Edisi4d subhanallah nlsas csdcsklcndsc mokfsclzx cmsc,poskcd mcos,c;l,mcl ;lmc;lzxmcz.x zkmcl;zm zcm lzncjkdn ncvdnvcds dkcvn;dsmcs m;s cl;s klscsdlmcl lsmclsm klscmdckl mmcscm ;ldm;vl mfv df vdfkmvkldf vkldf vk dfvk dfklv kfd vklfd vkldf vkldf vkf vklf mkvl fkv klf vkldfnvklmvl dfv kldf vkldf vl fdklv klf vbklfd bk fklbdf klbvkf klfb df fdvdsc vsdvds fd fd df dfa afdbdf f f fd fd dfvdsvdsvdf fd dfvdv

1. PASAR TRADISIONAL:
RUANG UNTUK MASYARAKAT TRADISIONAL YANG SEMAKIN
TERPINGGIRKAN
Pasar Tradisional, Ruang Masyarakat Tradisional Yang Terpinggirkan
Oleh : Ir.H.M. Djumantri, MSi
Pengaruh Perkembangan Pasar Terhadap Kawasan
Penduduk sebagai salah satu komponen dalam system wilayah atau kawasan. Perkembangan wilayah tergantung dari
kegiatan sosial ekonomi penduduk suatu wilayah, yang kegiatan itu sendiri ditentukan oleh permintaan barang dan jasa.
Sehingga kegiatan ekonomi erat kaitannya untuk mempertemukan permintaan dan penawaran, dan tempat kegiatannya
dapat di jumpai dalam bentuk fisik yang disebut pasar.
Pada awalnya, kegiatan pasar dilaksanakan hanya seminggu sekali. Sebutan nama pasar seperti Pasar Senen, Pasar
Rebo, Pasar Kemis, Pasar Jum’at, Pasar Minggu, menunjukkan bahwa semula kegiatannya hanya seminggu sekali, dan
tentu saja the origin of pasar ini bersifat tradisional dengan ciri-ciri sebagai berikut: jual-beli barang kebutuhan primer dan
sekunder, tempat usahanya berupa kios, warung, los, tenda, gerai, dan lapak, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil
dengan skala kecil, modal yang kecil, dan dengan proses jual-beli barang dagangan melalui tawar menawar.
1

2. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan pasar baik secara
kuantitas maupun kualitas. Seiring kemajuan teknologi dan manajemen maka berkembanglah pusat perbelanjaan, pusat
perdagangan, department store, mall, hypermarket, supermarket. Menurut survey AC Nielsen, pertumbuhan pasar modern
(termasuk hypermarket, supermarket, supermall, minimarket, dll) sebesar 31,4 %, sedangkan pertumbuhan pasar
tradisional minus 8,1 %.
2

