SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pemutakhiran RPD
Hal III DIPA Tahun 2023
PER-5/PB/2022
Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Februari 2023
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pemutakhiran Halaman III DIPA Tahun 2023
2
dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran
terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis
belanja.
pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker
paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan:
Deviasi Hal
III DIPA
Jan Feb Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Tw I Tw II Tw III Tw IV
Mar
 Dalam kondisi normal -> K/L, Satker
harus bisa memperkirakan DIPA tidak
berubah dalam triwulan berjalan.
 Konsolidasi internal Satker diperlukan
untuk memperkirakan jadwal kegiatan dan
rencana penarikan dana bulanan.
14 Februari 2023 17 April 2023 14 Juli 2023 13 Oktober 2023
Satker K/L perlu memperhitungkan sisa pagu
efektif yang dipengaruhi:
1. Blokir Pagu
2. Pagu Minus Belanja
3. Revisi yang menyebabkan
penambahan/pengurangan pagu DIPA
 Prosedur pemutakhiran/updating RPD
Halaman III DIPA oleh Satker mengikuti
proses pengajuan revisi anggaran melalui
SAKTI secara sekuensial.
 Pastikan revisi terpusat diselesaikan
terlebih dulu! Atau revisi terpusat telah
mengakomodasi pemutakhiran RPD!
Penguncian RPD pada OMSPAN
2023
Arah Kebijakan ke Depan Pemutakhiran RPD menjadi
Kewenangan KPA
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Periode Posting Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA
3
Triwulan I 2023 Triwulan II 2023 Triwulan III 2023 Triwulan IV 2023
14 Feb 23 16 Feb 23 17 Apr 23 19 Apr 23 14 Jul 23 18 Jul 23 13 Okt 23 17 Okt 23
Posting Q1 Posting Q2 Posting Q3 Posting Q4
Revisi Q1 Revisi Q2 Revisi Q3 Revisi Q4
1. Satker mengajukan revisi/pemutakhiran RPD Halaman III DIPA sesuai batas cut off H+10 Hari Kerja awal
triwulanan menurut PER-5/PB/2023.
2. Kanwil DJPb mengesahkan dan posting revisi H+2 Hari Kerja setelah batas cut off pengajuan Satker.
3. Tanggal posting merupakan dasar posisi revisi RPD pada Halaman III DIPA untuk penilaian IKPA OMSPAN.
OMSPAN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Langkah-langkah Updating Hal III DIPA Triwulan I 2023
4
 Batas pengajuan revisi Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb s.d. 14 Februari 2023
FEB MAR
14 Feb 2023
OMSPAN Memutakhirkan (update)
RPD selama Triwulan III dan bulan-
bulan berikutnya
 Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA untuk periode 1 tahun (Januari-Desember), akurasi fokus pada Triwulan I
2023
Update RPD untuk semua bulan
sesuai pagu DIPA
RPD Jan =
Realisasi
Anggaran/SP2D
Jan 2023
RPD Feb =
Sisa Pagu Feb –
Blokir - RPD
Jan
RPD Mar =
Sisa Pagu Mar –
Blokir – RPD
s.d. Feb
TW II TW III TW IV
Deviasi
Desember tidak
dihitung/ dinilai
Proyeksikan RPD untuk seluruh
bulan dan triwulan TA berjalan,
pastikan pagu blokir menjadi RPD
pada periode TW 4 atau di
Desember 2023
Dalam eksekusinya pastikan deviasi tiap jenis belanja
tidak lebih dari 5%!!!
Rencana Kegiatan TW 1
Rencana Pencairan Dana TW 1
NOMINAL
Target
Penyerapan
TW I
Perhatikan nominal target penyerapan triwulan I pada OMSPAN!
OMSPAN Memutakhirkan (update)
RPD mulai dari bulan Januari 2023
JAN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Langkah-langkah Updating Hal III DIPA Triwulan II 2023
5
 Batas pengajuan revisi Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb s.d. 17 April 2023
MEI JUN
17 Apr 2023
 OMSPAN Memutakhirkan (update) RPD selama Triwulan II dan bulan-bulan berikutnya
berdasarkan periode tanggal postingnya.
 OMSPAN tidak memutakhirkan RPD Triwulan I karena telah dikunci pada periode postingnya.
 Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA untuk periode 1 tahun (Januari-Desember), akurasi fokus pada Triwulan II
2023
Update RPD untuk semua bulan
sesuai pagu DIPA
RPD Apr =
Sisa Pagu Apr –
Blokir + SP2D
awal April
RPD Mei =
Sisa Pagu Mei –
Blokir - RPD
s.d. April
RPD Juni =
Sisa Pagu Juni –
Blokir – RPD
s.d. Mei
TW III TW IV
Deviasi
Desember tidak
dihitung/ dinilai
Proyeksikan RPD untuk seluruh
bulan dan triwulan TA berjalan,
pastikan pagu blokir menjadi RPD
pada periode TW 4 atau di
Desember 2023
Dalam eksekusinya pastikan deviasi tiap jenis belanja
tidak lebih dari 5%!!!
Rencana Kegiatan TW 2
Rencana Pencairan Dana TW 2
NOMINAL
Target
Penyerapan
TW II
Perhatikan nominal target penyerapan triwulan II pada OMSPAN!
APR
