 Hari Memimpin) 66 29 70 28 62 33 40 60 80 100 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 33 29 4 28 2 6 0 20 Puas/sangat puas Kurang/tidak puas sama sekali TT/TJ Jan'05 (SBY 2004-2009) Jan'10 (SBY 2009-2014) Jan'15 (Jokowi 2014-2019) Pada evaluasi kinerja Presiden di tiap 100 hari pertama kepemimpinan pada masa SBY jilid pertama dan kedua, posisi Jokowi dinilai lebih rendah.
  34. 34. Temuan • Kepuasan warga terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla cukup tinggi, masing- masing sebesar 55% dan 54% yang menilai cukup puas. Jika dijumlahkan dengan yang menilai sangat puas, maka kepuasan terhadap Presiden dan Wapres masing-masing menjadi 62% dan 59%. • Meski kepercayaan publik terhadap Presiden masih sangat tinggi, tapi tidak lantas merasa puas terhadap kinerja Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 34 tinggi, tapi tidak lantas merasa puas terhadap kinerja Jokowi. • Lebih spesifik, dibandingkan dengan political confidence pada Oktober 2014 yang lalu, kepuasan terhadap Jokowi saat ini posisinya lebih rendah. Ini menggambarkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Jokowi.
  35. 35. Temuan • Faktor utama kepuasan terhadap kepala negara adalah apa dan bagaimana pelaksanaan program-program utamanya. Tiga program utama yang diluncurkan Jokowi- JK di awal masa pemerintahannya: Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). • Tiga kartu sakti yang dicanangkan Jokowi tersebut sudah cukup luas terdengar oleh publik. Kartu Indonesia Sehat Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 35 cukup luas terdengar oleh publik. Kartu Indonesia Sehat (KIS) 72% publik sudah tahu. Kartu Indoensia Pintar (KIP) 66% publik sudah tahu. Dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 56% publik sudah tahu. Dan diantara warga yang sudah tahu masing-masing kartu tersebut, penilaiannya sangat positif, di atas 80%. Namun hingga saat ini masih sangat sedikit menjangkau publik.
  36. 36. • Faktor lain yang berhubungan dengan kepuasan terhadap Presiden dan Wapres adalah opini tentang kinerja mereka sejauh ini di bidang ekonomi. Khususnya dalam mengurangi pengangguran, stabilitas nilai rupiah, mengurangi jumlah orang miskin, stabilitas harga sembako, dan masalah TKI/TKW. Kurang dari 50% warga yang menilai “baik” atau “sangat baik” kinerja mereka dalam mengatasi permasalahan tersebut. Temuan Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 36 dalam mengatasi permasalahan tersebut. • Sebaliknya, dalam hal menjaga ketertiban/keamanan, menjaga persatuan, menyediakan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, pemerintahan Jokowi-JK dianggap baik/sangat baik oleh sebagian besar warga.
  37. 37. Kebijakan BBM Bersubsidi
  38. 38. Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Pada tanggal 18 November 2014 yang lalu, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM bersusidi karena subsidi BBM selama ini dinilai tidak tepat sasaran dan sangat membebani keuangan negara. Apakah Ibu/Bapak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut, apakah sangat setuju, setuju, kurang setuju atau tidak setuju sama sekali? … (%) 23.6 42.1 29.3 25 30 35 40 45 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 38 1.2 3.7 0 5 10 15 20 25 Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju sama sekali TT/TJ Mayoritas warga kurang setuju atau tidak setuju sama sekali dengan langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, 71.4%.
  39. 39. Menurut Ibu/Bapak, apakah pemerintah sebaiknya mengurangi subsidi BBM (menaikkan harga BBM)? (AGUSTUS 2014, n=2900 responden) 78.7 71.4 40 60 80 100 Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 39 21.3 24.8 0 20 Ya Tidak Setuju + sangat setuju Kurang setuju + tidak setuju sama sekali AGUSTUS 2014 JANUARI 2015 Sikap ini tidak banyak berubah dibandingkan dengan 5 bulan lalu.
  40. 40. Akibat kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, seberapa besar dampaknya bagi Ibu/Bapak? … (%) 15.2 28.8 28.6 20.0 15 20 25 30 35 Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 40 5.0 2.6 0 5 10 15 Tidak berdampak sama sekali Berdampak sedikit Cukup berdampak Berdampak besar Berdampak sangat besar TT/TJ Efek kenaikan harga BBM dirasa cukup memiliki dampak besar bagi masyarakat.