3. Beberapa situasi di Pasar Tradisional
Kondisi penduduk yang tidak tersebar secara merata, membuat para pelaku kegiatan perdagangan mencari lokasi untuk
kegiatan usahanya. Hal ini mendorong pengelompokan kegiatan pada tempat-tempat tertentu. Pada suatu wilayah/kawasan
yang kondisi sosial ekonomi penduduknya baik, maka akan semakin banyak pasar dan membawa perkembangan, dan
tentunya menarik penduduk baru. Dalam ilmu ekonomi wilayah (regional economy) hal ini sering dijelaskan dengan teori
pertumbuhan kegiatan ekonomi yang akumulatif.
Adanya mekanisme pasar tersebut cenderung menguntungkan kawasan yang menjadi tempat pengelompokan kegiatan
perdagangan tersebut. Proses ini apabila berlangsung terus dapat menyebabkan kawasan yang baik makin berkembang,
sedangkan yang kurang baik makin ketinggalan.
Dalam pengembangan wilayah harus diupayakan agar kemajuan suatu kawasan tidak mengakibatkan kemunduran
kawasan yang lainnya. sehingga secara totally wilayah berkembang secara optimal (pareto optima) yang dicirikan dengan
terjadinya keselarasan dan keseimbangan antar kawasan, koordinasi antar kegiatan serta keserasian antar sektor.
Di samping mekanisme pasar, faktor yang mempengaruhi persebaran kegiatan sosial ekonomi adalah faktor lokasi/ruang.
Kawasan yang letaknya berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan dan kemudahan transportasi berimbas pada
pertumbuhan. Sementara itu kebijakan Pemerintah seperti penentuan lokasi pusat perdagangan (pasar), kegiatan produksi,
kebijakan ekspor-impor, kebijakan fiskal dan moneter sangat mempengaruhi perkembangan suatu wilayah.
DUALISME PASAR MODERN
vs
PASAR TRADISIONAL
Mekanisme pasar ternyata menimbulkan dualisme kegiatan ekonomi khususnya perdagangan yang selanjutnya akan
menunjuk pula pada dualisme aspek-aspek lainnya seperti, distribusi penggunaan lahan, kondisi lingkungan, dan sosial
budaya. Pada kegiatan perdagangan biasanya muncul kelompok superior yang mendominasi kelompok inferior. Muncul
pasar/toko modern di tengah keberadaan pasar-pasar tradisional.
Dualisme (dualism) berasal dari terminologi Regional Economy yakni terjadinya coexistency (hadir secara bersamaan)
dalam suatu waktu atau dalam suatu wilayah yang sama dari situasi atau kondisi. Biasanya yang satu dikehendaki yang
lainnya tidak atau yang satu merupakan komponen superior, yang lainnya inferior, yang kedua-duanya eksklusif/ penting
bagi kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Misalnya sektor ekonomi modern dengan sektor ekonomi tradisional,
aktifitas perdagangan formal dengan perdagangan informal, gaya hidup kontemporer dengan tradisional, yang
menunjukkan pada dualisme aspek-aspek lainnya (fisik, lingkungan, guna lahan, sosial budaya, dan sebagainya).
Dualisme (pasar modern vs pasar tradisional) ini, salah satu akibat dalam perkembangan wilayah perdagangan Adanya
perbedaan dalam pengelolaan dan pengaturan pertanahan atau pengaturan zonasi seringkali tidak terhitungkan dalam
penyediaan ruang (pola ruang) yang direncanakan yang akhirnya menimbulkan friksi serta sikap pro dan kontra terhadap
kehadirannya.
Fenomena diatas membuat kita memperhitungkan pengembangan suatu wilayah dari masa perencanaannya agar coexsistency dari kedua situasi ini tidak bersifat opposite atau antagonist, melainkan bersifat complementary atau
interdependency. Karena itu diperlukan intervensi Pemerintah yang dituangkan dalam berbagai kebijakan seperti kebijakan
penataan ruang, peraturan zonasi, rencana pembangunan sektor-sektor produksi, pengaturan sarana prasarana ekonomi
(termasuk pengaturan fungsi dan penetapan lokasi pasar), perizinan, fiskal dan moneter, dan sebagainya.
3

4. Kebijakan di bidang penataan ruang dimaksudkan agar terjadi keseimbangan, keselarasan dan keterpaduan antar wilayah
kawasan. Dalam menetapkan kebijakan pembangunan sarana prasarana ekonomi, Pemerintah telah mengeluarkan PP
No.112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Sebagai penjabarannya dari aspek penataan ruang diperlukan juknis Penetapan Fungsi Dan Lokasi Pasar Tradisional Dan
Toko Modern yang memberikan arahan operasional atau petunjuk teknis mengenai pembangunan pasar tradisional dan
toko modern yang sesuai rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang kawasan, peraturan zonasi, rencana tata
bangunan dan lingkungan.
Physical Dualism antara Pasar Modern dengan Pasar Tradisional
BEBERAPA ISU UTAMA
Perkembangan pasar tradisional semakin terdesak oleh perkembangan pasar modern dalam bentuk pusat-pusat
perbelanjaan/perdagangan (hypermarket, supermarket, department store, mall, minimarket, dsb) baik yang melayani
perkulakan, grosiran, maupun retail. Tabel 1 berikut ini menunjukkan perkembangan penjualan perusahaan retail dan
perkembangan outlet perusahaan retail tahun 2007. Meski tidak diperoleh data mutahir, dapat dipastikan selama tiga tahun
terakhir ini perkembangannya meningkat tajam dengan rata-rata pertumbuhan 30 % pertahun.
Tabel 1. THE 2007 RETAIL ASIA PASIFIC (RAP) TOP 500 RANKING & AWARDS
Sumber: Retail Asia Online (2008)
4