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Langkah-langkah Updating Hal III DIPA Triwulan III 2023
6
 Batas pengajuan revisi Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb s.d. 14 Juli 2023
JULI AGS SEP
14 Juli 2023
OMSPAN Memutakhirkan (update)
RPD selama Triwulan III dan bulan-
bulan berikutnya
OMSPAN Tidak memutakhirkan
(update) RPD bulan-bulan sebelumnya
 Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA untuk periode 1 tahun (Januari-Desember), akurasi fokus pada Triwulan III
Update RPD untuk semua
bulan sesuai pagu DIPA
RPD Juli =
Sisa Pagu Juli –
Blokir + SP2D
awal Juli
RPD Ags =
Sisa Pagu Ags –
Blokir - RPD
Juli
RPD Sep = Sisa
Pagu Sep–
Blokir – RPD
s.d. Ags
OKT NOV DES
Updating RPD TW IV
13 Oktober 2023
Deviasi
Desember tidak
dihitung/ dinilai
Proyeksikan RPD untuk pagu
blokir pada periode TW 4 atau di
Desember 2023
Dalam eksekusinya pastikan deviasi tiap jenis belanja
tidak lebih dari 5%!!!
Rencana Kegiatan TW 3
Rencana Pencairan Dana TW 3
NOMINAL
Target
Penyerapan
TW III
Perhatikan nominal target penyerapan triwulan III pada OMSPAN!
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Langkah-langkah Updating Hal III DIPA Triwulan IV 2023
7
 Batas pengajuan revisi Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb s.d. 13 Oktober 2023
OKT NOV DES
13 Okt 2023
OMSPAN Memutakhirkan (update)
RPD selama Triwulan IV
OMSPAN Tidak memutakhirkan
(update) RPD bulan-bulan sebelumnya
 Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA untuk periode 1 tahun (Januari-Desember), akurasi fokus pada Triwulan IV
Update RPD untuk semua
bulan sesuai pagu DIPA
RPD Okt =
Sisa Pagu Okt –
Blokir + SP2D
awal Okt
RPD Nov =
Sisa Pagu Nov
– Blokir - RPD
Okt
RPD Des = Sisa
Pagu DIPA
Updating RPD TW IV
13 Oktober 2023
Deviasi
Desember tidak
dihitung/ dinilai
Proyeksikan RPD untuk pagu
blokir pada periode TW 4 atau di
Desember 2023
Dalam eksekusinya pastikan deviasi tiap jenis belanja
tidak lebih dari 5%!!!
Rencana Kegiatan TW 4
Rencana Pencairan Dana TW 4
NOMINAL
Target
Penyerapan
TW IV
Perhatikan nominal target penyerapan triwulan IV pada OMSPAN!
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
PENGENDALIAN REALISASI DAN DEVIASI RPD DIPA
8
RPD Rp 1.000.000.000 Rp 2.000.000.000 Rp 3.000.000.000
JAN FEB MAR
SP2D
Tagihan
Belum
SP2D
Rp 990.000.000 Rp 1.900.000.000 Rp 3.000.000.000
Rp 10.000.000 Rp 300.000.000 Tidak ada
Tagihan dapat diproses
menjadi realisasi belanja/s.d.
SP2D
 Tunda/pending penyelesaian
tagihan s.d. bulan berikutnya
 Melakukan pembayaran sebagian
 Mengubah mekanisme pembayaran
Sesuai rencana
BELANJ
A
Realisasi 99% Deviasi 1%
Nilai kinerja -> 100
Realisasi 100% Deviasi 0%
Nilai kinerja -> 100
Realisasi 95% Deviasi 5%
Nilai kinerja -> 100
Realisasi 110% Deviasi 10%
Nilai kinerja -> 90
Realisasi 100% Deviasi 0%
Nilai kinerja -> 100
Realisasi 100% Deviasi 0%
Nilai kinerja -> 100
Rp 1.000.000.000 Rp 2.200.000.000 Tidak ada
Realisasi jika tagihan diproses
Langkah
Pengendalian
 Jadikan RPD sebagai plafon anggaran bulanan pada Satker.
 Satker agar menjaga komitmen dan konsistensi pelaksanaan kegiatan dan
pembayaran.
 Lakukan pengendalian pemrosesan transaksi pembayaran sesuai RPD agar
deviasi dapat dikendalikan.
Usahakan deviasi tidak lebih
dari 5%!
Mis: Target realisasi TW adalah Rp 6.000.000.000
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KINERJA DEVIASI HAL III DIPA: PERMASALAHAN UMUM-REKOMENDASI
9
REKOMENDASI
PERMASALAHAN
Identifikasikan dan
hitung target nominal
penyerapan anggaran
triwulan berkenaan.
Konsolidasikan sisa
pagu anggaran per jenis
belanja dan per sumber
dana.
Hitung sisa pagu efektif
yang dapat dibelanjakan
pada triwulan berkenaan.
Utamakan RPD atas sisa
pagu anggaran
neto/efektif
(mengesampingkan
pagu blokir).
Eksekusi kegiatan dan
anggaran sesuai dengan
jadwal yang telah
ditetapkan.
.
Susun RPD atas
kegiatan-kegiatan yang
akan dilaksanakan pada
triwulan berkenaan
(kegiatan ad-hoc)
.
Susun RPD untuk
belanja-belanja
operasional yang bersifat
rutin (kegiatan regular)
Identifikasi dan
prioritaskan RPD untuk
belanja kontraktual,
termasuk rencana
pembayaran kontrak
yang akan jatuhtempo.
 K/L belum menyusun rencana
kegiatan dan proyeksi pencairan dana
secara akurat
 Belum optimalnya koordinasi terkait penjadwalan
revisi anggaran secara terpusat di awal triwulan
yang menyebabkan Satker tidak dapat melakukan
revisi pemutakhiran rencana penarikan dananya.
TERIMA KASIH
www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI
@DJPbKemenkeu_RI