  41. 41. Jika harga bahan bakar naik, seberapa besar dampaknya bagi Ibu/Bapak? (AGUSTUS 2014, n=2900 responden) 31.4 35.8 22.9 15.2 28.8 28.6 20.0 20 30 40 50 Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 41 1.4 8.2 0.3 5.0 15.2 2.6 0 10 Tidak berdampak sama sekali Berdampak sedikit Cukup berdampak Berdampak besar Berdampak sangat besar TT/TJ Agustus 2014 Januari 2015 Namun dampak yang dirasa lebih rendah dari yang dibayangkan sebelumnya.
  42. 42. Pada tanggal 1 Januari 2015, pemerintah menurunkan harga solar dan premium. Solar turun dari Rp 7.500 per liter menjadi Rp 7.250 per liter, dan premium turun dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600 per liter. Keputusan ini dilakukan mengikuti harga minyak mentah dunia yang juga menurun. Apakah Ibu/Bapak setuju dengan kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM untuk mengkuti penurunan harga pasar minyak mentah dunia? … (%) 71.0 50 60 70 80 Penurunan Harga BBM Menyesuaikan Dengan Harga Minyak Dunia Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 42 12.5 9.0 3.8 3.7 0 10 20 30 40 50 Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju sama sekali TT/TJ Sebaliknya, publik sangat mendukung terjadinya penurunan harga BBM.
  43. 43. Kenaikan & Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Berdasar Demografi Base Setuju atau sangat setuju Kurang atau tidak setuju sama sekali TT/TJ Sedikit atau tidak berdampak sama sekali Cukup berdampak Berdampak besar atau sangat besar Tidak jawab Laki-laki 50.0 28.0 69.1 2.9 23.2 30.2 44.8 1.7 Perempuan 50.0 21.7 73.7 4.6 17.0 27.3 52.2 3.4 Pedesaan 50.8 26.0 68.4 5.6 20.7 28.5 46.5 4.3 Perkotaan 49.2 23.6 74.5 1.9 19.6 29.0 50.6 0.8 <= 20 thn 3.7 38.8 61.2 0.0 15.4 24.9 59.7 0.0 21-30 thn 15.9 24.4 73.5 2.1 21.6 29.9 46.7 1.8 31-40 thn 30.9 24.4 73.3 2.3 19.8 27.4 51.1 1.6 41-50 thn 25.4 25.0 70.9 4.1 17.4 27.1 52.6 2.9 Kenaikan harga BBM bersubsidi Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi Gender Desa-Kota Usia Gender Desa-Kota Usia Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 43 Penolakan atas kenaikan harga BBM dan dampak besar yang dirasa terutama lebih besar pada kelompok perempuan, wilayah Perkotaan, usia 50 tahun ke bawah, pendidikan dan pendapatan menengah bawah. 41-50 thn 25.4 25.0 70.9 4.1 17.4 27.1 52.6 2.9 51-60 thn 14.4 27.0 67.5 5.5 24.5 31.9 39.4 4.2 => 61 thn 9.7 19.4 71.2 9.3 22.5 36.5 36.4 4.6 <= SD 40.7 21.6 72.1 6.3 17.9 25.9 52.1 4.2 SLTP 20.6 24.9 72.7 2.4 23.1 27.5 47.9 1.6 SLTA 27.9 25.5 72.9 1.5 18.7 32.5 47.3 1.5 Kuliah 10.8 35.1 62.4 2.5 26.8 32.4 39.7 1.0 < 600 ribu 20.7 24.0 67.5 8.5 18.6 23.6 51.0 6.8 600 ribu - < 1 juta 18.9 23.1 71.7 5.2 14.5 24.1 58.5 2.9 1 juta - < 1.4 juta 17.4 20.9 76.5 2.6 16.8 31.6 50.0 1.6 1.4 juta - < 2 juta 15.6 25.0 72.7 2.4 26.0 33.6 38.6 1.8 2 juta - 4 juta 19.4 29.1 69.8 1.1 23.6 32.0 44.1 0.3 > 4 juta 8.0 30.1 69.9 0.0 23.6 30.9 45.5 0.0 Pendapatan Pendidikan Pendidikan Pendapatan
  44. 44. Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Berdasar Partisanship 25 15 30 16 25 15 33 17 17 21 23 24 71 81 66 82 69 75 64 76 80 76 75 74 91 20 40 60 80 100 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 44 Penolakan besar terjadi pada tiap kelompok partisanship. Pemilih PDIP, PKB dan basis Capres Jokowi-JK penolakannya lebih rendah. 15 16 15 17 9 4 4 2 6 10 2 7 3 3 3 3 0 0 20 Nasional Prabowo- Hatta Jokowi-JK NasDem PKB PKS PDIP Golkar Gerindra Demokrat PAN PPP Hanura Setuju Tidak setuju TT/TJ
  45. 45. Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Berdasar Partisanship 20 13 24 30 22 20 26 16 14 24 29 27 29 27 30 20 32 32 25 28 40 21 18 49 59 44 43 43 50 41 49 61 65 50 53 73 10 20 40 60 80 100 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 45 Dampak yang besar lebih banyak dirasa oleh kelompok basis Capres Prabowo-Hatta, terutama dari pemilih Demokrat, Gerindra, PPP, PAN dan PKS. 13 14 7 8 9 2 3 0 5 10 1 3 1 1 3 3 0 0 Nasional Prabowo- Hatta Jokowi-JK NasDem PKB PKS PDIP Golkar Gerindra Demokrat PAN PPP Hanura Sedikit Cukup berdampak Berdampak besar TT/TJ
