SlideShare a Scribd company logo

Media Indonesia 18 Maret 2014

•
•
hastapurnama
hastapurnama
Education
1 of 28
Download to read offline
KABUT asap kebakaran hutan yang menyelimuti Riau mulai berkurang. Satgas Darat da- lam Operasi Terpadu Darurat Asap berhasil memadamkan 166 titik api di lahan seluas 19.538 hektare di Riau. “Saat ini masih ada 7 titik api yang belum padam, yaitu 6 titik di Kabupaten Bengkalis dan 1 titik di Siak,” kata Ke- pala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, kemarin. Hujan pada Minggu (16/3) turut membantu mengurangi kepekatan asap yang telah menyelimuti hampir selu- ruh Provinsi Riau sehingga meringankan penderitaan warga. “Asap Riau sudah agak berkurang. Penderita ISPA (infeksi saluran pernapasan akut) sudah di bawah 100 dari awalnya 600 orang,” jelas Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang ditemui terpisah. Dengan berkurangnya ka- but asap sebagai bagian dari penanggulangan tahap per- tama, pemerintah menetap- kan periode April hingga September 2014 sebagai ta- hap kedua penanganan api Provinsi Riau untuk mence- gah terulangnya krisis asap di provinsi itu. “Tahap kedua ialah pe- nertiban kawasan dan pence- gahan bencana asap di masa mendatang dengan sistem dan prosedur aksi nyata se- hingga di masa depan, kita benar-benar bisa mencegah ini,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Riau, kemarin. Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan pihaknya akan terus mengejar pembakar hutan. Untuk kasus yang melibat- kan perusahaan korporasi tersangka, Kapolri memerin- tahkan Kapolda Riau untuk menjeratnya secara multi- doors apabila bukti-buktinya kuat. “Kita akan bantu Pemprov Riau dalam penegakan hu- kum,” tuturnya. Sejauh ini Satgas Penegak- an Hukum Darurat Asap Riau sudah menetapkan 62 tersangka, salah satunya korporasi, yakni PT National Sago Prima (NSP) dari Sam- poerna Agro Group. Bencana asap di Riau telah membawa dampak ekonomi baik skala lokal maupun na- sional. Salahsatudampakbencana tersebut ialah terganggunya kegiatanoperasiindustrihulu migas. (Vei/Riz/Mad/X-9) SELASA, 18 MARET 2014 / NO. 12020 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Paspor Palsu Bekal Terorisme Sekitar 20 grup yang terlibat pencurian dan pembuatan paspor palsu di Thailand bersinggungan dengan kriminalitas. Fokus Internasional, Hlm 22-23 PEMILIHAN umum bukan hanya pesta, melainkan juga sebuah pertandingan akbar. Itulah sebabnya pemilu me- merlukan wasit atau hakim yang adil dan tegas. Tanpa itu, pemilu hanya akan jadi ajang sikut politik dan kemenangan rakyat tidak akan tercapai. Di awal Pemilu 2014 ini kehadiran sang juru adil yang berani sudah diperlihatkan Komisi Pemilihan Umum. Sem- bilan parpol di 25 kabupaten/kota didiskualifikasi karena lalai menyampaikan laporan keuangan. Para parpol malas itu diberi waktu tiga hari untuk meng- ajukan keberatan terhitung sejak mereka menerima surat dari KPU. Sanksi yang harus mereka terima nantinya ialah kehi- langan peluang untuk meraih kursi baik untuk DPRD kabu- paten/kota, DPRD provinsi, maupun DPR RI. Selain mendiskualifikasi sembilan parpol, KPU menjatuh- kan sanksi serupa kepada 35 calon anggota Dewan Perwa- kilan Daerah dengan alasan yang sama. Sikap KPU itu patut kita apresiasi. Di sisi lain, sebenarnya tindakan KPU sudah lebih lunak jika diban- dingkan dengan tuntutan undang-undang. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, parpol peserta pemilu sesungguh- nya sudah harus menye- rahkan laporan awal dana kampanye selambatnya 14 hari sebelum hari pertama kampanye. Oleh karena itu, meski masih memberikan kesem- patan kepada parpol untuk mengajukan keberatan, kita mengingatkan KPU untuk tidak mengendurkan sikap. Kita menunggu sikap tegas dari KPU, juga Badan Pengawas Pemilu, terhadap pelanggaran-pelanggaran lain. Di hari pertama kampanye, Minggu (16/3), terlihat sejum- lah parpol secara kasatmata melanggar aturan. Contohnya ialah melibatkan anak-anak dalam kampanye. Itu terang benderang melanggar Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Ironisnya, alih-alih menyadari bahwa itu merupakan pe- langgaran, ada parpol yang berdalih melibatkan anak-anak mereka lakukan demi memberikan pendidikan politik dan ideologi semenjak dini. Pelanggaran lain ialah menebar duit saat kampanye. Itu bisa dikategorikan politik uang dan melanggar Undang-Un- dang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. KPU dan Bawaslu semestinya juga bersikap tegas terhadap politik uang dan pelibatan anak-anak dalam kampanye serta pelanggaran-pelanggaran lainnya. Selain hukuman administratif dan yuridis, sikap tegas penyelenggara pemilu juga akan menghadirkan hukuman politis. Sikap tegas penyelenggara pemilu tentu menjadi reklame buruk buat parpol pelaku pelanggaran. Itu bisa membuat rakyat enggan memilih parpol atau calon anggota legislatif dari parpol tersebut. Lebih dari itu, sikap tegas penyelenggara pemilu akan menciptakan demokrasi yang tertib di negeri ini. Bila kita tertib berdemokrasi, kita layak menyebut diri sebagai ne- gara beradab. PENELITI dari University of Chica- go, AS, menemukan bahwa tingkat autisme di ‘Negeri Paman Sam’ berkorelasi dengan kejadian ke- lainan genital pada laki-laki yang baru lahir di tingkat wilayah ber- dasarkan indikator paparan janin akibat faktor lingkung- an yang berbahaya, seperti pestisida. Tim peneliti menganalisis sejumlah indikator dan penye- bab polusi serta tingkat cacat bawaan dari sis- tem reproduksi pada kalanganlaki-laki.Mereka mencatat janin laki-laki sangat sensitif terhadap racun lingkungan tertentu dan paparan tersebut diyakini menyebabkan malformasi reproduksi, termasuk mikropenis dan undescended testis (UDT). Berdasarkan angka kejadian autisme dan intellectual dis- ability (ID) yang diteliti, tim menemukan setiap kenaikan 1% pada malformasi berkaitan dengan peningkatan 283% masalah autisme dan peningkatan 94% untuk ID. Mereka memercayai adanya faktor lingkungan yang ber- bahaya di daerah-daerah dengan tingkat autisme dan ID yang tinggi. (Medical News Today/Hym/X-4) Mewujudkan DemokrasiyangTertib Polusi dan Autisme Sikap tegas penyelenggara pemilu akan menciptakan demokrasi yang tertib di negeri ini. Bila kita tertib berdemokrasi, kita layak menyebut diri sebagai negara beradab. Silakan tanggapi Editorial ini melalui: www.metrotvnews.com Pemerintah menetapkan periode April hingga September 2014 sebagai tahap kedua penanganan api Provinsi Riau untuk mencegah terulangnya krisis asap. ARDI TERISTI HARDI K OMISI Pemilihan Umum (KPU) me- mastikansuarayang diraih sembilan par- tai politik (parpol) di 25 kabu- paten/kota bakal hangus (lihat grafik). Hal itu konsekuensi penco- retan ke-9 parpol itu dari daf- tar peserta pemilu legisla- tif (pileg) karena terlambat menyerahkan laporan dana kampanye. Demikian penegasan komi- sioner KPU Ferry Kurnia Rizki- yansyah kepada Media Indone- sia, kemarin. “Jika ada yang memilih parpol itu, (suara) dianggap hangus atau tidak sah karena kepesertaan (parpol bersang- kutan) sudah dicoret. Suara (pemilih) pun tidak bisa disa- lurkan ke partai,” kata Ferry. Sebelumnya, Minggu (16/3), KPU membatalkan kepeserta- an sembilan parpol di 25 ka- bupaten/kota dalam Pileg 2014. Pembatalan itu sanksi karena mereka lalai menyerahkan la- poran dana kampanye hingga tenggat Minggu (2/3) pukul 18.00 WIB/Wita/WIT (Media Indonesia, 17/3). Dasar pembatalan itu ter- tuang dalam UU No 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan KPU tentang Pelaporan Dana Kampanye. KPU selanjutnya akan mela- yangkan surat pembatalan ke seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah parpol. “Oleh kelompok panitia pe- mungutan suara, surat itu diinformasikan kepada masya- rakat,” ujar komisioner KPU Hadar Gumay. Dengan demikian, lanjut Ferry, KPU tidak perlu menco- ret surat suara yang masih mencantumkangambarparpol yang dibatalkan tersebut. “Pasalnya, kini kertas suara tersebut sudah siap dikirimkan ke TPS,” tambah Hadar. Lebih lanjut Hadar menge- mukakan ke-9 parpol yang tidak lolos itu tidak dibatalkan secara nasional, tetapi hanya di daerah. Putusan itu pun belum final dan mengikat. “Silakan menggugat ke Ba- waslu. Selama dalam proses sengketa, mereka tetap boleh kampanye,” ungkap Hadar. Apabila Bawaslu mereko- mendasikan parpol bisa ikut pileg atau sebaliknya, lanjut Hadar, KPU menyesuaikan sehingga putusan itu menjadi final dan mengikat. Jika parpol sama sekali tidak menggugat, putusan KPU final adanya. “Ada waktu 14 hari.” Pemilu berkualitas Saat menanggapi pembatal- an KPU tersebut, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie me- nilainya sudah sesuai aturan. “Urusan administrasi kecil saja tidak beres, bagaimana menyelesaikan persoalan ne- gara,” tegas Jimly. Koordinator Nasional Jaring- an Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Afifuddin pun meng- apresiasi ketegasan KPU terse- but. “Positif bagi pileg.” Itusenadadenganpernyataan Ketua PDIP Pramono Anung. “Itu risiko parpol. KPU mene- rapkan undang-undang. Kami akan mengajukan keberatan. Tetapi kalau tidak cukup (buk- ti), kami mendukung.” Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengakui pembatalan itu iba- rat batu sandungan. “Tetapi kami hormati ketegasan KPU demi pemilu berkualitas.” Partai Demokrat, menu- rut Wasekjen Andi Nurpati, akan memperjuangkan urusan teknis tersebut. Sementara itu, Partai Persa- tuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa segera memberikan advokasi dan upaya hukum setelah meneri- ma laporan dari pengurus daerah masing-masing. (Mad/ Nov/AB/*/X-3) ardi@mediaindonesia.com Berita terkait hlm 4 MI/RAMDANI SatgasMulaiMenata KawasanHutandiRiau Ferry Kurnia Rizkiyansyah Komisioner KPU Suara 9Parpol bakal Hangus Parpol bisa menggugat. Bawaslu akan merekomendasikan parpol bersangkutan ikut pemilu legislatif atau tidak. PADAMKAN BARA: Warga menyemprotkan air untuk memadamkan lahan gambut yang masih membara di Siak, Riau, kemarin. Aktivitas masyarakat di Riau berangsur normal seiring mulai berkurangnya kabut asap yang menyelimuti provinsi tersebut. AP/RONY MUHARRMAN Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com SENO
SELASA, 18 MARET 2014SELEKTA2 TidakSatupunAtributCalegdanParpolTerlihat Krimea Gabung ke Rusia Barat Siapkan Sanksi Selain sanksi pembekuan aset dan pelarangan visa, 28 anggota UE sudah menangguhkan perundingan pakta ekonomi dengan Rusia. Ini sangat berbeda dari kasus Air France (jatuh pada 2009 di Samudra Atlantik). Situasi pesawat MAS benar-benar lebih sulit. MI/PANCA SYURKANI AP/ANDREW LUBIMOV KAWASAN BEBAS ATRIBUT PARTAI: Wisatawan menikmati pemandangan matahari tenggelam di Pantai Kuta, Bali, pekan lalu. Selama masa kampanye, kawasan ikon wisata Pulau Dewata tersebut bersih dari berbagai atribut partai dalam bentuk apa pun. MEMILIH RUSIA: Warga mengekspresikan kegembiraan di alun-alun Sevastopol, Ukraina, kemarin. Berdasarkan hasil jajak pendapat, sebanyak 96,77% penduduk Semenanjung Krimea memilih bergabung dengan Rusia. Keberadaan MH370 belum Terdeteksi PENCARIAN pesawat Malaysia Airlines (MAS) nomor MH 370 hingga kemarin, atau 10 hari se- jak dinyatakan hilang pada Sabtu (8/3), belum membuahkan hasil. Padahal, tim pencari dan penye- lamat pesawat yang mengangkut 239 penumpang itu melibatkan sebanyak 26 negara. Jangkauan pencarian pesawat pun diperluas ke wilayah selatan hingga Samudra Hindia dan Aus- tralia. Ke barat laut pencarian mencakup Kazakhstan setelah satelit melacak pesawat jenis Boe- ing 777-200ER itu menyimpang dari jalur penerbangan pasca- hilang kontak dengan menara kontrol. “Ini sangat berbeda dari kasus Air France (jatuh pada 2009 di Samudra Atlantik). Situasi pesa- wat MAS benar-benar lebih sulit,” kata Jean Paul Troadec, penasihat khusus investigasi penerbangan Prancis yang dikirim ke Kuala Lumpur untuk membantu, ke- marin. Kazakhstan, China, dan Indo- nesia memastikan radar mereka tidak menangkap pesawat MH 370 masuk ke wilayah masing- masing. PM Australia Tony Abbott menyatakan negaranya akan memimpin pencarian di wilayah selatan Samudra Hindia. Dalam keterangan pers ke- marin, CEO of MAS Ahmad Jau- hari Yahya mengatakan suara ter- akhir yang terdengar dari kokpit MH 370 ke menara kontrol, ‘all right, goodnight (baiklah, selamat malam)’, diperkirakan dari kopi- lot, Fariq Abdul Hamid. “Kami tidak tahu kapan sistem (pelacak) ACARS (Aircraft Com- munications Addressing and Re- porting System) dimatikan. Yang kita tahu ialah (waktu) transmisi terakhir,” tutur Ahmad. Plt Menteri Perhubungan Ma- laysia Hishammuddin Hussein menolak tudingan pihaknya menyembunyikan informasi ten- tang penyimpangan rute MH 370. “Prioritas kami mencari pesawat. Kami tidak akan menyembu- nyikan informasi apa pun yang dapat membantu, tetapi kami juga punya tanggung jawab tidak merilis informasi sampai itu telah diverifikasi,” katanya. Ia pun menyatakan pencarian ke koridor utara dan selatan dimobilisasi setelah informasi terbaru satelit dapat diverifikasi. (Reuters/AP/Bernama/The Star/ Kid/X-4) HAUFAN HASYIM SALENGKE N EGARA-NEGARA Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat siap menjatuhkan sanksi setelah Republik Otonomi Krimea memilih lepas dari Ukraina dan bergabung de- ngan Federasi Rusia melalui sebuah jajak pendapat, Minggu (16/3) waktu setempat. Hasil resmi jajak pendapat me- nunjukkan mayoritas (96,77%) warga Semenanjung Krimea memi- lih bergabung dengan Rusia. Kepu- tusan yang juga didukung ‘Negeri Beruang Merah’ dan parlemen setempat itu langsung membuat pemimpin Barat berang dan menu- ding hasil referendum tidak sah. Sesaat sebelum referendum ber- akhir, AS kembali mengingatkan bahwa masyarakat internasional tidak akan pernah menerima hasil- nya karena melanggar hukum inter- nasional. Gedung Putih menuding tindakan Rusia sebagai pergerakan yang membahayakan dan mem- perkeruh tatanan internasional. Menlu Austria Sebastian Kurz me- negaskan pihaknya sudah memper- timbangkan sanksi berupa larangan visa dan pembekuan aset bagi para pejabat dan militer yang men- dukung pelepasan Semenanjung Krimea dari Ukraina. Nama-nama itu sedang didiskusikan dan diman- tapkan. Kurz mengakui sanksi itu juga menyasar sejumlah pemimpin perusahaan besar Rusia. “Saat ini (sanksi) itu belum di- jatuhkan. Saya pikir memilih para bos bisnis tanpa pandang bulu akan menjadi langkah salah,” ungkapnya, kemarin. Surat kabar Jerman, Bild, merilis dua nama besar, yaitu pemimpin Gazprom Aleixei Miller dan pemimpin Rosneft Igor Sechin yang masuk daftar hitam sanksi Austria. Sebanyak 120-130 nama yang disiapkan kini akan dipangkas kembali sebelum diputuskan secara final dalam sebuah pertemuan para menteri luar negeri UE di Brussels, Belgia, kemarin. Selain sanksi pembekuan aset dan pelarangan visa, sebanyak 28 anggota UE sudah menangguh- kan perundingan tentang pakta ekonomi dengan Rusia. Namun, pertanyaan besar mengenai sanksi itu masih berputar pada apakah UE harus menjatuhkan sanksi kepada individu yang terlibat menyokong Krimea atau hanya orang-orang inti di lingkaran Presiden Rusia Vladimir Putin. MantanDubesSaudi Gantikan Jumhur MANTAN aktivis mahasiswa Moh Jumhur Hidayat dicopot dari jabat- annya sebagai Kepala Badan Nasio- nal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Posisi Jumhur diisi mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur. Pencopotan itu diduga terkait de- ngan deklarasi sikap politik Jumhur yang bergabung ke PDI Perjuangan di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Sabtu (8/3), karena tiga hari kemudian, Presiden Susilo Bam- bang Yudhoyono menandatangani Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2014 tentang pemberhentian Jumhur pada 11 Maret 2014. Saat itu, mantan aktivis ITB ter- sebut mendeklarasikan berdirinya Aliansi Rakyat Merdeka, organisasi gabungan sejumlah elemen buruh. “Presiden memberhentikan saya dan digantikan Bapak Gatot Abdul- lah Mansyur per 11 Maret 2014,” kata Jumhur di Jakarta, kemarin. Ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah memer- cayainya menjadi kepala BNP2TKI. Dia menilai penggantinya meru- pakan sosok yang tepat. “Bapak Gatot Abdullah Mansyur memiliki kredibilitas dalam mengurus TKI dan insya Allah akan lebih baik da- ripada saya.” Namun, Jumhur tidak menjawab apakah pemberhentian itu terkait dengan sikap politiknya atau bukan. Sekretaris Kabinet Dipo Alam mem- bantah pencopotan itu karena sikap politik Jumhur, melainkan sebagai penyegaran organisasi. “Jumhur Hidayat sudah menjabat kepala BNP2TKI selama lebih dari 7 tahun, yaitu diangkat sebagai Kepala BNP2TKI berdasarkan Ke- putusan Presiden Nomor 2/M Ta- hun 2007 tanggal 11 Januari 2007. Selain itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah meminta penggantian ini sejak beberapa bu- lan lalu,” ungkap Dipo. Meski demikian, rencana Jumhur bergabung ke PDIP belum berjalan mulus. Saat ini DPP PDIP belum memberikan keputusan menerima atau menolak Jumhur. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan ia di- tugasi DPP PDIP untuk menyeleksi Jumhur. Ia belum dapat memasti- kan apakah partai menerima atau menolak keanggotaan Jumhur. (Mad/X-5) D i t e n g a h bayang-bayang sanksi, ribuan warga Krimea merayakan hasil referendum yang mengukuhkan Seme- nanjung Krimea ber- gabung dengan Rusia setelah selama 60 tahun di bawah kedaulat- an Ukraina. Massa pendukung Ru- sia bersorak-sorai atas keputusan bersejarah itu. Di Simferopol, ibu kota Republik Otonomi Krimea, massa mengibarkan bendera Rusia dan menyanyikan lagu-lagu era Uni Soviet. Parlemen Rusia tampaknya akan mengumumkan keputusan akhir yang akan menentukan na- sib Krimea dalam jangka pendek. Hal itu diakui Wakil Ketua Majelis Rendah Parlemen Rusia, Sergei Ne- verov, kemarin. “Hasil referendum Krimea jelas menunjukkan warga melihat masa d e - p a n s e b a g a i bagian Rusia. M e r e k a memilih mendu- kungre- uni de- ngan bangsa yang hidup bersama-sama de- ngan mereka.” (Reuters/ BBC/Ria Novosti/X-6) haufan @mediaindonesia.com M ENJAMURNYA atribut partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) menjelang pemilihan umum (pemilu) 9 April mendatang, su- dah tak terhindarkan lagi. Ragam baliho, poster, spanduk menghiasi hampir semua sudut keramai- an, mulai di tepi jalan raya, tiang listrik, tembok bangunan, pagar, hingga di pepohonan. Atribut tersebut dipaku atau ditempel secara serampangan, sehingga merusak keindahan tata ruang. Namun, tidak demikian dengan kawasan pariwisata Kuta, Bali. Legian, Kuta, Kedongan, Tu- ban, dan Seminyak benar-benar bersih dari atribut tersebut. “Kita sudah sepakat untuk kawasan wisata Kuta dan seki- tarnya, harus bersih dari segala bentuk atribut partai. Jadi tidak ada alasan bagi caleg atau parpol untuk menempel atribut mereka,” kata Ketua Pengelola Pantai Desa Adat Legian (PPDAL) I Wayan Suarta, di Kuta, kemarin. Tujuan dari pelarangan itu, lanjutnya, untuk memberi ruang khusus dan berbeda kawasan wisata dari daerah lainnya. Ka- wasan wisata harus bersih dari kegiatan partai. Menurut Suarta, kesepakatan itu dimotori desa adat di kawasan wisata Legian, Kuta, Kedongan, Tuban, Seminyak, dan difasili- tasi oleh Kecamatan Kuta. Para bendesa adat mengirim surat ke KPUD, dan Panwas Badung, Bali, Polresta Denpasar, Polsek serta Koramil Kuta. “Kami juga memanggil 138 caleg dari semua parpol asal Kuta un- tuk menandatangani kesepakatan. Mereka dilarang keras memasang atribut parpol di wilayah steril,” tambahnya. Ratusan caleg itu pun sepakat. Mereka tidak memasang satu pun atribut. Sebab, bila ada yang me- langgar, akan diberi sanksi secara adat dan atribut partai dibongkar. Tindakan itu akan diterapkan bagi semua caleg dan parpol. Meski demikian, jelas Suarta, tidak semua desa yang ada di kawasan wisata Kuta melarang pemasangan atribut partai. Desa- desa yang berbatasan dengan jalan umum dan akses publik masih diberi toleransi, seperti di Jl Raya Kuta sampai Jl Imam Bonjol. Kemudian Jl Sunset Road, dan Jl Raya Tuban. Namun, mulai memasuki kawasan perhotelan, restoran, hingga ke Pantai Kuta harus bersih dari atribut partai. Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia sangat mengapresiasi kebijakan yang dibuat di kawasan wisata Kuta. “Kita mendukung penuh hal itu,” ujar Rudia. Menurutnya, sudah ada koordi- nasi dengan beberapa elemen ter- kait seperti KPU, Bawaslu Kabu- paten, para caleg dan parpol,serta aparat keamanan lainnya. (Arnol- dus Dhae/X-7)
SELASA, 18 MARET 2014 TIPIKOR 3 MI/M IRFAN PLEIDOI EMIR MOEIS: Terdakwa kasus dugaan suap pembangunan PLTU Tarahan Lampung, Izedrik Emir Moeis, mendengarkan nota pembelaan yang dibacakan pengacaranya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dalam pleidoi, politikus PDI Perjuangan itu kecewa karena jaksa tidak bisa menghadirkan saksi kunci Pirooz M Sarafi. CALON Wakil Bupati Lebak Kasmin menjadi saksi da- lam sidang kasus dugaan suap pemilu kada Lebak di Mahkamah Konstitusi dengan terdakwa Susi Tur Andayani. Dalam kesaksiannya, Kasmin sempat menga- takan Ketua DPP Partai Golkar Ade Komaruddin sebagai penggagas per- temuan di Hotel Sultan. Kasmin merupakan pa- sangan calon Bupati Lebak Amir Hamzah yang meng- ajukan gugatan ke MK ter- kait dengan Pemilu Kada Lebak 2013. “Apakah ada pertemuan di Hotel Sultan? Saudara hadir?” tanya jaksa Dzakiyul Fikri di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. “Ada. Ha- dir,” jawab Kasmin. Ia menyebutkan per- temuan di Hotel Sultan diminta DPP. “Tanggalnya saya lupa. Di Hotel Sultan itu tidak ada Bu Susi. Di situ ada Pak Amir, Pak Parman, Bu Gubernur (Ratu Atut Cho- siyah), Pak Rudy Alfonso, Pak Ade Komaruddin,” tuturnya. Kasmin mengaku saat pertemuan itu, rekannya, Amir Hamzah, yang lebih banyak mengungkap per- kembangan pemilu kada Lebak. Salah satunya ialah adanya pelanggaran yang mengakibatkan pasangan Amir Hamzah-Kasmin ka- lah telak. “Pak Amir yang punya data. Saya enggak punya. Pak Ade Komaruddin bi- lang, kalau ada fakta dan bukti enggak kuat, ya eng- gak menang,” ungkapnya. (Lov/P-4) DPP Inisiasi Rapat diSultan SIDANG LANJUTAN ANDI: Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang Andi Mallarageng (kiri) keluar dari ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, seusai membacakan nota pembelaan dirinya (pleidoi), kemarin. MI/M IRFAN MANTAN Direktur Urusan Agama Islam dan Pejabat Pem- binaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemen- terian Agama Ahmad Jauhari dituntut 13 tahun penjara, ditambah denda Rp200 juta de- ngan subsider enam bulan. “Supaya majelis hakim me- mutuskan, satu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana ko- rupsi. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman 13 tahun penjara,” ujar jaksa KPK Titi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Jauhari juga dituntut mem- bayar uang pengganti Rp100 juta serta US$15 ribu. “Di- kurangi dengan jumlah uang yang telah dikembalikan ter- dakwa ke KPK,” cetus Titi. Jaksa KPK menjerat Jauhari dengan dugaan berupaya memperkaya diri yang ber- asal dari proyek pengadaan Alquran tahun 2011-2012, sebesar Rp100 juta dan US$15 ribu. Selain itu, Jauhari didakwa memperkaya banyak pihak, di antaranya mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan Ditjen Bi- mas Islam Kemenag Mashuri sebesar Rp50 juta dan US$5 ribu, pemilik PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra sebesar Rp6,7 miliar. Tidak sebatas itu, Direktur Utama PT Adhi Aksara Abadi Indonesia Ali Djufrie juga meraup uang Rp5,8 miliar serta Direktur Utama PT Sinergi Pustaka In- donesia Abdul Kadir Alaydrus mendapat Rp21,2 miliar. Terdakwa Ahmad Jauhari mengaku bingung atas tuntut- an jaksa KPK yang ia nilai ti- dak berbeda dengan dakwaan sebelumnya. Jauhari justru menduga keterangan para sak- si yang dihadirkan untuknya tidak memengaruhi dakwaan yang disusun jaksa KPK. “Saya awam dengan hukum, tapi kenapa yang disampaikan dalam tuntutan ini masih sama dalam dakwaan sebelumnya,” ujarnya. (SU/P-4) MantanPejabatKemenagDituntut13Tahun SRI UTAMI T ERDAKWA Izedrik Emir Moeis meminta vonis bebas kepada Majelis Hakim Peng- adilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Permintaan itu dituturkan politikus PDI Perjuangan ter- sebut pada sidang yang be- ragendakan pembacaan nota pembelaan (pleidoi) atas tun- tutan jaksa Komisi Pemberan- tasan Korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Emir terbelit oleh kasus korupsi pembangunan PLTU Tarahan Lampung. “Saksi kunci Pirooz Mu- hammad dan David Gerald Roschild tidak pernah dihadir- kan ke persidangan, padahal mereka berdua yang selama ini disebut memberikan suap kepada terdakwa,” ujar kuasa hukum Emir, Yanuar Wasesa, membacakan pleidoi. Karena saksi kunci tak bisa dihadirkan di persidangan, pihak Emir Moeis menganggap jaksa tidak bisa membuktikan dakwaannnya sehingga Emir meminta agar divonis bebas oleh majelis hakim. “Karena tidak ada kete- rangan dari saksi kunci, tun- tutan menerima hadiah atau janji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di mata hu- kum,” tegas Yanuar. Dalam persidangan itu, peng- acaraEmirmenudingjaksaKPK manipulatif, apalagi tak ada keterangan saksi yang mengu- atkan kliennya bersalah. Tidak jauh berbeda de- ngan pembacaan pleidoi yang dilakukan sebelumnya oleh Yanuar, pengacara Emir lain- nya, Erick S Paat, mengata- kan uang yang ditransfer Pirooz kepada kliennya se- besar US$423.985 ialah uang investasi bisnis dan tidak ada kaitannya dengan peme- nangan konsorsium Alstom Power di Tarahan. “Anehnya Pirooz sebagai saksi kunci tidak pernah hadir. Ada apa ini? Bahkan dia hanya diperiksa dengan tujuh perta- nyaan. KPK memperlakukan Pirooz dengan istimewa,” cetus Erick. Meski telah membacakan pleidoi setebal lebih dari 50 halaman, Emir menyatakan pleidoi tersebut belum meng- akomodasi semua pembelaan- nya. “Saya belum puas dengan pleidoi itu.” cetus Emir. Penerimaan hadiah Jaksa KPK menuntut Emir 4,5 tahun penjara dan denda Rp200jutadalamperkaraduga- an penerimaan hadiah untuk memenangkan konsorsium Alstom Power Inc dalam ten- der PLTU Tarahan Lampung pada 2004. “Meminta agar majelis ha- kim tindak pidana korupsi menyatakan terdakwa Izedrik Emir Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan mela- kukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pi- dana Korupsi dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pi- dana kurungan empat tahun dan enam bulan penjara di- tambah denda Rp200 juta sub- sider lima bulan kurungan,” kata jaksa KPK Supardi ketika membacakan tuntutan sebe- lumnya. Dakwaan kedua itu berasal dari Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tin- dak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. “Terdakwa menerima had- iah atau janji dari Pirooz Mu- hammad Sarafi yang meminta bantuan terdakwa dalam jasa konsultasi konsorsium Alstom Power Inc dan dijanjikan men- dapat bagian fee yang diterima Pirooz dari konsorsium Alstom Power Inc,” jelas jaksa Irene Putri. Setelah konsorsium Alstom Power mendapatkan tender PLTU Tarahan, Pirooz men- dapatkan bayaran dari PT Alstom dan Marubeni Jepang sebesar US$506.000 pada 2005, kemudian Pirooz kem- bali mendapatkan komisi US$554.708. Pirooz kemudian mengirim- kan sebagian fee yang diteri- manya ke rekening PT Artha Nusantara Utama (ANU), yaitu perusahaan milik anak Emir, Armand Emir Moeiz, yang secara formal dikelola Zulian- syah Putra Zulkarnain. (P-4) ami@mediaindonesia.com Politikus sering kali menggunakan rekening atau perusahaan anak dan keluarganya untuk pencucian uang hasil gratifikasi. Emir Minta Saksi Kunci Dihadirkan Pirooz kemudian mengirimkan sebagian fee yang diterimanya ke perusahaan milik anak Emir.
