SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
PAJAK
PERBEDAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RESMI
ASAS PAJAK
JENIS PAJAK
SISTEM PAJAK
TARIF PAJAK
Afif Noer Setyawan
Ferri Firmansyah Putra
Muhammad Muflih
ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
EQUALITY CERTAINTY
CONVENIENCE OF
PAYMENT
ECONOMICS
ASAS
KESEIMBANGAN BERDASARKAN
KEMAMPUAN MASING-MASING
SUBJEK PAJAK
KEPASTIAN PEMUNGUTAN
PAJAK
SAAT DAN WAKTU YANG TEPAT DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
PRINSIP EKONOMI DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
PERBEDAAN PAJAK DENGAN
PEMUNGUTAN RESMI
DASAR
HUKUM
PAJA
K
RETRIB
USI
BALAS
JASA
OBJEK
PEMUNGUTAN
LEMBAGA
PEMUNGUT
Pemungutan diatur
berdasarkan undang-
undang
Pemungutan
berdasarkan pada
peraturan
pemerintah
Balas jasa tidak bisa
ditunjukan secara
langsung
Balas jasa dapat
ditunjukan secara
langsung
Dilakukan secara
umum, berlaku bagi
setiap orang yang
memenuhi syarat
Dilakukan untuk
orang tertentu yang
menggunakan jasa
pemerintah
Dipungut oleh
pemerintah pusat
maupun
pemerintah daerah
Dipungut oleh
pemerintah daerah
JENIS
PAJAK
BERDASARKAN
PIHAK PENANGGUNG
PAJAK
LANGSUNG
PAJAK TIDAK LANGSUNG
PAJAK YANG DIKENAKAN SECARA BERKALA
TERHADAP SESEORANG ATAU BADAN USAHA
BERDASARKAN KETETAPAN PAJAK
PAJAK YANG DIKENAKAN ATAS PERBUATAN
ATAU PERISTIWA
BERDASARKAN
LEMBAGA PEMUNGUT
PAJAK
NEGARAPAJAK YANG PEMUNGUTANNYA DILAKSANAKAN
OLEH PEMERINTAH PUSAT
PAJAK
DAERAHPAJAK YANG PEMUNGUTANNYA
DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN
SIFATNYA
PAJAK
SUBJEKTIFPAJAK YANG BERPANGKAL PADA SUBJEKNYA
(WAJIB PAJAK)
PAJAK
OBJEKTIF
PAJAK YANG BERPANGKAL PADA OBJEKNYA
TARIF
PAJAKTARIF PAJAK ADALAH DASAR PENGENAAN PAJAK TERHADAP OBJEK
PAJAK YANG MENJADI TANGGUNGANNYA.
TARIF PAJAK BIASANYA BERUPA PERSENTASE1. TARIF PROGRESIF (A PROGRESSIVE
TAX RATE)
2. TARIF PROPORSIONAL (A
PROPORTIONAL TAX RATE)
3. TARIF DEGRESIF (A DEGRESSIVE TAX
RATE)
4. TARIF TETAP (A FIXED TAX RATE)
5. TARIF
ADVALOREM
6. TARIF SPESIFIK
7. TARIF EFEKTIF
TARIF
PROGRESIF
1. Tarif pajak Progresif
ProgresifTarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin
besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan
kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik
2. Tarif pajak Progresif
ProporsionalTarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin
besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun
kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu tetap
3. Tarif pajak Progresif
DegresifTarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin
besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun
kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali turun
TARIF YANG PERSENTASENYA SEMAKIN BESAR BILA JUMLAH YANG DIJADIKAN DASAR
PENGENAAN PAJAK JUGA SEMAKIN BESAR
TARIF DEGRESIF
*NAMUN, TIDAK BERARTI JIKA PERSENTASENYA SEMAKIN KECIL KEMUDIAN JUMLAH PAJAK YANG
TERUTANG JUGA MENJADI KECIL BISA MALAH MENJADI LEBIH BESAR KARENA JUMLAH YANG DIJADIKAN
DASAR PENGENAAN PAJAKNYA JUGA SEMAKIN BESAR
TARIF PEMUNGUTAN PAJAK YANG PERSENTASENYA SEMAKIN
KECIL BILA JUMLAH YANG DIJADIKAN DASAR PENGENAAN PAJAK
SEMAKIN BESAR )*
TARIF PROPORSIONALTARIF PEMUNGUTAN PAJAK YANG MENGGUNAKAN PERSENTASE