  46. 46. • Kenaikan harga BBM bersubsidi pada 18 November 2014 yang lalu ditentang oleh mayoritas publik, 71.4%. • Selain itu, dampak bagi perekonomian masyarakat juga sangat luas dirasakan, sekitar 29% merasa cukup berdampak, dan lebih dari 48% merasa dampak yang lebih besar bahkan sangat besar. • Penolakan dan dampak yang lebih besar atas kenaikan harga BBM bersubsidi terjadi di setiap lapisan masyarakat, dan terutama dari kelompok kelas bawah, usia semakin muda, perempuan dan di perkotaan. Temuan Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 46 perkotaan. • Berdasar kelompok partisan, kenaikan harga BBM bersubsidi juga mendapat penolakan sangat besar, begitu pula dampak dari kenaikannya.
  47. 47. Evaluasi Kementerian
  48. 48. Kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK: Bidang Polhukam Menurut penilaian Ibu/Bapak, sejauh ini bagaimana KERJA MENTERI-MENTERI di Bidang POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN dalam Kabinet Jokowi – JK berikut ini? … (%) 51.5 46.6 49.6 34.6 34.9 35.4 39.1 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 48 55.3 54.2 52.7 32.8 33.8 34.6 0 20 40 60 80 100 Menteri Komunikasi dan InformatikaRudiantara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi Menter iLuar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi Sesuai harapan + sangat sesuai harapan TT/TJ Kinerja menteri-mentri Polhukam sejauh ini masih belum memenuhi harapan sebagian besar warga. Masih banyak warga yan belum tahu program kongkret mereka.
  49. 49. Kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK: Bidang Perekonomian Menurut penilaian Ibu/Bapak, sejauh ini bagaimana KERJA MENTERI-MENTERI di Bidang PEREKONOMIAN dalam Kabinet Jokowi – JK berikut ini? … (%) 53.4 50.4 49.1 51.9 52.3 50.5 33.7 34.9 35.5 35.6 35.6 35.7 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro Menteri Pertanian Amran Sulaiman Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar Menteri Perdagangan Rachmat Gobel Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 49 56.1 55.1 52.2 54.5 53.4 31.4 32.2 33.4 33.5 33.7 0 20 40 60 80 100 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri Menteri Perindustrian M. Saleh Husin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono Sesuai + Sangat sesuai harapan Tidak tahu/Tidak jawab Kerja menteri-menteri bidang perekonomian belum sesuai harapan sebagian besar warga. Program kongkret mereka masih banyak yang belum diketahui warga.
  50. 50. Kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK: Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan Menurut penilaian Ibu/Bapak, sejauh ini bagaimana KERJA MENTERI-MENTERI di Bidang PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN dalam Kabinet Jokowi – JK berikut ini? … (%) 47.0 42.6 41.0 41.9 37.7 43.5 47.5 48.3 48.4 Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 50 54.0 51.5 53.7 51.1 33.4 36.2 36.4 37.7 0 20 40 60 80 100 Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja’far Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi Sesuai + Sangat sesuai harapan Tidak tahu/Tidak jawab Kerja Menteri Agama, Menteri Sosial, Mendikbud, dan Menkes cukup banyak dinilai sesuai harapan warga. Cukup banyak warga yang belum tahu program menteri-menteri tersebut.
  51. 51. Kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK: Bidang Kemaritiman Menurut penilaian Ibu/Bapak, sejauh ini bagaimana KERJA MENTERI-MENTERI di Bidang KEMARITIMAN dalam Kabinet Jokowi – JK berikut ini? … (%) 48.1 32.4 34.9 39.5 61.1 Menteri Perhubungan Ignasius Jonan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 51 54.8 54.0 33.7 34.9 0 20 40 60 80 100 Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said Menteri Pariwisata Arief Yahya Sesuai + Sangat sesuai harapan Tidak tahu/Tidak jawab Umumnya warga menilai kerja Menteri KP sesuai harapan. Namun, menteri-menteri lainnya di bidang Kemaritiman masih belum sesuai harapan. Ini karena warga juga tidak tahu sehingga tak bisa menilai.
