Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer

1. Debat PKn Sistem Pemerintahan

2. Kelompok Pro • Ketua : Emil Ardiansyah • Pengantar Materi: Ocha Aulia • Pemimpin kelompok dalam presentasi: Andika Aulia Akbar • Pembuat Presentasi: Emil Ardiansyah Anggota: Anggoro Setia Budi Ainun Mardiah S. Dona Lia Putri Fadillah Yendi M. Ircha Tri Meilisa Lintang Pamungkas M. Nur Alamyah Minarjeni Herastuti Mutia Fadilla P. Rara Dwi O. Ririn Wahyuni Shilda Marthia H.

3. Materi Keunggulan Sistem Pemerintahan Parlementer Keunggulan Sistem Pemerintahan Presidensial

4. A. Keunggulan Sistem Pemerintahan Parlementer  Dapat meminimalisir penyimpangan kekuasaan karena kekuasaan dibatasi oleh konstitusi  Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif karena berada dalam satu koalisi partai  Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas  Adanya pengawasan yang kuat dari parlementer terhadap kabinet sehingga kabinet lebih berhati-hati dalam menjalankan pemeritahan.

5. ...lanjutan  Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen  Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik

6. Contoh Negara Penganut Sistem Parlementer                Inggris Belanda India Malaysia Australia Jepang Singapura Thailand Selandia Baru Brunei Darussalam Swedia Kanada United Kingdom Jamaika Afrika Selatan                Ghana Nigeria Tanzania Uganda Kenya Malawi Swaziland Cameroon Sri Lanka Bangladesh New Zealand Maladewa Irlandia Maladewa Jerman

7. Inggris : (Parlementer)   Negara Inggris dikenal sebagai induk parlementer ( the mother of parliament ) dan pelopor sistem parlementer, Inggrislah yang pertama kali menciptakan suatu parlemen workable.Artinya, suatu parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang mampu bekerja memecahkan masalah sosial ekonomi kemasyarakatan. Melalui pemilihan yang demokratis dan prosedur parlementaria, Inggris dapat mengatasi masalah sosial sehingga menciptakan kesejahteraan Negara. Sistem pemerintahannya didasarkan pada konstitusi yang tidak tertulis ( konvensi ). Konstitusi inggris tidak terkodifikasi dalam dalam satu naskah tertulis, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan, hokum, dan konvensi. yang dipilih.

8. ...lanjutan  Pokok -pokok sistem pemerintahan inggris adalah :        Inggris adalah negara kesatuan (United Kingdom) terdiri dari england, scotland, wales, irlandia utara, berbentuk kerajaan (monarki). Kekuasan pemerintahan ditangan kabinet (Perdana Menteri) sedangkan raja atau ratu hanya sebagai kepala negara. Kabinetlah yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Raja adalah simbol kedaulatan dan persatuan negara. Parlemen terdiri dari 2 kamar yaitu House of commons (majelis Rendah) dan house of lords (majelis Tinggi). Majelis rendah adalah badan perwakilan rakyat dimana anggotanya dipilih oleh rakyat dari calon partai politik. Majelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan berdasarkan warisan. Adanya oposisi dari partai yang kalah dalam pemilu. Menganut sistem 2 partai yaitu konservatif dan partai buruh. Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet maka tidak ada hakim yang dipilih.

9. Jerman : (Parlementer)  Sistem pemerintahan Jerman berbentuk republik dengan Presiden sebagai kepala negara dan Kanselir sebagai penanggungjawab pemerintahan, Republik Federal Jerman terdiri dari 16 negara bagian yang diantaranya adalah Baden Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinlandpfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Saarland, Schleswig-Holstein dan Thüringen. Dan tiga daerah istimewa seperti Berlin, Bremen dan Hamburg. Sejak tahun 1999 pusat pemerintahan dan kedutaan dipindahkan dari Bonn ke ibukota Berlin.