TETAP TANPA MEMPERHATIKAN JUMLAH YANG DIJADIKAN DASAR
PENGENAAN PAJAK
PAJAK YANG
TERHUTANG
RP. 15.000.000 X 10% = RP
1.500.000RP. 25.000.000 X 10% = RP
2.500.000RP. 40.000.000 X 10% = RP
4.000.000RP. 60.000.000 X 10% = RP
6.000.000
JUMLAH = RP
14.000.000
TARIF TETAPPEMUNGUTAN PAJAK YANG BESAR NOMINALNYA TANPA
MEMPERHATIKAN JUMLAH YANG DIJADIKAN DASAR PENGENAAN
PAJAK
DITERAPKAN DALAM UU NO. 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA MATERAI
(BM) DENGAN TARIF YANG DITERAPKAN SEBESAR RP 3.000 ATAU RP
6.000
TARIF ADVALOREM
PT PERI MENGIMPOR BARANG JENIS ‘A’
SEBANYAK 1500 UNIT DENGAN HARGA
RP 100.000 PER UNIT. JIKA TARIF BEA
MASUK ATAS IMPOR TERSEBUT 20%,
MAKA BESARNYA BEA YANG HARUS
DIBAYAR ADALAH:
PEMUNGUTAN PAJAK DENGAN PERSENTASE TERTENTU YANG
DIKENAKAN PADA HARGA SUATU BARANG
1500 X RP. 100.000 = RP
150.000.000RP. 150.000.000 X 20% = RP
30.000.000
MISAL
TARIF SPESIFIK
TARIF DENGAN SUATU JUMLAH TERTENTU ATAS SUATU JENIS BARANG
TERTENTU ATAU SUATU SATUAN JENIS BARANG TERTENTU
PT PERI MENGIMPOR BARANG JENIS ‘Z’
SEBANYAK 1500 UNIT DENGAN HARGA
RP 100.000 PER UNIT. JIKA TARIF BEA
MASUK ATAS IMPOR TERSEBUT RP
10.000 MAKA BESARNYA BEA YANG
HARUS DIBAYAR ADALAH:
MISAL
1500 X RP. 10.000 = RP
15.000.000
TARIF EFEKTIF
JUMLAH PAJAK YANG DIBAYARKAN DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH
PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK
TUAN PERI MEMPUNYAI PENGHASILAN KENA
PAJAK SELAMA TAHUN 2015 SEBESAR RP
750.000.000
MISAL
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI
INDONESIA
FULL SELF ASSESMENT SYSTEM
• DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF PADA TAHUN 1984
• SISTEM PEMBAYARAN PAJAK YANG BERLAKU SAAT INI DILANDASI OLEH SISTEM PEMUNGUTAN
DIMANA WAJIB PAJAK BOLEH MENGHITUNG DAN MELAPORKAN SENDIRI BESARNYA PAJAK YANG
HARUS DISETORKAN, SISTEM INI DIKENAL DENGAN SEBUTAN FULL SEFL ASSESMENT SYSTEM
• WAJIB PAJAK HARUS AKTIF MENGHITUNG DAN MELAPORKAN JUMLAH PAJAK TERUTANGNYA
TANPA CAMPUR TANGAN DARI FISCUS.
• SISTEM INI DIBERLAKUKAN UNTUK MEMBERIKAN KEPERCAYAAN YANG SEBESAR-BESARNYA
BAGI MASYARAKAT GUNA MENINGKATKAN KESADARAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
MENYETORKAN PAJAKNYA.
OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM
• SISTEM INI DILAKSANAKAN TAHUN 1967.
• WEWENANG PEMUNGUTAN PAJAK PADA FISCUS (PEMUNGUT PAJAK).
• FISCUS BERHAK MENENTUKAN BESARNYA UTANG PAJAK ORANG PRIBADI MAUPUN BADAN
DENGAN MENGELUARKAN SURAT KETETAPAN ORANG PRIBADI MAUPUN BADAN DENGAN
MENGELUARKAN SURAT KETETAPAN PAJAK.
• PARA WAJIB PAJAK BERSIFAT PASIF SEHINGGA FISCUS DAPAT MELAKUKAN KECURANGAN
DALAM NEGOSIASISEMI ASSESSMENT SYSTEM
• DILAKSANAKAN PADA PERIODE 1968-1983
• MEMBERI WEWENANG PADA FISKUS DAN WAJIB PAJAK UNTUK MENENTUKAN BESARNYA PAJAK
SESEORANG YANG TERUTANG
• UNTUK SISTEM INI PADA SETIAP AWAL TAHUN PAJAK WAJIB PAJAK MENENTUKAN SENDIRI
BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG UNTUK TAHUN BERJALAN YANG MERUPAKAN ANGSURAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG HARUS DISETOR SENDIRI
• KEMUDIAN PADA AKHIR TAHUN PAJAK FISKUS MENENTUKAN BESARNYA UTANG PAJAK YANG
SESUNGGUHNYA BERDASARKAN DATA YANG DILAPORKAN OLEH WAJIB PAJAK.