5. Selama tujuh tahun (1997-2003) peningkatan jumlah outlet hypermarket dan supermarket cukup tajam (Tabel 2), dengan
persebaran supermarket sebagai berikut: Jakarta 38,6 %, Surabaya 11,8%, Bandung 11,6 %, Botabek 10,2 %, Medan 6,5
%, Semarang 4,4 %, Makasar 4,3 %, Palembang 3,5 %, Denpasar 3,1 %, Yogyakarta 2,9 %, Padang 1,6 %, dan Solo 1,5
% (AC Nielsen, 2004). Tujuh tahun yang lalu hampir semua supermarket berada di Jabotabek, namun sekarang hanya 50
% karena pembangunan supermarket meluas ke pulau-pulau lainnya, ke secondary cities dan tertiary cities bahkan
kawasan perdesaan yang cukup luas di Pulau Jawa. Pada tahun 2010 supermarket melayani lebih dari 50 % food retail
Indonesia. Selama dekade 2003 – 2005 jumlah minimarket (yang dimiliki pengelola jaringan) meningkat tajam (Tabel 3)
dan melakukan penetrasi ke kawasan/blok-blok permukiman. Di balik itu semua perkembangan pasar tradisional
mengalami stagnasi, bahkan berdasarkan hasil kajian AC Nielsen teridentifikasi bahwa peranan pasar tradisional menurun 2,0
% setiap tahunnya (Tabel 4) (AC Nielsen, 2005). Isu lainnya adalah penerapan berbagai macam syarat perdagangan oleh retail
modern yang memberatkan pemasok barang.
Tabel 1. PENINGKATAN JUMLAH OUTLET PASAR MODERN DI INDONESIA 1997 s/d 2003
PASAR/TOKO
MODERN
1997
HYPERMARKET
SUPERMARKET
Sumber: FAO (2006)
MINIMARKET
442
282
6
1998
1999
2000
346
285
6
448
316
10
492
501
16
2001
730
538
35
2002
858
573
40
2003
872
598
49
Tabel 2. JUMLAH PUSAT PERDAGANGAN DI INDONESIA 2003 s/d 2005
PUSAT PERDAGANGAN
2003
2004
2005
HYPERMARKET
PASAR PERKULAKAN
SUPERMARKET
MINIMARKET
CONVENIENCE STORE
TOKO TRADISIONAL
43
24
896
4.038
102
1.745.589
68
22
956
5.604
154
1.745.589
83
23
961
6.272
131
1.874.472
Sumber: AC Nielsen (2005)
Tabel 3. Estimate: 2% per year Drop in market share of Traditional Retail
PASAR/TOKO MODERN dan
PASAR TRADISIONAL
2000
2001
2002
2003
2004
MINIMARKET
3,6 %
4,7 %
5,0 %
5,4 %
7,6 %
SUPERMARKET
18,0 %
20,3 %
20,4 %
21,1 %
22,0 %
PASAR TRADISIONAL
78,3 %
74,9 %
74,6 %
73,4 %
70,5 %
TOTAL
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
Sumber: AC Nielsen (2005)
Salah satu kemunduran dari pasar tradisional karena adanya persaingan aspek yang tidak seimbang. Seperti terlihat pada
Tabel 5, pasar tradisional bermodal kecil, skala kecil, manajemen sederhana, harus bersaing pada kegiatan retail dengan
5