  52. 52. • Di tingkat kabinet/menteri, mayoritas warga tidak mengetahui kinerja mereka. Hanya kinerja Menteri Kelautan yang dianggap mayoritas publik (61%) memenuhi harapan. Untuk tiga menteri, Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Menteri Diknas, hampir separo (47-48%) mengatakan bahwa kinerja mereka memenuhi harapan. Sisanya, publik yang menganggap kinerja menteri sesuai harapan jumlahnya di bawah 40%. Temuan Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 52
  53. 53. Isu-isu
  54. 54. Isu Presiden Boneka Ada yang berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Presiden, Joko Widodo (JOKOWI) banyak dipengaruhi oleh Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP) yangmenunjukkan bahwa Joko Widodo merupakan Presiden boneka. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Joko Widodo sebagai Presiden telah bekerja sebagaimana mestinya tanpa dipengaruhi oleh siapapun termasuk Megawati Soekarnoputri. Diantara dua pendapat tersebut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak? … (%) 23.6 55.8 30 40 50 60 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 54 23.6 20.6 0 10 20 30 Joko Widodo sebagai Presiden banyak dipengaruhi oleh Megawati Soekarnoputri,yang menunjukkan bahwa Joko Widodo merupakan Presiden boneka Joko Widodo sebagai Presiden telah bekerja sebagaimana mestinya tanpa dipengaruhi oleh siapapun termasuk Megawati Soekarnoputri Tidak tahu/jawab Umumnya warga menilai bahwa Presiden Jokowi relatif independen. Namun, cukup banyak yang masih menganggapnya dipengaruhi Megawati dan banyak pula yang tidak berpendapat.
  55. 55. “Blusukan” ala Jokowi Ada yang berpendapat bahwa kegiatan “blusukan” yang sering dilakukan oleh Joko Widodo (JOKOWI) merupakan kegiatan pencitraan belaka agar terkesan bahwa Joko Widodo adalah orang yang perhatian kepada rakyat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kegiatan “blusukan” yang dilakukan Joko Widodo (JOKOWI) merupakan upaya untuk memastikan pelayanan pemerintah sampai ke masyarakat. Diantara dua pendapat tersebut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak? … (%) 69.9 40 50 60 70 80 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 55 14.3 15.7 0 10 20 30 40 Kegiatan “blusukan” hanya pencitraan, agar Joko Widodo terkesan perhatian kepada rakyat Kegiatan “blusukan” merupakan upaya Joko Widodo untuk memastikan pelayanan pemerintah sampai ke masyarakat Tidak tahu/jawab Kegiatan “blusukan” Presiden Jokowi dinilai positif oleh sebagian besar warga.
  56. 56. Kecelakaan AirAsia 1. Apakah Ibu/Bapak tahu atau mengikuti berita tentang kecelakaan pesawat Air Asia yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2014 lalu? 2. Jika tahu, secara umum hingga saat ini seberapa puas Ibu/Bapak dengan penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap musibah tersebut? … (%) 92.1 63.6 60 70 80 90 100 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 56 7.9 21.4 12.1 0.6 2.3 0 10 20 30 40 50 60 Ya Tidak Sangat puas Cukup puas Kurang puas Tidak puas sama sekali Tidak tahu/jawab Hampir semua orang tahu kecelakan pesawat AirAsia yang terjadi akhir tahun lalu. Dan umumnya puas dengan penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap musibah itu.