More Related Content

What's hot

Pengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaPengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaKppkp Bangil
 
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanBab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanPet-pet
 
Bab 1 pengantar perpajakan
Bab 1 pengantar perpajakanBab 1 pengantar perpajakan
Bab 1 pengantar perpajakandessayti
 
Asas dan fungsi pemungutan pajak
Asas dan fungsi pemungutan pajakAsas dan fungsi pemungutan pajak
Asas dan fungsi pemungutan pajakReza Pramudya
 
PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKsischayank
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaRay Martini
 
Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi Yesica Adicondro
 
Ppt perpajakan
Ppt perpajakanPpt perpajakan
Ppt perpajakanUNISBA
 
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasionalPengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasionalVeronica Silalahi II
 

What's hot (20)

Pengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaPengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannya
 
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanBab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
 
Pengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKANPengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKAN
 
Bab 1 pengantar perpajakan
Bab 1 pengantar perpajakanBab 1 pengantar perpajakan
Bab 1 pengantar perpajakan
 
Asas dan fungsi pemungutan pajak
Asas dan fungsi pemungutan pajakAsas dan fungsi pemungutan pajak
Asas dan fungsi pemungutan pajak
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAK
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofa
 
PAJAK
PAJAKPAJAK
PAJAK
 
Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi
 
Dasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar PerpajakanDasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar Perpajakan
 
Kuliah i
Kuliah iKuliah i
Kuliah i
 
Ppt perpajakan
Ppt perpajakanPpt perpajakan
Ppt perpajakan
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
 
Dasar dasar Pajak
Dasar dasar PajakDasar dasar Pajak
Dasar dasar Pajak
 
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasionalPengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 

Similar to PAJAK-ASAS

Similar to PAJAK-ASAS (10)

Analisa ratio apbd
Analisa ratio apbdAnalisa ratio apbd
Analisa ratio apbd
 
Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
 
Marketing plan
Marketing planMarketing plan
Marketing plan
 
Jenis-jenis Tarif Pajak
Jenis-jenis Tarif PajakJenis-jenis Tarif Pajak
Jenis-jenis Tarif Pajak
 
Manajemen-Pajak-seminar-perpajakan (1).pptx
Manajemen-Pajak-seminar-perpajakan (1).pptxManajemen-Pajak-seminar-perpajakan (1).pptx
Manajemen-Pajak-seminar-perpajakan (1).pptx
 