6. toko modern, mini market, mall, plaza, pusat perdagangan/perbelanjaan, departement store, supermarket, hypermarket.
Sementara tidak ada perbedaan segmen antara pasar modern dengan pasar tradisional. Tentu saja konsumen cenderung
berbelanja ke tempat yang bersih, sehat, aman, nyaman, bahkan harganya lebih murah daripada membeli di pasar
tradisional yang mempunyai kesan semerawut, gerah, becek, bau got, banyak copet, tapi akrab bergaul dan bisa
bernostalgia. Namun bagaimanapun ada juga yang sudah cukup berhasil seperti misalnya pasar tempo doeloe, Pasar Pagi
dan Pasar Tanah Abang di Jakarta, Pasar Bringhardjo di Yogya, Pasar Klewer di Solo, Pasar Tunjungan di Surabaya,
Pasar Sukowati di Bali, dll.
Sebenarnya masih banyak pasar tradisional yang dapat ditingkatkan daya saingnya, misalnya dengan sedikit sentuhan
gaya arsitektur tradisional, promosi barang-barang souvenir, keramah-tamahan pramuniaga, kekhasan dialek setempat,
kandungan komponen lokal, panggung kesenian lokal, kearifan lokal, dan sebagainya. Contoh pasar tradisional yang
mempunyai potensi seperti ini adalah pasar tradisional di Bukit tinggi, Pasar Apung di Sungai Mahakam Kalimantan
Selatan, Pasar Gembrong di Bogor Jawa Barat (kalau masih ada), Pasar Jalanan di Kebayoran Lama Jakarta Selatan,
Pasar Ular di Jakarta Utara, Pasar Seni (Barang-barang Antik) di Jln. Surabaya Jakarta, Pasar Kaget. Barangkali lebih tepat
bila pengembangan pasar tradisional ini diimplementasikan melalui pendekatan (berbasis) pusat budaya atau cagar
budaya. Kita tunggu saja bagaimana nanti Pemda dapat menyiasati hal ini. Yang jelas, pembinaan pasar tradisional tidak
mungkin berhasil bila dilakukan sendiri, harus dilaksanakan secara terintegrasi dan komperhensif dengan pembinaan pasar
modern, dengan pembinaan sektor lainnya khususnya kebudayaan dan kepariwisataan.
Tabel 5. Jenis Pasar Dan Skala Pelayanannya
JENIS PASAR
PASAR MODERN
(Manajemen Modern, Teknologi
Modern,Harga Pasti, Pelayanan
Mandiri)
SKALA WILAYAH
(GROSIR)
 Perkulakan Besar
 Perkulakan
Sedang
 Perkulakan kecil
PASAR TRADISIONAL
(Skala Kecil, Modal Kecil, Tawar
Menawar)
SKALA INTERNAL PERKOTAAN
(RETAIL)
2
 Hypermarket (>6000 m )
2
 Supermarket /Dept.Store (200 – 6000 m )
2
Mini Market (<200m )
Mall/ Plaza/Pusat Perdagangan (Skala Besar)
Toko
Pasar Tradisional skala kecil
(Toko,Kios,Los,Lapak,Tenda)
 Pasar Tradisional skala sedang




BAGAIMANA KEBIJAKAN PEMERINTAH?
Lantas bagaimana kebijakan Pemerintah dalam upaya pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan
berkembang serasi, saling membutuhkan/memerlukan, saling memperkuat dan simbiosis mutualistis; memberikan
pedoman bagi penyelenggara pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; memberikan norma-norma keadilan,
saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern, serta bagaimana
pengembangan kemitraan dengan UK (Usaha Kecil), sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan
produsen, pemasok, took modern, dan konsumen.
Upaya mengimplementasikan kebijakan dimulai dengan merevisi beberapa peraturan perundang-undangan yang dianggap
sudah kadaluwarsa, diantaranya adalah, Perpres No.112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern sebagai pengganti Perpres No. 118/2000 yang berisi non pembatasan ritail
6

7. kepemilikan asing (skala besar); Permen Perdag No. 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern; Permendagri No. 42 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar
Desa, dan Kepmen Kesehatan No. 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.
Beberapa hal penting yang diatur dalam PP No.112 tahun 2007 dan PermenDag No. 53/MDAG/PER/12/2008 tersebut
yakni:
a. Batas luas lantai penjualan took modern: minimarket < 400 m2, supermarket 400 m2 s/d 5.000 m2, hypermarket di atas
5.000 m2, department store di atas 400 M2, perkulakan di atas 5.000 M2.
b. Pengaturan lokasi:
1. Perkulakan: hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri
sekunder.
2. Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan, hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau
kolektor, dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam
kota/perkotaan.
3. Supermarket dan Departement Store: Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan tidak boleh
berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota.
4. Pasar Tradisional: boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.
c. Perizinan:
Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional,
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan,
Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket & perkulakan
Kelengkapan Permintaan IUP2T, IUPP, dsan IUTM: Studi Kelayakan termasuk AMDAL serta Rencana Kemitraan
dengan UK (Usaha Kecil).
IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemprov DKI Jakarta. Pedoman Tatacara Perizinan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
d. Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri0sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing melakukan pembinan dan pengawasan Pasar dan Toko Modern.
e. Pemberdayaan
Pasar Tradisional
Mengupayakan sumber-sumber alternative pendanaan untuk pemberdayaan, meningkatkan kompetensi pedagang dan
pengelola, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada
sebelum dilakukan renovasi atau relokasi, serta mengevaluasi pengelolaan.
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Memberdayakan pusat perbelanjaan dan took modern dalam membina pasar tradisional, serta mengawasi
pelaksanaan kemitraan.
Sayang sekali kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya disosialisasikan kepada masyarakat,
apalagi diemplementasikan.
TANGGAPAN ASPEK PENATAAN RUANG
Pasar merupakan salah satu unsur pembentuk ruang atau implementasi dari pemanfaatan ruang. Karena itu dalam proses
pembangunannya harus mengacu kepada rencana tata ruangnya. Rencana tata ruang pada hakikatnya wujud struktur
ruang dan pola ruang yang diinginkan atau yang direncanakan.
7