  57. 57. Isu Presiden Boneka & Blusukan Berdasar Demografi Isu Presiden Boneka Isu Blusukan Base Jokowi Presiden Boneka Jokowi bukan Presiden Boneka TT/TJ "Blusukan" hanya pencitraan "Blusukan" bukan pencitraan TT/TJ Laki-laki 50.0 24.1 59.1 16.9 16.6 71.7 11.8 Perempuan 50.0 23.2 52.5 24.3 12.1 68.2 19.7 Pedesaan 50.8 18.0 60.4 21.6 12.4 68.1 19.6 Perkotaan 49.2 29.4 51.0 19.6 16.3 71.9 11.8 <= 20 thn 3.7 29.1 56.5 14.4 22.3 68.2 9.5 21-30 thn 15.9 25.9 59.5 14.6 13.8 75.7 10.5 31-40 thn 30.9 26.0 55.7 18.3 15.0 71.5 13.5 41-50 thn 25.4 21.8 56.5 21.6 13.9 70.2 15.9 Gender Gender Desa-Kota Desa-Kota Usia Usia Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 57 Jokowi bukan Presiden boneka dan Blusukan bukan kegiatan pencitraan. 51-60 thn 14.4 23.0 50.1 26.9 14.7 63.9 21.4 => 61 thn 9.7 17.7 52.2 30.1 10.5 64.6 24.9 <= SD 40.7 17.5 52.7 29.8 10.2 64.1 25.7 SLTP 20.6 20.5 61.5 18.0 12.9 75.4 11.6 SLTA 27.9 29.4 56.2 14.3 16.3 75.1 8.5 Kuliah 10.8 37.5 55.6 7.0 27.3 68.0 4.7 < 600 ribu 20.7 12.1 57.2 30.7 7.5 65.6 27.0 600 ribu - < 1 juta 18.9 18.4 55.9 25.6 13.2 68.5 18.4 1 juta - < 1.4 juta 17.4 25.4 49.4 25.3 15.0 65.9 19.1 1.4 juta - < 2 juta 15.6 23.6 62.6 13.8 14.6 74.9 10.5 2 juta - 4 juta 19.4 36.4 52.1 11.4 20.5 72.5 7.0 > 4 juta 8.0 31.6 60.3 8.2 16.8 77.6 5.7 Pendidikan Pendidikan Pendapatan Pendapatan
  58. 58. Isu Presiden Boneka Berdasar Partisanship pada Pemilu 2014 24 47 12 21 18 35 12 28 46 32 35 32 27 56 33 67 66 61 45 70 46 40 49 45 50 55 21 20 21 14 21 20 18 26 14 20 20 18 18 20 40 60 80 100 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 58 Basis Capres Prabowo-Hatta menilai Jokowi adalah Presiden boneka, terutama pemilih Gerindra. Basis PKS, PAN, Demokrat, PPP dan Golkar penilaiannya juga lebih negatif dibanding rata-rata secara umum. 12 1214 14 0 20 Nasional Prabowo- Hatta Jokowi-JK NasDem PKB PKS PDIP Golkar Gerindra Demokrat PAN PPP Hanura Jokowi Presiden Boneka Jokowi bukan Presiden Boneka TT/TJ
  59. 59. Isu Blusukan Berdasar Partisanship pada Pemilu 2014 14 30 25 18 25 28 30 29 18 70 53 79 80 72 55 83 58 62 58 60 53 73 16 17 15 18 20 25 15 18 20 40 60 80 100 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 59 “Blusukan” dinilai bukan pencitraan, tapi basis Capres Prabowo-Hatta penilaiannya jauh lebih negatif dibanding basis Capres Jokowi-JK. Begitu juga pada basis partai-partai pendukungnya. 14 5 11 10 4 18 1816 17 15 9 18 13 14 15 10 18 9 0 20 Nasional Prabowo- Hatta Jokowi-JK NasDem PKB PKS PDIP Golkar Gerindra Demokrat PAN PPP Hanura Blusukan hanya pencitraan Blusukan bukan pencitraan TT/TJ
  60. 60. • Sebagian besar publik menilai bahwa Jokowi bukan Presiden boneka, 56%, dan kegiatan “blusukan” dinilai bukan untuk pencitraan, 70%. Penilaian ini relatif cukup merata di setiap segmen demografi masyarakat. • Tapi pada kelompok partisan, variasinya lebih jelas. Pada basis pemilih Capres Prabowo-Hatta, Jokowi dinilai sebagai presiden boneka. Dan pada basis partai-partai yang tergabung dalam koalisinya, penilaian negatif lebih besar ketimbang rata-rata secara nasional, terutama basis pemilih Gerindra yang bahkan lebih banyak Temuan Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 60 nasional, terutama basis pemilih Gerindra yang bahkan lebih banyak yang menilai negatif. • Kemudian kegiatan “blusukan”, secara umum basis partisan tidak sependapat kegiatan blusukan adalah pencitraan, tapi penilaian negatif jauh lebih besar pada basis pemilih Capres Prabowo-Hatta dibanding basis Capres Jokowi-JK. Begitu juga pada basis partai- partai pendukungnya, penilaian negatifnya lebih besar dari rata-rata secara nasional.
  61. 61. Kinerja Jokowi Berdasar Sosio-Demografis
  62. 62. Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi sebagai Presiden Berdasar Demografi 62 61 62 63 63 53 62 70 67 33 34 31 35 34 41 32 24 22 6 4 7 3 3 5 6 6 11 20 40 60 80 100 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 62 Kepuasan Jokowi lebih rendah pada kelompok usia 31-40 tahun. 6 4 7 3 3 5 6 6 0 Nasional Laki-laki Perempuan <=20thn 21-30thn 31-40thn 41-50thn 51-60thn =>61thn Puas Kurang puas TT/TJ
  63. 63. Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi sebagai Presiden Berdasar Demografi 62 64 61 61 58 68 65 61 57 58 58 33 29 34 35 40 25 30 35 36 38 36 8 7 8 6 20 40 60 80 100 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 63 6 8 5 5 2 7 5 4 8 4 6 0 Nasional <=SD SLTP SLTA Kuliah <600ribu 600ribu- <1juta 1juta-< 1.4juta 1.4juta-< 2juta 2juta-4 juta >4juta Puas Kurang puas TT/TJ Semakin tinggi pendidikan dan pendapatan, kepuasan terhadap Jokowi cenderung semakin rendah, sebaliknya, ketidakpuasan semakin tinggi.