SELASA, 18 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4 UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organi- sasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai lebih otoriter daripada undang-undang ormas yang lama, yakni UU Nomor 8 Ta- hun 1985. Demikian diungkapkan pe- neliti senior Pusat Peneliti Politik Lembaga Ilmu Penge- tahuan Indonesia (LIPI) Syam- suddin Haris saat menyampai- kan keterangannya sebagai ahli dari pemohon dalam uji materi UU Ormas yang diaju- kan sejumlah ormas dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan dan Berserikat (KBB) serta Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, kemarin. Mereka menguji Pasal 1 angka 1, 6; Pasal 5, 8, 10, 11, 23, 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 59 ayat (2) hu- ruf b, c, dan e. Para pemohon beranggapan pasal-pasal ter- sebut merugikan hak konsti- tusional pemohon yang beru- paya mendorong partisipasi dan inisiatif masyarakat da- lam pembangunan, termasuk dalam upaya pemenuhan dan perlindungan HAM, pembe- rantasan korupsi, maupun pe- nyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Syamsuddin di hadapan majelis hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva menyampaikan bahwa perancang atau pembuat UU Nomor 17 Tahun 2013 itu ti- dak mengerti dengan situasi atau masalah keormasan dan hukum. “Saya melihat ada ketidakmengertian dari pem- buat undang-undang dalam melihat dan membaca per- masalahan kemasyarakatan dan penegakan hukum,” ujar Syamsuddin. Tindak kekerasan yang di- lakukan ormas-ormas ter- tentu, kata dia, tidak harus diatur melalui UU Ormas, tetapi cukup oleh aturan- aturan hukum pidana yang sudah ada sebelum UU Ormas ini terbit. Selain itu, penerbitan UU Ormas yang telah disahkan DPR itu hanya demi kepen- tingan terpenuhinya pro- gram legislasi nasional (pro- legnas) yang direncanakan setiap lima tahun sekali. “Kita tahu semua prolegnas yang direncanakan DPR setiap lima tahun. UU Ormas ini saya nilai sebagai proyek belaka atau keterpenuhan prolegnas DPR. Sekali lagi saya katakan di sini pembuat UU tidak mengerti akan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyara- kat,” cetusnya. Syamsuddin juga me- nyayangkan UU Ormas itu mengatur pendaftaran dan pendataan ormas yang berada di tingkat daerah oleh dinas atau badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Ma- syarakat (Kesbangpolinmas) di daerah yang diurus pejabat eselon IV. “Jika ormas diatur seperti itu akan ada ormas yang berpelat merah, pelat kuning, melalui pendaftaran ke Kesbangpol. Pendaftaran ormas itu diurus oleh peja- bat eselon IV yang berada di dinas-dinas di daerah. Kenapa tujuan ormas didikte oleh ne- gara. Negara macam apa itu, kalau bukan negara otoriter?” ujar Syamsuddin. Ahli lain yang diajukan pemohon yakni Zainal Arifin Mochtar. Direktur Pusat Ka- jian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada itu mengata- kan UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul. Dia berpendapat pasal-pasal yang termuat dalam UU Or- mas tersebut dilihat dari sisi kepentingan dan perspektif rezim penguasa saja. “Pengaturan Pasal 10 dan 11 ada norma tumpang-tin- dih dan ketidaksesuaian hu- kum serta tidak ada kejelasan pasal-pasalnya. Saya menilai UU Ormas ini hanya dilihat dari rezim penguasa. Ini ter- lihat ormas harus diatur dan menyebutkan tujuannya dan keharusan memiliki kepengu- rusan sampai tingkat bawah,” pungkasnya. (AI/P-2) Ahli Nilai UU Ormas yang Baru Lebih Otoriter MI/IMMANUEL ANTONIUS ANTARA/RUDI MULYA KETERANGAN SAKSI: Hakim ketua konstitusi Hamdan Zoelva menyaksikan Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Harris dan pengajar Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar yang diambil sumpah sebagai saksi dalam sidang lanjutan uji materi UU No 17 tentang Ormas di Jakarta, kemarin. PELANGGARAN APK CALEG: Baliho alat peraga kampanye (APK) caleg DPR dengan foto diri bersama dua anaknya dipajang di Kediri, Jawa Timur, kemarin. Panwaslu Kediri akan meminta klarifikasi kepada caleg itu karena melibatkan anak-anak dalam kampanye yang bertentangan dengan UU Pemilu. ZIARAH KE MAKAM GUS DUR: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (ketiga dari kanan) menabur bunga saat ziarah ke makam mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, kemarin. Surya menyempatkan diri menyekar sebelum menuju lokasi kampanye Partai NasDem di Jombang. MI/PANCA SYURKANI KETUAUmumDPPPDIPerjuang- an Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Ketua Umum DPPPartaiNasDemSuryaPaloh di ruang VIP Bandara Juanda Surabaya, kemarin. Pada pertemuan mendadak itu, Surya sempat menanyakan kabar Megawati dan mendoa- kan semoga selalu sehat. Megawati mengucapkan terima kasih atas doa Surya Paloh. Pertemuan mendadak di antara kedua ketua umum parpol itu terjadi setelah Surya bertemu dengan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Ku- molo di tempat yang sama. Saat itu, Tjahjo dan sejumlah pengurus DPP serta DPD PDIP ada di ruang VIP Bandara Juan- da Surabaya karena menunggu kedatangan Megawati Soekar- noputri dan rombongan. Mega- wati dijadwalkan melakukan serangkaian kunjungan dan tampil sebagai juru kampa- nye nasional pada kampanye PDIP di Lapangan Gelora, Surabaya. Di Jawa Timur, Surya Paloh dan rombongan yang baru tiba dari kampanye di Palembang akan menuju Jombang. Surya dan rombongan pergi ke Jawa Timur untuk berziarah ke makam mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan kakek Gus Dur, KH Hasyim Asy’ari, di Pondok Pe- santren Tebu Ireng, Jombang, serta melakukan kampanye di Lapangan Tembelang, Jom- bang. Pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem dan Ke- tua Umum PDIP itu merupakan pertemuan yang pertama kali setelah Megawati mengumum- kan Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDIP. Di Jombang, Surya me- ngunjungi Pondok Pesantren Tebuireng dan disambut se- jumlah kader serta tuan ru- mah. Namun, pengasuh PP Tebuireng KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) sedang pergi ke luar kota sehingga rombongan ditemui istri Gus Sholah dan sejumlah pengurus pondok. Setelah singgah di rumah pengasuh, rombongan berzi- arah ke makam. Sesudah itu, mereka pamit dan melan- jutkan perjalanan menuju lapangan di Desa/Kecamat- an Tembelang untuk agenda kampanye terbuka. Di sana Surya menekankan agar kader NasDem bekerja keras untuk memenangi pemilu legislatif. (Yah/P-2) GarapJatim, SuryaBertemuMega M USLIM, caleg Partai NasDem, mengalami tin- dak kekerasan dan diculik oleh orang tak dikenal dari rumahnya di Desa Tengoh Lorong Bale Kre- ung, Kecamatan Langsa Kota, Minggu (16/3). Sekitar pukul 02.30 WIB, Muslim didatangi lima orang tak dikenal di kediamannya. Dua orang di antara mereka menodongkan pistol jenis FN. Pelaku menutup wajah Muslim dan mengikat kedua tangannya dengan kawat, kemudian mem- bawanya ke dalam mobil. Menurut Ketua DPD Partai NasDem Kota Langsa Alam Bahri, korban diinterogasi dan dipukuli menggunakan balok. Dalam kondisi setengah sa- dar, ia mendengar percakapan pelaku bahwa dirinya akan dibunuh. “ M e n g e t a h u i h e n d a k dihabisi, korban berusaha mendekat ke arah pintu lalu melompat dari mobil. Saat itu terdengar suara sepeda motor warga yang melintas di jalan tersebut, dan akhirnya pelaku langsung tancap gas melarikan diri meninggalkan Muslim,” ujar Alam. Sementara itu, lanjut Alam, dalam kondisi tangan terikat, Muslim menyelamatkan diri dengan cara bersembunyi di daerah sekitar kawasan Desa Karang Anyer Langsa, tidak jauh dari lokasi dia menjatuh- kan diri dari mobil. Pada pukul 06.00, korban ditemukan petugas Polres Langsa yang melewati jalan lingkar tempat korban melom- pat. Aparat pun melarikan Muslim ke Rumah Sakit Cut Mutia PTPN 1 Langsa. Akibat kejadian tersebut, caleg nomor urut 4 DPRA daerah pemilihan Langsa dan Tamiang itu mengalami luka memar di bagian dada, pung- gung, serta tangan dan kaki. Alam mengatakan pihaknya mengutuk keras aksi kekeras- an yang menimpa korban. Ia juga meminta penegak hukum agar segera mengusut kasus kekerasan terkait politik ini. “Kasus kekerasan yang me- nimpa kader Partai NasDem didasari aspek politis semata. Kami belum bisa memastikan karena kepolisian masih terus melakukan penyelidikan.” Ditangkap Kapolda Aceh Brigjen Hu- sein Hamidi menyatakan pe- laku penembakan Posko Partai NasDem di Aceh Utara pada 16 Februari lalu telah ditangkap. Pelaku berjumlah dua orang dengan inisial UA dan RI. Pada kasus tersebut, RI berperan mengendarai motor, sedang- kan UA membonceng sekaligus sebagai penembak. “Kedua pelaku masih men- jalani pemeriksaan lebih lan- jut mengenai motif penembak- an itu,” ungkap Husein. Sementara itu, tambahnya, pelaku pengeroyokan hingga tewas kader Partai Nasional Aceh juga telah ditangkap po- lisi. Pelaku berinisial Z hingga kemarin masih terus men- jalani pemeriksaan. “Z adalah pelaku penga- niayaan kader PNA yang ter- jadi pada 7 Februari lalu. Z diduga salah satu dari sim- patisan partai politik. Na- mun, informasi ini masih terus diselidiki untuk mengetahui apakah ada hubungan partai politik dalam kasus ini,” tandas Husein. (P-4) saputra @mediaindonesia.com Pelaku kekerasan terhadap kader parpol di Aceh sudah mulai ditangkap. Polisi harus membongkar hingga ke akarnya. Caleg NasDem DiculikdanDisiksa HENDRA SAPUTRA SETELAH keputusan Komisi Pemilihan Umum (pusat) ten- tang pencoretan beberapa parpol dan caleg dari keikut- sertaan mereka dalam Pemilu 2014 karena terlambat me- nyerahkan laporan keuangan, KPU di sejumlah daerah lang- sung merespons. KPU Nusa Tenggara Timur, kemarin, membatalkan ke- ikutsertaan 46 calon ang- gota legislatif dan tiga calon anggota DPD karena tidak menyerahkan rekening dana kampanye. Juru Bicara KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe mengatakanKPUmemberikan batas akhir penyerahan re- kening dana kampanye pada 2 Maret pukul 18.00 Wita, tetapi para caleg dan calon DPD ter- sebut tidak muncul di kantor KPU. “Hari ini KPU menye- rahkan surat pemberitahuan kepada para caleg tersebut bahwa mereka tidak bisa ikut pemilu. Nanti aturan teknis- nya akan dibuat KPU,” kata Maryanti, di Kupang. Dari 46 caleg, 38 orang di antaranya berasal dari PDIP Timor Tengah Selatan, 4 dari PPP, dan 4 lagi caleg dari Par- tai Bulan Bintang Kabupaten Ngada. Para caleg tersebut di- anggap melanggar ketentuan Pasal 138 ayat 1 dan 2 UU No 12 Tahun 2012 terkait laporan awal dana kampanye. Menurut Maryanti, para caleg masih memiliki ke- sempatan mengkuti pemilu jika mengajukan sengketa pemilu ke Bawaslu. Namun, selama belum ada keputusan dari Bawaslu, para caleg ter- sebut dilarang menggelar kampanye. Keputusan KPU pusat itu juga direspons oleh KPU Ka- limantan Selatan dengan melakukan rapat terbatas dengan KPU Hulu Sungai Selatan. Anggota KPU Kalsel Hairansyah menegaskan ber- dasarkan keputusan KPU, dua parpol, yakni PKPI dan PBB, praktis tidak dapat ikut kampanye dan pemilu. Kedua parpol juga dilarang mengi- kuti tahapan kampanye dan pemilu legislatif. “Memang ada rencana banding dari kedua parpol terkait hal ini,” tambahnya. Wakil Ketua DPD PKPI Kal- sel Ahmad Mawardi menga- takan pihaknya akan melaku- kan banding atas keputusan KPU yang dinilai merugi- kan partainya. Sementara itu, Ketua DPW PBB Kalsel Gusti Iberahim menegaskan pihaknya melalui DPC PBB Kandangan telah menyurati KPUD setempat, KPU pusat, dan Bawaslu meminta klari- fikasi dan penjelasan terkait pencoretan itu. (PO/DY/P-2) KPUDResponsPencoretanParpol Pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem dan Ketua Umum PDIP merupakan yang pertama kali setelah pengumuman Joko Widodo sebagai capres dari PDIP.
ada kebijakan yang secara konkret melindungi koperasi yang umumnya bermodal kecil dengan unit usaha utama ialah simpan pinjam. Lalu, apa pandangan 12 partai politik peserta Pemilu 2014 tentang koperasi dan UKM di Indonesia? Pada umumnya mereka mengaku prihatin karena pemerintah kurang memberikan perhatian dan tidak memiliki program yang jelas dan terarah bagi kemajuan koperasi di Tanah Air. Pemerintah hanya menghidupkan lembaga-lembaga keuangan mikro di perdesaan yang secara skala ekonomi sebenarnya kurang efektif. Dengan anggota hanya 25–100 orang, modal yang terkumpul pun relatif kecil. Kalau mau jujur, sangat jarang lembaga keuangan mikro itu yang maju. Lembaga itu berjalan karena mendapat bantuan proyek. Begitu proyek berhenti, lembaga itu pun mati. Pengalihan tugas memajukan koperasi kepada pemerintah daerah juga ternyata tidak mampu mengangkat derajat koperasi. Justru yang lebih menonjol ialah munculnya usaha kecil dan menengah yang berbeda dengan visi dan misi koperasi. Di era otonomi daerah sekarang, dinas koperasi tidak berdiri sendiri. Umumnya berada dalam kesatuan dengan dinas lain. Selain itu, penghargaan kepada koperasi yang berhasil jarang dilakukan. Padahal, itu perlu dilakukan setiap tahun guna merangsang masyarakat untuk aktif memajukan koperasi. Harus diingat bahwa koperasi sebagai saka guru perekonomian masih relevan sampai saat ini. Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, sudah melihat jauh ke depan bahwa badan usaha koperasi harus masuk sebagai salah satu sistem ekonomi nasional, sebagai kendaraan ekonomi bagi masyarakat miskin, terutama di perdesaan. (Wta/P-3) K OPERASI disebut sebagai saka guru perekonomian Indonesia. Artinya, koperasi diakui sebagai tiang penyangga pembangunan ekonomi bangsa ini dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Koperasi ditetapkan sebagai gerakan ekonomi kerakyatan pada Kongres I Koperasi di Tasikmalaya, Jawa Barat, 12 Juli 1947. Karena itu, setiap 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi. Memasuki usianya yang ke-67, koperasi seperti masih berjalan di tempat. Dukungan pemerintah lebih banyak bersifat simbolis sehingga koperasi terus terimpit oleh dahsyatnya arus kapitalisme. Itu terjadi karena perkembangan koperasi diserahkan kepada pasar. Pemerintah hanya campur tangan dalam hal bantuan modal, dan jarang SELASA, 18 MARET 2014 PLATFORM PARTAI 5 Parpol Prihatin akan Nasib Koperasi Jimmy Jambak Ketua DPN PKPI KITA melihat perhatian pemerintah terhadap koperasi dan UKM masih sangat kurang. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan motor ekonomi negeri ini ialah UKM, koperasi, dan perusahaan BUMN. Namun, sekarang kalau kita lihat, semua menjadi tertinggal oleh pengusaha swasta, investor asing. Pemerintah perlu lebih memperhatikan sektor koperasi dan UKM untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. UKM dan koperasi harus men- dapat prioritas. (Wta/P-3) Iskandar Syaichu Ketua DPP PPP PERHATIAN pemerintah terhadap koperasi dan UKM selama ini sudah cu- kup baik. Kita harus mengakuinya. Terus terang koperasi dan UKM sudah banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan, sudah teruji terhadap badai krisis finansial. Namun, perhatian pemerintah itu harus ditingkatkan karena pengembangan UKM sangat manjur, terbukti mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Penting bagi pemerintah un- tuk betul-betul melakukan intervensi yang positif dan proporsional dalam pengembangan koperasi dan UKM. (Wta/P-3) Ahmad Sukatmajaya Wakil Sekjen DPP PBB SAAT ini perhatian pemerintah terhadap koperasi dan UKM masih belum maksimal. Banyak di antaranya masih kekurangan modal. Walaupun ada KUR, belum bisa dimanfaatkan koperasi dan usaha kecil menengah yang sesungguhnya. Yang memanfaatkannya ialah koperasi jadi-jadian. Jargon koperasi sebagai saka guru ekonomi kita, tapi faktanya koperasi hanya bagian kecil dari kegiatan ekonomi nasional. Sekarang banyak koperasi yang dibentuk orang-orang yang punya masalah. (Wta/P-3) Yuddy Chrisnandi Ketua DPP Partai Hanura YANG harus diperbaiki ialah implementasi program koperasi dan UKM harus menyentuh lapisan terbawah yang membutuhkan pembinaan dan regulasi harus memberikan kemudahan bagi rakyat pada umumnya untuk akses permodalan tanpa birokrasi yang rumit. Sekarang ini anggaran yang digelontorkan pemerintah cukup besar. Namun, banyak sekali keluhan dari para pelaku usaha, masyarakat kelas menengah bawah tidak bisa menda- pat fasilitas dari pemerintah karena birokrasi yang rumit. (Wta/P-3) Ferrari Romawi Politikus Partai Demokrat PROGRAM pemerintah terkait dengan koperasi dan UKM saat ini tidak hanya berada di Kementerian Koperasi dan UKM, tapi tersebar di 17 kementerian. Jadi, semua ikut membina. Dari sisi anggaran dan program, (dua hal itu) sudah cukup banyak, tapi belum tepat sasaran karena dilakukan di banyak kementerian. Sebaiknya Kementerian Koperasi dan UKM menjadi kemente- rianteknis,bukankementeriannegarasehinggasemuabisaterpantaudengan baik. Semua anggaran terkait dengan pembinaan koperasi dan UKM bisa dipusatkan di satu kementerian agar tidak tumpang-tindih. (Wta/P-3) Nasril Bahar Politikus PAN TIDAK dapat dimungkiri saka guru ekonomi kita ialah koperasi. Dengan semangat gotong-royong dan kebersamaan untuk kepentingan anggota dan atas semua golongan, selama ini koperasi sangat memegang peranan penting untuk ekonomi bangsa. Peran pemerintah dalam memajukan koperasi masih setengah hati. Anggaran untuk koperasi masih kecil dan tidak merata. Dalam beberapa kabinet terakhir, Kementerian Koperasi dan UKM dipegang oleh menteri berlatar belakang partai politik sehingga tidak mencerminkan profesionalisme dan pemerataan. (Wta/P-3) Hendrawan Supratikno Politikus PDIP PERHATIAN pemerintah terhadap koperasi dan UKM masih kurang. Ada beberapa indikator. Pertama, anggaran pemerintah untuk Kementerian Koperasi dan UKM termasuk yang paling kecil. Kedua, banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada koperasi dan UKM. Misalnya, dalam pemberian ruang usaha, banyak UKM yang digusur, dikejar-kejar. Kemu- dian pelatihan keterampilan untuk koperasi dan UKM sangat terbatas. Mereka seperti dibiarkan bertempur sendiri. (Wta/P-3) 4 PDIP Satrio Dimas Adityo Wakil Bendahara Umum DPP Partai Gerindra MENURUT kami, perhatian pemerintah terhadap koperasi dan UKM ma- sih sangat minim. Karena kekurangan modal, mayoritas koperasi tidak tumbuh baik. Dari sisi UKM juga banyak sekali pedagang kecil yang tidak tersentuh oleh pemerintah. Mereka lebih banyak dapat kredit dari rente- nir karena persyaratan mudah walaupun bunga tinggi. Gerindra punya program, yakni sistem yang memudahkan penyaluran kredit terhadap UKM dan koperasi. (Wta/P-3) 6 Partai Gerindra 7 Partai Demokrat 9 PPP 10 PARTAI HANURA 14 PBB 15 PKPI 8 PAN 1 Partai NasDem 3 PKS Kurtubi Ketua DPP Partai NasDem KOPERASI dan UKM selama ini hanya menjadi alat politik untuk menarik du- kungan rakyat, seolah pemerintah memperhatikan masyarakat bawah, tanpa ada konsep yang jelas bagaimana kemakmuran mereka bisa ditingkatkan. UKM dan koperasi saat ini lebih banyak jalan sendiri. Di bidang pertanian, misalnya, tidak ada keberpihakan kepada mereka. NasDem akan memper- juangkan agar Bulog membeli hasil panen dengan harga layak. (Wta/P-3) Refrizal Ketua DPP PKS PROGRAMdananggaranpemerintahbagikoperasidanUKMsudahada,tetapi kadang belum tepat sasaran. Banyak yang belum dapat akses pemodalan. Ini harus dievaluasi. Program pelatihan juga harus tepat sasaran, jangan sekadar membuatprogram.Aksespemodalanharusdiseleksisecaraketat,janganorang yang dapat itu lagi, itu lagi. Ini yang terjadi sekarang. Nama dan tempatnya berbeda, tapi orangnya itu-itu saja. (Wta/P-3) Marwan Jafar Ketua DPP PKB UKM dan koperasi belum diberdayakan secara maksimal dan masih mem- butuhkan banyak hal. Dari sisi anggaran, (jumlahnya) jauh dari kebu- tuhan yang ada. Kemudian yang kedua hanya menyentuh kelompok kecil tertentu, tidak menyentuh yang betul-betul mempunyai kriteria koperasi atau UKM. Kemudian, sebetulnya masyarakat sudah punya daya tahan dan daya saing, terus mereka swadaya sendiri. (Wta/P-3) 2 PKB 5 Partai Golkar Airlangga Hartarto Politikus Partai Golkar MENURUT saya, pemerintah sudah memberikan perhatian kepada koperasi dan UKM, tetapi kelak harus lebih spesifik untuk pemberdayaan sektoral, bukan badan hukum saja. Di kegiatan sektoral harus banyak pelatihan yang sifatnya spesifik. Misalnya, dengan UU Koperasi sekarang kan ada pemisahan antara koperasi simpan pinjam dan koperasi serbausaha. Saya melihat teknis sosialisasi dan mekanisme pelatihan yang ada belum efektif. Harus ada pelatihan kewirausahaan di sektor tersebut. (Wta/P-3) ANTARA/DEDHEZ ANGGARA LINDUNGI KOPERASI: Perajin menyelesaikan pesanan batik tulis di Koperasi Usaha Bersama (KUB) Batik Silva di Kelurahan Paoman, Indramayu, Jawa Barat. Koperasi merupakan kendaraan ekonomi bagi masyarakat, terutama di perdesaan, yang harus dilindungi pemerintah.
KOMISI Pemilihan Umum Ba- nyumas, Jawa Tengah, masih belum mendapat penggantian surat suara yang rusak. Se- hingga total ada kekurangan 94 ribu lembar lebih surat suara. Ketua KPU Banyumas Aan Rohaeni mengungkapkan, pi- haknya telah melaporkan ke- kurangan surat suara ke KPU pusat, tetapi hingga kemarin belum ada penggantian. “Kekurangan surat suara di Banyumas mencapai 94 ribu. Rinciannya, kekurangan dari percetakan sebanyak 89 ribu lembar lebih dan kerusakan surat suara 5 ribu lebih,” jelas Aan di Banyumas, kemarin. Ia berharap kekurangan su- rat suara dapat segera diganti. Sehingga jumlah surat suara tidak menjadi persoalan bagi KPU Banyumas. Jumlah total surat suara di Banyumas seba- nyak 1,3 juta lebih. Namun, KPU pusat meng- klaim sudah mengirimkan semua logistik surat suara per 14 Maret yang lalu. Sekarang KPU pusat tinggal menunggu laporan apakah surat suara tersebut sudah diterima dan apabila ditemukan surat suara yang rusak. Kepala Biro Logistik KPU Boradi mengatakan KPU ting- gal menunggu laporan terkait surat suara yang rusak. “Sekarangkamisedangrapat denganpercetakanuntukmem- bicarakan percetakan kembali untuk menggati surat suara yang rusak sesuai dengan pem- beritahuandariKPUkabupaten atau kota,” terangnya. Dalam rapat tersebut, perce- takan meminta agar surat suara yang rusak ditarik dan dimusnahkan oleh perusaha- an. Surat suara tersebut akan dirajang dan diolah menjadi kertas daur ulang. Terkait dengan laporan surat suara yang rusak, ia mengaku belum mendapat laporan seca- ra menyeluruh. Ia pun mem- beri batas akhir pelaporan dari kabuparen kota paling lambat 25 Maret, sehingga pada 27 Maret pengganti surat suara yang rusak tersebut sudah bisa dikirim. Boradi mengatakan laporan surat suara rusak yang sudah masuk akan langsung ditang- gapi sehingga bisa langsung melakukan pencetakan lagi, kemudian langsung dikirim. Saat ini, menurutnya, surat suara yang telah dikirim oleh percetakan disimpan di gu- dang setiap KPU kabupaten/ kota. Pada 1 April surat suara akan dikirim ke kecamatan. (LD/AT/P-4) PALCE AMALO B ADAN Pengawas Pe- milu Provinsi Jawa Tengah tengah me- nyelidiki dugaan kampanye ilegal yang dilaku- kan Menteri Kelautan dan Per- ikanan Sharif Cicip Sutardjo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Demak, Minggu (16/3). “Berdasarkan laporan da- ri Panwaslu Demak, yang bersangkutan menjadi juru kampanye Partai Golkar saat melakukan kunjungan kerja sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di kabupaten se- tempat,” kata anggota Bawaslu Jateng Teguh Purnomo di Se- marang, kemarin. Ia menjelaskan penyelidikan atas dugaan pelanggaran pera- turan pemilu itu difokuskan pada ada atau tidaknya pelang- garan penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampa- nye yang dilakukan Sharif Cicip Sutardjo. Menurut Teguh, seusai men- jadi juru kampanye tingkat na- sional Partai Golkar di Lapang- an Pancasila, Kabupaten De- mak, politisi Partai Golkar itu melakukan kunjungan kerja sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ke sentra pengasap- an ikan di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Demak, untuk memberikan bantuan. “Dalam kunjungan kerja ke sentra pengasapan ikan itu, Menteri Kelautan dan Peri- kanan didampingi sejumlah pejabat Pemkab Demak, dan lazimnya yang bersangkutan menggunakan anggaran ke- menterian,” ujarnya. Selain dugaan penggunaan fasilitas negara, Panwaslu Demak juga telah menyurati KPU Kabupaten Demak terkait dugaan pelanggaran adminis- tratif yang dilakukan Sharif Cicip Sutardjo. Yang bersangkutan, imbuh- nya, tidak tercatat sebagai juru kampanye, tapi ikut ber- orasi pada kampanye di Kabu- paten Demak. Sekretaris DPD Partai Gol- kar Jateng Iqbal Wibisono, saat dimintai konfirmasi me- lalui telepon, mengakui Sharif Cicip Sutardjo melakukan kunjungan kerja sebagai Men- teri Kelautan dan Perikanan setelah menghadiri kampanye di Kabupaten Demak. “Pak Cicip sudah ganti ‘ba- ju’, tidak memakai ‘baju’ Par- tai Golkar saat melakukan kunjungan kerja ke sentra pengasapan ikan, jadi ya tidak ada masalah,” ujarnya. Ia mengungkapkan, nama Sharif Cicip Sutardjo sebelum- nya juga sudah didaftarkan sebagai juru kampanye di lokasi kampanye Partai Golkar di Kabupaten Demak dan Kota Semarang. “Untuk kampanye di dua tempat itu, Partai Golkar sudah memasukkan daftar juru kampanye sebanyak lima orang, salah satunya Sharif Cicip Sutardjo,” ujarnya. Belum dapat izin Seacra terpisah, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans LebuRayayangtercatatsebagai juru kampanye PDI Perjuang- an, sampai Senin (17/3) belum diizinkan berkampanye. Juru bicara KPU NTT Maryanti Lu- turmas Adoe mengatakan KPU masih menunggu surat izin kampanye Frans Lebu Raya dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. “Karena be- lum ada surat izin kampanye dariMendagri,GubernurFrans Lebu Raya belum bisa berkam- panye,” kata Maryanti. Adapun surat cuti kampa- nye Frans Lebu Raya sudah diserahkan dari pemerintah ke KPU. Berdasarkan daftar juru kampanye yang diteri- ma KPU, PDIP mengajukan 82 juru kampanye termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sesuai jadwal, kampanye rapat umum PDIP pada 16-19 Maret 2014. Sekretaris PDIP NTT Nelson Matara mengakui PDIP juga belum menerima surat pem- beritahuan dari Mendagri ter- kait izin kampanye Gubernur NTT. (P-2) palce@mediaindonesia.com SIAPA sangka di balik gemulainya goyangan dangdut yang disajikan- nya, Camel Petir menyimpan ke- kuatan dahsyat yang dapat me- matikan lawan dengan teknik tendangan yang dimiliki. Jangan coba-coba bikin gara-gara dengan dara pemilik nama lengkap Camelia Panduwinata Lubis ini. Tendangan taekwondonya bakal ikut berbicara. Camelia Panduwinata Lubis ialah caleg DPR RI daerah pemilih- an Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri dengan nomor urut 3 dari Partai Keadilan dan Persatuan In- donesia (PKPI). PKPI menempatkan pedangdut ini bukan semata-mata karena keartisannya. Selain seorang artis, dara cantik ini ternyata juga se- orang atlet yang memiliki prestasi lumayan dengan meraih perunggu saat kejuaraan daerah DKI Jakarta beberapa tahun silam. Camel Petir juga memiliki teknik tendangan yang dapat mematikan lawannya dan dia memegang sabuk hitam di dunia taekwondo. Bukan hanya goyangan dengan tubuh seksi yang digunakan PKPI untuk menarik pemilih dalam Pe- milu 2014. Camel Petir memiliki pandangan yang luas atas kondisi masyarakat saat ini. Hati artis kela- hiran 1988 ini terpanggil untuk memperbaiki kondisi negeri yang dinilainya karut marut. “Saya berpolitik karena panggil- an hati untuk mengubah kondisi bangsa yang memprihatinkan ini. Karena pemimpin yang ada saat ini tidak punya hati dengan kon- disi rakyatnya. Makanya sebagai generasi muda merasa terpanggil untuk ikut mengubah bangsa Indo- nesia menjadi lebih baik,” tandas Camel Petir kepada Media Indone- sia, kemarin. Ia menyampaikan, secara pri- badi, dia tidak kaya dan memiliki banyak uang. Namun, untuk terjun ke dunia politik, dia tidak bakal mengandalkan uang dan populari- tas yang dimilikinya sebagai artis dangdut maupun model. Camel Petir yang dipanggil Bang Yos (Sutiyoso) dengan panggilan Camel Bledek ini justru akan me- ngedepankan visi dan misinya sebagai kawula muda yang ha- rus dapat mewarnai perjalanan bangsa. “Saya ingin menunjukkan ke- pada para pemilih pemula, bahwa anak muda harus punya keteguh- an untuk berjuang mewujudkan keinginan. Saya ingin masyarakat sejahtera dan terbebas dari keme- laratan, akibat banyaknya kasus korupsi,” urainya. Menurut Camel, untuk mewujud- kan masyarakat yang sejahtera, ha- rus dimulai dengan pembangunan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan. Masyarakat, terutama pemuda, harus memiliki kepandaian yang mumpuni dan menjadi pintar. Sehingga jika masyarakat pintar, bangsa-bangsa lain di dunia akan memperhitungkan Indonesia dan tidak dengan mudahnya dihina begitu saja oleh negara tetangga. Bukan hanya masalah pendidikan, dunia per- buruhan yang peker- janya didominasi ka- langan muda yang produktif juga harus diperjuangkan. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak bisa lagi dijadikan acuan di tengah pasar global dunia saat ini. UMK sudah waktunya di- ubah menjadi upah minimum interna- sional (UMI). (Abdus Syukur/P-4) SURAT SUARA ROBEK: Ketua sortir surat suara KPU Kabupaten Tangerang Didi Muhadi menunjukkan surat suara yang rusak di Tangerang, Banten, kemarin. KPU Kabupaten Tangerang menemukan 424 surat suara yang rusak karena robek, ternoda tinta, dan lainnya. ORASI CALEG NASDEM: Calon anggota legislatif dari dapil Banten III dengan nomor urut 1 Partai NasDem Wawan Iriawan menyampaikan orasi saat kampanye di Tangerang, Banten, kemarin. NasDem menggelar kampanye perdana di wilayah Tangerang dengan mengusung tema Restorasi. ANTARA/LUCKY R MI/ANGGA YUNIAR Larangan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye sudah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2013. Kampanye Cicip Diduga Ilegal DaerahmasihKurangSuratSuara UpahMinimumtidakBisaBersaingdiPasarGlobal SELASA, 18 MARET 2014INDONESIA MEMILIH6 ‘‘Saya ingin masyarakat sejahtera dan terbebas dari kemelaratan.’’ Camelia Panduwinata Lubis Caleg PKPI PERNIK KAMPANYE TagihJanjidenganBomMolotov ADA-ADA saja cara calon anggota legislatif menebar janji kepada konstituennya. Bahkan, jika sang caleg membohongi janjinya bila terpilih kelak, dia minta rumahnya dilempari bom molotov. “Jikasayaberbohongatauingkarjanji,sayaakanlangsungmeng- undurkan diri dari jabatan saya selaku anggota DPR RI. Silakan lempari rumah saya dengan bom molotov,” kata caleg Dona Yurike Sidabutar untuk DPR RI dari daerah pemilihan I dalam selebaran- nya saat kampanye terbuka Partai Gerindra di Lapangan Sepak Bola, Jalan Air Bersih, Kelurahan Sidorejo I, Medan, kemarin. Dalam selebaran berjudul Janji Iman Dona Yurike Sidabutar, dia pun berjanji menyerahkan seluruh gaji dan uang reses sebanyak empat kali dalam setahun. Dalam selebaran yang dilengkapi dengan kartu nama caleg yang bersangkutan tersebut juga disebutkan mengenai tata cara mendapatkan uang tersebut. “Anggaran untuk bidang usaha kecil dengan nilai anggaran Rp2 juta-Rp5 juta,” kata Dona dalam sele- barannya. (PS/X-5) MauTempelStikerdiKamarMandi BOSAN dengan jurus kampanye yang biasa-biasa saja. Sutio Utomo yang berprofesi sebagai tukang patri, calon anggota legislatif Par- tai Amanat Nasional untuk DPRD Kabupaten Malang dari daerah pilihan VII Kabupaten Malang, Jawa Timur, memilih ‘menjual diri’ dengan cara tidak lazim, yakni menempel stiker di kamar mandi warga. Sutio berkampanye dari rumah ke rumah dan tak segan-segan mohon izin ke pemilik rumah untuk menempel stiker di kamar mandi. Selain itu, lulusan sarjana Universitas Islam Malang tahun 1987 itu blusukan ke toilet umum. “Saya memilih menempel stiker di kamar mandi warga karena setidaknya2kalidalamsehari,wargamelihatfotosaya.Secaraoto- matis mereka mengingat, dan 9 April mendatang mencoblos saya,” kata caleg nomor urut 5 Dapil VII (Kecamatan Wagir, Dau, Karang- ploso, Pujon, Ngantang, dan Kasembon) itu di Malang kemarin. Sejauh ini bapak tiga anak ini optimistis bakal mengantongi 10.000-15.000 suara melalui strategi kampanyenya. Itu sebabnya poster, spanduk, dan alat peraga kampanye dirinya tidak terpam- pang di jalan-jalan protokol seperti caleg lainnya. Adapun dana kampanyenya diambilkan dari hasil memperbaiki peralatan dapur milik warga yang rusak. “Sehari dapat Rp100.000 sampai Rp200.000, sebagian untuk makan keluarga, dan sisanya untuk kampanye,” jelasnya. (BN/X-5) MenjagaPredikatKotaTebersih PREDIKAT Surabaya kota tebersih di Indonesia, tampaknya harus dipertahankan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Sedikit saja ada sampah menumpuk, tak segan-segan petugas Dinas Kebersihan dan Pematusan (DKP) Kota Surabaya langsung sigap membersihkan. Apalagi adanya kerumunan massa saat kampanye sekarang. Tumpukansampahakanmenjadimasalahtersendiri,karenapeser- ta kampanye seenaknya saja meninggalkan sampah berserakan. Tapi, tidak halnya dengan Surabaya, saat kampanye PDI Per- juangan berlangsung, puluhan petugas DKP disiapkan untuk membersihkan sampah sampah berserakan di lapangan TOR Surabaya, kemarin. Mereka juga dibantu satgas PDIP untuk membersihkan ong- gokan sampah di lapangan. “Tidak ada istilah menunda untuk dibersihkan, begitu kampanye tuntas, langsung kita bersihkan,” kata Ahmadi, salah satu petugas kebersihan. Tidak hanya itu, sebuah mobil WC umum juga siaga di lokasi kampanye. Mereka yang hendak kencing atau buang air bersih harusantredanitudiberikanjugasecaragratis.“Harusantrekalau di sini mas, sebab kita siapkan hanya empat koridor untuk kencing dan buang air besar,” kata petugas jaga mobil WC umum. FasilitasmobilWCumumdiberikansecaragratis.Airdanfasilitas lainnya sudah disiapkan Pemerintah Kota Surabaya. (FL/X-5) CALEG PEREMPUAN BICARA Penyelidikan pelanggaran peraturan pemilu itu difokuskan pada pelanggaran penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye yang dilakukan Sharif Cicip Sutardjo. MI/ABDUL SYUKUR