Manajemen-Pajak-seminar-perpajakan.pptx
Manajemen-Pajak-seminar-perpajakan.pptxManajemen-Pajak-seminar-perpajakan.pptx
Manajemen-Pajak-seminar-perpajakan.pptx
 
Marketing plan
Marketing planMarketing plan
Marketing plan
 
Materi remunerasi-jasa-rs unhas 2011
Materi remunerasi-jasa-rs unhas 2011Materi remunerasi-jasa-rs unhas 2011
Materi remunerasi-jasa-rs unhas 2011
 
Analisa Ratio APBD
Analisa Ratio APBDAnalisa Ratio APBD
Analisa Ratio APBD
 
Sambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuangan
Sambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuanganSambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuangan
Sambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuangan
 

More from heckaathaya

United Kingdom / Britania Raya
United Kingdom / Britania RayaUnited Kingdom / Britania Raya
United Kingdom / Britania Rayaheckaathaya
 
Fiqh homework during un holiday: WARIS DAN WASIAT
Fiqh homework during un holiday: WARIS DAN WASIATFiqh homework during un holiday: WARIS DAN WASIAT
Fiqh homework during un holiday: WARIS DAN WASIATheckaathaya
 
Masalah Perceraian
Masalah PerceraianMasalah Perceraian
Masalah Perceraianheckaathaya
 
Kasus Waris Saling Meninggal
Kasus Waris Saling MeninggalKasus Waris Saling Meninggal
Kasus Waris Saling Meninggalheckaathaya
 
6 soal fiqih waris + wasiat
6 soal fiqih waris + wasiat6 soal fiqih waris + wasiat
6 soal fiqih waris + wasiatheckaathaya
 
Fiqih Rangkuman Bab Nikah
Fiqih Rangkuman Bab NikahFiqih Rangkuman Bab Nikah
Fiqih Rangkuman Bab Nikahheckaathaya
 
Sumber Hukum Islam
Sumber Hukum IslamSumber Hukum Islam
Sumber Hukum Islamheckaathaya
 
Pasar Sekunder VS Pasar Perdana
Pasar Sekunder VS Pasar PerdanaPasar Sekunder VS Pasar Perdana
Pasar Sekunder VS Pasar Perdanaheckaathaya
 
PBB, Bea Materai, dan Tantangan Pemungutan
PBB, Bea Materai, dan Tantangan PemungutanPBB, Bea Materai, dan Tantangan Pemungutan
PBB, Bea Materai, dan Tantangan Pemungutanheckaathaya
 
Penggolongan Akun pada AKUNTANSI
Penggolongan Akun pada AKUNTANSIPenggolongan Akun pada AKUNTANSI
Penggolongan Akun pada AKUNTANSIheckaathaya
 
TUGAS Perdagangan Internasional
TUGAS Perdagangan InternasionalTUGAS Perdagangan Internasional
TUGAS Perdagangan Internasionalheckaathaya
 
KOMPONEN PENDAPATAN NASIONAL
KOMPONEN PENDAPATAN NASIONALKOMPONEN PENDAPATAN NASIONAL
KOMPONEN PENDAPATAN NASIONALheckaathaya
 
KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONALKERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONALheckaathaya
 
Poster SIKAPI OJK
Poster SIKAPI OJKPoster SIKAPI OJK
Poster SIKAPI OJKheckaathaya
 
Training of Trainer Pasar Modal
Training of Trainer Pasar ModalTraining of Trainer Pasar Modal
Training of Trainer Pasar Modalheckaathaya
 
PRESENTASI DANA PENSIUN
PRESENTASI DANA PENSIUNPRESENTASI DANA PENSIUN
PRESENTASI DANA PENSIUNheckaathaya
 

More from heckaathaya (20)

Pasar Bebas
Pasar BebasPasar Bebas
Pasar Bebas
 
United Kingdom / Britania Raya
United Kingdom / Britania RayaUnited Kingdom / Britania Raya
United Kingdom / Britania Raya
 
