1. SISTEM adalah suatu kebulatan aau keseluruhan yang kompleks
dan terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau
bagian-bagin yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhn yang
kompleks atau utuh.
Apabila pengertian di atas kita kaitkan dengan sisitem pemerintahan,
maka kebulatan atau keseluruhan yang utuh itu adalah pemerintahan,
sedangkan komponen-komponen itu adalah legislatif, eksekutif, dan
yudikatif yang telah mempunyai fungsi masing-masing.
2. 1. Sistem Pemerintahan Presidensial
dan Parlementer
a. Demokrasi yang representatif dengan sisitem parlementer
b. Demokrasi yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan
c. Demokrasi yang representatif dengan sistem referendum
3. 2. ciri-ciri sistem pemerintahan
a. Ciri-ciri pemerintahan presidensial
Pertama, dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden dan wakil presiden meruapakn
penyelenggaraan kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi dibawah undang-undang dasar.
Kedua, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat, sehingga tidak bertanggungjawab padA
MPR melaikan langsung kepada rakyat yang telah memilihnya.
Ketiga, apabila presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi, maka
DPR dalam melakukan tuntutan secara hukum untuk kemudian di sidangkan dalam MPR.
Keempat, apabila terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, pengisiannya dapat
dilakukan melau dalam pemilihan sidang MPR.
Kelima, para menteri merupakan pembantu presiden dan wakil presiden yang di angkat oleh
presiden.
Keenam, masa jabatan presiden tidak terbatas, seperti halnya yang terjadi di indonesia, lima
tahun masa jabatan presiden tidak boleh di jabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa
jabatan.
4. Berikut ini adalah beberapa negara yang
menerapkan sistem pemerintahan presidensial
1. Amerika serikat
2. Swiss
5. b. Ciri-ciri pemerintahan parlementer
1.) kabinet yng dipimpin oleh perdana menteri di bentuk
oleh kekuatan yang menguasai parlemen.
2.) kabinet dan perdana menteri bertanggungjawab pada
parlemen. Apabila kabinet atau anggotanya meendapat mosi
tidak percayapada parlemen, maka kabinet orang yang
bersangkutan harus mengundurkan diri.
3.) sebagai imbangan bila kabinet dijatuhkan, kepala negara
(presiden atau raja atau ratu) melalui saran atau nasihat
dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen.
6. Beberapa negara yang menerapkan sistem
parlementer.
1. Inggris
2. Republik Rakyat Cina
7. c. Perbendaan sistem parlementer dan presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer Sistem Pemeritahan Presidensial
1. Kedudukan kepala negara
(raja, ratu, pangeran, kaisar)
hanya berfungsi simbolis, dan tak
dapat diganggu gugat oleh
kekuasaan legislatif.
1. Dikepalai oleh seorang
presiden selakk pemegang
kekuasaan eksekutif (kepala
negara sekaligus kepala
pemerinth).
2. Kekuasaan legslatif lebih kuat
dari pada kekuasaan eksekutif
(presiden/perdana menteri).
2. Kekuasaan eksekutif lebih kuat
dibandingkan kekuasaan legislatif.
3. menteri-menteri (kabinet)
diangkat, diberhentikan, dan
harus mempertanggungjawabkan
emua tindakkannya kepada
badan legislatif.
3. Menteri-menteri (kabinet)
diangkat, diberhentikan, dan
hanya bertanggungjawab kepada
presiden.
4. program-program kebijakan
kabinet harus di sesuaikan
dengan tujuan politik sebagaian
besar anggota parlemen. Bila
kabinet melakukan penyimpangan
4. Kekuasaan eksekutif presiden
dijalankan berdaarkan kedaulatan
rakyat. Presiden dipilih langsung
oleh rakyat.
8. B. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
Secara konstitusional, negara kita berdasarkan atas hukum yang
demokratis (constitutional democracy atau democratische rechtstaat).
begitu pula dengan sistem pemerintahan indonesia. UUD 1945 secara
tegas menyatakan bahwa sistem negara indonesia. Indonesia adalah negara
yang berbentuk negara kesatuan, yang kemudian dikenal dengan NKRI
(Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dalam membahas tentang sistem
pemerintahan di indonesia, ada sembilan prinsip pokok yang mendasari
penyusunan sistem yang berkembang di kalangan para ahli.
9. 1. Prinsip ketuhanan yang maha ESA
2. Cita negara hukum dan the rule of law
3. Paham kedaulatan rakyat dan demokrasi
4. Demokrasi langsung dan tidak langsung
5. Pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances
6. Sistem pemerintahan presidensial
7. Persatuan dan keragaman
8. Paham demokrasi ekonomi dan paham demokrasi sosial
9. Cita masyarakat madani
10. 1. Sistem Pemerintahan Indonesia pada awal
kemerdekaan
Sistem pemerintahan indonesia pada awal kemerdekaan, menurut
ketentuan UUD 1945 indonesia bersifat presedensial. Namun
sistem pemerintahan indonesia pernah mengalami perubahan,
yakni menjadi perlemeter.