More Related Content

What's hot

19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA KemenhubDwi Suprayitno
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi PemerintahMata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi PemerintahMagdalena Palma Renia
 
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerahMakalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerahMarobo United
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAMahyuni Bjm
 
Panduan Berbisnis Waterpark Daftar Harga dan Katalog Konsep Waterpark
Panduan Berbisnis Waterpark Daftar Harga dan Katalog Konsep WaterparkPanduan Berbisnis Waterpark Daftar Harga dan Katalog Konsep Waterpark
Panduan Berbisnis Waterpark Daftar Harga dan Katalog Konsep WaterparkRaja Fiber
 
PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 04 Catatan atas Laporan KeuanganPSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 04 Catatan atas Laporan KeuanganFox Broadcasting
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...Sutikno Tumingan
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAMahyuni Bjm
 
ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN PROFITABILITAS PADA LAPORAN KEU...
ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN  PROFITABILITAS PADA LAPORAN KEU...ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN  PROFITABILITAS PADA LAPORAN KEU...
ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN PROFITABILITAS PADA LAPORAN KEU...geraldoyakub
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakipZakiah dr
 
Perda no. 2 tahun 2010 tentang rtrw kota probolinggo 2009 2028
Perda no. 2 tahun 2010 tentang rtrw kota probolinggo 2009 2028 Perda no. 2 tahun 2010 tentang rtrw kota probolinggo 2009 2028
Perda no. 2 tahun 2010 tentang rtrw kota probolinggo 2009 2028 Adi T Wibowo
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAMahyuni Bjm
 

What's hot (20)

19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
19112014 Paparan Pedoman RKA Kemenhub
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi PemerintahMata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
 
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerahMakalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerah
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 
pembiayaan desa
pembiayaan desapembiayaan desa
pembiayaan desa
 