10. ...lanjutan  Ciri utama sistem politik Jerman sama dengan sifat-sifat mendasar sistem politik di kebanyakan negara anggota Uni Eropa (UE). Jerman memiliki sistem politik demokrasi parlementer, artinya kebijakan politik pemerintahan ditentukan oleh kepala pemerintah dan menteri-menterinya, tidak oleh kepala negara. Karena konstitusi Jerman menetapkan standar yang tinggi bagi kesesuaian dengan sifat negara hukum dan demokrasi, kadangkadang Mahkamah Konstitusi Federal harus bertindak di arena politik Eropa pula. Sudah beberapa kali dijelaskan oleh mahkamah itu bahwa tatanan hukum Eropa harus sesuai dengan konstitusi Jerman, sebelum Jerman menyerahkan hak-hak penentuan politik kepada UE. Dalam hal ini tampak adanya pertentangan antara apa yang disebut “jaminan keabadian” bagi prinsip-prinsip dasar konstitusi dan penetapan undangundang dasar yang mendukung integrasi Eropa.

11. B. Keunggulan Sistem Pemerintahan Presidensial  Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena menteri bertanggung jawab kepada presiden  Pemerintah dapat leluasa dalam kebijakannya karena tidak ada bayang-bayang parlemen sehingga tidak akan ada pula bayang-bayang krisis kabinet  Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen  Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dalam jangka waktu tertentu. Misalkan, jabatan Presiden Amerika Serikat selama 4 tahun tiap periode dan Presiden Indonesia 5 tahun untuk satu periode

12. ...lanjutan  Penyusunan program kerja kabinet lebih mudah karena disesuaikan dengan jangka waktu jabatannya  Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatanjabatan eksekutif sebab anggota parlemen tidak boleh dirangkap jabatan eksekutif

13. Contoh Negara Penganut Sistem Presidensial              Indonesia Amerika Serikat Pakistan Argentina Brazil Filiphina Swiss Rwanda Azerbaijan Mesir Korea Selatan Korea Utara China              Rusia Italia Perancis Iran Timor Leste Mexico Cuba Rep. Moldova Venezuela Kolombia Chile Irak Taiwan

14. Amerika serikat : (presidensial)   Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan atas konstitusi ( UUD ) tahun 1787. Namun, konstitusi tersebut telah mengalami beberapa kali amandemen.Amerika Serikat memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat sehingga dianggap sebagai benteng demokrasi dan kebebasan. Sistem pemerintahan Amerika Serikat yang telah berjalan sampai sekarang diusahakan tetap menjadi sistem pemerintahan demokratis.Sistem yang dianut adalah demokrasi dengan sistem presidensial. Sistem presidensial inilah yang selanjutnya dijadikan contoh bagi sistem pemerintahan Negara-negara lain, meskipun telah mengalami pembaharuan dengan latar belakang negara yang bersangkutan.

15. …lanjutan  Pokok -pokok sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah :        Amerika serikat adalah negara republik berbentuk Federasi (federal) terdiri dari 50 negara bagian. Pusat pemerintahan ( federal) berada di Washington D.C. dan pemerintah negara bagian ( state ). Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif yang didasarkan pada sistem check and balances. Kekuasaan eksekutif adalah presiden sebgai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasan legislatif ditangan parlemen yang bernama Kongres. Kongres terdiri dari dua kamar yaitu senat dan badan perwakilan (The House of Representatives). Anggota senatdipilih melalui pemilu yang merupakan wakil dari negara-negara bagian, setiap negara bagian 2 orang wakil. Jadi anggota senat itu 100 senator, masa jabatan 6 tahun. Sedangkan badan perwakilan merupakan wakil dari rakyat amerika serikat yang dipilih langsung untuk jabatan 2 tahun. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Menganut sitem 2 partai yaitu Demokrat dan republik. Pemilihan umum menganut sistem distrik.

16. Sistem Pemerintahan NKRI  Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power( Trias Politica ) murni bagaimana yang diajarkan Montesquieu, akan tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power). Dikatakan demikian karena UUD 1945 :    Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, pasal 1 ayat 2, kapada lembaga-lembaga negara lainnya

17. …lanjutan  Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah :      Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas dengan 35 provinsi termasuk daerah istimewa. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada presiden. Parlemen pemegang kekuasaan Eksekutif yang terdiri dari 2 kamar yaitu DPR dan DPD yang merupakan sekaligus anggota MPR. Anggota DPR dipilih rakyat melalui pemilu dengan sitem proporsional terbuka, DPD dipilih rakyat secara langsung melalui pemilu yang berasal dari masingmasing provinsi sejumlah 4 orang setiap provinsi dengan sistem pemilihan distrik perwakilan banyak. Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya.

18. Yang manakah sistem yang sesuai dengan NKRI?

19. Thank You For Your Attention