Fiqh homework during un holiday: WARIS DAN WASIAT
Fiqh homework during un holiday: WARIS DAN WASIATFiqh homework during un holiday: WARIS DAN WASIAT
Fiqh homework during un holiday: WARIS DAN WASIAT
 
Soal UAMBN MAN
Soal UAMBN MANSoal UAMBN MAN
Soal UAMBN MAN
 
NIKAH
NIKAHNIKAH
NIKAH
 
Masalah Perceraian
Masalah PerceraianMasalah Perceraian
Masalah Perceraian
 
Kasus Waris Saling Meninggal
Kasus Waris Saling MeninggalKasus Waris Saling Meninggal
Kasus Waris Saling Meninggal
 
6 soal fiqih waris + wasiat
6 soal fiqih waris + wasiat6 soal fiqih waris + wasiat
6 soal fiqih waris + wasiat
 
Fiqih Rangkuman Bab Nikah
Fiqih Rangkuman Bab NikahFiqih Rangkuman Bab Nikah
Fiqih Rangkuman Bab Nikah
 
Sumber Hukum Islam
Sumber Hukum IslamSumber Hukum Islam
Sumber Hukum Islam
 
Pasar Sekunder VS Pasar Perdana
Pasar Sekunder VS Pasar PerdanaPasar Sekunder VS Pasar Perdana
Pasar Sekunder VS Pasar Perdana
 
PBB, Bea Materai, dan Tantangan Pemungutan
PBB, Bea Materai, dan Tantangan PemungutanPBB, Bea Materai, dan Tantangan Pemungutan
PBB, Bea Materai, dan Tantangan Pemungutan
 
Penggolongan Akun pada AKUNTANSI
Penggolongan Akun pada AKUNTANSIPenggolongan Akun pada AKUNTANSI
Penggolongan Akun pada AKUNTANSI
 
TUGAS Perdagangan Internasional
TUGAS Perdagangan InternasionalTUGAS Perdagangan Internasional
TUGAS Perdagangan Internasional
 
KOMPONEN PENDAPATAN NASIONAL
KOMPONEN PENDAPATAN NASIONALKOMPONEN PENDAPATAN NASIONAL
KOMPONEN PENDAPATAN NASIONAL
 
KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONALKERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
 
Peran Koperasi
Peran KoperasiPeran Koperasi
Peran Koperasi
 
Poster SIKAPI OJK
Poster SIKAPI OJKPoster SIKAPI OJK
Poster SIKAPI OJK
 
Training of Trainer Pasar Modal
Training of Trainer Pasar ModalTraining of Trainer Pasar Modal
Training of Trainer Pasar Modal
 
PRESENTASI DANA PENSIUN
PRESENTASI DANA PENSIUNPRESENTASI DANA PENSIUN
PRESENTASI DANA PENSIUN
 

Recently uploaded

Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...asepsaefudin2009
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfHendroGunawan8
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxSaefAhmad
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfwalidumar
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafarmasipejatentimur
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSdheaprs
 

Recently uploaded (20)

Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
 

PAJAK-ASAS

  • 1. PAJAK PERBEDAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RESMI ASAS PAJAK JENIS PAJAK SISTEM PAJAK TARIF PAJAK Afif Noer Setyawan Ferri Firmansyah Putra Muhammad Muflih
  • 2. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK EQUALITY CERTAINTY CONVENIENCE OF PAYMENT ECONOMICS ASAS KESEIMBANGAN BERDASARKAN KEMAMPUAN MASING-MASING SUBJEK PAJAK KEPASTIAN PEMUNGUTAN PAJAK SAAT DAN WAKTU YANG TEPAT DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PRINSIP EKONOMI DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
  • 3. PERBEDAAN PAJAK DENGAN PEMUNGUTAN RESMI DASAR HUKUM PAJA K RETRIB USI BALAS JASA OBJEK PEMUNGUTAN LEMBAGA PEMUNGUT Pemungutan diatur berdasarkan undang- undang Pemungutan berdasarkan pada peraturan pemerintah Balas jasa tidak bisa ditunjukan secara langsung Balas jasa dapat ditunjukan secara langsung Dilakukan secara umum, berlaku bagi setiap orang yang memenuhi syarat Dilakukan untuk orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Dipungut oleh pemerintah daerah
  • 4. JENIS PAJAK BERDASARKAN PIHAK PENANGGUNG PAJAK LANGSUNG PAJAK TIDAK LANGSUNG PAJAK YANG DIKENAKAN SECARA BERKALA TERHADAP SESEORANG ATAU BADAN USAHA BERDASARKAN KETETAPAN PAJAK PAJAK YANG DIKENAKAN ATAS PERBUATAN ATAU PERISTIWA BERDASARKAN LEMBAGA PEMUNGUT PAJAK NEGARAPAJAK YANG PEMUNGUTANNYA DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT PAJAK DAERAHPAJAK YANG PEMUNGUTANNYA DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN SIFATNYA PAJAK SUBJEKTIFPAJAK YANG BERPANGKAL PADA SUBJEKNYA (WAJIB PAJAK) PAJAK OBJEKTIF PAJAK YANG BERPANGKAL PADA OBJEKNYA
  • 5. TARIF PAJAKTARIF PAJAK ADALAH DASAR PENGENAAN PAJAK TERHADAP OBJEK PAJAK YANG MENJADI TANGGUNGANNYA. TARIF PAJAK BIASANYA BERUPA PERSENTASE1. TARIF PROGRESIF (A PROGRESSIVE TAX RATE) 2. TARIF PROPORSIONAL (A PROPORTIONAL TAX RATE) 3. TARIF DEGRESIF (A DEGRESSIVE TAX RATE) 4. TARIF TETAP (A FIXED TAX RATE) 5. TARIF ADVALOREM 6. TARIF SPESIFIK 7. TARIF EFEKTIF
  • 6. TARIF PROGRESIF 1. Tarif pajak Progresif ProgresifTarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik 2. Tarif pajak Progresif ProporsionalTarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu tetap 3. Tarif pajak Progresif DegresifTarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali turun TARIF YANG PERSENTASENYA SEMAKIN BESAR BILA JUMLAH YANG DIJADIKAN DASAR PENGENAAN PAJAK JUGA SEMAKIN BESAR
  • 7. TARIF DEGRESIF *NAMUN, TIDAK BERARTI JIKA PERSENTASENYA SEMAKIN KECIL KEMUDIAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG JUGA MENJADI KECIL BISA MALAH MENJADI LEBIH BESAR KARENA JUMLAH YANG DIJADIKAN DASAR PENGENAAN PAJAKNYA JUGA SEMAKIN BESAR TARIF PEMUNGUTAN PAJAK YANG PERSENTASENYA SEMAKIN KECIL BILA JUMLAH YANG DIJADIKAN DASAR PENGENAAN PAJAK SEMAKIN BESAR )*
  • 8. TARIF PROPORSIONALTARIF PEMUNGUTAN PAJAK YANG MENGGUNAKAN PERSENTASE TETAP TANPA MEMPERHATIKAN JUMLAH YANG DIJADIKAN DASAR PENGENAAN PAJAK PAJAK YANG TERHUTANG RP. 15.000.000 X 10% = RP 1.500.000RP. 25.000.000 X 10% = RP 2.500.000RP. 40.000.000 X 10% = RP 4.000.000RP. 60.000.000 X 10% = RP 6.000.000 JUMLAH = RP 14.000.000