J ELANG Pemilu Legislatif 9 April 2014 ramai-ramai pejabat negara mengam- bil cuti untuk kampa- nye. Tak tanggung-tanggung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengambil cuti pada 17 dan 18 Maret 2014 untuk berkampanye ke Magelang, Bantul, dan Jawa Timur untuk mendongkrak suara Partai Demokrat. Dalam kampanye ke Jawa Timur, SBY dijadwalkan mengunjungi Blitar dan Tulungagung. SBY sepertinya khawatir di daerah kelahiran Anas Urbaningrum itu perolehan suaranya jeblok. Pimpinan cuti, anak buah pun ramai-ramai mengajukan cuti. Sejumlah menteri yang ber- asal dari partai politik juga mengajukan cuti. Lihatlah sederet pejabat dari parpol mengajukan cuti. Dari Partai Demokrat ter- dapat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syariefuddin Hasan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Pe- muda dan Olahraga Roy Suryo, dan Menteri Energi dan Sum- ber Daya Mineral Jero Wacik. Dari Partai Golkar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Di Par- tai Amanat Nasional Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Ke- hutanan Zulkifli Hasan. Di Partai Keadilan Sejahtera Menteri Komunikasi dan In- formatika Tifatul Sembiring dan Menteri Pertanian Sus- wono. Dari Partai Persatuan Pembangunan Menteri Agama Suryadharma Ali. Sementara itu, jumlah kepala daerah yang mengajukan cuti ke Kemente- rian Dalam Negeri lebih ba- nyak, Irwan Prayitno (Sumatra Barat), Alex Noerdin (Sumatra Selatan), Ahmad Heryawan (Jawa Barat), Soekarwo (Jawa Timur), Ganjar Pranowo (Jawa Tengah), Frans Lebu Raya (NTT), Cornelis (Kalbar), Rudi Arifin (Kalsel), Longki Djang- gola (Sulawesi Tengah), dan Anwar Adnan Saleh (Sulawesi Barat). Hampir semua menteri dari partai politik mengambil cuti kampanye karena mereka mencalonkan diri sebagai ang- gota legislatif. Pejabat negara yang mengambil cuti untuk kampanye memunculkan pe- nilaian berbeda di kalangan masyarakat. Secara normatif memang tidak ada aturan yang dilanggar. Namun, cuti kam- panye yang diambil pejabat negara sangat bertentangan dengan norma dan etika ka- rena saat menjabat, mereka bukan lagi milik partai tertentu, melainkan seluruh masyarakat. Cuti pejabat negara bu- kan persoalan lazim dan tidak lazim, melainkan urusan kepantasan. Se- bagai pejabat publik, me- reka tidak hanya mewakili partai, tetapi masyarakat. Para pejabat negara yang mengambil cuti sudah me- lupakan janji mereka pada waktu sumpah jabatan. Hal itu mencerminkan me- reka lebih mementingkan partai, pribadi, dan kelom- pok mereka. Dalam UU No 8/2012 dan PP 18/2013 ditetapkan, pejabat publik hanya boleh berkampanye pada Sabtu dan Minggu agar tidak mengganggu pelayanan publik. Status sebagai pejabat ne- gara tidak mengenal libur. Begitu pun kepentingan publik juga tidak mengenal libur. Mestinya para pejabat publik itu mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan justru mengutama- kan kepentingan partainya. Ketika seorang dilantik da- lam jabatan publik, ia mes- tinya mengorbankan ke- pentingan partai, termasuk kesempatan berkampanye. Apakah tidak cukup mengampanyekan kinerja mereka ke- pada publik? Jika mereka bekerja baik, ti- dak berkampanye pun pasti didukung. Partai sudah ‘me- wakafkan’ kader bersangkut- an sehingga mestinya tidak lagi direcoki untuk kepen- tingan kampanye. Jack Synder dalam buku Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah (2003) mengata- kan pada etika publik melekat tanggung jawab sosial dan moral pelayan pub- lik. Hal itu ditunjang karakter pribadi, kematangan emosion- al, dan jiwa kepemimpinan. Pejabat yang mengabaikan etika kerap memicu konflik sebab menjadikan masyarakat terbelah antara mendukung dan tidak mendukung. Perta- rungan kekuatan itu menye- babkan lemahnya komitmen yang menggerogoti pelayanan publik. Sementara itu, Haryatmoko dalam buku Etika Politik dan Kekuasaan (2003) menjelas- kan pada etika pejabat pub- lik melekat tanggung jawab moral yang menyadarkan pentingnya menumbuhkan budaya politik yang santun. Budaya politik semacam itu di- maksudkan membangun kon- disi politik yang manusiawi, bukan penindasan, kekeras- an, dan korupsi. Yang lahir kemudian ialah paradoks. Ketika rakyat prihatin terha- dap kinerja pejabat dan wakil mereka, maraknya korupsi, kemiskinan di mana-mana, para pejabat publik justru sibuk dengan urusan partai dan kemenangan partai. Etika politik mengandung aspek individual dan sosial. Etika secara individual meng- atur kualitas moral politikus, etika sosial karena mereflek- sikan masalah norma hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil. Karena itu, etika politik memiliki tiga dimensi, pertama tujuan politik, kedua menyangkut pilihan sarana, dan ketiga berhadapan de- ngan aksi politik. Yang ter- akhir berhubungan langsung dengan perilaku politikus. Lebih jauh Frans Magnis Suseno (2001) mengatakan pe- jabat negara terbiasa oleh cara berpikir monokausal. Perma- salahan dilihat hanya dari satu sebab langsung tanpa mempertimbangkan berbagai dimensinya, termasuk dalam mengambil cuti. Karena tak ada aturan yang dilanggar, mereka merasa benar, tak peduli etika sebagai pejabat. Kebiasaan menghadapi ma- salah dengan pendekatan mo- nokausal itu merupakan pen- dangkalan dan pemiskinan politik. Itu merupakan anak kandung pragmatism yang mewarnai mentalitas dan cara berpikir pendek produk dari sistem pendidikan instan de- ngan hasil segera. Para pejabat yang meng- ambil cuti kampanye mesti- nya tidak hanya berlindung pada aturan legal formal. Mengutamakan partai dalam kampanye berarti mereka mengesampingkan moral dan sosial jabatan. Memang ada aturan yang dibuat DPR beru- pa undang-undang, peraturan pemerintah, dan instruksi presiden. Namun, bukankah para pembuat aturan-aturan itu juga orang-orang dengan latar belakang partai politik untuk menguntungkan me- reka sendiri? Yang perlu di- waspadai jangan sampai kam- panye para pejabat negara itu menggunakan fasilitas negara yang dibiayai dengan uang rakyat. Yang kita harapkan seka- rang para pejabat negara mestinya memantulkan kete- ladanan yang bersumber dari politik etis. Ketika yang ter- potret ke permukaan ialah hasrat mencari kekuasaan belaka, itu mencerminkan kenegarawanan yang belum usai. Ketidakmatangan politisi yang duduk dalam jabatan- jabatan publik semacam itu memang mengkhawatirkan. Mereka bukan berjuang un- tuk bangsa dan negara sam- pai titik darah penghabisan. Mereka ialah pejuang partai untuk meraih pragmatisme kekuasaan. S EBAGAI penanda ta- ngan kesepakatan glo- bal tentang pencapaian Tujuan-Tujuan Pem- bangunan Milenium (MDGs), Indonesia memiliki waktu seki- tar enam tahun untuk mem- buktikan komitmennya. Da- lam target ke-7 MDGs, tertera tujuan mencapai perbaikan berarti dalam kehidupan pen- duduk miskin di permukiman kumuh pada 2020. Saat ini, menurut data resmi, jumlah kebutuhan perumahan di Indonesia telah mencapai 7-8 juta unit dan akan ber- tambah sekitar 1,4 juta unit per tahun, sebuah angka yang sangat besar, meski sebenar- nya belum sepenuhnya meng- gambarkan kondisi yang ada, karena tidak mempertimbang- kan sekian juta keluarga yang meski tercatat memiliki tempat tinggal, tetapi kondisi peruma- han mereka tidak memenuhi standar kelayakan. Mudah diduga bahwa mayoritas yang membutuhkan tempat tinggal tersebut ialah mereka yang berpenghasilan pas-pasan dan karena itu, pemenuhan kebu- tuhannya memerlukan uluran tangan pemerintah. Sebuah fenomena yang patut dicermati di Indonesia sejak beberapa dekade ter- akhir ialah kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak serta-merta mem- bawa perbaikan pada sistem penyediaan perumahan bagi mayoritas masyarakat. Yang terjadi justru sebaliknya. Di kota-kota yang ekonominya berkembang pesat seperti Jakarta dan Surabaya, kon- disi perumahan bagi mayo- ritas masyarakat semakin memburuk. Harga rumah bagi mereka yang berpenghasilan tetap sekalipun semakin tidak terjangkau. Semua itu merupa- kan indikasi terjadinya krisis perumahan yang melanda In- donesia, khususnya di daerah perkotaan, sejak beberapa dekade terakhir. Ragam tawaran solusi Sebenarnya, konstitusi ne- geri ini dengan tegas menya- takan ‘Negara berkewajiban membantu mengadakan ru- mah yang layak bagi rakyat Indonesia’ (UUD ’45, Pasal 48 H). Begitu pula UU No 25/2000 tentang Propenas dan UU Ba- ngunan Gedung 2003 (Pasal 43 ayat 4) yang mewajibkan pemerintah daerah ‘member- dayakan masyarakat miskin yang belum memiliki akses pada rumah’. Semua arahan konstitusional tersebut bertu- juan memberikan aksesibilitas rumah bagi rakyat Indonesia, terutama bagi kelompok lemah ekonomi. Secara teknis, teori tentang krisis perumahan dan solusi- nya bisa dibagi dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama melihat masalah pe- rumahan sebagai ‘persoalan modal/penghasilan’,sementara kelompok kedua menganggap- nya sebagai ‘persoalan keber- sihan/kesehatan/keteraturan’. Bagi kelompok pertama, kri- sis perumahan identik dengan ‘persoalan lahan’. Harga ru- mahyangtidakterjangkauoleh mayoritas masyarakat diyakini akibat tingginya harga lahan yang disebabkan pemilikan yang tidak produktif, speku- lasi lahan serta bangunan, dan pengendalian stok rumah dan kaveling oleh segelintir. Teori itu memang berhasil ‘mene- lanjangi’ berbagai perilaku melenceng para pengembang perumahan. Kritik terhadap spekulasi lahan dan properti itu banyak didukung para pemikir pro- gresif, perencana, dan politi- kus kota yang, di beberapa ne- gara, berhasil memicu gerakan reformasi perumahan. Meski demikian, solusi yang dita- warkan ‘sekadar’ berangkat dari aspek keuangan, seperti kurangnya dana bagi pem- bangunan rumah sederhana, tingginya bunga kredit peru- mahan, maraknya manipu- lasi hipotek yang diberikan untuk pelelangan lahan secara spekulatif serta rendahnya penghasilan. Tiga bentuk solusi ditawar- kan kelompok ini. Pertama, berangkat dari asumsi harga beli dan sewa rumah yang tinggi sehingga harus dicari strategi pengadaan rumah mu- rah yang kecil dan sederhana. Kedua, berangkat dari asumsi tak terjangkaunya harga sewa dan beli rumah karena masya- rakat itu miskin. Karena itu, pendapatan masyarakat harus ditingkatkan. Ketiga, perlunya insentif keuntungan bagi pe- ngusaha yang membangun rumah sederhana. Sementara itu, teori yang diusung kelompok kedua mereduksi masalah perumah- an menjadi sekadar ‘persoalan renovasi/peremajaan kam- pung’, ‘persoalan budaya, khu- susnya budaya kemiskinan’, serta ‘persoalan kurangnya pengawasan negara dengan akibat mekarnya perumahan kumuh’. Berbagai asumsi ter- sebut mewarnai sejarah pan- jang kebijakan perumahan di mancanegara, termasuk di Indonesia. Dari segi ekonomi-politik, solusi masalah perumahan ditawarkan oleh dua kubu besar, yaitu kubu yang meng- anjurkan ‘permainan bebas kekuatan-kekuatan pasar’ dan kubu yang menganjur- kan intervensi negara berupa subsidi bagi kelompok lemah. Pengalaman selama ini juga yang bisa dipelajari dari man- canegara menunjuk pada dua hal berikut. Pertama, tuntutan ‘permainan bebas kekuatan- kekuatan pasar’ seperti stra- tegi pemerintah Orde Baru yang menjadikan segelin- tir pengembang raksasa se- bagai motor pembangunan perumahan telah memper- parah krisis perumahan. Pe- lajaran kedua, tanpa kontrol yang ketat, intervensi peme- rintah lewat subsidi akan mempermarak korupsi. Krisis perumahan dan kega- galan solusi yang ditawarkan dari dua kubu tersebut, di beberapa negara Eropa, telah ‘memaksa’ pemerintah untuk kembali ke resep lama, yaitu menciptakan semacam balance di antara para stakeholder, yaitu pemerintah, investor swasta, dan end user, khu- susnya kelompok yang harus dibantu. Sebuah sistem subsidi peru- mahan yang diatur dalam per- undang-undangan diupayakan agar mampu menyuarakan aspirasi berbagai kelompok kepentingan tadi secara lebih adil. Kenyataannya langkah itu tidak sepenuhnya menyele- saikan kelangkaan persediaan rumah, tetapi berhasil menum- buhkan kembali consensus dalam masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya mencari penye- lesaian. Pelajaran dari mancanegara Beberapa pelajaran dari mancanegara kiranya ber- manfaat sebagai masukan dalam upaya mencari sistem perumahan sosial yang se- suai dengan kondisi kita saat ini. Singapura ialah contoh dominannya peran pemerin- tah dalam upayanya meng- atasi masalah perumahan. Negeri pulau itu membentuk Housing Development Board (HDB) yang memiliki akses penguasaan tanah murah yang didukung pemerintah serta mengontrol 65% suplai rumah, yaitu pangsa pasar perumahan menegah bawah. HDB dinilai sukses dalam membangun rumah dan dise- wakan kepada masyarakat dari strata sosial tersebut. Si- ngapura juga memiliki Central Providence Fund (CPF), yakni dana yang dihimpun dari masyarakat dengan cara me- motong gaji pekerja dan karya- wan untuk pembangunan perumahan. Bagi Indonesia, lahan tidur yang disita dari pe- ngembang besar bermasalah kiranya bisa menjadi pertim- bangan untuk dialihkan pe- runtukannya bagi perumahan menengah bawah yang banyak menghadapi kendala akibat tingginya harga lahan perko- taan. Sementara itu, Taperum (Tabungan Perumahan) bisa dikembangkan untuk memper- oleh cakupan yang lebih luas. Jerman, sebagai contoh lain, memberikan insentif pajak, kredit murah, dan sejenisnya kepada para pengembang yang membangun perumahan bagi masyarakat menengah ba- wah. Meski tingkat keuntungan relatif kecil, tingkat kepas- tian memperoleh keuntungan nyaris 100%. Tak mengher- ankan bahwa lebih dari 60% perumahan di Jerman diba- ngun pengembang jenis itu. Mereka yang menginginkan keuntungan lebih harus mengikuti aturan pasar yang berisiko. Dari semua paparan tersebut, sebenarnya banyak peluang untuk menyelesaikan krisis perumahan di Tanah Air. Kemauan politik pemerintah dan kemauan semua pihak da- lam mencari keseimbangan di antara berbagai kepentingan pelaku perumahan ialah dua persyaratan utama yang harus dipenuhi. Selebihnya ialah ma- salah teknis. SELASA, 18 MARET 2014 OPINI 7 PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP) Beberapa pelajaran dari mancanegara kiranya bermanfaat sebagai masukan dalam upaya mencari sistem perumahan sosial yang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Ramai-Ramai Cuti Pejabat PerumahanuntukRakyatMiskin Paulus Mujiran Pemerhati politik Ivan Hadar Direktur Eksekutif Indonesian IDE (Institute for Democracy Education), Koordinator Nasional Target MDGs 2007-2010 Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kan- song Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Lau- rens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryoprato- mo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Lau- rens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prase- tyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo Utomo Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035- 306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@ mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WAR- TAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU ME- MINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rah- mawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indri- antari Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hul- wan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Corne- lius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mo- hamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Per- mana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Us- man Iskandar, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem- bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Wi- djajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) METROTVNEWS.COM News: Khudori Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni Fauzan, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahri- ar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Per- cetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bu- lan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman
SELASA, 18 MARET 2014MEGAPOLITAN8 LINTAS BERITA I MING-IMING bunga dan untung besar masih efektif menjerat warga untuk berinvestasi di perusahaan yang belum jelas perizinannya. Seperti halnya 800 nasabah yang mengaku tertipu investasi jaminan perumahan sebesar Rp1,3 triliun. Baru belakangan dike- tahui pemimpin perusahaan punya rekam jejak sama da- lam penggelapan dana ma- syarakat. Antonius Cristian Gunawan, salah satu nasabah, menje- laskan, awalnya ketertarikan nasabah pada investasi PT Exist Assetindo (EA) bermula pada produk investasi dengan jaminan properti promis- sory note seri D, 2008 lalu. Bentuknya, nasabah diminta menyetor sejumlah uang de- ngan imbal bunga 12% per ta- hun. Properti promissory note adalah surat utang atau surat sanggup di bawah satu tahun yang dikeluarkan PT EA. Antonius mengakui ada kecurigaan soal potensi peni- puan dengan pemberian bu- nga di atas nilai deposito saat itu. Namun, kecurigaan hilang dengan adanya iklan di dua surat kabar nasional bahwa PT itu dijamin pengacara kon- dang. Bahwa, katanya, aset perusahaan disimpan di kan- tor hukum milik pengacara itu. Alhasil, para nasabah ya- kin untuk menanamkan dana puluhan juta hingga puluhan miliar rupiah, sekaligus me- masarkannya ke pihak lain. Walau Antonius mengakui PT EA itu cuma memiliki surat izin usaha perdagangan dan tak ada izin usaha penghim- punan dana masyarakat dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan. “Makanya nasabah per- caya saja. Karena properti kan kelihatan, nilainya juga naik terus. Dan pembayaran bunganya lancar sampai Juli tahun lalu,” ujar Antonius, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/3). Samuel Matulessy, kuasa hu- kum korban, menambahkan, pihak perusahaan juga me- nawarkan produk lain, yakni penyertaan saham. Itu dilaku- kan dengan kedok perusahaan akan segera go public (IPO) dalam tempo setahun. Pada 25 Juli 2013, PT EA mengeluarkan surat pemberi- tahuan terjadinya gagal bayar. Alasannya, PT EA mengalami rush oleh nasabah akibat efek kaburnya pemilik perusahaan emas. Itu menyebabkan pa- sokan dana terganggu. “Pa- dahal kan ngakunya investasi properti. Lo ini kok bawa- bawa perusahaan emas,” ce- tusnya. Menurut Antonius, para na- sabah baru tau bahwa Direk- tur Utama PT EA, Chaidi The, ternyata pernah ditangkap dalam kasus sejenis. Mela- lui PT Askrindo, dia meraup dana publik Rp439 miliar. Kasusnya ditangani Polda Metro Jaya. Menurut Anto- nius dan Samuel, pihaknya melaporkan tiga pejabat PT EA ke Bareskrim Polri dengan laopran LP/1006/XXI/2013 dan LP/1007/XII/2013 dengan terlapor, yaitu Chaidi The, Mohammad Soleh (direktur o- perasional), dan Rahmansyah Nasution (direktur asosiasi). Mereka diadukan dengan du- gaan tindak penggelapan dan penipuan. (Kim/J-2) KONDISI Iqbal Saputra, balita korban penganiayaan ayah angkatnya, Dadang, yang kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, menurun. Saat dikunjungi di RS ter- sebut, kemarin siang, Iqbal dinyatakan koma oleh pihak dokter. Oleh karena itu, pera- watannya dipindahkan dari kamar rawat biasa ke pediatric intensive care unit (PICU). Hilman, 40, paman Iqbal, mengatakan kondisi keponak- annya yang mengalami luka bakar di sekujur tubuh mulai menurun pada Minggu (16/3) pukul 16.00 WIB. Bocah ber- umur tiga tahun tersebut, ketika itu, tidak merespons bibinya yang menjaga di ruang rawat inap. Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia Erlinda menyatakan kondisi Iqbal kritis. “Kondisi Iqbal saat ini tidak sadarkan diri dan suhu tubuhnya mencapai 39 derajat celsius. Kami akan dalami penyebab kondisi kor- ban yang menurun apakah pelayanan di sini (RSUD Koja) bagus atau tidak,” kata Erlinda seusai menjenguk Iqbal. Menurutnya, perawatan Iqbal akan dipindahkan ke RS lain, yaitu RS Omni Inter- nasional atau Mitra Keluarga Kemayoran. Terkait dengan biaya perawatan, menurut Erlinda, semuanya ditanggung Dinas Sosial DKI Jakarta. S e m e n t a ra i t u , K a s a t Reskrim Polres Jakarta Utara Ajun Komisaris Besar Daddy Hartadi mengatakan saat ini pihaknya terus mencari ibu kandung Iqbal, Iis Noviyanti, 28, yang menghilang sejak dua minggu lalu. Ia mengaku kesu- litan menemukan perempuan itu. “Kami sudah mencari Iis di tempat kerjanya di Senen dan ke rumahnya di Desa Me- karsari RT 02/17, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Na- mun, rumah tersebut kosong. Menurut ketua RT setempat, Iis tidak pulang sekitar dua bulan,” jelas Daddy. Iqbal yang mengalami patah tangan kiri, pembengkakan buah zakar, dan luka bakar di sekujur tubuh sebelumnya ditemukan telantar di halte bus Trans-Jakarta Gunung Sa- hari, Jakarta Utara. (Ths/J-4) KondisiBalitaKorban PenganiayaanMenurun JAKARTA UTARA PenipuSedotDana Publik Rp1,3Triliun MABES POLRI BerkasBeadanCukaiPriokDilimpahkan BERKAS perkara penyalahgunaan kekuasaan dengan tersangka Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta, sudah di- limpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan segera diproses di pengadilan. “Berkas perkara sudah dikirim 10 Maret (2014) ke kejaksaan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto kepada Media Indonesia, kemarin. Pelimpahan tahap satu itu, lanjutnya, dilakukan penyidik Subdit Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Apabila jaksa sepakat dengan penerapan pasal yang diajukan penyidik, tinggal menunggu pelimpahan tahap dua atau penyertaan tersangka dan barang bukti. (Gol/J-4) 2PengeroyokMiaDijeratPasalBerlapis DUA dari delapan pengeroyok Mia Nuraini, 16, yang kini bu- ron, akan dikenai pasal berlapis oleh Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak Komisaris HM Sangkono mengatakan jajarannya kini masih terus memburu kedua tersangka yang sejak kemarin dimasukkan ke daftar pencarian orang (DPO). “Sementara ini tersangka kita jerat dengan Pasal 170 ayat 3 KUHP tentang Pengeroyokan yang Direncanakan hingga Menyebabkan Kematian,” ujarnya. Ia juga mengaku telah berkordinasi dengan beberapa polsek dan polres di Jakarta ataupun di luar Jakarta untuk menangkap kedua tersangka. Selain itu, foto-foto mereka juga sudah disebar untuk memudahkan proses pencarian. (Nel/J-4) GugatanterhadapJokowiDitunda GUGATAN para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Jakarta Baru kepada Gubernur DKI Joko Widodo, kemarin, batal diajukan ke Pengadilan Negeri Jakpus karena berkas bukti be- lum lengkap. Koordinator Tim Advokasi Jakarta Baru Habiburahman me- ngatakan gugatan class action diajukan karena Jokowi yang menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu ditunda sampai Rabu (besok). “Bukti rekaman janji ia akan menjabat Gubernur DKI lima tahun,” ujarnya. Majunya Jokowi sebagai capres saat baru menjabat Gubernur DKI 18 bulan dinilai mengabaikan janji kepada warga Jakarta saat pemilihan gubernur. (AF/J-4) 400 RUMAH DISEGEL: Warga melintas di samping papan pengumuman penyegelan bangunan rumah Perumahan Taman Anyelir III, Cilodong, Depok, Jawa Barat, kemarin. Sebanyak 400 rumah disegel Distarkim Kota Depok, karena pengembang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan pembangunan tersebut menggerus daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung. MI/BARY FATHAHILAH PENERTIBAN PKL: Petugas Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima yang berdagang di trotoar dan halte bus di Palmerah, Jakarta Barat, kemarin. Penertiban itu untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum seperti halte dan trotoar sebagai milik publik. MI/ANGGA YUNIAR SEBANYAK 30 gerbong kere- ta rel listrik (KRL) milik PT Kereta Api Indonesia yang dipesan dari Jepang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin. Gerbong sebanyak itu meru- pakan bagian dari 180 unit penambahan gerbong KRL pada 2013. Corporate Communica- tions PT KAI Comumuter Jabodetabek Eva Chairunisa mengatakan 150 unit ger- bong lainnya sudah sampai di Tanah Air pada Februari lalu. “Yang 30 ini sisanya dari total pengadaan 180 unit,” jelas Chairunisa dalam pe- san singkatnya. Kedatangan gerbong- gerbong itu terlambat dari jadwal, karena seharusnya seluruh gerbong tiba pada Desember 2013. Alasan keterlambatan, selain gangguan cuaca, KRL yang dibeli Rp1 miliar per unit itu masih diperguna- kan operator KRL JR East Jepang. Ia berharap penambahan gerbong bisa meningkatkan daya angkut KRL menjadi 700 ribu penumpang per hari dari tahun lalu 550 ribu penumpang. (Ths/J-4) 30GerbongKRL AkhirnyaTiba JAKARTA UTARA Direktur Utama PT EA Chaidi The ternyata pernah ditangkap sebagai tersangka dalam kasus sejenis dengan PT Askrindo dan meraup dana publik Rp439 miliar. Antonius Nasabah KEDATANGAN GERBONG: Petugas menurunkan gerbong kereta rel listrik dari Jepang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, kemarin. sebanyak 30 unit KRL itu pengiriman tahap terakhir program pengadaan 180 unit KRL pada 2013. MI/SUSANTO
SELASA, 18 MARET 2014 TERMINAL MANGGARAI 9 Menuju Era Terminal Moderen NELLY MARLIANTI T ERMINAL Manggarai, Jakarta Selatan, menjan- jikan kemudahan bagi penggunanya. Tiga eskalator (tangga jalan) di area pintu masuk Terminal Mang- garai membuat penumpang ang- kutan umum tak perlu lelah naik dan turun tangga menuju halte Trans-Jakarta dan Stasiun Kereta Manggarai. Kolam ikan kecil dilengkapi ta- man minimalis di sisi depan, sam- ping, dan belakang serta lampu taman dan kursi tunggu membuat Terminal Manggarai lebih nyaman. Beberapa penumpang terlihat duduk di sekitar lobi utama termi- nal sambil menunggu metromini, Kopaja, dan mikrolet yang melintasi jalur trayek. Tiga jalur trayek dengan lebar sekitar 2 meter dilapisi atap ber- bahan transparan yang elegan membuat penumpang tidak perlu khawatir kepanasan dan kehujanan saat menunggu angkutan tiba. Jalur pertama khusus untuk metromini, jalur kedua khusus untuk Kopaja, dan jalur ketiga khusus mikrolet. Satu lift dan satu toilet beserta wastafel, juga kursi tunggu, tersedia di lobi utama dan di lantai dua. Di terminal, penumpang bisa melepas lelah serta menggunakan lobi dan lift untuk menuju halte Trans- Jakarta dan Stasiun Manggarai, juga Pasar Raya Manggarai. Kepala Regu Terminal Manggarai Waluyo mengungkapkan Terminal Manggarai merupakan satu-satunya terminal modern yang terintegrasi dengan halte bus Trans-Jakarta dan Stasiun Kereta Manggarai. “Jadi kalau mau ke halte, bisa belok ke kanan. Di sana sudah ada loket pembelian tiketnya. Kalau mau ke stasiun, tinggal lurus terus,” terangnya. Dia juga menerangkan, di lantai 2 terminal disediakan foodcourt, ruang tunggu dengan 15 set kursi, tiga pendingin ruangan berkapasi- tas besar, empat unit kipas angin, tiga unit toilet lengkap dengan wastafel. Adapun di lantai tiga merupakan kantor Kepala Terminal dan penga- wasterminal,minimarket,sertapusat ATM. Kemudian di lantai 4 menurut rencanaakandibangunruangperpus- takaanumumdanruangpengawasan pengendalian terminal. Selainitu,untukmenjagakeaman- an dan kenyamanan penumpang, dia memastikan penjagaan dalam area terminal akan diperketat. Se- tiap harinya ada tujuh petugas Di- nas Perhubungan DKI yang berjaga sejak pukul 07.00 hingga 21.00 WIB. Menurutnya, penindakan khusus akan diterapkan kepada calo dan sopir yang tidak tertib. Selain itu, pihak terminal juga sedang mengupayakan tersedianya CCTV yang akan ditempatkan di se- tiap lantai. Lebih tertib Kepala Terminal Manggarai Mu- hamad Hodir menyatakan pihaknya sedang memfokuskan kegiatan pada sosialisasi dan uji coba termi- nal. Menurutnya, dalam proses uji coba itu, para sopir angkutan umum diwajibkan memasuki jalur trayek yang telah tersedia berdasarkan jenis angkutan. Selain itu, sopir angkutan juga harus patuh untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di jalur trayek, bukan di luar area terminal. “Jadi kegiatan uji coba ini terus menerusdilakukansampaiperesmi- an. Saya harus melatih pengemudi angkutan umum agar terbiasa tertib masuk jalur,” ujarnya. Rangga, sopir Kopaja 66 jurusan Blok M-Manggarai, mengungkap- kan dengan masuk jalur terminal seperti uji coba, sopir angkot jauh lebih tertib. (J-1) nelly@mediaindonesia.com Terminal Manggarai menjadi satu-satunya terminal di Jakarta yang berintegrasi dengan halte Trans-Jakarta dan stasiun kereta api. TERMINAL MANGGARAI: Petugas dishub memberikan arahan saat uji coba Terminal Manggarai, Jakarta Selatan, pekan lalu. Uji coba tersebut guna menyosialisasikan kepada awak angkutan umum serta penumpang tentang penggunaan fasilitas terminal yang mempunyai konsep mezzanine, yakni terminal yang terintegrasi antara moda transportasi dan pusat perbelanjaan. Sopir diwajibkan memasuki jalur trayek yang telah tersedia berdasarkan jenis angkutan. Sopir dilarang menurunkan dan menaikkan penumpang di luar jalur trayek. MESKI sudah bermetamorfosis menjadi terminal modern, Terminal Manggarai masih memiliki kendala. Para sopir angkutan umum me- ngeluhkan sempitnya jalur trayek angkutan. Nico, 26, sopir metromini 62 ju- rusan Manggarai-Pasar Minggu, mengungkapkandenganadanyatiga jalur di Terminal Manggarai untuk setiap angkutan, jalur terminal se- makin sempit. Menurutnya, selain sempit, jalur trayek itu pun kurang panjang sehingga menyebabkan an- trean panjang kendaraan di jam-jam sibuk. Bahkan, lanjut dia, antrean kendaraan bisa terjadi sepanjang Pasar Rumput hingga Terminal Manggarai. “Dengan satu jalur untuk metro- mini, ini sulit. Kami harus me- ngantre kalau yang di depan eng- gak jalan-jalan. Bahkan kalau sore (antrean) sampai ke Pasar Rumput,” ujarnya. Dia juga mengungkapkan, lahan Terminal Manggarai yang lebih luas malah diperuntukkan kantor petu- gas terminal, sedangkan untuk jalur terminal kurang luas. “Yang penting jalur jangan sempit seperti ini, kita jadi kekurangan lahan,” katanya. Hal yang sama juga diungkap- kan Suradi, 45, sopir mikrolet M 23 jurusan Manggarai-Ambasador. Menurutnya, sempitnya jalur trayek dan peraturan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di da- lam trayek membuat setoran yang didapatnya menurun. Menurutnya, waktu mengetem di dalam trayek tidak efektif karena banyak penum- pang lebih suka menunggu di luar daripada di dalam trayek. “Jalurnya sempit memang, tapi yang paling susah mengumpulkan setoran. Soalnya di dalam itu justru tidak ada penumpang,” terangnya. Kepala Terminal Muhamad Hodir mengakui jalur terminal yang tersedia hanya seluas itu. Peme- rintah sudah tidak bisa menambah jalur karena ke arah kanan meru- pakan jalan umum. Menurutnya, untuk mengantisipasi antrean panjang dijam kerja, pihaknya memberlakukan langsung jalan bagi angkutan yang sudah penuh. “Kendala memang jalurnya pendek, jadi metromini kalau sudah banyak harus diatur agar cepat keluar dari trayek,” ujarnya. Meski masih terkendala jalur dan lahan yang sempit, penumpang angkutan umum menyambut baik intergrasi halte Trans-Jakarta dan stasiun kereta. Khaeriya, 19, pe- numpang, mengungkapkan termi- nal yang terintegrasi itu membuat waktu jadi lebih efisien dan tertib. Menurutnya, berbagai fasili- tas yang disediakan di Terminal Manggarai menjadi lebih baik dan mengalami peningkatan kualitas sehingga jauh lebih nyaman dan memanjakan penumpang. “Lebih tertata, tidak seperti sebe- lumnya, kita mau naik angkutan itu susah. Biasa aku turun 66 berantak- an banyak sampah, sekarang udah bersih dan rapi,” ujarnya. (Nel/J-1) SopirKeluhkanSempitnyaJalur ANTARA/ZABUR KARURU
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014
Media Indonesia 18 Maret 2014