Sejak berlakunya sistem parlementer (14 November 1945) sampai
keluarnya dekrit presiden ( 5 juli 1959), tercatat beberapa kali
pergantian kabinet yang urutannya sebagai berikut :
a. Kabinet Sutan Syahrir
b. Kabinet Amir Syaripuddin
c. Kabinet Moh.Hatta
d. Kabinet Natsir
11. e. Kabinet Sukiman
f. Kabinet Wilopo
g. Kabinet Ali Sastroamijoyo
h. Kbinet Burhanuddin Harahap
i. Kabinet Ali Sastroamijoyo II
j. Kabinet Juanda
Tiga kali sitem parlementer disisihkan dengan maksud untuk memusatkan kembali
kekuasaan ditangan presiden. Faktor penyebab adalah tindakan pemerintah yang
berupaya mengatasi keadaan darurat didalam negeri, yaitu sebagai berikut :
a. Keluarnya aklumat presiden untuk menambil alih kekuasaan dari 28 juni sampai 2
oktober 1946, karena adanya penculikan terhadap beberapa anggota kabinet oleh
persatuaan perjuangan.
b. Maklumat presiden untuk mengambil kekuasaan dari 27 juni sampai 3 juli 1947,
karena keadaan darurat yang timbul pasca penandatangan persetujuan
linggarjati.
c. Pemberian kekuasaan penuh pada presiden dengan maksud mengatasi
pemberontakan PKI madiun. Hal tersebut terjadi dengan keluarnya undang-
undang badan legislatif (yaitu badan pekerja yang bertindak atas nama Komie
Nasional).
12. 2. Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Adanya
Perubahan UUD 1945
a. MPR setelah amandemen UUD 1945
MPR memiliki lima fungsi penting, yaitu :
1. Menetapkan UUD
2. Mengubah UUD
3. Menetapkan GHBN
4. Memilih presiden dan wakilnya
5. Meminta pertanggungjawaban presiden
b. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
c. Pemilihan Presiden Secara Langsung
d. Adanya Mekanisme checks and balances
13. C. PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
1. Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia
a. Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat)
b. Siste konstitusional
c. Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawarat Rakyat
d. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi
e. Presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat
f. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak
bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat
g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
14. 2. Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia
a. Kecenderungan otoriter dan terciptanya negara kekuasaan (rule by decree),
maklumat, penpres, suarat perintah, pada periode 1945-1966, serta sulit
merealisasikan negara hukum (rechstaat).
b. Legitimasi pemerintahan negara bukan melalui mekanisme consent by the governed
atau berupa direct mandate.
c. Timbul kerancuan konstitusional dan institusional pemerintahan negara periode 1959-
1966.
d. Krisi politk dan sulitnya melakukan suksei kepala negara dan kepala pemerintahan
pada peroide 1945-1966 dan 1966-1998.
e. Kontrol ketat oleh pemerintah terhadap sistem demokrasi perwakilan melalui
pemaksaan fusi partai, mekanisme recall, litsus, kontrol kebebasan pers.
f. Pemerintahan negara mampu mempertahankan negara merdeka, bersatu, dan
berdauat, namun belum mencapai negara adil dan negara makmur.
g. Lemahnya perlindungan HAM, baik hak politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya.
15. 3. Sistem Pemerintahan Negara yang dianut oleh
UUD 1945
a. Hak asasi manusia dalam UUD 1945
UUD 1945 menetapkan bahwa negara memberikan HAM kepada warga negaranya.
b. Kekuasaan Pemerintahan
yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal, yang biasanya disebut degan bentuk negara, dan
pembagian kekuasaan secara horizontal, yang dalam hal ini diarahkan sistem pemerintahan.
1. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan secara teritorial, yaitu
persoalan integrasi dari golongan-golongan yang berada didalam suatu wilayah.
2. Pembagian kekuasaan pemerintahan secara horizontal diartikan sebagai kekuasaan lembaga
penyelenggara pemerintahan yang menjalankan fungsinya dalam hubungannya dengan cabang-
cabang kekuasaan negara lainnya dalam kerangka pembagian kekuasaan secara horisontal.
16. Untuk itu, konstitusi perlu mendefinisikan kekuasaan pemerintahan ini
dengan jelas dan memberikan mekanisme kontrol terhadap seluruh
kekuasaan tersebut. Penjelasaan adalah sebagai berikut.
a). Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
b). Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Kepala Negara Pemerintahan Non-
Departemen (LPND)
c). Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan panglima TNI, Kepala Staf Angkatan
Darat(AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri).
d). Konstitusi mengatur bahwa BPK merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan
yang berfungsi melakukan segala bentuk pengawasan atas kekayaan negara dengan
kewenangan atas kekayaan negara dengan kewenangan yang luas untuk mengawasi segala
kekayaan negara, baik yang tercantum dalam APB maupun yang ada diluar APBN.
17. C. Kekuasaan parlemen
1). Sususnan dan Kedaulatan DPR yang diatur dengan Undang-undang
2). Sususnan dan Kedudukan DPR diatur dalam Ketetapan MPR
D. Kekuasaan Kehakiman
Dalam negara yang demokratis yang mengutamakan partisipasi dan melindungi HAM,
kekuasaan kehakiman yang mandiri menjadi salah satu prasyarat utama. Perlindungan
HAM, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan, serta “penjagaan” hukum dan
konstitusi membutuhkan suatu lembaga terdiri yang diberikan kewenangan penuh untuk
menegakkan hukum dan untuk dapat memiliki legitimasi untuk melakukan kewenanganya
tersebut, lembaga ini haruslah mendiri dan tidak memihak.
18. DISUSUN OLEH :
INDAH MARDIANA
FITRI HANDAYANI
WULANDARI
HERLINA FEBRIANI
IMOY SISKA NURMALIAH
INTAN KRISMA
RISTIA DEWI
KELAS : XII IPA 1