  • 9. TARIF TETAPPEMUNGUTAN PAJAK YANG BESAR NOMINALNYA TANPA MEMPERHATIKAN JUMLAH YANG DIJADIKAN DASAR PENGENAAN PAJAK DITERAPKAN DALAM UU NO. 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA MATERAI (BM) DENGAN TARIF YANG DITERAPKAN SEBESAR RP 3.000 ATAU RP 6.000 TARIF ADVALOREM PT PERI MENGIMPOR BARANG JENIS ‘A’ SEBANYAK 1500 UNIT DENGAN HARGA RP 100.000 PER UNIT. JIKA TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TERSEBUT 20%, MAKA BESARNYA BEA YANG HARUS DIBAYAR ADALAH: PEMUNGUTAN PAJAK DENGAN PERSENTASE TERTENTU YANG DIKENAKAN PADA HARGA SUATU BARANG 1500 X RP. 100.000 = RP 150.000.000RP. 150.000.000 X 20% = RP 30.000.000 MISAL
  • 10. TARIF SPESIFIK TARIF DENGAN SUATU JUMLAH TERTENTU ATAS SUATU JENIS BARANG TERTENTU ATAU SUATU SATUAN JENIS BARANG TERTENTU PT PERI MENGIMPOR BARANG JENIS ‘Z’ SEBANYAK 1500 UNIT DENGAN HARGA RP 100.000 PER UNIT. JIKA TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TERSEBUT RP 10.000 MAKA BESARNYA BEA YANG HARUS DIBAYAR ADALAH: MISAL 1500 X RP. 10.000 = RP 15.000.000
  • 11. TARIF EFEKTIF JUMLAH PAJAK YANG DIBAYARKAN DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK TUAN PERI MEMPUNYAI PENGHASILAN KENA PAJAK SELAMA TAHUN 2015 SEBESAR RP 750.000.000 MISAL
  • 12. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA FULL SELF ASSESMENT SYSTEM • DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF PADA TAHUN 1984 • SISTEM PEMBAYARAN PAJAK YANG BERLAKU SAAT INI DILANDASI OLEH SISTEM PEMUNGUTAN DIMANA WAJIB PAJAK BOLEH MENGHITUNG DAN MELAPORKAN SENDIRI BESARNYA PAJAK YANG HARUS DISETORKAN, SISTEM INI DIKENAL DENGAN SEBUTAN FULL SEFL ASSESMENT SYSTEM • WAJIB PAJAK HARUS AKTIF MENGHITUNG DAN MELAPORKAN JUMLAH PAJAK TERUTANGNYA TANPA CAMPUR TANGAN DARI FISCUS. • SISTEM INI DIBERLAKUKAN UNTUK MEMBERIKAN KEPERCAYAAN YANG SEBESAR-BESARNYA BAGI MASYARAKAT GUNA MENINGKATKAN KESADARAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENYETORKAN PAJAKNYA. OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM • SISTEM INI DILAKSANAKAN TAHUN 1967. • WEWENANG PEMUNGUTAN PAJAK PADA FISCUS (PEMUNGUT PAJAK). • FISCUS BERHAK MENENTUKAN BESARNYA UTANG PAJAK ORANG PRIBADI MAUPUN BADAN DENGAN MENGELUARKAN SURAT KETETAPAN ORANG PRIBADI MAUPUN BADAN DENGAN MENGELUARKAN SURAT KETETAPAN PAJAK. • PARA WAJIB PAJAK BERSIFAT PASIF SEHINGGA FISCUS DAPAT MELAKUKAN KECURANGAN DALAM NEGOSIASISEMI ASSESSMENT SYSTEM • DILAKSANAKAN PADA PERIODE 1968-1983 • MEMBERI WEWENANG PADA FISKUS DAN WAJIB PAJAK UNTUK MENENTUKAN BESARNYA PAJAK SESEORANG YANG TERUTANG • UNTUK SISTEM INI PADA SETIAP AWAL TAHUN PAJAK WAJIB PAJAK MENENTUKAN SENDIRI BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG UNTUK TAHUN BERJALAN YANG MERUPAKAN ANGSURAN BAGI WAJIB PAJAK YANG HARUS DISETOR SENDIRI • KEMUDIAN PADA AKHIR TAHUN PAJAK FISKUS MENENTUKAN BESARNYA UTANG PAJAK YANG SESUNGGUHNYA BERDASARKAN DATA YANG DILAPORKAN OLEH WAJIB PAJAK.