Recommended

Media indonesia 19 Maret 2014
Media indonesia 19 Maret 2014Media indonesia 19 Maret 2014
Media indonesia 19 Maret 2014hastapurnama
 
55555555555555
5555555555555555555555555555
55555555555555Septian Muna Barakati
 
Bab i
Bab iBab i
Bab iChandra Adi Putra
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Ahsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanyeYanto Chaniago
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMRidwan M. Said
 
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptLorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptAniMaseri
 

Recommended

Media indonesia 19 Maret 2014
Media indonesia 19 Maret 2014Media indonesia 19 Maret 2014
Media indonesia 19 Maret 2014hastapurnama
 
55555555555555
5555555555555555555555555555
55555555555555Septian Muna Barakati
 
Bab i
Bab iBab i
Bab iChandra Adi Putra
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Ahsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanye
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanyeYanto Chaniago
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMRidwan M. Said
 
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptLorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptAniMaseri
 
Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014hastapurnama
 
Buku Panduan KPPS Satu Pasangan Calon
Buku Panduan KPPS Satu Pasangan CalonBuku Panduan KPPS Satu Pasangan Calon
Buku Panduan KPPS Satu Pasangan CalonCecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaBab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaLunandi Syaiful
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaZainur Ihsan
 
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaPenegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaNovita Pratiwi
 
Perspektif UU 10 th 2016
Perspektif UU 10 th 2016 Perspektif UU 10 th 2016
Perspektif UU 10 th 2016 Massaputro Delly TP
 
teknis penyelenggaraan pilkada 2015
teknis penyelenggaraan pilkada 2015teknis penyelenggaraan pilkada 2015
teknis penyelenggaraan pilkada 2015SMPN 1 Cikidang
 
Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014hastapurnama
 
PKPU Nomor 12 Tahun 2017
PKPU Nomor 12 Tahun 2017PKPU Nomor 12 Tahun 2017
PKPU Nomor 12 Tahun 2017Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
Menyoal dana kampanye pemilu 2019
Menyoal dana kampanye pemilu 2019Menyoal dana kampanye pemilu 2019
Menyoal dana kampanye pemilu 2019AniMaseri
 
PKPU Nomor 8 Tahun 2017
PKPU Nomor 8 Tahun 2017PKPU Nomor 8 Tahun 2017
PKPU Nomor 8 Tahun 2017Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihAhsanul Minan
 
PKPU Nomor 9 Tahun 2017
PKPU Nomor 9 Tahun 2017PKPU Nomor 9 Tahun 2017
PKPU Nomor 9 Tahun 2017Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
Problematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolProblematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolAhsanul Minan
 
Kesiapan lembaga pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu 2014
Kesiapan lembaga pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu 2014Kesiapan lembaga pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu 2014
Kesiapan lembaga pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu 2014Wilson Therik
 
Pendahuluan
PendahuluanPendahuluan
Pendahuluannatal kristiono
 
Muktiono materi presentasi
Muktiono materi presentasiMuktiono materi presentasi
Muktiono materi presentasiMuktiono Muktiono
 
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbupPengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbupAhsanul Minan
 
Pkn final
Pkn finalPkn final
Pkn finalnatal kristiono
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
55555555555555
5555555555555555555555555555
55555555555555Operator Warnet Vast Raha
 
Digital surya 05 desember 2013
Digital surya 05 desember 2013Digital surya 05 desember 2013
Digital surya 05 desember 2013Portal Surya
 

More Related Content

What's hot

Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014hastapurnama
 
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaBab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaLunandi Syaiful
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaZainur Ihsan
 
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaPenegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaNovita Pratiwi
 
teknis penyelenggaraan pilkada 2015
teknis penyelenggaraan pilkada 2015teknis penyelenggaraan pilkada 2015
teknis penyelenggaraan pilkada 2015SMPN 1 Cikidang
 
Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014hastapurnama
 
Menyoal dana kampanye pemilu 2019
Menyoal dana kampanye pemilu 2019Menyoal dana kampanye pemilu 2019
Menyoal dana kampanye pemilu 2019AniMaseri
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihAhsanul Minan
 
Problematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolProblematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolAhsanul Minan
 
Kesiapan lembaga pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu 2014
Kesiapan lembaga pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu 2014Kesiapan lembaga pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu 2014
Kesiapan lembaga pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu 2014Wilson Therik
 
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbupPengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbupAhsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 

What's hot (20)

Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014Media Indonesia 17 Maret 2014
Media Indonesia 17 Maret 2014
 
Buku Panduan KPPS Satu Pasangan Calon
Buku Panduan KPPS Satu Pasangan CalonBuku Panduan KPPS Satu Pasangan Calon
Buku Panduan KPPS Satu Pasangan Calon
 
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaBab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemula
 
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaPenegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
 
Perspektif UU 10 th 2016
Perspektif UU 10 th 2016 Perspektif UU 10 th 2016
Perspektif UU 10 th 2016
 
teknis penyelenggaraan pilkada 2015
teknis penyelenggaraan pilkada 2015teknis penyelenggaraan pilkada 2015
teknis penyelenggaraan pilkada 2015
 
Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014
 
PKPU Nomor 12 Tahun 2017
PKPU Nomor 12 Tahun 2017PKPU Nomor 12 Tahun 2017
PKPU Nomor 12 Tahun 2017
 
Menyoal dana kampanye pemilu 2019
Menyoal dana kampanye pemilu 2019Menyoal dana kampanye pemilu 2019
Menyoal dana kampanye pemilu 2019
 
PKPU Nomor 8 Tahun 2017
PKPU Nomor 8 Tahun 2017PKPU Nomor 8 Tahun 2017
PKPU Nomor 8 Tahun 2017
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
 
PKPU Nomor 9 Tahun 2017
PKPU Nomor 9 Tahun 2017PKPU Nomor 9 Tahun 2017
PKPU Nomor 9 Tahun 2017
 
Problematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolProblematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpol
 
Kesiapan lembaga pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu 2014
Kesiapan lembaga pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu 2014Kesiapan lembaga pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu 2014
Kesiapan lembaga pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu 2014
 
Pendahuluan
PendahuluanPendahuluan
Pendahuluan
 
Muktiono materi presentasi
Muktiono materi presentasiMuktiono materi presentasi
Muktiono materi presentasi
 
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbupPengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
 
Pkn final
Pkn finalPkn final
Pkn final
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 

Similar to Media Indonesia 18 Maret 2014

Digital surya 05 desember 2013
Digital surya 05 desember 2013Digital surya 05 desember 2013
Digital surya 05 desember 2013Portal Surya
 
Media Indonesia 21 Maret 2014
Media Indonesia 21 Maret 2014Media Indonesia 21 Maret 2014
Media Indonesia 21 Maret 2014hastapurnama
 
Factsheet 1 "Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin"
Factsheet 1 "Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin"Factsheet 1 "Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin"
Factsheet 1 "Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin"Pokja 30
 
Sistem membuat “gila” !
Sistem membuat “gila” !Sistem membuat “gila” !
Sistem membuat “gila” !Rizky Faisal
 
Buku pemilu damai lebih asyik
Buku pemilu damai lebih asyikBuku pemilu damai lebih asyik
Buku pemilu damai lebih asyikDody Wijaya
 
BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptx
BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptxBIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptx
BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptxkorwilcamkemranjen
 
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...Tri Widodo W. UTOMO
 
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdfBUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdfsetiawaninsan
 
Factsheet 2 "Benarkah Masyarakat Apatis Pada Pemilu"
Factsheet 2 "Benarkah Masyarakat Apatis Pada Pemilu"Factsheet 2 "Benarkah Masyarakat Apatis Pada Pemilu"
Factsheet 2 "Benarkah Masyarakat Apatis Pada Pemilu"Pokja 30
 
Icel lima-tahun-pemberlakuan-uu-keterbukaan-informasi-publik
Icel lima-tahun-pemberlakuan-uu-keterbukaan-informasi-publikIcel lima-tahun-pemberlakuan-uu-keterbukaan-informasi-publik
Icel lima-tahun-pemberlakuan-uu-keterbukaan-informasi-publikAksi SETAPAK
 
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014hastapurnama
 
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014Muhamad Yogi
 
Monograf: Solilukui Pemilu 2014
Monograf: Solilukui Pemilu 2014Monograf: Solilukui Pemilu 2014
Monograf: Solilukui Pemilu 2014Aulia Andri
 

Similar to Media Indonesia 18 Maret 2014 (20)

55555555555555
5555555555555555555555555555
55555555555555
 
Digital surya 05 desember 2013
Digital surya 05 desember 2013Digital surya 05 desember 2013
Digital surya 05 desember 2013
 
Tugas pkn yang baru
Tugas pkn yang baruTugas pkn yang baru
Tugas pkn yang baru
 
Media Indonesia 21 Maret 2014
Media Indonesia 21 Maret 2014Media Indonesia 21 Maret 2014
Media Indonesia 21 Maret 2014
 
Factsheet 1 "Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin"
Factsheet 1 "Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin"Factsheet 1 "Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin"
Factsheet 1 "Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin"
 
Sistem membuat “gila” !
Sistem membuat “gila” !Sistem membuat “gila” !
Sistem membuat “gila” !
 