Panduan Berbisnis Waterpark Daftar Harga dan Katalog Konsep Waterpark
Panduan Berbisnis Waterpark Daftar Harga dan Katalog Konsep WaterparkPanduan Berbisnis Waterpark Daftar Harga dan Katalog Konsep Waterpark
Panduan Berbisnis Waterpark Daftar Harga dan Katalog Konsep Waterpark
 
Alur penyusunan dipa anggaran
Alur penyusunan dipa anggaranAlur penyusunan dipa anggaran
Alur penyusunan dipa anggaran
 
PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 04 Catatan atas Laporan KeuanganPSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDA
 
ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN PROFITABILITAS PADA LAPORAN KEU...
ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN  PROFITABILITAS PADA LAPORAN KEU...ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN  PROFITABILITAS PADA LAPORAN KEU...
ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN PROFITABILITAS PADA LAPORAN KEU...
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakip
 
Perda no. 2 tahun 2010 tentang rtrw kota probolinggo 2009 2028
Perda no. 2 tahun 2010 tentang rtrw kota probolinggo 2009 2028 Perda no. 2 tahun 2010 tentang rtrw kota probolinggo 2009 2028
Perda no. 2 tahun 2010 tentang rtrw kota probolinggo 2009 2028
 
Perjalanan dinas kabupaten muna
Perjalanan dinas kabupaten munaPerjalanan dinas kabupaten muna
Perjalanan dinas kabupaten muna
 
Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015
 
Laporan audit bentu baku
Laporan audit bentu bakuLaporan audit bentu baku
Laporan audit bentu baku
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
NOTA DINAS PANSEL SELEKSI TERBUKA JPT
NOTA DINAS PANSEL SELEKSI  TERBUKA JPTNOTA DINAS PANSEL SELEKSI  TERBUKA JPT
NOTA DINAS PANSEL SELEKSI TERBUKA JPT
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
 

Similar to Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2023.pdf

Materi Raker 2019.pptx
Materi Raker 2019.pptxMateri Raker 2019.pptx
Materi Raker 2019.pptxMetaAmida2
 
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerahAliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerahpatrianadi
 
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020LLAT TAHUN ANGGARAN 2020
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020BaliTopHoliday
 
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020bprast1
 
Penyusunan LKKL 2022 Unaudited-Kemendikbudristek Dikti160123 11.27.pptx
Penyusunan LKKL 2022 Unaudited-Kemendikbudristek Dikti160123 11.27.pptxPenyusunan LKKL 2022 Unaudited-Kemendikbudristek Dikti160123 11.27.pptx
Penyusunan LKKL 2022 Unaudited-Kemendikbudristek Dikti160123 11.27.pptxRifli27
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana DesaAhmad Abdul Haq
 
Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 Unaudited
Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 UnauditedPetunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 Unaudited
Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 UnauditedAnthonyThony5
 
Slide Sosialisasi_LLAT_Per-8_PB_2022 KPPN JKTV.pptx
Slide Sosialisasi_LLAT_Per-8_PB_2022 KPPN JKTV.pptxSlide Sosialisasi_LLAT_Per-8_PB_2022 KPPN JKTV.pptx
Slide Sosialisasi_LLAT_Per-8_PB_2022 KPPN JKTV.pptxTUBPTPJakarta
 
Prinsip2 transfer ke daerah
Prinsip2 transfer ke daerah Prinsip2 transfer ke daerah
Prinsip2 transfer ke daerah Herry Prananto
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009abeyraffley
 
Slide Materi LLAT 2022_compressed.pdf
Slide Materi LLAT 2022_compressed.pdfSlide Materi LLAT 2022_compressed.pdf
Slide Materi LLAT 2022_compressed.pdfrindwaadhi
 
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 Final
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 FinalTata Cara Revisi Dipa Per 26 Final
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 FinalRENBANG
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022MEsatoAriq1
 
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015Erny Anggrahini
 
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptxEvaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptxrenprogarrorena
 
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxBahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxIsnenHadi2
 
Pendampingan pra rekonsiliasi2
Pendampingan pra rekonsiliasi2Pendampingan pra rekonsiliasi2
Pendampingan pra rekonsiliasi2Ambara Sugama
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptTito Franky
 
LLAT 2022 PER-8-PB-2022.pptx
LLAT 2022 PER-8-PB-2022.pptxLLAT 2022 PER-8-PB-2022.pptx
LLAT 2022 PER-8-PB-2022.pptxNadnosWolfrider
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...Ahmad Abdul Haq
 