  64. 64. Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi sebagai Presiden Berdasar Demografi 62 68 53 75 73 47 36 73 58 33 27 41 14 27 48 64 25 34 20 40 60 80 100 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 64 14 6 5 6 11 0 4 0 2 8 0 20 Nasional Jawa Sunda Madura Batak Betawi Minang Bugis Lainnya Puas Kurang puas TT/TJ Etnis Minang, Betawi dan Sunda, kepuasan terhadap Jokowi paling rendah. Bahkan kelompok etnis Minang, mayoritas tidak puas kepada Jokowi.
  65. 65. Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi sebagai Presiden Berdasar Demografi 62 67 56 61 62 51 64 71 62 33 29 37 33 35 41 30 23 34 6 7 6 8 6 6 20 40 60 80 100 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 65 6 4 7 6 3 8 6 6 4 0 Nasional Pedesaan Perkotaan Sumatera DKI+Banten Jabar Jateng+DIY Jatim Lainnya Puas Kurang puas TT/TJ Wilayah perkotaan, terutama di Jawa Barat, kepuasan terhadap Jokowi paling rendah.
  66. 66. Kenaikan & Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Terhadap Kepuasan Jokowi 62 79 79 62 47 63 76 70 70 55 48 67 33 21 17 33 48 18 26 26 38 48 29 33 20 40 60 80 100 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 66 Semakin tidak setuju dan semakin besar dampak dari kenaikan harga BBM, semakin tidak puas kepada Jokowi. 8 0 6 0 5 5 5 7 3 4 6 4 0 Nasional Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju samasekali TT/TJ Tidak berdampak samasekali Berdampak sedikit Cukup berdampak Berdampak besar Berdampak sangat besar TJ Puas Kurang puas TT/TJ
  67. 67. Isu Presiden Boneka & Blusukan terhadap Kepuasan Jokowi 62 32 75 59 28 70 56 33 63 22 26 68 27 27 16 1720 40 60 80 100 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 67 Efek isu sangat negatif terhadap kepuasan Jokowi. 6 4 2 16 5 3 17 0 20 Nasional Jokowi Presiden Boneka Jokowi bukan Presiden Boneka TT/TJ Blusukan hanya pencitraan Blusukan bukan pencitraan TT/TJ Puas Kurang puas TT/TJ
  68. 68. Musibah Air Asia terhadap Kepuasan Jokowi 62 62 60 69 63 47 68 3533 33 26 28 32 49 32 38 6 5 14 5 27 20 40 60 80 100 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 68 Semakin tidak puas dengan penanganan musibah, semakin tidak puas juga terhadap Jokowi. Namun kelompok ini sangat kecil 6 5 4 5 4 0 0 Nasional Tahu Tidaktahu Sangatpuas Cukuppuas Kurangpuas Tidakpuas samasekali Tidak tahu/jawab Puas Kurang puas TT/TJ
  69. 69. Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi sebagai Presiden Berdasar Partisanship 62 38 74 68 64 50 77 53 43 58 53 50 73 33 54 22 25 29 40 20 43 55 41 40 45 27 20 40 60 80 100 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 69 6 4 7 6 3 8 6 6 4 0 20 Nasional Prabowo- Hatta Jokowi-JK NasDem PKB PKS PDIP Golkar Gerindra Demokrat PAN PPP Hanura Puas Kurang puas TT/TJ Basis pemilih Capres Prabowo-Hatta tidak puas dengan kinerja Jokowi. Konsisten dengan basis pemilih partai, basis PKS, Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, dan PPP, kepuasan Jokowi lebih rendah dari rata-rata Nasional, terlebih Gerindra, lebih besar tidak puas.