Politik Uang dan Pemilu 2009: Catatan kritis untuk jurnalis
Politik Uang dan Pemilu 2009: Catatan kritis untuk jurnalisPolitik Uang dan Pemilu 2009: Catatan kritis untuk jurnalis
Politik Uang dan Pemilu 2009: Catatan kritis untuk jurnalis
 
Buku pemilu damai lebih asyik
Buku pemilu damai lebih asyikBuku pemilu damai lebih asyik
Buku pemilu damai lebih asyik
 
BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptx
BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptxBIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptx
BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptx
 
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
Pilkada Langsung: Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan...
 
ARTIKEL KPU
ARTIKEL KPUARTIKEL KPU
ARTIKEL KPU
 
3.-abdul-waid-revisi-reviewed.pdf
3.-abdul-waid-revisi-reviewed.pdf3.-abdul-waid-revisi-reviewed.pdf
3.-abdul-waid-revisi-reviewed.pdf
 
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdfBUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
 
Demokrasi biangb korupsi
Demokrasi biangb korupsiDemokrasi biangb korupsi
Demokrasi biangb korupsi
 
Factsheet 2 "Benarkah Masyarakat Apatis Pada Pemilu"
Factsheet 2 "Benarkah Masyarakat Apatis Pada Pemilu"Factsheet 2 "Benarkah Masyarakat Apatis Pada Pemilu"
Factsheet 2 "Benarkah Masyarakat Apatis Pada Pemilu"
 
Icel lima-tahun-pemberlakuan-uu-keterbukaan-informasi-publik
Icel lima-tahun-pemberlakuan-uu-keterbukaan-informasi-publikIcel lima-tahun-pemberlakuan-uu-keterbukaan-informasi-publik
Icel lima-tahun-pemberlakuan-uu-keterbukaan-informasi-publik
 
Laporan akhir riset
Laporan akhir risetLaporan akhir riset
Laporan akhir riset
 
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
 
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
 
Monograf: Solilukui Pemilu 2014
Monograf: Solilukui Pemilu 2014Monograf: Solilukui Pemilu 2014
Monograf: Solilukui Pemilu 2014
 

More from hastapurnama

Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014hastapurnama
 
Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014hastapurnama
 

More from hastapurnama (20)

Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
 
Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
 
Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014
 
Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014
 
Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
 
Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014
 
Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
 
Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014
 
Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014
 

Recently uploaded

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 

Media Indonesia 18 Maret 2014

  • 1. KABUT asap kebakaran hutan yang menyelimuti Riau mulai berkurang. Satgas Darat da- lam Operasi Terpadu Darurat Asap berhasil memadamkan 166 titik api di lahan seluas 19.538 hektare di Riau. “Saat ini masih ada 7 titik api yang belum padam, yaitu 6 titik di Kabupaten Bengkalis dan 1 titik di Siak,” kata Ke- pala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, kemarin. Hujan pada Minggu (16/3) turut membantu mengurangi kepekatan asap yang telah menyelimuti hampir selu- ruh Provinsi Riau sehingga meringankan penderitaan warga. “Asap Riau sudah agak berkurang. Penderita ISPA (infeksi saluran pernapasan akut) sudah di bawah 100 dari awalnya 600 orang,” jelas Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang ditemui terpisah. Dengan berkurangnya ka- but asap sebagai bagian dari penanggulangan tahap per- tama, pemerintah menetap- kan periode April hingga September 2014 sebagai ta- hap kedua penanganan api Provinsi Riau untuk mence- gah terulangnya krisis asap di provinsi itu. “Tahap kedua ialah pe- nertiban kawasan dan pence- gahan bencana asap di masa mendatang dengan sistem dan prosedur aksi nyata se- hingga di masa depan, kita benar-benar bisa mencegah ini,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Riau, kemarin. Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan pihaknya akan terus mengejar pembakar hutan. Untuk kasus yang melibat- kan perusahaan korporasi tersangka, Kapolri memerin- tahkan Kapolda Riau untuk menjeratnya secara multi- doors apabila bukti-buktinya kuat. “Kita akan bantu Pemprov Riau dalam penegakan hu- kum,” tuturnya. Sejauh ini Satgas Penegak- an Hukum Darurat Asap Riau sudah menetapkan 62 tersangka, salah satunya korporasi, yakni PT National Sago Prima (NSP) dari Sam- poerna Agro Group. Bencana asap di Riau telah membawa dampak ekonomi baik skala lokal maupun na- sional. Salahsatudampakbencana tersebut ialah terganggunya kegiatanoperasiindustrihulu migas. (Vei/Riz/Mad/X-9) SELASA, 18 MARET 2014 / NO. 12020 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Paspor Palsu Bekal Terorisme Sekitar 20 grup yang terlibat pencurian dan pembuatan paspor palsu di Thailand bersinggungan dengan kriminalitas. Fokus Internasional, Hlm 22-23 PEMILIHAN umum bukan hanya pesta, melainkan juga sebuah pertandingan akbar. Itulah sebabnya pemilu me- merlukan wasit atau hakim yang adil dan tegas. Tanpa itu, pemilu hanya akan jadi ajang sikut politik dan kemenangan rakyat tidak akan tercapai. Di awal Pemilu 2014 ini kehadiran sang juru adil yang berani sudah diperlihatkan Komisi Pemilihan Umum. Sem- bilan parpol di 25 kabupaten/kota didiskualifikasi karena lalai menyampaikan laporan keuangan. Para parpol malas itu diberi waktu tiga hari untuk meng- ajukan keberatan terhitung sejak mereka menerima surat dari KPU. Sanksi yang harus mereka terima nantinya ialah kehi- langan peluang untuk meraih kursi baik untuk DPRD kabu- paten/kota, DPRD provinsi, maupun DPR RI. Selain mendiskualifikasi sembilan parpol, KPU menjatuh- kan sanksi serupa kepada 35 calon anggota Dewan Perwa- kilan Daerah dengan alasan yang sama. Sikap KPU itu patut kita apresiasi. Di sisi lain, sebenarnya tindakan KPU sudah lebih lunak jika diban- dingkan dengan tuntutan undang-undang. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, parpol peserta pemilu sesungguh- nya sudah harus menye- rahkan laporan awal dana kampanye selambatnya 14 hari sebelum hari pertama kampanye. Oleh karena itu, meski masih memberikan kesem- patan kepada parpol untuk mengajukan keberatan, kita mengingatkan KPU untuk tidak mengendurkan sikap. Kita menunggu sikap tegas dari KPU, juga Badan Pengawas Pemilu, terhadap pelanggaran-pelanggaran lain. Di hari pertama kampanye, Minggu (16/3), terlihat sejum- lah parpol secara kasatmata melanggar aturan. Contohnya ialah melibatkan anak-anak dalam kampanye. Itu terang benderang melanggar Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Ironisnya, alih-alih menyadari bahwa itu merupakan pe- langgaran, ada parpol yang berdalih melibatkan anak-anak mereka lakukan demi memberikan pendidikan politik dan ideologi semenjak dini. Pelanggaran lain ialah menebar duit saat kampanye. Itu bisa dikategorikan politik uang dan melanggar Undang-Un- dang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. KPU dan Bawaslu semestinya juga bersikap tegas terhadap politik uang dan pelibatan anak-anak dalam kampanye serta pelanggaran-pelanggaran lainnya. Selain hukuman administratif dan yuridis, sikap tegas penyelenggara pemilu juga akan menghadirkan hukuman politis. Sikap tegas penyelenggara pemilu tentu menjadi reklame buruk buat parpol pelaku pelanggaran. Itu bisa membuat rakyat enggan memilih parpol atau calon anggota legislatif dari parpol tersebut. Lebih dari itu, sikap tegas penyelenggara pemilu akan menciptakan demokrasi yang tertib di negeri ini. Bila kita tertib berdemokrasi, kita layak menyebut diri sebagai ne- gara beradab. PENELITI dari University of Chica- go, AS, menemukan bahwa tingkat autisme di ‘Negeri Paman Sam’ berkorelasi dengan kejadian ke- lainan genital pada laki-laki yang baru lahir di tingkat wilayah ber- dasarkan indikator paparan janin akibat faktor lingkung- an yang berbahaya, seperti pestisida. Tim peneliti menganalisis sejumlah indikator dan penye- bab polusi serta tingkat cacat bawaan dari sis- tem reproduksi pada kalanganlaki-laki.Mereka mencatat janin laki-laki sangat sensitif terhadap racun lingkungan tertentu dan paparan tersebut diyakini menyebabkan malformasi reproduksi, termasuk mikropenis dan undescended testis (UDT). Berdasarkan angka kejadian autisme dan intellectual dis- ability (ID) yang diteliti, tim menemukan setiap kenaikan 1% pada malformasi berkaitan dengan peningkatan 283% masalah autisme dan peningkatan 94% untuk ID. Mereka memercayai adanya faktor lingkungan yang ber- bahaya di daerah-daerah dengan tingkat autisme dan ID yang tinggi. (Medical News Today/Hym/X-4) Mewujudkan DemokrasiyangTertib Polusi dan Autisme Sikap tegas penyelenggara pemilu akan menciptakan demokrasi yang tertib di negeri ini. Bila kita tertib berdemokrasi, kita layak menyebut diri sebagai negara beradab. Silakan tanggapi Editorial ini melalui: www.metrotvnews.com Pemerintah menetapkan periode April hingga September 2014 sebagai tahap kedua penanganan api Provinsi Riau untuk mencegah terulangnya krisis asap. ARDI TERISTI HARDI K OMISI Pemilihan Umum (KPU) me- mastikansuarayang diraih sembilan par- tai politik (parpol) di 25 kabu- paten/kota bakal hangus (lihat grafik). Hal itu konsekuensi penco- retan ke-9 parpol itu dari daf- tar peserta pemilu legisla- tif (pileg) karena terlambat menyerahkan laporan dana kampanye. Demikian penegasan komi- sioner KPU Ferry Kurnia Rizki- yansyah kepada Media Indone- sia, kemarin. “Jika ada yang memilih parpol itu, (suara) dianggap hangus atau tidak sah karena kepesertaan (parpol bersang- kutan) sudah dicoret. Suara (pemilih) pun tidak bisa disa- lurkan ke partai,” kata Ferry. Sebelumnya, Minggu (16/3), KPU membatalkan kepeserta- an sembilan parpol di 25 ka- bupaten/kota dalam Pileg 2014. Pembatalan itu sanksi karena mereka lalai menyerahkan la- poran dana kampanye hingga tenggat Minggu (2/3) pukul 18.00 WIB/Wita/WIT (Media Indonesia, 17/3). Dasar pembatalan itu ter- tuang dalam UU No 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan KPU tentang Pelaporan Dana Kampanye. KPU selanjutnya akan mela- yangkan surat pembatalan ke seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah parpol. “Oleh kelompok panitia pe- mungutan suara, surat itu diinformasikan kepada masya- rakat,” ujar komisioner KPU Hadar Gumay. Dengan demikian, lanjut Ferry, KPU tidak perlu menco- ret surat suara yang masih mencantumkangambarparpol yang dibatalkan tersebut. “Pasalnya, kini kertas suara tersebut sudah siap dikirimkan ke TPS,” tambah Hadar. Lebih lanjut Hadar menge- mukakan ke-9 parpol yang tidak lolos itu tidak dibatalkan secara nasional, tetapi hanya di daerah. Putusan itu pun belum final dan mengikat. “Silakan menggugat ke Ba- waslu. Selama dalam proses sengketa, mereka tetap boleh kampanye,” ungkap Hadar. Apabila Bawaslu mereko- mendasikan parpol bisa ikut pileg atau sebaliknya, lanjut Hadar, KPU menyesuaikan sehingga putusan itu menjadi final dan mengikat. Jika parpol sama sekali tidak menggugat, putusan KPU final adanya. “Ada waktu 14 hari.” Pemilu berkualitas Saat menanggapi pembatal- an KPU tersebut, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie me- nilainya sudah sesuai aturan. “Urusan administrasi kecil saja tidak beres, bagaimana menyelesaikan persoalan ne- gara,” tegas Jimly. Koordinator Nasional Jaring- an Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Afifuddin pun meng- apresiasi ketegasan KPU terse- but. “Positif bagi pileg.” Itusenadadenganpernyataan Ketua PDIP Pramono Anung. “Itu risiko parpol. KPU mene- rapkan undang-undang. Kami akan mengajukan keberatan. Tetapi kalau tidak cukup (buk- ti), kami mendukung.” Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengakui pembatalan itu iba- rat batu sandungan. “Tetapi kami hormati ketegasan KPU demi pemilu berkualitas.” Partai Demokrat, menu- rut Wasekjen Andi Nurpati, akan memperjuangkan urusan teknis tersebut. Sementara itu, Partai Persa- tuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa segera memberikan advokasi dan upaya hukum setelah meneri- ma laporan dari pengurus daerah masing-masing. (Mad/ Nov/AB/*/X-3) ardi@mediaindonesia.com Berita terkait hlm 4 MI/RAMDANI SatgasMulaiMenata KawasanHutandiRiau Ferry Kurnia Rizkiyansyah Komisioner KPU Suara 9Parpol bakal Hangus Parpol bisa menggugat. Bawaslu akan merekomendasikan parpol bersangkutan ikut pemilu legislatif atau tidak. PADAMKAN BARA: Warga menyemprotkan air untuk memadamkan lahan gambut yang masih membara di Siak, Riau, kemarin. Aktivitas masyarakat di Riau berangsur normal seiring mulai berkurangnya kabut asap yang menyelimuti provinsi tersebut. AP/RONY MUHARRMAN Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com SENO
  • 2. SELASA, 18 MARET 2014SELEKTA2 TidakSatupunAtributCalegdanParpolTerlihat Krimea Gabung ke Rusia Barat Siapkan Sanksi Selain sanksi pembekuan aset dan pelarangan visa, 28 anggota UE sudah menangguhkan perundingan pakta ekonomi dengan Rusia. Ini sangat berbeda dari kasus Air France (jatuh pada 2009 di Samudra Atlantik). Situasi pesawat MAS benar-benar lebih sulit. MI/PANCA SYURKANI AP/ANDREW LUBIMOV KAWASAN BEBAS ATRIBUT PARTAI: Wisatawan menikmati pemandangan matahari tenggelam di Pantai Kuta, Bali, pekan lalu. Selama masa kampanye, kawasan ikon wisata Pulau Dewata tersebut bersih dari berbagai atribut partai dalam bentuk apa pun. MEMILIH RUSIA: Warga mengekspresikan kegembiraan di alun-alun Sevastopol, Ukraina, kemarin. Berdasarkan hasil jajak pendapat, sebanyak 96,77% penduduk Semenanjung Krimea memilih bergabung dengan Rusia. Keberadaan MH370 belum Terdeteksi PENCARIAN pesawat Malaysia Airlines (MAS) nomor MH 370 hingga kemarin, atau 10 hari se- jak dinyatakan hilang pada Sabtu (8/3), belum membuahkan hasil. Padahal, tim pencari dan penye- lamat pesawat yang mengangkut 239 penumpang itu melibatkan sebanyak 26 negara. Jangkauan pencarian pesawat pun diperluas ke wilayah selatan hingga Samudra Hindia dan Aus- tralia. Ke barat laut pencarian mencakup Kazakhstan setelah satelit melacak pesawat jenis Boe- ing 777-200ER itu menyimpang dari jalur penerbangan pasca- hilang kontak dengan menara kontrol. “Ini sangat berbeda dari kasus Air France (jatuh pada 2009 di Samudra Atlantik). Situasi pesa- wat MAS benar-benar lebih sulit,” kata Jean Paul Troadec, penasihat khusus investigasi penerbangan Prancis yang dikirim ke Kuala Lumpur untuk membantu, ke- marin. Kazakhstan, China, dan Indo- nesia memastikan radar mereka tidak menangkap pesawat MH 370 masuk ke wilayah masing- masing. PM Australia Tony Abbott menyatakan negaranya akan memimpin pencarian di wilayah selatan Samudra Hindia. Dalam keterangan pers ke- marin, CEO of MAS Ahmad Jau- hari Yahya mengatakan suara ter- akhir yang terdengar dari kokpit MH 370 ke menara kontrol, ‘all right, goodnight (baiklah, selamat malam)’, diperkirakan dari kopi- lot, Fariq Abdul Hamid. “Kami tidak tahu kapan sistem (pelacak) ACARS (Aircraft Com- munications Addressing and Re- porting System) dimatikan. Yang kita tahu ialah (waktu) transmisi terakhir,” tutur Ahmad. Plt Menteri Perhubungan Ma- laysia Hishammuddin Hussein menolak tudingan pihaknya menyembunyikan informasi ten- tang penyimpangan rute MH 370. “Prioritas kami mencari pesawat. Kami tidak akan menyembu- nyikan informasi apa pun yang dapat membantu, tetapi kami juga punya tanggung jawab tidak merilis informasi sampai itu telah diverifikasi,” katanya. Ia pun menyatakan pencarian ke koridor utara dan selatan dimobilisasi setelah informasi terbaru satelit dapat diverifikasi. (Reuters/AP/Bernama/The Star/ Kid/X-4) HAUFAN HASYIM SALENGKE N EGARA-NEGARA Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat siap menjatuhkan sanksi setelah Republik Otonomi Krimea memilih lepas dari Ukraina dan bergabung de- ngan Federasi Rusia melalui sebuah jajak pendapat, Minggu (16/3) waktu setempat. Hasil resmi jajak pendapat me- nunjukkan mayoritas (96,77%) warga Semenanjung Krimea memi- lih bergabung dengan Rusia. Kepu- tusan yang juga didukung ‘Negeri Beruang Merah’ dan parlemen setempat itu langsung membuat pemimpin Barat berang dan menu- ding hasil referendum tidak sah. Sesaat sebelum referendum ber- akhir, AS kembali mengingatkan bahwa masyarakat internasional tidak akan pernah menerima hasil- nya karena melanggar hukum inter- nasional. Gedung Putih menuding tindakan Rusia sebagai pergerakan yang membahayakan dan mem- perkeruh tatanan internasional. Menlu Austria Sebastian Kurz me- negaskan pihaknya sudah memper- timbangkan sanksi berupa larangan visa dan pembekuan aset bagi para pejabat dan militer yang men- dukung pelepasan Semenanjung Krimea dari Ukraina. Nama-nama itu sedang didiskusikan dan diman- tapkan. Kurz mengakui sanksi itu juga menyasar sejumlah pemimpin perusahaan besar Rusia. “Saat ini (sanksi) itu belum di- jatuhkan. Saya pikir memilih para bos bisnis tanpa pandang bulu akan menjadi langkah salah,” ungkapnya, kemarin. Surat kabar Jerman, Bild, merilis dua nama besar, yaitu pemimpin Gazprom Aleixei Miller dan pemimpin Rosneft Igor Sechin yang masuk daftar hitam sanksi Austria. Sebanyak 120-130 nama yang disiapkan kini akan dipangkas kembali sebelum diputuskan secara final dalam sebuah pertemuan para menteri luar negeri UE di Brussels, Belgia, kemarin. Selain sanksi pembekuan aset dan pelarangan visa, sebanyak 28 anggota UE sudah menangguh- kan perundingan tentang pakta ekonomi dengan Rusia. Namun, pertanyaan besar mengenai sanksi itu masih berputar pada apakah UE harus menjatuhkan sanksi kepada individu yang terlibat menyokong Krimea atau hanya orang-orang inti di lingkaran Presiden Rusia Vladimir Putin. MantanDubesSaudi Gantikan Jumhur MANTAN aktivis mahasiswa Moh Jumhur Hidayat dicopot dari jabat- annya sebagai Kepala Badan Nasio- nal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Posisi Jumhur diisi mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur. Pencopotan itu diduga terkait de- ngan deklarasi sikap politik Jumhur yang bergabung ke PDI Perjuangan di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Sabtu (8/3), karena tiga hari kemudian, Presiden Susilo Bam- bang Yudhoyono menandatangani Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2014 tentang pemberhentian Jumhur pada 11 Maret 2014. Saat itu, mantan aktivis ITB ter- sebut mendeklarasikan berdirinya Aliansi Rakyat Merdeka, organisasi gabungan sejumlah elemen buruh. “Presiden memberhentikan saya dan digantikan Bapak Gatot Abdul- lah Mansyur per 11 Maret 2014,” kata Jumhur di Jakarta, kemarin. Ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah memer- cayainya menjadi kepala BNP2TKI. Dia menilai penggantinya meru- pakan sosok yang tepat. “Bapak Gatot Abdullah Mansyur memiliki kredibilitas dalam mengurus TKI dan insya Allah akan lebih baik da- ripada saya.” Namun, Jumhur tidak menjawab apakah pemberhentian itu terkait dengan sikap politiknya atau bukan. Sekretaris Kabinet Dipo Alam mem- bantah pencopotan itu karena sikap politik Jumhur, melainkan sebagai penyegaran organisasi. “Jumhur Hidayat sudah menjabat kepala BNP2TKI selama lebih dari 7 tahun, yaitu diangkat sebagai Kepala BNP2TKI berdasarkan Ke- putusan Presiden Nomor 2/M Ta- hun 2007 tanggal 11 Januari 2007. Selain itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah meminta penggantian ini sejak beberapa bu- lan lalu,” ungkap Dipo. Meski demikian, rencana Jumhur bergabung ke PDIP belum berjalan mulus. Saat ini DPP PDIP belum memberikan keputusan menerima atau menolak Jumhur. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan ia di- tugasi DPP PDIP untuk menyeleksi Jumhur. Ia belum dapat memasti- kan apakah partai menerima atau menolak keanggotaan Jumhur. (Mad/X-5) D i t e n g a h bayang-bayang sanksi, ribuan warga Krimea merayakan hasil referendum yang mengukuhkan Seme- nanjung Krimea ber- gabung dengan Rusia setelah selama 60 tahun di bawah kedaulat- an Ukraina. Massa pendukung Ru- sia bersorak-sorai atas keputusan bersejarah itu. Di Simferopol, ibu kota Republik Otonomi Krimea, massa mengibarkan bendera Rusia dan menyanyikan lagu-lagu era Uni Soviet. Parlemen Rusia tampaknya akan mengumumkan keputusan akhir yang akan menentukan na- sib Krimea dalam jangka pendek. Hal itu diakui Wakil Ketua Majelis Rendah Parlemen Rusia, Sergei Ne- verov, kemarin. “Hasil referendum Krimea jelas menunjukkan warga melihat masa d e - p a n s e b a g a i bagian Rusia. M e r e k a memilih mendu- kungre- uni de- ngan bangsa yang hidup bersama-sama de- ngan mereka.” (Reuters/ BBC/Ria Novosti/X-6) haufan @mediaindonesia.com M ENJAMURNYA atribut partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) menjelang pemilihan umum (pemilu) 9 April mendatang, su- dah tak terhindarkan lagi. Ragam baliho, poster, spanduk menghiasi hampir semua sudut keramai- an, mulai di tepi jalan raya, tiang listrik, tembok bangunan, pagar, hingga di pepohonan. Atribut tersebut dipaku atau ditempel secara serampangan, sehingga merusak keindahan tata ruang. Namun, tidak demikian dengan kawasan pariwisata Kuta, Bali. Legian, Kuta, Kedongan, Tu- ban, dan Seminyak benar-benar bersih dari atribut tersebut. “Kita sudah sepakat untuk kawasan wisata Kuta dan seki- tarnya, harus bersih dari segala bentuk atribut partai. Jadi tidak ada alasan bagi caleg atau parpol untuk menempel atribut mereka,” kata Ketua Pengelola Pantai Desa Adat Legian (PPDAL) I Wayan Suarta, di Kuta, kemarin. Tujuan dari pelarangan itu, lanjutnya, untuk memberi ruang khusus dan berbeda kawasan wisata dari daerah lainnya. Ka- wasan wisata harus bersih dari kegiatan partai. Menurut Suarta, kesepakatan itu dimotori desa adat di kawasan wisata Legian, Kuta, Kedongan, Tuban, Seminyak, dan difasili- tasi oleh Kecamatan Kuta. Para bendesa adat mengirim surat ke KPUD, dan Panwas Badung, Bali, Polresta Denpasar, Polsek serta Koramil Kuta. “Kami juga memanggil 138 caleg dari semua parpol asal Kuta un- tuk menandatangani kesepakatan. Mereka dilarang keras memasang atribut parpol di wilayah steril,” tambahnya. Ratusan caleg itu pun sepakat. Mereka tidak memasang satu pun atribut. Sebab, bila ada yang me- langgar, akan diberi sanksi secara adat dan atribut partai dibongkar. Tindakan itu akan diterapkan bagi semua caleg dan parpol. Meski demikian, jelas Suarta, tidak semua desa yang ada di kawasan wisata Kuta melarang pemasangan atribut partai. Desa- desa yang berbatasan dengan jalan umum dan akses publik masih diberi toleransi, seperti di Jl Raya Kuta sampai Jl Imam Bonjol. Kemudian Jl Sunset Road, dan Jl Raya Tuban. Namun, mulai memasuki kawasan perhotelan, restoran, hingga ke Pantai Kuta harus bersih dari atribut partai. Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia sangat mengapresiasi kebijakan yang dibuat di kawasan wisata Kuta. “Kita mendukung penuh hal itu,” ujar Rudia. Menurutnya, sudah ada koordi- nasi dengan beberapa elemen ter- kait seperti KPU, Bawaslu Kabu- paten, para caleg dan parpol,serta aparat keamanan lainnya. (Arnol- dus Dhae/X-7)
  • 3. SELASA, 18 MARET 2014 TIPIKOR 3 MI/M IRFAN PLEIDOI EMIR MOEIS: Terdakwa kasus dugaan suap pembangunan PLTU Tarahan Lampung, Izedrik Emir Moeis, mendengarkan nota pembelaan yang dibacakan pengacaranya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dalam pleidoi, politikus PDI Perjuangan itu kecewa karena jaksa tidak bisa menghadirkan saksi kunci Pirooz M Sarafi. CALON Wakil Bupati Lebak Kasmin menjadi saksi da- lam sidang kasus dugaan suap pemilu kada Lebak di Mahkamah Konstitusi dengan terdakwa Susi Tur Andayani. Dalam kesaksiannya, Kasmin sempat menga- takan Ketua DPP Partai Golkar Ade Komaruddin sebagai penggagas per- temuan di Hotel Sultan. Kasmin merupakan pa- sangan calon Bupati Lebak Amir Hamzah yang meng- ajukan gugatan ke MK ter- kait dengan Pemilu Kada Lebak 2013. “Apakah ada pertemuan di Hotel Sultan? Saudara hadir?” tanya jaksa Dzakiyul Fikri di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. “Ada. Ha- dir,” jawab Kasmin. Ia menyebutkan per- temuan di Hotel Sultan diminta DPP. “Tanggalnya saya lupa. Di Hotel Sultan itu tidak ada Bu Susi. Di situ ada Pak Amir, Pak Parman, Bu Gubernur (Ratu Atut Cho- siyah), Pak Rudy Alfonso, Pak Ade Komaruddin,” tuturnya. Kasmin mengaku saat pertemuan itu, rekannya, Amir Hamzah, yang lebih banyak mengungkap per- kembangan pemilu kada Lebak. Salah satunya ialah adanya pelanggaran yang mengakibatkan pasangan Amir Hamzah-Kasmin ka- lah telak. “Pak Amir yang punya data. Saya enggak punya. Pak Ade Komaruddin bi- lang, kalau ada fakta dan bukti enggak kuat, ya eng- gak menang,” ungkapnya. (Lov/P-4) DPP Inisiasi Rapat diSultan SIDANG LANJUTAN ANDI: Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang Andi Mallarageng (kiri) keluar dari ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, seusai membacakan nota pembelaan dirinya (pleidoi), kemarin. MI/M IRFAN MANTAN Direktur Urusan Agama Islam dan Pejabat Pem- binaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemen- terian Agama Ahmad Jauhari dituntut 13 tahun penjara, ditambah denda Rp200 juta de- ngan subsider enam bulan. “Supaya majelis hakim me- mutuskan, satu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana ko- rupsi. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman 13 tahun penjara,” ujar jaksa KPK Titi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Jauhari juga dituntut mem- bayar uang pengganti Rp100 juta serta US$15 ribu. “Di- kurangi dengan jumlah uang yang telah dikembalikan ter- dakwa ke KPK,” cetus Titi. Jaksa KPK menjerat Jauhari dengan dugaan berupaya memperkaya diri yang ber- asal dari proyek pengadaan Alquran tahun 2011-2012, sebesar Rp100 juta dan US$15 ribu. Selain itu, Jauhari didakwa memperkaya banyak pihak, di antaranya mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan Ditjen Bi- mas Islam Kemenag Mashuri sebesar Rp50 juta dan US$5 ribu, pemilik PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra sebesar Rp6,7 miliar. Tidak sebatas itu, Direktur Utama PT Adhi Aksara Abadi Indonesia Ali Djufrie juga meraup uang Rp5,8 miliar serta Direktur Utama PT Sinergi Pustaka In- donesia Abdul Kadir Alaydrus mendapat Rp21,2 miliar. Terdakwa Ahmad Jauhari mengaku bingung atas tuntut- an jaksa KPK yang ia nilai ti- dak berbeda dengan dakwaan sebelumnya. Jauhari justru menduga keterangan para sak- si yang dihadirkan untuknya tidak memengaruhi dakwaan yang disusun jaksa KPK. “Saya awam dengan hukum, tapi kenapa yang disampaikan dalam tuntutan ini masih sama dalam dakwaan sebelumnya,” ujarnya. (SU/P-4) MantanPejabatKemenagDituntut13Tahun SRI UTAMI T ERDAKWA Izedrik Emir Moeis meminta vonis bebas kepada Majelis Hakim Peng- adilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Permintaan itu dituturkan politikus PDI Perjuangan ter- sebut pada sidang yang be- ragendakan pembacaan nota pembelaan (pleidoi) atas tun- tutan jaksa Komisi Pemberan- tasan Korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Emir terbelit oleh kasus korupsi pembangunan PLTU Tarahan Lampung. “Saksi kunci Pirooz Mu- hammad dan David Gerald Roschild tidak pernah dihadir- kan ke persidangan, padahal mereka berdua yang selama ini disebut memberikan suap kepada terdakwa,” ujar kuasa hukum Emir, Yanuar Wasesa, membacakan pleidoi. Karena saksi kunci tak bisa dihadirkan di persidangan, pihak Emir Moeis menganggap jaksa tidak bisa membuktikan dakwaannnya sehingga Emir meminta agar divonis bebas oleh majelis hakim. “Karena tidak ada kete- rangan dari saksi kunci, tun- tutan menerima hadiah atau janji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di mata hu- kum,” tegas Yanuar. Dalam persidangan itu, peng- acaraEmirmenudingjaksaKPK manipulatif, apalagi tak ada keterangan saksi yang mengu- atkan kliennya bersalah. Tidak jauh berbeda de- ngan pembacaan pleidoi yang dilakukan sebelumnya oleh Yanuar, pengacara Emir lain- nya, Erick S Paat, mengata- kan uang yang ditransfer Pirooz kepada kliennya se- besar US$423.985 ialah uang investasi bisnis dan tidak ada kaitannya dengan peme- nangan konsorsium Alstom Power di Tarahan. “Anehnya Pirooz sebagai saksi kunci tidak pernah hadir. Ada apa ini? Bahkan dia hanya diperiksa dengan tujuh perta- nyaan. KPK memperlakukan Pirooz dengan istimewa,” cetus Erick. Meski telah membacakan pleidoi setebal lebih dari 50 halaman, Emir menyatakan pleidoi tersebut belum meng- akomodasi semua pembelaan- nya. “Saya belum puas dengan pleidoi itu.” cetus Emir. Penerimaan hadiah Jaksa KPK menuntut Emir 4,5 tahun penjara dan denda Rp200jutadalamperkaraduga- an penerimaan hadiah untuk memenangkan konsorsium Alstom Power Inc dalam ten- der PLTU Tarahan Lampung pada 2004. “Meminta agar majelis ha- kim tindak pidana korupsi menyatakan terdakwa Izedrik Emir Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan mela- kukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pi- dana Korupsi dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pi- dana kurungan empat tahun dan enam bulan penjara di- tambah denda Rp200 juta sub- sider lima bulan kurungan,” kata jaksa KPK Supardi ketika membacakan tuntutan sebe- lumnya. Dakwaan kedua itu berasal dari Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tin- dak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. “Terdakwa menerima had- iah atau janji dari Pirooz Mu- hammad Sarafi yang meminta bantuan terdakwa dalam jasa konsultasi konsorsium Alstom Power Inc dan dijanjikan men- dapat bagian fee yang diterima Pirooz dari konsorsium Alstom Power Inc,” jelas jaksa Irene Putri. Setelah konsorsium Alstom Power mendapatkan tender PLTU Tarahan, Pirooz men- dapatkan bayaran dari PT Alstom dan Marubeni Jepang sebesar US$506.000 pada 2005, kemudian Pirooz kem- bali mendapatkan komisi US$554.708. Pirooz kemudian mengirim- kan sebagian fee yang diteri- manya ke rekening PT Artha Nusantara Utama (ANU), yaitu perusahaan milik anak Emir, Armand Emir Moeiz, yang secara formal dikelola Zulian- syah Putra Zulkarnain. (P-4) ami@mediaindonesia.com Politikus sering kali menggunakan rekening atau perusahaan anak dan keluarganya untuk pencucian uang hasil gratifikasi. Emir Minta Saksi Kunci Dihadirkan Pirooz kemudian mengirimkan sebagian fee yang diterimanya ke perusahaan milik anak Emir.