Similar to Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2023.pdf (20)

Materi Raker 2019.pptx
Materi Raker 2019.pptxMateri Raker 2019.pptx
Materi Raker 2019.pptx
 
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerahAliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
 
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020LLAT TAHUN ANGGARAN 2020
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020
 
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
 
Penyusunan LKKL 2022 Unaudited-Kemendikbudristek Dikti160123 11.27.pptx
Penyusunan LKKL 2022 Unaudited-Kemendikbudristek Dikti160123 11.27.pptxPenyusunan LKKL 2022 Unaudited-Kemendikbudristek Dikti160123 11.27.pptx
Penyusunan LKKL 2022 Unaudited-Kemendikbudristek Dikti160123 11.27.pptx
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
 
Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 Unaudited
Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 UnauditedPetunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 Unaudited
Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 Unaudited
 
Slide Sosialisasi_LLAT_Per-8_PB_2022 KPPN JKTV.pptx
Slide Sosialisasi_LLAT_Per-8_PB_2022 KPPN JKTV.pptxSlide Sosialisasi_LLAT_Per-8_PB_2022 KPPN JKTV.pptx
Slide Sosialisasi_LLAT_Per-8_PB_2022 KPPN JKTV.pptx
 
Prinsip2 transfer ke daerah
Prinsip2 transfer ke daerah Prinsip2 transfer ke daerah
Prinsip2 transfer ke daerah
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
 
Slide Materi LLAT 2022_compressed.pdf
Slide Materi LLAT 2022_compressed.pdfSlide Materi LLAT 2022_compressed.pdf
Slide Materi LLAT 2022_compressed.pdf
 
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 Final
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 FinalTata Cara Revisi Dipa Per 26 Final
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 Final
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022
 
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
 
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptxEvaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
 
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxBahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
 
Pendampingan pra rekonsiliasi2
Pendampingan pra rekonsiliasi2Pendampingan pra rekonsiliasi2
Pendampingan pra rekonsiliasi2
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
 
LLAT 2022 PER-8-PB-2022.pptx
LLAT 2022 PER-8-PB-2022.pptxLLAT 2022 PER-8-PB-2022.pptx
LLAT 2022 PER-8-PB-2022.pptx
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
 

Recently uploaded

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (8)