  70. 70. Pemberantasan Korupsi
  71. 71. Kinerja Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi (%) 65 55 45 56 63 77 80 78 79 80 84 59 49 45 51 38 44 42 49 4340 60 80 100 Baik + Sangat baik Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 71 38 0 20 40 Sept'05 Sept'06 Sept'07 Sept'08 Okt'08 Des'08 Feb'09 Mar'09 Mei'09 Jun'09 Jul'09 Jan'10 Mar'10 Okt'10 Des'10 Jul'11 Des'11 Mei'13* Okt'14* Jan'15 Paling tidak sejak pertengahan 2011 hingga saat ini, kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi cenderung dinilai semakin positif. *) Mei 2013 & Okt’14: sangat puas + cukup puas
  72. 72. Pemberantasan Korupsi & Kepuasan Terhadap SBY (%) 63 77 80 78 79 80 84 59 49 45 51 44 63 69 70 74 80 79 85 70 65 62 63 57 60 45 55 65 75 85 Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 72 45 38 44 25 35 45 Okt'08 Des'08 Feb'09 Mar'09 Mei'09 Jun'09 Jul'09 Jan'10 Mar'10 Okt'10 Des'10 Jul'11 Des'11 Pemberantasan korupsi (baik+sangat baik) Kepuasan SBY (puas+sangat puas) Kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi tampak konsisten dengan kepuasan terhadap Presiden.
  73. 73. 54 56 58 69 66 61 57 66 67 75 60 80 100 POLISI Kinerja Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi (%) (Baik+sangat baik) Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 73 54 50 4848 48 38 4546 47 39 47 20 40 Jan'10 Des'10 Mei'11 Des'12 Mei'13* Jan'14* POLISI KEJAKSAAN PENGADILAN KPK *) Mei 2013 & Jan’14: Lembaga sudah bekerja dengan baik + sangat baik KPK selalu dinilai paling positif dalam pemberantasan korupsi. Pada Mei’13 dan Jan’14, penilaian kinerja secara umum, tidak spesifik pada pemberantasan korupsi.
  74. 74. 70 58 83 83 69 81 40 60 80 100 Kepercayaan terhadap Presiden, Kepolisian & KPK (sangat percaya + cukup percaya) Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 74 0 20 Presiden Polisi KPK Jan'14 Okt'14* Jan'15 Kepercayaan publik terhadap KPK setara dengan Presiden. *) Okt’14: sangat yakin + cukup yakin
  75. 75. Temuan • Sejak awal 2010, kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi dinilai semakin rendah, hingga pertengahan 2011. Tapi kemudian penilaian publik hingga saat ini kecenderungannya membaik. Penilaian publik terhadap pemberantasan korupsi tampak konsisten dengan kepuasan terhadap Presiden. • KPK sebagai lembaga yang spesifik bertugas untuk memerangi tindak pidana korupsi, kinerjanya dinilai selalu lebih tinggi dibanding lembaga penegakan hukum lainnya, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 75 pengadilan. • Pada Mei 2013 dan Januari 2014, penilaian kinerja tidak spesifik dalam rangka pemberantasan korupsi. Akan tetapi karena KPK memiliki tugas yang spesifik yaitu pemberantasan korupsi, maka penilaian KPK masih konsisten. • Tren kepercayaan publik terhadap KPK tidak tersedia, tapi paling tidak saat ini, KPK termasuk lembaga yang paling dipercaya publik, setara dengan Presiden. Sementara Kepolisian, kepercayaan publik jauh lebih rendah.
  76. 76. Kesimpulan
  77. 77. Kesimpulan • Kepuasan terhadap kinerja Jokowi sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM bersubsidi pada 18 November 2014 yang lalu. Kenaikan harga BBM ditentang oleh mayoritas masyarakat, dan terlebih dampak besar yang dirasa masyarakat juga sangat luas. Konsekuensinya, penilaian publik terhadap kondisi ekonomi akan semakin buruk. • Dalam temuan terlihat sangat jelas, semakin tidak setuju dan semakin besar dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi, kepuasan terhadap Jokowi semakin rendah, oleh karena itu Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 77 kepuasan terhadap Jokowi semakin rendah, oleh karena itu sebaliknya, semakin tidak puas kepada Jokowi. • Kemudian, kepuasan terhadap kinerja Jokowi juga sangat dipengaruhi oleh kelompok partisan, terutama basis pendukung Capres pada pemilu 2014 yang lalu. • Basis pemilih Capres Prabowo-Hatta tidak puas dengan kinerja Jokowi. Basis pemilih partai yang tergabung dalam koalisi ini juga konsisten, pada PKS, Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, dan PPP, kepuasan terhadap Jokowi lebih rendah dari rata-rata Nasional, terlebih Gerindra, lebih banyak yang tidak puas terhadap Jokowi.