  • 4. SELASA, 18 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4 UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organi- sasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai lebih otoriter daripada undang-undang ormas yang lama, yakni UU Nomor 8 Ta- hun 1985. Demikian diungkapkan pe- neliti senior Pusat Peneliti Politik Lembaga Ilmu Penge- tahuan Indonesia (LIPI) Syam- suddin Haris saat menyampai- kan keterangannya sebagai ahli dari pemohon dalam uji materi UU Ormas yang diaju- kan sejumlah ormas dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan dan Berserikat (KBB) serta Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, kemarin. Mereka menguji Pasal 1 angka 1, 6; Pasal 5, 8, 10, 11, 23, 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 59 ayat (2) hu- ruf b, c, dan e. Para pemohon beranggapan pasal-pasal ter- sebut merugikan hak konsti- tusional pemohon yang beru- paya mendorong partisipasi dan inisiatif masyarakat da- lam pembangunan, termasuk dalam upaya pemenuhan dan perlindungan HAM, pembe- rantasan korupsi, maupun pe- nyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Syamsuddin di hadapan majelis hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva menyampaikan bahwa perancang atau pembuat UU Nomor 17 Tahun 2013 itu ti- dak mengerti dengan situasi atau masalah keormasan dan hukum. “Saya melihat ada ketidakmengertian dari pem- buat undang-undang dalam melihat dan membaca per- masalahan kemasyarakatan dan penegakan hukum,” ujar Syamsuddin. Tindak kekerasan yang di- lakukan ormas-ormas ter- tentu, kata dia, tidak harus diatur melalui UU Ormas, tetapi cukup oleh aturan- aturan hukum pidana yang sudah ada sebelum UU Ormas ini terbit. Selain itu, penerbitan UU Ormas yang telah disahkan DPR itu hanya demi kepen- tingan terpenuhinya pro- gram legislasi nasional (pro- legnas) yang direncanakan setiap lima tahun sekali. “Kita tahu semua prolegnas yang direncanakan DPR setiap lima tahun. UU Ormas ini saya nilai sebagai proyek belaka atau keterpenuhan prolegnas DPR. Sekali lagi saya katakan di sini pembuat UU tidak mengerti akan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyara- kat,” cetusnya. Syamsuddin juga me- nyayangkan UU Ormas itu mengatur pendaftaran dan pendataan ormas yang berada di tingkat daerah oleh dinas atau badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Ma- syarakat (Kesbangpolinmas) di daerah yang diurus pejabat eselon IV. “Jika ormas diatur seperti itu akan ada ormas yang berpelat merah, pelat kuning, melalui pendaftaran ke Kesbangpol. Pendaftaran ormas itu diurus oleh peja- bat eselon IV yang berada di dinas-dinas di daerah. Kenapa tujuan ormas didikte oleh ne- gara. Negara macam apa itu, kalau bukan negara otoriter?” ujar Syamsuddin. Ahli lain yang diajukan pemohon yakni Zainal Arifin Mochtar. Direktur Pusat Ka- jian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada itu mengata- kan UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul. Dia berpendapat pasal-pasal yang termuat dalam UU Or- mas tersebut dilihat dari sisi kepentingan dan perspektif rezim penguasa saja. “Pengaturan Pasal 10 dan 11 ada norma tumpang-tin- dih dan ketidaksesuaian hu- kum serta tidak ada kejelasan pasal-pasalnya. Saya menilai UU Ormas ini hanya dilihat dari rezim penguasa. Ini ter- lihat ormas harus diatur dan menyebutkan tujuannya dan keharusan memiliki kepengu- rusan sampai tingkat bawah,” pungkasnya. (AI/P-2) Ahli Nilai UU Ormas yang Baru Lebih Otoriter MI/IMMANUEL ANTONIUS ANTARA/RUDI MULYA KETERANGAN SAKSI: Hakim ketua konstitusi Hamdan Zoelva menyaksikan Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Harris dan pengajar Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar yang diambil sumpah sebagai saksi dalam sidang lanjutan uji materi UU No 17 tentang Ormas di Jakarta, kemarin. PELANGGARAN APK CALEG: Baliho alat peraga kampanye (APK) caleg DPR dengan foto diri bersama dua anaknya dipajang di Kediri, Jawa Timur, kemarin. Panwaslu Kediri akan meminta klarifikasi kepada caleg itu karena melibatkan anak-anak dalam kampanye yang bertentangan dengan UU Pemilu. ZIARAH KE MAKAM GUS DUR: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (ketiga dari kanan) menabur bunga saat ziarah ke makam mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, kemarin. Surya menyempatkan diri menyekar sebelum menuju lokasi kampanye Partai NasDem di Jombang. MI/PANCA SYURKANI KETUAUmumDPPPDIPerjuang- an Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Ketua Umum DPPPartaiNasDemSuryaPaloh di ruang VIP Bandara Juanda Surabaya, kemarin. Pada pertemuan mendadak itu, Surya sempat menanyakan kabar Megawati dan mendoa- kan semoga selalu sehat. Megawati mengucapkan terima kasih atas doa Surya Paloh. Pertemuan mendadak di antara kedua ketua umum parpol itu terjadi setelah Surya bertemu dengan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Ku- molo di tempat yang sama. Saat itu, Tjahjo dan sejumlah pengurus DPP serta DPD PDIP ada di ruang VIP Bandara Juan- da Surabaya karena menunggu kedatangan Megawati Soekar- noputri dan rombongan. Mega- wati dijadwalkan melakukan serangkaian kunjungan dan tampil sebagai juru kampa- nye nasional pada kampanye PDIP di Lapangan Gelora, Surabaya. Di Jawa Timur, Surya Paloh dan rombongan yang baru tiba dari kampanye di Palembang akan menuju Jombang. Surya dan rombongan pergi ke Jawa Timur untuk berziarah ke makam mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan kakek Gus Dur, KH Hasyim Asy’ari, di Pondok Pe- santren Tebu Ireng, Jombang, serta melakukan kampanye di Lapangan Tembelang, Jom- bang. Pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem dan Ke- tua Umum PDIP itu merupakan pertemuan yang pertama kali setelah Megawati mengumum- kan Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDIP. Di Jombang, Surya me- ngunjungi Pondok Pesantren Tebuireng dan disambut se- jumlah kader serta tuan ru- mah. Namun, pengasuh PP Tebuireng KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) sedang pergi ke luar kota sehingga rombongan ditemui istri Gus Sholah dan sejumlah pengurus pondok. Setelah singgah di rumah pengasuh, rombongan berzi- arah ke makam. Sesudah itu, mereka pamit dan melan- jutkan perjalanan menuju lapangan di Desa/Kecamat- an Tembelang untuk agenda kampanye terbuka. Di sana Surya menekankan agar kader NasDem bekerja keras untuk memenangi pemilu legislatif. (Yah/P-2) GarapJatim, SuryaBertemuMega M USLIM, caleg Partai NasDem, mengalami tin- dak kekerasan dan diculik oleh orang tak dikenal dari rumahnya di Desa Tengoh Lorong Bale Kre- ung, Kecamatan Langsa Kota, Minggu (16/3). Sekitar pukul 02.30 WIB, Muslim didatangi lima orang tak dikenal di kediamannya. Dua orang di antara mereka menodongkan pistol jenis FN. Pelaku menutup wajah Muslim dan mengikat kedua tangannya dengan kawat, kemudian mem- bawanya ke dalam mobil. Menurut Ketua DPD Partai NasDem Kota Langsa Alam Bahri, korban diinterogasi dan dipukuli menggunakan balok. Dalam kondisi setengah sa- dar, ia mendengar percakapan pelaku bahwa dirinya akan dibunuh. “ M e n g e t a h u i h e n d a k dihabisi, korban berusaha mendekat ke arah pintu lalu melompat dari mobil. Saat itu terdengar suara sepeda motor warga yang melintas di jalan tersebut, dan akhirnya pelaku langsung tancap gas melarikan diri meninggalkan Muslim,” ujar Alam. Sementara itu, lanjut Alam, dalam kondisi tangan terikat, Muslim menyelamatkan diri dengan cara bersembunyi di daerah sekitar kawasan Desa Karang Anyer Langsa, tidak jauh dari lokasi dia menjatuh- kan diri dari mobil. Pada pukul 06.00, korban ditemukan petugas Polres Langsa yang melewati jalan lingkar tempat korban melom- pat. Aparat pun melarikan Muslim ke Rumah Sakit Cut Mutia PTPN 1 Langsa. Akibat kejadian tersebut, caleg nomor urut 4 DPRA daerah pemilihan Langsa dan Tamiang itu mengalami luka memar di bagian dada, pung- gung, serta tangan dan kaki. Alam mengatakan pihaknya mengutuk keras aksi kekeras- an yang menimpa korban. Ia juga meminta penegak hukum agar segera mengusut kasus kekerasan terkait politik ini. “Kasus kekerasan yang me- nimpa kader Partai NasDem didasari aspek politis semata. Kami belum bisa memastikan karena kepolisian masih terus melakukan penyelidikan.” Ditangkap Kapolda Aceh Brigjen Hu- sein Hamidi menyatakan pe- laku penembakan Posko Partai NasDem di Aceh Utara pada 16 Februari lalu telah ditangkap. Pelaku berjumlah dua orang dengan inisial UA dan RI. Pada kasus tersebut, RI berperan mengendarai motor, sedang- kan UA membonceng sekaligus sebagai penembak. “Kedua pelaku masih men- jalani pemeriksaan lebih lan- jut mengenai motif penembak- an itu,” ungkap Husein. Sementara itu, tambahnya, pelaku pengeroyokan hingga tewas kader Partai Nasional Aceh juga telah ditangkap po- lisi. Pelaku berinisial Z hingga kemarin masih terus men- jalani pemeriksaan. “Z adalah pelaku penga- niayaan kader PNA yang ter- jadi pada 7 Februari lalu. Z diduga salah satu dari sim- patisan partai politik. Na- mun, informasi ini masih terus diselidiki untuk mengetahui apakah ada hubungan partai politik dalam kasus ini,” tandas Husein. (P-4) saputra @mediaindonesia.com Pelaku kekerasan terhadap kader parpol di Aceh sudah mulai ditangkap. Polisi harus membongkar hingga ke akarnya. Caleg NasDem DiculikdanDisiksa HENDRA SAPUTRA SETELAH keputusan Komisi Pemilihan Umum (pusat) ten- tang pencoretan beberapa parpol dan caleg dari keikut- sertaan mereka dalam Pemilu 2014 karena terlambat me- nyerahkan laporan keuangan, KPU di sejumlah daerah lang- sung merespons. KPU Nusa Tenggara Timur, kemarin, membatalkan ke- ikutsertaan 46 calon ang- gota legislatif dan tiga calon anggota DPD karena tidak menyerahkan rekening dana kampanye. Juru Bicara KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe mengatakanKPUmemberikan batas akhir penyerahan re- kening dana kampanye pada 2 Maret pukul 18.00 Wita, tetapi para caleg dan calon DPD ter- sebut tidak muncul di kantor KPU. “Hari ini KPU menye- rahkan surat pemberitahuan kepada para caleg tersebut bahwa mereka tidak bisa ikut pemilu. Nanti aturan teknis- nya akan dibuat KPU,” kata Maryanti, di Kupang. Dari 46 caleg, 38 orang di antaranya berasal dari PDIP Timor Tengah Selatan, 4 dari PPP, dan 4 lagi caleg dari Par- tai Bulan Bintang Kabupaten Ngada. Para caleg tersebut di- anggap melanggar ketentuan Pasal 138 ayat 1 dan 2 UU No 12 Tahun 2012 terkait laporan awal dana kampanye. Menurut Maryanti, para caleg masih memiliki ke- sempatan mengkuti pemilu jika mengajukan sengketa pemilu ke Bawaslu. Namun, selama belum ada keputusan dari Bawaslu, para caleg ter- sebut dilarang menggelar kampanye. Keputusan KPU pusat itu juga direspons oleh KPU Ka- limantan Selatan dengan melakukan rapat terbatas dengan KPU Hulu Sungai Selatan. Anggota KPU Kalsel Hairansyah menegaskan ber- dasarkan keputusan KPU, dua parpol, yakni PKPI dan PBB, praktis tidak dapat ikut kampanye dan pemilu. Kedua parpol juga dilarang mengi- kuti tahapan kampanye dan pemilu legislatif. “Memang ada rencana banding dari kedua parpol terkait hal ini,” tambahnya. Wakil Ketua DPD PKPI Kal- sel Ahmad Mawardi menga- takan pihaknya akan melaku- kan banding atas keputusan KPU yang dinilai merugi- kan partainya. Sementara itu, Ketua DPW PBB Kalsel Gusti Iberahim menegaskan pihaknya melalui DPC PBB Kandangan telah menyurati KPUD setempat, KPU pusat, dan Bawaslu meminta klari- fikasi dan penjelasan terkait pencoretan itu. (PO/DY/P-2) KPUDResponsPencoretanParpol Pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem dan Ketua Umum PDIP merupakan yang pertama kali setelah pengumuman Joko Widodo sebagai capres dari PDIP.
  • 5. ada kebijakan yang secara konkret melindungi koperasi yang umumnya bermodal kecil dengan unit usaha utama ialah simpan pinjam. Lalu, apa pandangan 12 partai politik peserta Pemilu 2014 tentang koperasi dan UKM di Indonesia? Pada umumnya mereka mengaku prihatin karena pemerintah kurang memberikan perhatian dan tidak memiliki program yang jelas dan terarah bagi kemajuan koperasi di Tanah Air. Pemerintah hanya menghidupkan lembaga-lembaga keuangan mikro di perdesaan yang secara skala ekonomi sebenarnya kurang efektif. Dengan anggota hanya 25–100 orang, modal yang terkumpul pun relatif kecil. Kalau mau jujur, sangat jarang lembaga keuangan mikro itu yang maju. Lembaga itu berjalan karena mendapat bantuan proyek. Begitu proyek berhenti, lembaga itu pun mati. Pengalihan tugas memajukan koperasi kepada pemerintah daerah juga ternyata tidak mampu mengangkat derajat koperasi. Justru yang lebih menonjol ialah munculnya usaha kecil dan menengah yang berbeda dengan visi dan misi koperasi. Di era otonomi daerah sekarang, dinas koperasi tidak berdiri sendiri. Umumnya berada dalam kesatuan dengan dinas lain. Selain itu, penghargaan kepada koperasi yang berhasil jarang dilakukan. Padahal, itu perlu dilakukan setiap tahun guna merangsang masyarakat untuk aktif memajukan koperasi. Harus diingat bahwa koperasi sebagai saka guru perekonomian masih relevan sampai saat ini. Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, sudah melihat jauh ke depan bahwa badan usaha koperasi harus masuk sebagai salah satu sistem ekonomi nasional, sebagai kendaraan ekonomi bagi masyarakat miskin, terutama di perdesaan. (Wta/P-3) K OPERASI disebut sebagai saka guru perekonomian Indonesia. Artinya, koperasi diakui sebagai tiang penyangga pembangunan ekonomi bangsa ini dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Koperasi ditetapkan sebagai gerakan ekonomi kerakyatan pada Kongres I Koperasi di Tasikmalaya, Jawa Barat, 12 Juli 1947. Karena itu, setiap 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi. Memasuki usianya yang ke-67, koperasi seperti masih berjalan di tempat. Dukungan pemerintah lebih banyak bersifat simbolis sehingga koperasi terus terimpit oleh dahsyatnya arus kapitalisme. Itu terjadi karena perkembangan koperasi diserahkan kepada pasar. Pemerintah hanya campur tangan dalam hal bantuan modal, dan jarang SELASA, 18 MARET 2014 PLATFORM PARTAI 5 Parpol Prihatin akan Nasib Koperasi Jimmy Jambak Ketua DPN PKPI KITA melihat perhatian pemerintah terhadap koperasi dan UKM masih sangat kurang. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan motor ekonomi negeri ini ialah UKM, koperasi, dan perusahaan BUMN. Namun, sekarang kalau kita lihat, semua menjadi tertinggal oleh pengusaha swasta, investor asing. Pemerintah perlu lebih memperhatikan sektor koperasi dan UKM untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. UKM dan koperasi harus men- dapat prioritas. (Wta/P-3) Iskandar Syaichu Ketua DPP PPP PERHATIAN pemerintah terhadap koperasi dan UKM selama ini sudah cu- kup baik. Kita harus mengakuinya. Terus terang koperasi dan UKM sudah banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan, sudah teruji terhadap badai krisis finansial. Namun, perhatian pemerintah itu harus ditingkatkan karena pengembangan UKM sangat manjur, terbukti mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Penting bagi pemerintah un- tuk betul-betul melakukan intervensi yang positif dan proporsional dalam pengembangan koperasi dan UKM. (Wta/P-3) Ahmad Sukatmajaya Wakil Sekjen DPP PBB SAAT ini perhatian pemerintah terhadap koperasi dan UKM masih belum maksimal. Banyak di antaranya masih kekurangan modal. Walaupun ada KUR, belum bisa dimanfaatkan koperasi dan usaha kecil menengah yang sesungguhnya. Yang memanfaatkannya ialah koperasi jadi-jadian. Jargon koperasi sebagai saka guru ekonomi kita, tapi faktanya koperasi hanya bagian kecil dari kegiatan ekonomi nasional. Sekarang banyak koperasi yang dibentuk orang-orang yang punya masalah. (Wta/P-3) Yuddy Chrisnandi Ketua DPP Partai Hanura YANG harus diperbaiki ialah implementasi program koperasi dan UKM harus menyentuh lapisan terbawah yang membutuhkan pembinaan dan regulasi harus memberikan kemudahan bagi rakyat pada umumnya untuk akses permodalan tanpa birokrasi yang rumit. Sekarang ini anggaran yang digelontorkan pemerintah cukup besar. Namun, banyak sekali keluhan dari para pelaku usaha, masyarakat kelas menengah bawah tidak bisa menda- pat fasilitas dari pemerintah karena birokrasi yang rumit. (Wta/P-3) Ferrari Romawi Politikus Partai Demokrat PROGRAM pemerintah terkait dengan koperasi dan UKM saat ini tidak hanya berada di Kementerian Koperasi dan UKM, tapi tersebar di 17 kementerian. Jadi, semua ikut membina. Dari sisi anggaran dan program, (dua hal itu) sudah cukup banyak, tapi belum tepat sasaran karena dilakukan di banyak kementerian. Sebaiknya Kementerian Koperasi dan UKM menjadi kemente- rianteknis,bukankementeriannegarasehinggasemuabisaterpantaudengan baik. Semua anggaran terkait dengan pembinaan koperasi dan UKM bisa dipusatkan di satu kementerian agar tidak tumpang-tindih. (Wta/P-3) Nasril Bahar Politikus PAN TIDAK dapat dimungkiri saka guru ekonomi kita ialah koperasi. Dengan semangat gotong-royong dan kebersamaan untuk kepentingan anggota dan atas semua golongan, selama ini koperasi sangat memegang peranan penting untuk ekonomi bangsa. Peran pemerintah dalam memajukan koperasi masih setengah hati. Anggaran untuk koperasi masih kecil dan tidak merata. Dalam beberapa kabinet terakhir, Kementerian Koperasi dan UKM dipegang oleh menteri berlatar belakang partai politik sehingga tidak mencerminkan profesionalisme dan pemerataan. (Wta/P-3) Hendrawan Supratikno Politikus PDIP PERHATIAN pemerintah terhadap koperasi dan UKM masih kurang. Ada beberapa indikator. Pertama, anggaran pemerintah untuk Kementerian Koperasi dan UKM termasuk yang paling kecil. Kedua, banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada koperasi dan UKM. Misalnya, dalam pemberian ruang usaha, banyak UKM yang digusur, dikejar-kejar. Kemu- dian pelatihan keterampilan untuk koperasi dan UKM sangat terbatas. Mereka seperti dibiarkan bertempur sendiri. (Wta/P-3) 4 PDIP Satrio Dimas Adityo Wakil Bendahara Umum DPP Partai Gerindra MENURUT kami, perhatian pemerintah terhadap koperasi dan UKM ma- sih sangat minim. Karena kekurangan modal, mayoritas koperasi tidak tumbuh baik. Dari sisi UKM juga banyak sekali pedagang kecil yang tidak tersentuh oleh pemerintah. Mereka lebih banyak dapat kredit dari rente- nir karena persyaratan mudah walaupun bunga tinggi. Gerindra punya program, yakni sistem yang memudahkan penyaluran kredit terhadap UKM dan koperasi. (Wta/P-3) 6 Partai Gerindra 7 Partai Demokrat 9 PPP 10 PARTAI HANURA 14 PBB 15 PKPI 8 PAN 1 Partai NasDem 3 PKS Kurtubi Ketua DPP Partai NasDem KOPERASI dan UKM selama ini hanya menjadi alat politik untuk menarik du- kungan rakyat, seolah pemerintah memperhatikan masyarakat bawah, tanpa ada konsep yang jelas bagaimana kemakmuran mereka bisa ditingkatkan. UKM dan koperasi saat ini lebih banyak jalan sendiri. Di bidang pertanian, misalnya, tidak ada keberpihakan kepada mereka. NasDem akan memper- juangkan agar Bulog membeli hasil panen dengan harga layak. (Wta/P-3) Refrizal Ketua DPP PKS PROGRAMdananggaranpemerintahbagikoperasidanUKMsudahada,tetapi kadang belum tepat sasaran. Banyak yang belum dapat akses pemodalan. Ini harus dievaluasi. Program pelatihan juga harus tepat sasaran, jangan sekadar membuatprogram.Aksespemodalanharusdiseleksisecaraketat,janganorang yang dapat itu lagi, itu lagi. Ini yang terjadi sekarang. Nama dan tempatnya berbeda, tapi orangnya itu-itu saja. (Wta/P-3) Marwan Jafar Ketua DPP PKB UKM dan koperasi belum diberdayakan secara maksimal dan masih mem- butuhkan banyak hal. Dari sisi anggaran, (jumlahnya) jauh dari kebu- tuhan yang ada. Kemudian yang kedua hanya menyentuh kelompok kecil tertentu, tidak menyentuh yang betul-betul mempunyai kriteria koperasi atau UKM. Kemudian, sebetulnya masyarakat sudah punya daya tahan dan daya saing, terus mereka swadaya sendiri. (Wta/P-3) 2 PKB 5 Partai Golkar Airlangga Hartarto Politikus Partai Golkar MENURUT saya, pemerintah sudah memberikan perhatian kepada koperasi dan UKM, tetapi kelak harus lebih spesifik untuk pemberdayaan sektoral, bukan badan hukum saja. Di kegiatan sektoral harus banyak pelatihan yang sifatnya spesifik. Misalnya, dengan UU Koperasi sekarang kan ada pemisahan antara koperasi simpan pinjam dan koperasi serbausaha. Saya melihat teknis sosialisasi dan mekanisme pelatihan yang ada belum efektif. Harus ada pelatihan kewirausahaan di sektor tersebut. (Wta/P-3) ANTARA/DEDHEZ ANGGARA LINDUNGI KOPERASI: Perajin menyelesaikan pesanan batik tulis di Koperasi Usaha Bersama (KUB) Batik Silva di Kelurahan Paoman, Indramayu, Jawa Barat. Koperasi merupakan kendaraan ekonomi bagi masyarakat, terutama di perdesaan, yang harus dilindungi pemerintah.
  • 6. KOMISI Pemilihan Umum Ba- nyumas, Jawa Tengah, masih belum mendapat penggantian surat suara yang rusak. Se- hingga total ada kekurangan 94 ribu lembar lebih surat suara. Ketua KPU Banyumas Aan Rohaeni mengungkapkan, pi- haknya telah melaporkan ke- kurangan surat suara ke KPU pusat, tetapi hingga kemarin belum ada penggantian. “Kekurangan surat suara di Banyumas mencapai 94 ribu. Rinciannya, kekurangan dari percetakan sebanyak 89 ribu lembar lebih dan kerusakan surat suara 5 ribu lebih,” jelas Aan di Banyumas, kemarin. Ia berharap kekurangan su- rat suara dapat segera diganti. Sehingga jumlah surat suara tidak menjadi persoalan bagi KPU Banyumas. Jumlah total surat suara di Banyumas seba- nyak 1,3 juta lebih. Namun, KPU pusat meng- klaim sudah mengirimkan semua logistik surat suara per 14 Maret yang lalu. Sekarang KPU pusat tinggal menunggu laporan apakah surat suara tersebut sudah diterima dan apabila ditemukan surat suara yang rusak. Kepala Biro Logistik KPU Boradi mengatakan KPU ting- gal menunggu laporan terkait surat suara yang rusak. “Sekarangkamisedangrapat denganpercetakanuntukmem- bicarakan percetakan kembali untuk menggati surat suara yang rusak sesuai dengan pem- beritahuandariKPUkabupaten atau kota,” terangnya. Dalam rapat tersebut, perce- takan meminta agar surat suara yang rusak ditarik dan dimusnahkan oleh perusaha- an. Surat suara tersebut akan dirajang dan diolah menjadi kertas daur ulang. Terkait dengan laporan surat suara yang rusak, ia mengaku belum mendapat laporan seca- ra menyeluruh. Ia pun mem- beri batas akhir pelaporan dari kabuparen kota paling lambat 25 Maret, sehingga pada 27 Maret pengganti surat suara yang rusak tersebut sudah bisa dikirim. Boradi mengatakan laporan surat suara rusak yang sudah masuk akan langsung ditang- gapi sehingga bisa langsung melakukan pencetakan lagi, kemudian langsung dikirim. Saat ini, menurutnya, surat suara yang telah dikirim oleh percetakan disimpan di gu- dang setiap KPU kabupaten/ kota. Pada 1 April surat suara akan dikirim ke kecamatan. (LD/AT/P-4) PALCE AMALO B ADAN Pengawas Pe- milu Provinsi Jawa Tengah tengah me- nyelidiki dugaan kampanye ilegal yang dilaku- kan Menteri Kelautan dan Per- ikanan Sharif Cicip Sutardjo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Demak, Minggu (16/3). “Berdasarkan laporan da- ri Panwaslu Demak, yang bersangkutan menjadi juru kampanye Partai Golkar saat melakukan kunjungan kerja sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di kabupaten se- tempat,” kata anggota Bawaslu Jateng Teguh Purnomo di Se- marang, kemarin. Ia menjelaskan penyelidikan atas dugaan pelanggaran pera- turan pemilu itu difokuskan pada ada atau tidaknya pelang- garan penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampa- nye yang dilakukan Sharif Cicip Sutardjo. Menurut Teguh, seusai men- jadi juru kampanye tingkat na- sional Partai Golkar di Lapang- an Pancasila, Kabupaten De- mak, politisi Partai Golkar itu melakukan kunjungan kerja sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ke sentra pengasap- an ikan di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Demak, untuk memberikan bantuan. “Dalam kunjungan kerja ke sentra pengasapan ikan itu, Menteri Kelautan dan Peri- kanan didampingi sejumlah pejabat Pemkab Demak, dan lazimnya yang bersangkutan menggunakan anggaran ke- menterian,” ujarnya. Selain dugaan penggunaan fasilitas negara, Panwaslu Demak juga telah menyurati KPU Kabupaten Demak terkait dugaan pelanggaran adminis- tratif yang dilakukan Sharif Cicip Sutardjo. Yang bersangkutan, imbuh- nya, tidak tercatat sebagai juru kampanye, tapi ikut ber- orasi pada kampanye di Kabu- paten Demak. Sekretaris DPD Partai Gol- kar Jateng Iqbal Wibisono, saat dimintai konfirmasi me- lalui telepon, mengakui Sharif Cicip Sutardjo melakukan kunjungan kerja sebagai Men- teri Kelautan dan Perikanan setelah menghadiri kampanye di Kabupaten Demak. “Pak Cicip sudah ganti ‘ba- ju’, tidak memakai ‘baju’ Par- tai Golkar saat melakukan kunjungan kerja ke sentra pengasapan ikan, jadi ya tidak ada masalah,” ujarnya. Ia mengungkapkan, nama Sharif Cicip Sutardjo sebelum- nya juga sudah didaftarkan sebagai juru kampanye di lokasi kampanye Partai Golkar di Kabupaten Demak dan Kota Semarang. “Untuk kampanye di dua tempat itu, Partai Golkar sudah memasukkan daftar juru kampanye sebanyak lima orang, salah satunya Sharif Cicip Sutardjo,” ujarnya. Belum dapat izin Seacra terpisah, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans LebuRayayangtercatatsebagai juru kampanye PDI Perjuang- an, sampai Senin (17/3) belum diizinkan berkampanye. Juru bicara KPU NTT Maryanti Lu- turmas Adoe mengatakan KPU masih menunggu surat izin kampanye Frans Lebu Raya dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. “Karena be- lum ada surat izin kampanye dariMendagri,GubernurFrans Lebu Raya belum bisa berkam- panye,” kata Maryanti. Adapun surat cuti kampa- nye Frans Lebu Raya sudah diserahkan dari pemerintah ke KPU. Berdasarkan daftar juru kampanye yang diteri- ma KPU, PDIP mengajukan 82 juru kampanye termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sesuai jadwal, kampanye rapat umum PDIP pada 16-19 Maret 2014. Sekretaris PDIP NTT Nelson Matara mengakui PDIP juga belum menerima surat pem- beritahuan dari Mendagri ter- kait izin kampanye Gubernur NTT. (P-2) palce@mediaindonesia.com SIAPA sangka di balik gemulainya goyangan dangdut yang disajikan- nya, Camel Petir menyimpan ke- kuatan dahsyat yang dapat me- matikan lawan dengan teknik tendangan yang dimiliki. Jangan coba-coba bikin gara-gara dengan dara pemilik nama lengkap Camelia Panduwinata Lubis ini. Tendangan taekwondonya bakal ikut berbicara. Camelia Panduwinata Lubis ialah caleg DPR RI daerah pemilih- an Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri dengan nomor urut 3 dari Partai Keadilan dan Persatuan In- donesia (PKPI). PKPI menempatkan pedangdut ini bukan semata-mata karena keartisannya. Selain seorang artis, dara cantik ini ternyata juga se- orang atlet yang memiliki prestasi lumayan dengan meraih perunggu saat kejuaraan daerah DKI Jakarta beberapa tahun silam. Camel Petir juga memiliki teknik tendangan yang dapat mematikan lawannya dan dia memegang sabuk hitam di dunia taekwondo. Bukan hanya goyangan dengan tubuh seksi yang digunakan PKPI untuk menarik pemilih dalam Pe- milu 2014. Camel Petir memiliki pandangan yang luas atas kondisi masyarakat saat ini. Hati artis kela- hiran 1988 ini terpanggil untuk memperbaiki kondisi negeri yang dinilainya karut marut. “Saya berpolitik karena panggil- an hati untuk mengubah kondisi bangsa yang memprihatinkan ini. Karena pemimpin yang ada saat ini tidak punya hati dengan kon- disi rakyatnya. Makanya sebagai generasi muda merasa terpanggil untuk ikut mengubah bangsa Indo- nesia menjadi lebih baik,” tandas Camel Petir kepada Media Indone- sia, kemarin. Ia menyampaikan, secara pri- badi, dia tidak kaya dan memiliki banyak uang. Namun, untuk terjun ke dunia politik, dia tidak bakal mengandalkan uang dan populari- tas yang dimilikinya sebagai artis dangdut maupun model. Camel Petir yang dipanggil Bang Yos (Sutiyoso) dengan panggilan Camel Bledek ini justru akan me- ngedepankan visi dan misinya sebagai kawula muda yang ha- rus dapat mewarnai perjalanan bangsa. “Saya ingin menunjukkan ke- pada para pemilih pemula, bahwa anak muda harus punya keteguh- an untuk berjuang mewujudkan keinginan. Saya ingin masyarakat sejahtera dan terbebas dari keme- laratan, akibat banyaknya kasus korupsi,” urainya. Menurut Camel, untuk mewujud- kan masyarakat yang sejahtera, ha- rus dimulai dengan pembangunan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan. Masyarakat, terutama pemuda, harus memiliki kepandaian yang mumpuni dan menjadi pintar. Sehingga jika masyarakat pintar, bangsa-bangsa lain di dunia akan memperhitungkan Indonesia dan tidak dengan mudahnya dihina begitu saja oleh negara tetangga. Bukan hanya masalah pendidikan, dunia per- buruhan yang peker- janya didominasi ka- langan muda yang produktif juga harus diperjuangkan. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak bisa lagi dijadikan acuan di tengah pasar global dunia saat ini. UMK sudah waktunya di- ubah menjadi upah minimum interna- sional (UMI). (Abdus Syukur/P-4) SURAT SUARA ROBEK: Ketua sortir surat suara KPU Kabupaten Tangerang Didi Muhadi menunjukkan surat suara yang rusak di Tangerang, Banten, kemarin. KPU Kabupaten Tangerang menemukan 424 surat suara yang rusak karena robek, ternoda tinta, dan lainnya. ORASI CALEG NASDEM: Calon anggota legislatif dari dapil Banten III dengan nomor urut 1 Partai NasDem Wawan Iriawan menyampaikan orasi saat kampanye di Tangerang, Banten, kemarin. NasDem menggelar kampanye perdana di wilayah Tangerang dengan mengusung tema Restorasi. ANTARA/LUCKY R MI/ANGGA YUNIAR Larangan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye sudah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2013. Kampanye Cicip Diduga Ilegal DaerahmasihKurangSuratSuara UpahMinimumtidakBisaBersaingdiPasarGlobal SELASA, 18 MARET 2014INDONESIA MEMILIH6 ‘‘Saya ingin masyarakat sejahtera dan terbebas dari kemelaratan.’’ Camelia Panduwinata Lubis Caleg PKPI PERNIK KAMPANYE TagihJanjidenganBomMolotov ADA-ADA saja cara calon anggota legislatif menebar janji kepada konstituennya. Bahkan, jika sang caleg membohongi janjinya bila terpilih kelak, dia minta rumahnya dilempari bom molotov. “Jikasayaberbohongatauingkarjanji,sayaakanlangsungmeng- undurkan diri dari jabatan saya selaku anggota DPR RI. Silakan lempari rumah saya dengan bom molotov,” kata caleg Dona Yurike Sidabutar untuk DPR RI dari daerah pemilihan I dalam selebaran- nya saat kampanye terbuka Partai Gerindra di Lapangan Sepak Bola, Jalan Air Bersih, Kelurahan Sidorejo I, Medan, kemarin. Dalam selebaran berjudul Janji Iman Dona Yurike Sidabutar, dia pun berjanji menyerahkan seluruh gaji dan uang reses sebanyak empat kali dalam setahun. Dalam selebaran yang dilengkapi dengan kartu nama caleg yang bersangkutan tersebut juga disebutkan mengenai tata cara mendapatkan uang tersebut. “Anggaran untuk bidang usaha kecil dengan nilai anggaran Rp2 juta-Rp5 juta,” kata Dona dalam sele- barannya. (PS/X-5) MauTempelStikerdiKamarMandi BOSAN dengan jurus kampanye yang biasa-biasa saja. Sutio Utomo yang berprofesi sebagai tukang patri, calon anggota legislatif Par- tai Amanat Nasional untuk DPRD Kabupaten Malang dari daerah pilihan VII Kabupaten Malang, Jawa Timur, memilih ‘menjual diri’ dengan cara tidak lazim, yakni menempel stiker di kamar mandi warga. Sutio berkampanye dari rumah ke rumah dan tak segan-segan mohon izin ke pemilik rumah untuk menempel stiker di kamar mandi. Selain itu, lulusan sarjana Universitas Islam Malang tahun 1987 itu blusukan ke toilet umum. “Saya memilih menempel stiker di kamar mandi warga karena setidaknya2kalidalamsehari,wargamelihatfotosaya.Secaraoto- matis mereka mengingat, dan 9 April mendatang mencoblos saya,” kata caleg nomor urut 5 Dapil VII (Kecamatan Wagir, Dau, Karang- ploso, Pujon, Ngantang, dan Kasembon) itu di Malang kemarin. Sejauh ini bapak tiga anak ini optimistis bakal mengantongi 10.000-15.000 suara melalui strategi kampanyenya. Itu sebabnya poster, spanduk, dan alat peraga kampanye dirinya tidak terpam- pang di jalan-jalan protokol seperti caleg lainnya. Adapun dana kampanyenya diambilkan dari hasil memperbaiki peralatan dapur milik warga yang rusak. “Sehari dapat Rp100.000 sampai Rp200.000, sebagian untuk makan keluarga, dan sisanya untuk kampanye,” jelasnya. (BN/X-5) MenjagaPredikatKotaTebersih PREDIKAT Surabaya kota tebersih di Indonesia, tampaknya harus dipertahankan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Sedikit saja ada sampah menumpuk, tak segan-segan petugas Dinas Kebersihan dan Pematusan (DKP) Kota Surabaya langsung sigap membersihkan. Apalagi adanya kerumunan massa saat kampanye sekarang. Tumpukansampahakanmenjadimasalahtersendiri,karenapeser- ta kampanye seenaknya saja meninggalkan sampah berserakan. Tapi, tidak halnya dengan Surabaya, saat kampanye PDI Per- juangan berlangsung, puluhan petugas DKP disiapkan untuk membersihkan sampah sampah berserakan di lapangan TOR Surabaya, kemarin. Mereka juga dibantu satgas PDIP untuk membersihkan ong- gokan sampah di lapangan. “Tidak ada istilah menunda untuk dibersihkan, begitu kampanye tuntas, langsung kita bersihkan,” kata Ahmadi, salah satu petugas kebersihan. Tidak hanya itu, sebuah mobil WC umum juga siaga di lokasi kampanye. Mereka yang hendak kencing atau buang air bersih harusantredanitudiberikanjugasecaragratis.“Harusantrekalau di sini mas, sebab kita siapkan hanya empat koridor untuk kencing dan buang air besar,” kata petugas jaga mobil WC umum. FasilitasmobilWCumumdiberikansecaragratis.Airdanfasilitas lainnya sudah disiapkan Pemerintah Kota Surabaya. (FL/X-5) CALEG PEREMPUAN BICARA Penyelidikan pelanggaran peraturan pemilu itu difokuskan pada pelanggaran penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye yang dilakukan Sharif Cicip Sutardjo. MI/ABDUL SYUKUR