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 

Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2023.pdf

  • 1. © 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tahun 2023 PER-5/PB/2022 Direktorat Pelaksanaan Anggaran Februari 2023
  • 2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pemutakhiran Halaman III DIPA Tahun 2023 2 dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja. pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan: Deviasi Hal III DIPA Jan Feb Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Tw I Tw II Tw III Tw IV Mar  Dalam kondisi normal -> K/L, Satker harus bisa memperkirakan DIPA tidak berubah dalam triwulan berjalan.  Konsolidasi internal Satker diperlukan untuk memperkirakan jadwal kegiatan dan rencana penarikan dana bulanan. 14 Februari 2023 17 April 2023 14 Juli 2023 13 Oktober 2023 Satker K/L perlu memperhitungkan sisa pagu efektif yang dipengaruhi: 1. Blokir Pagu 2. Pagu Minus Belanja 3. Revisi yang menyebabkan penambahan/pengurangan pagu DIPA  Prosedur pemutakhiran/updating RPD Halaman III DIPA oleh Satker mengikuti proses pengajuan revisi anggaran melalui SAKTI secara sekuensial.  Pastikan revisi terpusat diselesaikan terlebih dulu! Atau revisi terpusat telah mengakomodasi pemutakhiran RPD! Penguncian RPD pada OMSPAN 2023 Arah Kebijakan ke Depan Pemutakhiran RPD menjadi Kewenangan KPA
  • 3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Periode Posting Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 3 Triwulan I 2023 Triwulan II 2023 Triwulan III 2023 Triwulan IV 2023 14 Feb 23 16 Feb 23 17 Apr 23 19 Apr 23 14 Jul 23 18 Jul 23 13 Okt 23 17 Okt 23 Posting Q1 Posting Q2 Posting Q3 Posting Q4 Revisi Q1 Revisi Q2 Revisi Q3 Revisi Q4 1. Satker mengajukan revisi/pemutakhiran RPD Halaman III DIPA sesuai batas cut off H+10 Hari Kerja awal triwulanan menurut PER-5/PB/2023. 2. Kanwil DJPb mengesahkan dan posting revisi H+2 Hari Kerja setelah batas cut off pengajuan Satker. 3. Tanggal posting merupakan dasar posisi revisi RPD pada Halaman III DIPA untuk penilaian IKPA OMSPAN. OMSPAN
  • 4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Langkah-langkah Updating Hal III DIPA Triwulan I 2023 4  Batas pengajuan revisi Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb s.d. 14 Februari 2023 FEB MAR 14 Feb 2023 OMSPAN Memutakhirkan (update) RPD selama Triwulan III dan bulan- bulan berikutnya  Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA untuk periode 1 tahun (Januari-Desember), akurasi fokus pada Triwulan I 2023 Update RPD untuk semua bulan sesuai pagu DIPA RPD Jan = Realisasi Anggaran/SP2D Jan 2023 RPD Feb = Sisa Pagu Feb – Blokir - RPD Jan RPD Mar = Sisa Pagu Mar – Blokir – RPD s.d. Feb TW II TW III TW IV Deviasi Desember tidak dihitung/ dinilai Proyeksikan RPD untuk seluruh bulan dan triwulan TA berjalan, pastikan pagu blokir menjadi RPD pada periode TW 4 atau di Desember 2023 Dalam eksekusinya pastikan deviasi tiap jenis belanja tidak lebih dari 5%!!! Rencana Kegiatan TW 1 Rencana Pencairan Dana TW 1 NOMINAL Target Penyerapan TW I Perhatikan nominal target penyerapan triwulan I pada OMSPAN! OMSPAN Memutakhirkan (update) RPD mulai dari bulan Januari 2023 JAN
  • 5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Langkah-langkah Updating Hal III DIPA Triwulan II 2023 5  Batas pengajuan revisi Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb s.d. 17 April 2023 MEI JUN 17 Apr 2023  OMSPAN Memutakhirkan (update) RPD selama Triwulan II dan bulan-bulan berikutnya berdasarkan periode tanggal postingnya.  OMSPAN tidak memutakhirkan RPD Triwulan I karena telah dikunci pada periode postingnya.  Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA untuk periode 1 tahun (Januari-Desember), akurasi fokus pada Triwulan II 2023 Update RPD untuk semua bulan sesuai pagu DIPA RPD Apr = Sisa Pagu Apr – Blokir + SP2D awal April RPD Mei = Sisa Pagu Mei – Blokir - RPD s.d. April RPD Juni = Sisa Pagu Juni – Blokir – RPD s.d. Mei TW III TW IV Deviasi Desember tidak dihitung/ dinilai Proyeksikan RPD untuk seluruh bulan dan triwulan TA berjalan, pastikan pagu blokir menjadi RPD pada periode TW 4 atau di Desember 2023 Dalam eksekusinya pastikan deviasi tiap jenis belanja tidak lebih dari 5%!!! Rencana Kegiatan TW 2 Rencana Pencairan Dana TW 2 NOMINAL Target Penyerapan TW II Perhatikan nominal target penyerapan triwulan II pada OMSPAN! APR