  78. 78. Kesimpulan • Kelompok partisan ini juga mempertajam isu-isu sensitif, yaitu kenaikan harga BBM bersubsidi, isu presiden boneka dan blusukan sebagai instrumen pencitraan dari Jokowi. • Penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi lebih besar pada kelompok basis Capres Prabowo-Hatta, begitu juga dengan basis partai-partai koalisinya. • Sebagian besar basis Capres Prabowo-Hatta juga menganggap Jokowi adalah presiden boneka, terutama basis partai Gerindra. Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 78 • Kemudian kelompok masyarakat yang menilai kegiatan “blusukan” Jokowi sebagai instrumen pencitraan juga jauh lebih besar dari kelompok basis Capres Prabowo-Hatta. Dan dari basis partai-partai koalisinya penilaian negatif juga lebih besar dari rata-rata secara nasional. • Dan pada akhirnya kelompok yang setuju bahwa Jokowi adalah presiden boneka, dan setuju bahwa blusukan hanya merupakan pencitraan Jokowi, maka lebih banyak yang tidak puas terhadap Jokowi.
  79. 79. Kesimpulan • Kepuasan terhadap Jokowi juga tampak berbeda pada kelompok etnis. Kelompok etnis Minang, Betawi dan Sunda kepuasan terhadap Jokowi paling rendah. Terutama kelompok etnis minang, mayoritas tidak puas terhadap Jokowi. • Basis etnis umumnya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Pada sebaran wilayah, Jawa Barat paling rendah kepuasannya terhadap Jokowi, dan tidak puas paling tinggi. • Ini juga berkaitan dengan basis partisan kelompok pemilih pasangan Capres. Sebagaimana kita ketahui, wilayah Sumatera Barat merupakan Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 79 Capres. Sebagaimana kita ketahui, wilayah Sumatera Barat merupakan wilayah dimana pasangan Prabowo-Hatta unggul paling besar dibanding wilayah lain. Sumatera Barat merupakan basis etnis Minang, yang saat ini mayoritas tidak puas terhadap Jokowi. • Kemudian wilayah Jawa Barat, merupakan wilayah konsentrasi utama etnis Sunda. Pada Pilpres 2014 yang lalu pasangan Prabowo-Hatta juga unggul di Jawa Barat. • Dan etnis Betawi, terutama terkonsentrasi di sekitar DKI dan Banten. Jika digabungkan, pasangan Prabowo-Hatta juga unggul di DKI dan Banten. Khususnya Banten yang menjadi basis pendukung Prabowo.
  80. 80. Kesimpulan • Kinerja Menteri-menteri dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK sejauh ini juga secara umum dinilai masih belum sesuai dengan harapan publik, terutama di bidang ekonomi. • Hal ini konsisten dengan penilaian publik secara umum, kondisi ekonomi nasional dan hasil-hasil kerja pemerintah pada beberapa aspek perekonomian saat ini dinilai paling rendah, terutama masalah pengangguran dan kemiskinan. • Beberapa masalah utama yang dinilai publik sebagai masalah- masalah yang paling mendesak untuk mendapat perhatian Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 80 masalah yang paling mendesak untuk mendapat perhatian pemerintah juga terutama terkait dengan perbaikan ekonomi, yaitu lapangan kerja dan stabilitas harga-harga kebutuhan pokok.
  81. 81. Kesimpulan • Isu pemberantasan korupsi. Sejak awal 2010 kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi terus menurun seiring dengan sangat masifnya pemberitaan tentang kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit-elit utama partai terbesar. • Hingga mencapai titik terendah pada pertengahan tahun 2011. Setelah itu, penilaian publik cenderung membaik. Artinya, kepercayaan publik mulai terbangun kembali terhadap upaya pemerintah memberantas korupsi, tentu saja melalui lembaga- lembaga penegakan hukum yang ada. Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 81 lembaga penegakan hukum yang ada. • KPK merupakan salah satunya. Dan KPK merupakan satu-satunya lembaga penegakan hukum yang secara spesifik bertugas memerangi tindak pidana korupsi. • Sejauh ini kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi selalu dinilai lebih tinggi dibanding lembaga penegakan hukum lainnya, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dan yang paling penting, kepercayaan publik terhadap KPK saat ini sangat tinggi, setara dengan Presiden.
  82. 82. Kesimpulan • Oleh karena itu, sikap Jokowi harus jelas terkait kisruh antara dua institusi negara ini. Jika tidak, Jokowi akan menanggung hukuman dari publik, kepercayaan dan kepuasan terhadap Jokowi bisa menurun. • Dan jika kepercayaan publik semakin rendah, artinya Jokowi semakin kehilangan modal paling penting untuk menciptakan stabilitas pemerintahan ke depan, yaitu dukungan rakyat. • Dukungan rakyat, merupakan modal paling penting dalam alokasi kekuatan politik. Dan untuk periode 2014-2019, secara de facto Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 82 kekuatan politik. Dan untuk periode 2014-2019, secara de facto Jokowi-JK merupakan peraih alokasi terbesar. Oleh karena itu, Jokowi-JK harus mampu menggunakan kekuatan ini sesuai dengan kepentingan rakyat.

×