  • 7. J ELANG Pemilu Legislatif 9 April 2014 ramai-ramai pejabat negara mengam- bil cuti untuk kampa- nye. Tak tanggung-tanggung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengambil cuti pada 17 dan 18 Maret 2014 untuk berkampanye ke Magelang, Bantul, dan Jawa Timur untuk mendongkrak suara Partai Demokrat. Dalam kampanye ke Jawa Timur, SBY dijadwalkan mengunjungi Blitar dan Tulungagung. SBY sepertinya khawatir di daerah kelahiran Anas Urbaningrum itu perolehan suaranya jeblok. Pimpinan cuti, anak buah pun ramai-ramai mengajukan cuti. Sejumlah menteri yang ber- asal dari partai politik juga mengajukan cuti. Lihatlah sederet pejabat dari parpol mengajukan cuti. Dari Partai Demokrat ter- dapat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syariefuddin Hasan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Pe- muda dan Olahraga Roy Suryo, dan Menteri Energi dan Sum- ber Daya Mineral Jero Wacik. Dari Partai Golkar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Di Par- tai Amanat Nasional Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Ke- hutanan Zulkifli Hasan. Di Partai Keadilan Sejahtera Menteri Komunikasi dan In- formatika Tifatul Sembiring dan Menteri Pertanian Sus- wono. Dari Partai Persatuan Pembangunan Menteri Agama Suryadharma Ali. Sementara itu, jumlah kepala daerah yang mengajukan cuti ke Kemente- rian Dalam Negeri lebih ba- nyak, Irwan Prayitno (Sumatra Barat), Alex Noerdin (Sumatra Selatan), Ahmad Heryawan (Jawa Barat), Soekarwo (Jawa Timur), Ganjar Pranowo (Jawa Tengah), Frans Lebu Raya (NTT), Cornelis (Kalbar), Rudi Arifin (Kalsel), Longki Djang- gola (Sulawesi Tengah), dan Anwar Adnan Saleh (Sulawesi Barat). Hampir semua menteri dari partai politik mengambil cuti kampanye karena mereka mencalonkan diri sebagai ang- gota legislatif. Pejabat negara yang mengambil cuti untuk kampanye memunculkan pe- nilaian berbeda di kalangan masyarakat. Secara normatif memang tidak ada aturan yang dilanggar. Namun, cuti kam- panye yang diambil pejabat negara sangat bertentangan dengan norma dan etika ka- rena saat menjabat, mereka bukan lagi milik partai tertentu, melainkan seluruh masyarakat. Cuti pejabat negara bu- kan persoalan lazim dan tidak lazim, melainkan urusan kepantasan. Se- bagai pejabat publik, me- reka tidak hanya mewakili partai, tetapi masyarakat. Para pejabat negara yang mengambil cuti sudah me- lupakan janji mereka pada waktu sumpah jabatan. Hal itu mencerminkan me- reka lebih mementingkan partai, pribadi, dan kelom- pok mereka. Dalam UU No 8/2012 dan PP 18/2013 ditetapkan, pejabat publik hanya boleh berkampanye pada Sabtu dan Minggu agar tidak mengganggu pelayanan publik. Status sebagai pejabat ne- gara tidak mengenal libur. Begitu pun kepentingan publik juga tidak mengenal libur. Mestinya para pejabat publik itu mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan justru mengutama- kan kepentingan partainya. Ketika seorang dilantik da- lam jabatan publik, ia mes- tinya mengorbankan ke- pentingan partai, termasuk kesempatan berkampanye. Apakah tidak cukup mengampanyekan kinerja mereka ke- pada publik? Jika mereka bekerja baik, ti- dak berkampanye pun pasti didukung. Partai sudah ‘me- wakafkan’ kader bersangkut- an sehingga mestinya tidak lagi direcoki untuk kepen- tingan kampanye. Jack Synder dalam buku Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah (2003) mengata- kan pada etika publik melekat tanggung jawab sosial dan moral pelayan pub- lik. Hal itu ditunjang karakter pribadi, kematangan emosion- al, dan jiwa kepemimpinan. Pejabat yang mengabaikan etika kerap memicu konflik sebab menjadikan masyarakat terbelah antara mendukung dan tidak mendukung. Perta- rungan kekuatan itu menye- babkan lemahnya komitmen yang menggerogoti pelayanan publik. Sementara itu, Haryatmoko dalam buku Etika Politik dan Kekuasaan (2003) menjelas- kan pada etika pejabat pub- lik melekat tanggung jawab moral yang menyadarkan pentingnya menumbuhkan budaya politik yang santun. Budaya politik semacam itu di- maksudkan membangun kon- disi politik yang manusiawi, bukan penindasan, kekeras- an, dan korupsi. Yang lahir kemudian ialah paradoks. Ketika rakyat prihatin terha- dap kinerja pejabat dan wakil mereka, maraknya korupsi, kemiskinan di mana-mana, para pejabat publik justru sibuk dengan urusan partai dan kemenangan partai. Etika politik mengandung aspek individual dan sosial. Etika secara individual meng- atur kualitas moral politikus, etika sosial karena mereflek- sikan masalah norma hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil. Karena itu, etika politik memiliki tiga dimensi, pertama tujuan politik, kedua menyangkut pilihan sarana, dan ketiga berhadapan de- ngan aksi politik. Yang ter- akhir berhubungan langsung dengan perilaku politikus. Lebih jauh Frans Magnis Suseno (2001) mengatakan pe- jabat negara terbiasa oleh cara berpikir monokausal. Perma- salahan dilihat hanya dari satu sebab langsung tanpa mempertimbangkan berbagai dimensinya, termasuk dalam mengambil cuti. Karena tak ada aturan yang dilanggar, mereka merasa benar, tak peduli etika sebagai pejabat. Kebiasaan menghadapi ma- salah dengan pendekatan mo- nokausal itu merupakan pen- dangkalan dan pemiskinan politik. Itu merupakan anak kandung pragmatism yang mewarnai mentalitas dan cara berpikir pendek produk dari sistem pendidikan instan de- ngan hasil segera. Para pejabat yang meng- ambil cuti kampanye mesti- nya tidak hanya berlindung pada aturan legal formal. Mengutamakan partai dalam kampanye berarti mereka mengesampingkan moral dan sosial jabatan. Memang ada aturan yang dibuat DPR beru- pa undang-undang, peraturan pemerintah, dan instruksi presiden. Namun, bukankah para pembuat aturan-aturan itu juga orang-orang dengan latar belakang partai politik untuk menguntungkan me- reka sendiri? Yang perlu di- waspadai jangan sampai kam- panye para pejabat negara itu menggunakan fasilitas negara yang dibiayai dengan uang rakyat. Yang kita harapkan seka- rang para pejabat negara mestinya memantulkan kete- ladanan yang bersumber dari politik etis. Ketika yang ter- potret ke permukaan ialah hasrat mencari kekuasaan belaka, itu mencerminkan kenegarawanan yang belum usai. Ketidakmatangan politisi yang duduk dalam jabatan- jabatan publik semacam itu memang mengkhawatirkan. Mereka bukan berjuang un- tuk bangsa dan negara sam- pai titik darah penghabisan. Mereka ialah pejuang partai untuk meraih pragmatisme kekuasaan. S EBAGAI penanda ta- ngan kesepakatan glo- bal tentang pencapaian Tujuan-Tujuan Pem- bangunan Milenium (MDGs), Indonesia memiliki waktu seki- tar enam tahun untuk mem- buktikan komitmennya. Da- lam target ke-7 MDGs, tertera tujuan mencapai perbaikan berarti dalam kehidupan pen- duduk miskin di permukiman kumuh pada 2020. Saat ini, menurut data resmi, jumlah kebutuhan perumahan di Indonesia telah mencapai 7-8 juta unit dan akan ber- tambah sekitar 1,4 juta unit per tahun, sebuah angka yang sangat besar, meski sebenar- nya belum sepenuhnya meng- gambarkan kondisi yang ada, karena tidak mempertimbang- kan sekian juta keluarga yang meski tercatat memiliki tempat tinggal, tetapi kondisi peruma- han mereka tidak memenuhi standar kelayakan. Mudah diduga bahwa mayoritas yang membutuhkan tempat tinggal tersebut ialah mereka yang berpenghasilan pas-pasan dan karena itu, pemenuhan kebu- tuhannya memerlukan uluran tangan pemerintah. Sebuah fenomena yang patut dicermati di Indonesia sejak beberapa dekade ter- akhir ialah kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak serta-merta mem- bawa perbaikan pada sistem penyediaan perumahan bagi mayoritas masyarakat. Yang terjadi justru sebaliknya. Di kota-kota yang ekonominya berkembang pesat seperti Jakarta dan Surabaya, kon- disi perumahan bagi mayo- ritas masyarakat semakin memburuk. Harga rumah bagi mereka yang berpenghasilan tetap sekalipun semakin tidak terjangkau. Semua itu merupa- kan indikasi terjadinya krisis perumahan yang melanda In- donesia, khususnya di daerah perkotaan, sejak beberapa dekade terakhir. Ragam tawaran solusi Sebenarnya, konstitusi ne- geri ini dengan tegas menya- takan ‘Negara berkewajiban membantu mengadakan ru- mah yang layak bagi rakyat Indonesia’ (UUD ’45, Pasal 48 H). Begitu pula UU No 25/2000 tentang Propenas dan UU Ba- ngunan Gedung 2003 (Pasal 43 ayat 4) yang mewajibkan pemerintah daerah ‘member- dayakan masyarakat miskin yang belum memiliki akses pada rumah’. Semua arahan konstitusional tersebut bertu- juan memberikan aksesibilitas rumah bagi rakyat Indonesia, terutama bagi kelompok lemah ekonomi. Secara teknis, teori tentang krisis perumahan dan solusi- nya bisa dibagi dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama melihat masalah pe- rumahan sebagai ‘persoalan modal/penghasilan’,sementara kelompok kedua menganggap- nya sebagai ‘persoalan keber- sihan/kesehatan/keteraturan’. Bagi kelompok pertama, kri- sis perumahan identik dengan ‘persoalan lahan’. Harga ru- mahyangtidakterjangkauoleh mayoritas masyarakat diyakini akibat tingginya harga lahan yang disebabkan pemilikan yang tidak produktif, speku- lasi lahan serta bangunan, dan pengendalian stok rumah dan kaveling oleh segelintir. Teori itu memang berhasil ‘mene- lanjangi’ berbagai perilaku melenceng para pengembang perumahan. Kritik terhadap spekulasi lahan dan properti itu banyak didukung para pemikir pro- gresif, perencana, dan politi- kus kota yang, di beberapa ne- gara, berhasil memicu gerakan reformasi perumahan. Meski demikian, solusi yang dita- warkan ‘sekadar’ berangkat dari aspek keuangan, seperti kurangnya dana bagi pem- bangunan rumah sederhana, tingginya bunga kredit peru- mahan, maraknya manipu- lasi hipotek yang diberikan untuk pelelangan lahan secara spekulatif serta rendahnya penghasilan. Tiga bentuk solusi ditawar- kan kelompok ini. Pertama, berangkat dari asumsi harga beli dan sewa rumah yang tinggi sehingga harus dicari strategi pengadaan rumah mu- rah yang kecil dan sederhana. Kedua, berangkat dari asumsi tak terjangkaunya harga sewa dan beli rumah karena masya- rakat itu miskin. Karena itu, pendapatan masyarakat harus ditingkatkan. Ketiga, perlunya insentif keuntungan bagi pe- ngusaha yang membangun rumah sederhana. Sementara itu, teori yang diusung kelompok kedua mereduksi masalah perumah- an menjadi sekadar ‘persoalan renovasi/peremajaan kam- pung’, ‘persoalan budaya, khu- susnya budaya kemiskinan’, serta ‘persoalan kurangnya pengawasan negara dengan akibat mekarnya perumahan kumuh’. Berbagai asumsi ter- sebut mewarnai sejarah pan- jang kebijakan perumahan di mancanegara, termasuk di Indonesia. Dari segi ekonomi-politik, solusi masalah perumahan ditawarkan oleh dua kubu besar, yaitu kubu yang meng- anjurkan ‘permainan bebas kekuatan-kekuatan pasar’ dan kubu yang menganjur- kan intervensi negara berupa subsidi bagi kelompok lemah. Pengalaman selama ini juga yang bisa dipelajari dari man- canegara menunjuk pada dua hal berikut. Pertama, tuntutan ‘permainan bebas kekuatan- kekuatan pasar’ seperti stra- tegi pemerintah Orde Baru yang menjadikan segelin- tir pengembang raksasa se- bagai motor pembangunan perumahan telah memper- parah krisis perumahan. Pe- lajaran kedua, tanpa kontrol yang ketat, intervensi peme- rintah lewat subsidi akan mempermarak korupsi. Krisis perumahan dan kega- galan solusi yang ditawarkan dari dua kubu tersebut, di beberapa negara Eropa, telah ‘memaksa’ pemerintah untuk kembali ke resep lama, yaitu menciptakan semacam balance di antara para stakeholder, yaitu pemerintah, investor swasta, dan end user, khu- susnya kelompok yang harus dibantu. Sebuah sistem subsidi peru- mahan yang diatur dalam per- undang-undangan diupayakan agar mampu menyuarakan aspirasi berbagai kelompok kepentingan tadi secara lebih adil. Kenyataannya langkah itu tidak sepenuhnya menyele- saikan kelangkaan persediaan rumah, tetapi berhasil menum- buhkan kembali consensus dalam masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya mencari penye- lesaian. Pelajaran dari mancanegara Beberapa pelajaran dari mancanegara kiranya ber- manfaat sebagai masukan dalam upaya mencari sistem perumahan sosial yang se- suai dengan kondisi kita saat ini. Singapura ialah contoh dominannya peran pemerin- tah dalam upayanya meng- atasi masalah perumahan. Negeri pulau itu membentuk Housing Development Board (HDB) yang memiliki akses penguasaan tanah murah yang didukung pemerintah serta mengontrol 65% suplai rumah, yaitu pangsa pasar perumahan menegah bawah. HDB dinilai sukses dalam membangun rumah dan dise- wakan kepada masyarakat dari strata sosial tersebut. Si- ngapura juga memiliki Central Providence Fund (CPF), yakni dana yang dihimpun dari masyarakat dengan cara me- motong gaji pekerja dan karya- wan untuk pembangunan perumahan. Bagi Indonesia, lahan tidur yang disita dari pe- ngembang besar bermasalah kiranya bisa menjadi pertim- bangan untuk dialihkan pe- runtukannya bagi perumahan menengah bawah yang banyak menghadapi kendala akibat tingginya harga lahan perko- taan. Sementara itu, Taperum (Tabungan Perumahan) bisa dikembangkan untuk memper- oleh cakupan yang lebih luas. Jerman, sebagai contoh lain, memberikan insentif pajak, kredit murah, dan sejenisnya kepada para pengembang yang membangun perumahan bagi masyarakat menengah ba- wah. Meski tingkat keuntungan relatif kecil, tingkat kepas- tian memperoleh keuntungan nyaris 100%. Tak mengher- ankan bahwa lebih dari 60% perumahan di Jerman diba- ngun pengembang jenis itu. Mereka yang menginginkan keuntungan lebih harus mengikuti aturan pasar yang berisiko. Dari semua paparan tersebut, sebenarnya banyak peluang untuk menyelesaikan krisis perumahan di Tanah Air. Kemauan politik pemerintah dan kemauan semua pihak da- lam mencari keseimbangan di antara berbagai kepentingan pelaku perumahan ialah dua persyaratan utama yang harus dipenuhi. Selebihnya ialah ma- salah teknis. SELASA, 18 MARET 2014 OPINI 7 PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP) Beberapa pelajaran dari mancanegara kiranya bermanfaat sebagai masukan dalam upaya mencari sistem perumahan sosial yang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Ramai-Ramai Cuti Pejabat PerumahanuntukRakyatMiskin Paulus Mujiran Pemerhati politik Ivan Hadar Direktur Eksekutif Indonesian IDE (Institute for Democracy Education), Koordinator Nasional Target MDGs 2007-2010 Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kan- song Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Lau- rens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryoprato- mo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Lau- rens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prase- tyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo Utomo Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035- 306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@ mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WAR- TAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU ME- MINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rah- mawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indri- antari Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hul- wan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Corne- lius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mo- hamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Per- mana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Us- man Iskandar, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem- bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Wi- djajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) METROTVNEWS.COM News: Khudori Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni Fauzan, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahri- ar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Per- cetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bu- lan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman
  • 8. SELASA, 18 MARET 2014MEGAPOLITAN8 LINTAS BERITA I MING-IMING bunga dan untung besar masih efektif menjerat warga untuk berinvestasi di perusahaan yang belum jelas perizinannya. Seperti halnya 800 nasabah yang mengaku tertipu investasi jaminan perumahan sebesar Rp1,3 triliun. Baru belakangan dike- tahui pemimpin perusahaan punya rekam jejak sama da- lam penggelapan dana ma- syarakat. Antonius Cristian Gunawan, salah satu nasabah, menje- laskan, awalnya ketertarikan nasabah pada investasi PT Exist Assetindo (EA) bermula pada produk investasi dengan jaminan properti promis- sory note seri D, 2008 lalu. Bentuknya, nasabah diminta menyetor sejumlah uang de- ngan imbal bunga 12% per ta- hun. Properti promissory note adalah surat utang atau surat sanggup di bawah satu tahun yang dikeluarkan PT EA. Antonius mengakui ada kecurigaan soal potensi peni- puan dengan pemberian bu- nga di atas nilai deposito saat itu. Namun, kecurigaan hilang dengan adanya iklan di dua surat kabar nasional bahwa PT itu dijamin pengacara kon- dang. Bahwa, katanya, aset perusahaan disimpan di kan- tor hukum milik pengacara itu. Alhasil, para nasabah ya- kin untuk menanamkan dana puluhan juta hingga puluhan miliar rupiah, sekaligus me- masarkannya ke pihak lain. Walau Antonius mengakui PT EA itu cuma memiliki surat izin usaha perdagangan dan tak ada izin usaha penghim- punan dana masyarakat dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan. “Makanya nasabah per- caya saja. Karena properti kan kelihatan, nilainya juga naik terus. Dan pembayaran bunganya lancar sampai Juli tahun lalu,” ujar Antonius, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/3). Samuel Matulessy, kuasa hu- kum korban, menambahkan, pihak perusahaan juga me- nawarkan produk lain, yakni penyertaan saham. Itu dilaku- kan dengan kedok perusahaan akan segera go public (IPO) dalam tempo setahun. Pada 25 Juli 2013, PT EA mengeluarkan surat pemberi- tahuan terjadinya gagal bayar. Alasannya, PT EA mengalami rush oleh nasabah akibat efek kaburnya pemilik perusahaan emas. Itu menyebabkan pa- sokan dana terganggu. “Pa- dahal kan ngakunya investasi properti. Lo ini kok bawa- bawa perusahaan emas,” ce- tusnya. Menurut Antonius, para na- sabah baru tau bahwa Direk- tur Utama PT EA, Chaidi The, ternyata pernah ditangkap dalam kasus sejenis. Mela- lui PT Askrindo, dia meraup dana publik Rp439 miliar. Kasusnya ditangani Polda Metro Jaya. Menurut Anto- nius dan Samuel, pihaknya melaporkan tiga pejabat PT EA ke Bareskrim Polri dengan laopran LP/1006/XXI/2013 dan LP/1007/XII/2013 dengan terlapor, yaitu Chaidi The, Mohammad Soleh (direktur o- perasional), dan Rahmansyah Nasution (direktur asosiasi). Mereka diadukan dengan du- gaan tindak penggelapan dan penipuan. (Kim/J-2) KONDISI Iqbal Saputra, balita korban penganiayaan ayah angkatnya, Dadang, yang kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, menurun. Saat dikunjungi di RS ter- sebut, kemarin siang, Iqbal dinyatakan koma oleh pihak dokter. Oleh karena itu, pera- watannya dipindahkan dari kamar rawat biasa ke pediatric intensive care unit (PICU). Hilman, 40, paman Iqbal, mengatakan kondisi keponak- annya yang mengalami luka bakar di sekujur tubuh mulai menurun pada Minggu (16/3) pukul 16.00 WIB. Bocah ber- umur tiga tahun tersebut, ketika itu, tidak merespons bibinya yang menjaga di ruang rawat inap. Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia Erlinda menyatakan kondisi Iqbal kritis. “Kondisi Iqbal saat ini tidak sadarkan diri dan suhu tubuhnya mencapai 39 derajat celsius. Kami akan dalami penyebab kondisi kor- ban yang menurun apakah pelayanan di sini (RSUD Koja) bagus atau tidak,” kata Erlinda seusai menjenguk Iqbal. Menurutnya, perawatan Iqbal akan dipindahkan ke RS lain, yaitu RS Omni Inter- nasional atau Mitra Keluarga Kemayoran. Terkait dengan biaya perawatan, menurut Erlinda, semuanya ditanggung Dinas Sosial DKI Jakarta. S e m e n t a ra i t u , K a s a t Reskrim Polres Jakarta Utara Ajun Komisaris Besar Daddy Hartadi mengatakan saat ini pihaknya terus mencari ibu kandung Iqbal, Iis Noviyanti, 28, yang menghilang sejak dua minggu lalu. Ia mengaku kesu- litan menemukan perempuan itu. “Kami sudah mencari Iis di tempat kerjanya di Senen dan ke rumahnya di Desa Me- karsari RT 02/17, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Na- mun, rumah tersebut kosong. Menurut ketua RT setempat, Iis tidak pulang sekitar dua bulan,” jelas Daddy. Iqbal yang mengalami patah tangan kiri, pembengkakan buah zakar, dan luka bakar di sekujur tubuh sebelumnya ditemukan telantar di halte bus Trans-Jakarta Gunung Sa- hari, Jakarta Utara. (Ths/J-4) KondisiBalitaKorban PenganiayaanMenurun JAKARTA UTARA PenipuSedotDana Publik Rp1,3Triliun MABES POLRI BerkasBeadanCukaiPriokDilimpahkan BERKAS perkara penyalahgunaan kekuasaan dengan tersangka Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta, sudah di- limpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan segera diproses di pengadilan. “Berkas perkara sudah dikirim 10 Maret (2014) ke kejaksaan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto kepada Media Indonesia, kemarin. Pelimpahan tahap satu itu, lanjutnya, dilakukan penyidik Subdit Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Apabila jaksa sepakat dengan penerapan pasal yang diajukan penyidik, tinggal menunggu pelimpahan tahap dua atau penyertaan tersangka dan barang bukti. (Gol/J-4) 2PengeroyokMiaDijeratPasalBerlapis DUA dari delapan pengeroyok Mia Nuraini, 16, yang kini bu- ron, akan dikenai pasal berlapis oleh Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolsek Cilandak Komisaris HM Sangkono mengatakan jajarannya kini masih terus memburu kedua tersangka yang sejak kemarin dimasukkan ke daftar pencarian orang (DPO). “Sementara ini tersangka kita jerat dengan Pasal 170 ayat 3 KUHP tentang Pengeroyokan yang Direncanakan hingga Menyebabkan Kematian,” ujarnya. Ia juga mengaku telah berkordinasi dengan beberapa polsek dan polres di Jakarta ataupun di luar Jakarta untuk menangkap kedua tersangka. Selain itu, foto-foto mereka juga sudah disebar untuk memudahkan proses pencarian. (Nel/J-4) GugatanterhadapJokowiDitunda GUGATAN para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Jakarta Baru kepada Gubernur DKI Joko Widodo, kemarin, batal diajukan ke Pengadilan Negeri Jakpus karena berkas bukti be- lum lengkap. Koordinator Tim Advokasi Jakarta Baru Habiburahman me- ngatakan gugatan class action diajukan karena Jokowi yang menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu ditunda sampai Rabu (besok). “Bukti rekaman janji ia akan menjabat Gubernur DKI lima tahun,” ujarnya. Majunya Jokowi sebagai capres saat baru menjabat Gubernur DKI 18 bulan dinilai mengabaikan janji kepada warga Jakarta saat pemilihan gubernur. (AF/J-4) 400 RUMAH DISEGEL: Warga melintas di samping papan pengumuman penyegelan bangunan rumah Perumahan Taman Anyelir III, Cilodong, Depok, Jawa Barat, kemarin. Sebanyak 400 rumah disegel Distarkim Kota Depok, karena pengembang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan pembangunan tersebut menggerus daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung. MI/BARY FATHAHILAH PENERTIBAN PKL: Petugas Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima yang berdagang di trotoar dan halte bus di Palmerah, Jakarta Barat, kemarin. Penertiban itu untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum seperti halte dan trotoar sebagai milik publik. MI/ANGGA YUNIAR SEBANYAK 30 gerbong kere- ta rel listrik (KRL) milik PT Kereta Api Indonesia yang dipesan dari Jepang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin. Gerbong sebanyak itu meru- pakan bagian dari 180 unit penambahan gerbong KRL pada 2013. Corporate Communica- tions PT KAI Comumuter Jabodetabek Eva Chairunisa mengatakan 150 unit ger- bong lainnya sudah sampai di Tanah Air pada Februari lalu. “Yang 30 ini sisanya dari total pengadaan 180 unit,” jelas Chairunisa dalam pe- san singkatnya. Kedatangan gerbong- gerbong itu terlambat dari jadwal, karena seharusnya seluruh gerbong tiba pada Desember 2013. Alasan keterlambatan, selain gangguan cuaca, KRL yang dibeli Rp1 miliar per unit itu masih diperguna- kan operator KRL JR East Jepang. Ia berharap penambahan gerbong bisa meningkatkan daya angkut KRL menjadi 700 ribu penumpang per hari dari tahun lalu 550 ribu penumpang. (Ths/J-4) 30GerbongKRL AkhirnyaTiba JAKARTA UTARA Direktur Utama PT EA Chaidi The ternyata pernah ditangkap sebagai tersangka dalam kasus sejenis dengan PT Askrindo dan meraup dana publik Rp439 miliar. Antonius Nasabah KEDATANGAN GERBONG: Petugas menurunkan gerbong kereta rel listrik dari Jepang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, kemarin. sebanyak 30 unit KRL itu pengiriman tahap terakhir program pengadaan 180 unit KRL pada 2013. MI/SUSANTO
  • 9. SELASA, 18 MARET 2014 TERMINAL MANGGARAI 9 Menuju Era Terminal Moderen NELLY MARLIANTI T ERMINAL Manggarai, Jakarta Selatan, menjan- jikan kemudahan bagi penggunanya. Tiga eskalator (tangga jalan) di area pintu masuk Terminal Mang- garai membuat penumpang ang- kutan umum tak perlu lelah naik dan turun tangga menuju halte Trans-Jakarta dan Stasiun Kereta Manggarai. Kolam ikan kecil dilengkapi ta- man minimalis di sisi depan, sam- ping, dan belakang serta lampu taman dan kursi tunggu membuat Terminal Manggarai lebih nyaman. Beberapa penumpang terlihat duduk di sekitar lobi utama termi- nal sambil menunggu metromini, Kopaja, dan mikrolet yang melintasi jalur trayek. Tiga jalur trayek dengan lebar sekitar 2 meter dilapisi atap ber- bahan transparan yang elegan membuat penumpang tidak perlu khawatir kepanasan dan kehujanan saat menunggu angkutan tiba. Jalur pertama khusus untuk metromini, jalur kedua khusus untuk Kopaja, dan jalur ketiga khusus mikrolet. Satu lift dan satu toilet beserta wastafel, juga kursi tunggu, tersedia di lobi utama dan di lantai dua. Di terminal, penumpang bisa melepas lelah serta menggunakan lobi dan lift untuk menuju halte Trans- Jakarta dan Stasiun Manggarai, juga Pasar Raya Manggarai. Kepala Regu Terminal Manggarai Waluyo mengungkapkan Terminal Manggarai merupakan satu-satunya terminal modern yang terintegrasi dengan halte bus Trans-Jakarta dan Stasiun Kereta Manggarai. “Jadi kalau mau ke halte, bisa belok ke kanan. Di sana sudah ada loket pembelian tiketnya. Kalau mau ke stasiun, tinggal lurus terus,” terangnya. Dia juga menerangkan, di lantai 2 terminal disediakan foodcourt, ruang tunggu dengan 15 set kursi, tiga pendingin ruangan berkapasi- tas besar, empat unit kipas angin, tiga unit toilet lengkap dengan wastafel. Adapun di lantai tiga merupakan kantor Kepala Terminal dan penga- wasterminal,minimarket,sertapusat ATM. Kemudian di lantai 4 menurut rencanaakandibangunruangperpus- takaanumumdanruangpengawasan pengendalian terminal. Selainitu,untukmenjagakeaman- an dan kenyamanan penumpang, dia memastikan penjagaan dalam area terminal akan diperketat. Se- tiap harinya ada tujuh petugas Di- nas Perhubungan DKI yang berjaga sejak pukul 07.00 hingga 21.00 WIB. Menurutnya, penindakan khusus akan diterapkan kepada calo dan sopir yang tidak tertib. Selain itu, pihak terminal juga sedang mengupayakan tersedianya CCTV yang akan ditempatkan di se- tiap lantai. Lebih tertib Kepala Terminal Manggarai Mu- hamad Hodir menyatakan pihaknya sedang memfokuskan kegiatan pada sosialisasi dan uji coba termi- nal. Menurutnya, dalam proses uji coba itu, para sopir angkutan umum diwajibkan memasuki jalur trayek yang telah tersedia berdasarkan jenis angkutan. Selain itu, sopir angkutan juga harus patuh untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di jalur trayek, bukan di luar area terminal. “Jadi kegiatan uji coba ini terus menerusdilakukansampaiperesmi- an. Saya harus melatih pengemudi angkutan umum agar terbiasa tertib masuk jalur,” ujarnya. Rangga, sopir Kopaja 66 jurusan Blok M-Manggarai, mengungkap- kan dengan masuk jalur terminal seperti uji coba, sopir angkot jauh lebih tertib. (J-1) nelly@mediaindonesia.com Terminal Manggarai menjadi satu-satunya terminal di Jakarta yang berintegrasi dengan halte Trans-Jakarta dan stasiun kereta api. TERMINAL MANGGARAI: Petugas dishub memberikan arahan saat uji coba Terminal Manggarai, Jakarta Selatan, pekan lalu. Uji coba tersebut guna menyosialisasikan kepada awak angkutan umum serta penumpang tentang penggunaan fasilitas terminal yang mempunyai konsep mezzanine, yakni terminal yang terintegrasi antara moda transportasi dan pusat perbelanjaan. Sopir diwajibkan memasuki jalur trayek yang telah tersedia berdasarkan jenis angkutan. Sopir dilarang menurunkan dan menaikkan penumpang di luar jalur trayek. MESKI sudah bermetamorfosis menjadi terminal modern, Terminal Manggarai masih memiliki kendala. Para sopir angkutan umum me- ngeluhkan sempitnya jalur trayek angkutan. Nico, 26, sopir metromini 62 ju- rusan Manggarai-Pasar Minggu, mengungkapkandenganadanyatiga jalur di Terminal Manggarai untuk setiap angkutan, jalur terminal se- makin sempit. Menurutnya, selain sempit, jalur trayek itu pun kurang panjang sehingga menyebabkan an- trean panjang kendaraan di jam-jam sibuk. Bahkan, lanjut dia, antrean kendaraan bisa terjadi sepanjang Pasar Rumput hingga Terminal Manggarai. “Dengan satu jalur untuk metro- mini, ini sulit. Kami harus me- ngantre kalau yang di depan eng- gak jalan-jalan. Bahkan kalau sore (antrean) sampai ke Pasar Rumput,” ujarnya. Dia juga mengungkapkan, lahan Terminal Manggarai yang lebih luas malah diperuntukkan kantor petu- gas terminal, sedangkan untuk jalur terminal kurang luas. “Yang penting jalur jangan sempit seperti ini, kita jadi kekurangan lahan,” katanya. Hal yang sama juga diungkap- kan Suradi, 45, sopir mikrolet M 23 jurusan Manggarai-Ambasador. Menurutnya, sempitnya jalur trayek dan peraturan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di da- lam trayek membuat setoran yang didapatnya menurun. Menurutnya, waktu mengetem di dalam trayek tidak efektif karena banyak penum- pang lebih suka menunggu di luar daripada di dalam trayek. “Jalurnya sempit memang, tapi yang paling susah mengumpulkan setoran. Soalnya di dalam itu justru tidak ada penumpang,” terangnya. Kepala Terminal Muhamad Hodir mengakui jalur terminal yang tersedia hanya seluas itu. Peme- rintah sudah tidak bisa menambah jalur karena ke arah kanan meru- pakan jalan umum. Menurutnya, untuk mengantisipasi antrean panjang dijam kerja, pihaknya memberlakukan langsung jalan bagi angkutan yang sudah penuh. “Kendala memang jalurnya pendek, jadi metromini kalau sudah banyak harus diatur agar cepat keluar dari trayek,” ujarnya. Meski masih terkendala jalur dan lahan yang sempit, penumpang angkutan umum menyambut baik intergrasi halte Trans-Jakarta dan stasiun kereta. Khaeriya, 19, pe- numpang, mengungkapkan termi- nal yang terintegrasi itu membuat waktu jadi lebih efisien dan tertib. Menurutnya, berbagai fasili- tas yang disediakan di Terminal Manggarai menjadi lebih baik dan mengalami peningkatan kualitas sehingga jauh lebih nyaman dan memanjakan penumpang. “Lebih tertata, tidak seperti sebe- lumnya, kita mau naik angkutan itu susah. Biasa aku turun 66 berantak- an banyak sampah, sekarang udah bersih dan rapi,” ujarnya. (Nel/J-1) SopirKeluhkanSempitnyaJalur ANTARA/ZABUR KARURU