  • 6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Langkah-langkah Updating Hal III DIPA Triwulan III 2023 6  Batas pengajuan revisi Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb s.d. 14 Juli 2023 JULI AGS SEP 14 Juli 2023 OMSPAN Memutakhirkan (update) RPD selama Triwulan III dan bulan- bulan berikutnya OMSPAN Tidak memutakhirkan (update) RPD bulan-bulan sebelumnya  Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA untuk periode 1 tahun (Januari-Desember), akurasi fokus pada Triwulan III Update RPD untuk semua bulan sesuai pagu DIPA RPD Juli = Sisa Pagu Juli – Blokir + SP2D awal Juli RPD Ags = Sisa Pagu Ags – Blokir - RPD Juli RPD Sep = Sisa Pagu Sep– Blokir – RPD s.d. Ags OKT NOV DES Updating RPD TW IV 13 Oktober 2023 Deviasi Desember tidak dihitung/ dinilai Proyeksikan RPD untuk pagu blokir pada periode TW 4 atau di Desember 2023 Dalam eksekusinya pastikan deviasi tiap jenis belanja tidak lebih dari 5%!!! Rencana Kegiatan TW 3 Rencana Pencairan Dana TW 3 NOMINAL Target Penyerapan TW III Perhatikan nominal target penyerapan triwulan III pada OMSPAN!
  • 7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Langkah-langkah Updating Hal III DIPA Triwulan IV 2023 7  Batas pengajuan revisi Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb s.d. 13 Oktober 2023 OKT NOV DES 13 Okt 2023 OMSPAN Memutakhirkan (update) RPD selama Triwulan IV OMSPAN Tidak memutakhirkan (update) RPD bulan-bulan sebelumnya  Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA untuk periode 1 tahun (Januari-Desember), akurasi fokus pada Triwulan IV Update RPD untuk semua bulan sesuai pagu DIPA RPD Okt = Sisa Pagu Okt – Blokir + SP2D awal Okt RPD Nov = Sisa Pagu Nov – Blokir - RPD Okt RPD Des = Sisa Pagu DIPA Updating RPD TW IV 13 Oktober 2023 Deviasi Desember tidak dihitung/ dinilai Proyeksikan RPD untuk pagu blokir pada periode TW 4 atau di Desember 2023 Dalam eksekusinya pastikan deviasi tiap jenis belanja tidak lebih dari 5%!!! Rencana Kegiatan TW 4 Rencana Pencairan Dana TW 4 NOMINAL Target Penyerapan TW IV Perhatikan nominal target penyerapan triwulan IV pada OMSPAN!
  • 8. Direktorat Jenderal Perbendaharaan PENGENDALIAN REALISASI DAN DEVIASI RPD DIPA 8 RPD Rp 1.000.000.000 Rp 2.000.000.000 Rp 3.000.000.000 JAN FEB MAR SP2D Tagihan Belum SP2D Rp 990.000.000 Rp 1.900.000.000 Rp 3.000.000.000 Rp 10.000.000 Rp 300.000.000 Tidak ada Tagihan dapat diproses menjadi realisasi belanja/s.d. SP2D  Tunda/pending penyelesaian tagihan s.d. bulan berikutnya  Melakukan pembayaran sebagian  Mengubah mekanisme pembayaran Sesuai rencana BELANJ A Realisasi 99% Deviasi 1% Nilai kinerja -> 100 Realisasi 100% Deviasi 0% Nilai kinerja -> 100 Realisasi 95% Deviasi 5% Nilai kinerja -> 100 Realisasi 110% Deviasi 10% Nilai kinerja -> 90 Realisasi 100% Deviasi 0% Nilai kinerja -> 100 Realisasi 100% Deviasi 0% Nilai kinerja -> 100 Rp 1.000.000.000 Rp 2.200.000.000 Tidak ada Realisasi jika tagihan diproses Langkah Pengendalian  Jadikan RPD sebagai plafon anggaran bulanan pada Satker.  Satker agar menjaga komitmen dan konsistensi pelaksanaan kegiatan dan pembayaran.  Lakukan pengendalian pemrosesan transaksi pembayaran sesuai RPD agar deviasi dapat dikendalikan. Usahakan deviasi tidak lebih dari 5%! Mis: Target realisasi TW adalah Rp 6.000.000.000
  • 9. Direktorat Jenderal Perbendaharaan KINERJA DEVIASI HAL III DIPA: PERMASALAHAN UMUM-REKOMENDASI 9 REKOMENDASI PERMASALAHAN Identifikasikan dan hitung target nominal penyerapan anggaran triwulan berkenaan. Konsolidasikan sisa pagu anggaran per jenis belanja dan per sumber dana. Hitung sisa pagu efektif yang dapat dibelanjakan pada triwulan berkenaan. Utamakan RPD atas sisa pagu anggaran neto/efektif (mengesampingkan pagu blokir). Eksekusi kegiatan dan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. . Susun RPD atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berkenaan (kegiatan ad-hoc) . Susun RPD untuk belanja-belanja operasional yang bersifat rutin (kegiatan regular) Identifikasi dan prioritaskan RPD untuk belanja kontraktual, termasuk rencana pembayaran kontrak yang akan jatuhtempo.  K/L belum menyusun rencana kegiatan dan proyeksi pencairan dana secara akurat  Belum optimalnya koordinasi terkait penjadwalan revisi anggaran secara terpusat di awal triwulan yang menyebabkan Satker tidak dapat melakukan revisi pemutakhiran rencana penarikan dananya.
  • 10. TERIMA KASIH www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI Direktorat Jenderal Perbendaharaan - DJPb Kemenkeu RI @DJPbKemenkeu_RI