Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan dari suatu lembaga keuangan syariah. Terdiri dari 6 bagian utama yaitu Rapat Anggota, Badan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengurus, Manajer Lembaga Keuangan Syariah, dan Unit Pengawasan Internal, dengan menjelaskan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing bagian.
2. Pengertian Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan suatu susunan
dan hubungan antara tiap bagian serta posisi
yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan
dalam menjalankan kegiatan operasional untuk
mencapai tujuan
2
5. RA (Rapat Anggota)
Identitas jabatan
Rapat Anggota/RA merupakan tingkatan tertinggi di
dalam Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah.
Fungsinya adalah sebagai berikut.
1)Mengesahkan Anggaran Dasar AD dan Anggaran Rumah
Tangga ART beserta peraturan dan perubahannya.
2)Mengesahkan Laporan Pengurus, Pengawas dan Program
Kerja tahun berikutnya.
3)Memilih perangkat organisasi lainnya.
1
6. Badan Pengawas
Fungsi dasar
Mengawasi jalannya kegiatan usaha KJKS agar tetap berjalan sesuai dengan
ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota.
Tugas pokok dan tanggung jawab
1.Memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan kegiatan KJKS.
2.Mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan operasional kegiatan KJKS
sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota.
3.Memberikan saran atau pendapat kepada Pengurus dan Pengelola/ Manager untuk
kemajuan KJKS
4.Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pengelola KJKS
5.Membuat hasil laporan pengawasan KJKS kepada Rapat Anggota.
Wewenang
1.Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada KJKS.
2.Mendapat segala keterangan yang diperlukan.
3.Memberikan koreksi, saran tegurandanperingatankepadapengurus.
2
7. Dewan Pengawas Syariah
Identitas Jabatan
1.Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang dibentuk untuk melakukan fungsi
pengawasan kesyariahan.
2.Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus terdiri dari para alim-ulama di bidang syariah
muamalah yang juga memilikipengetahuan umum di bidang “baytuttamwiil” (keuangan
bank dan atau koperasi).
3.Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN dalam rangka
kesesuaian produk atau jasa KJKS dan UJKS Koperasi dengan ketentuan dan prinsip
syariah Islam.
Fungsi Utama Jabatan
Melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha KJKS atau
UJKS Koperasi sehingga benar-benar sesuai dengan prinsip syariah Islam.
3
8. Dewan Pengawas Syariah
Tanggung Jawab
1.Memastikan produk atau jasa KJKS atau UJKS Koperasi sesuai dengan syariah
2.Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah
3.Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun
kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islami
melalui wadah KJKS atau UJKS Koperasi.
Tugas-Tugas Pokok
1.Memastikan produk dan jasa KJKS atau UJKS Koperasi sesuai dengan syariah
2. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah
3. Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun
kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islam
melalui wadah KJKS atau UJKS Koperasi.
4. Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah,
syariah dan akhlaq anggota.
3
•Pengurus
9. pengurus
Fungsi
1.Menentukan arah kegiatan dan mengelola keseluruhan
proses KJKS dalam rangka mengemban visi dan misi Koperasi serta
pencapaian tujuan KJKS.
2.Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap
pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan usaha KJKS yg dijalankan
Manajer.
3.Memproses penentuan calon anggota dan meneliti
berhentinya anggota untuk selanjutnya meminta persetujuan Rapat
Anggota.
4.Mengatur mekanisme pembinaan terhadap sistem organisasi keanggotaan
secara menyeluruh dan terpadu antara bidang spiritual dan material
4
10. Manajer KJKS Dan UJKS Koperasi
Identitas Jabatan
Posisi dalam Organisasi: Di bawah Badan Pengurus; membawahi langsung Kepala
Bagian (Kabag.) Operasional, Kabag.Pemasaran dan Pengawasan Internal.
Fungsi Utama Jabatan
1.Memimpin Usaha KJKS atau UJKS Koperasi di wilayah kerjanya sesuai dengan tujuan dan
kebijakan umum yang telah ditentukan KJKS atau UJKS Koperasi.
2.Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang
meliputi penghimpunan dana dari anggota dan lainnya serta penyaluran dana yang
merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung
berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.
3.Melindungi dan menjaga asset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.
4.Membina hubungan dengan anggota, calon anggota, dan pihak lain (customer) yang
dilayanidengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik.
5.Membina hubungan kerjasama eksternal dan internal, baik dengan para pembina koperasi
setempat, badan usaha lainnya
5
11. Pengawasan Internal
Identitas Jabatan
Posisi dalam Organisasi:Di bawah Manajer KJKS atau UJKS Koperasi
melakukan pengawasan atau kontrol terhadap semua kegiatan usaha operasional dan
pembiayaan KJKS atauUJKS Koperasi agar tujuan dan sasaran KJKS atau UJKS Koperasi
dalam mengamankan dan mengembangkan asset dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.
Fungsi Utama Jabatan
1. Pengumpulan data/informasi, pencatatan, pengumpulan/ klasifikasi, menyimpulkan
atas segala transaksi operasional, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca,
Daftar Laba/Rugi, Arus Kas, Perubahan Modal, CAR, Rasio Keuangan serta laporan lain yang
diperlukan.
2. Pengumpulan data/informasi, pencatatan, pengumpulan /klasifikasi, menyimpulkan
atas segala transaksi dan proses pembiayaan serta membuat laporan yang diperlukan.
3. Memonitor seluruh kegiatan transaksi operasional dan pembiayaan, dan memastikan
tidak terjadinya penyimpangan atas Standard OperatingProcedure, Memorandum, SK, SE
dan fatwa DSN yang dikeluarkan serta membuat laporan hasil kinerja Pengawasan Internal
kepada Manajer KJKS atau UJKS Koperasi.
6