8. Pembangunan Pasar Tradisional dan Pasar Modern harus mengacu kepada rencana tata ruang dari wilayah dimana pasar
tersebut akan dibangun, dengan kata lain pembangunannya diorientasikan dalam rangka mendukung stuktur ruang dan
pola ruang yang direncanakan. Oleh karena itu sebelum melakukan penilaian (assessment) dan persetujuan
(approvement) terhadap usulan pembangunan Pasar Modern maupun Pasar Tradisional, terlebih dahulu harus dilakukan
identifikasi rencana pola ruang yang termuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata
Ruangnya atau Rencana Detail Tata Ruangnya (RDTR-nya). Rencana Tata Ruang mana yang akan diacu sangat
tergantung pada lokasi, besaran, fungsi/skala-pelayanan dari pasar yang akan dibangunnya, Gambar berikut
memperlihatkan hirarki rencana tata ruang.
Hirarki Rencana Tata Ruang
Penentuan Hirarki Pasar Tradisional Dan Pasar Modern
Setiap tingkat rencana tata ruang menentukan fungsi dan skala pelayanan pasar yang perlu dibangun untuk mendukung
terwujudnya struktur ruang dan pola ruang pada tingkat rencana tertentu. Karena itulah pasar perlu diklasifikasikan menurut
fungsinya.
Sistem pusat kegiatan terbentuk dari adanya hubungan keterkaitan fungsional di antar pusat-pusat kegiatan secara
berhirarki yang mana hubungan itu terbentuk oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi yang
berhirarki pula (sistem primer dan sistem sekunder).
Pada tingkat nasioal, hirarki dari pusat-pusat kegiatan tersebut telah ditetapkan di dalam PP No.26 tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai berikut:
8

9. 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yakni kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasonal,
nasional atau beberapa provinsi, dengan kriteria:
● Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu
gerbang menuju kawasan internasional.
● Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat ekonomi perkotaan, pusat kegiatan industri dan
jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi.
● Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau
melayani beberapa provinsi.
2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yakni kawasan pekotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala propinsi atau
beberapa kabupaten/kota, dengan kriteria:
● Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa
yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
● Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor
impor yang mendukung PKN.
● Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala propinsi atau
beberapa kabupaten.
3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yakni adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, dengan kriteria:
● Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat ekonomi perkotaan, kegiatan industri dan jasa
yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
● Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten
atau beberapa kecamatan.
Pada tingkat propinsi, hirarki dari pusat-pusat kegiatan tersebut dapat ditetapkan dalam bentuk sistem orde. berdasarkan:
1) Sistem kota-kota propinsi (provinsial system of cities) berdasarkan hirarki besaran/ukuran jumlah penduduk sebagai
berkut:
Metropolitan/Megapolitan dengan penduduk di atas 1000.000 jiwa.
Kota Besar dengan penduduk 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa.
Kota Sedang dengan penduduk 100.000 sampai dengan 500.000 jiwa.
Kota Kecil dengan penduduk di bawah 100.000 jiwa.
2) Sistem kota-kota menurut pandangan kota sebagai simpul jasa distribusi yang berhirarki berdasarkan kelengkapan
sarana transportasi.
3) Adanya hubungan keterkaitan fungsional di antara pusat-pusat kegiatan secara berhirarki yang terbentuk oleh sistem
jaringan prasarana wilayah dan sistem jaringan transportasi wilayah yang berhirarki pula (sistem primer dan sistem
sekunder).
METROPOLITAN/MEGAPOLITAN
Kota Inti
> 1.000.000 Jiwa
Pusat Kota
KOTA BESAR
500.000-1.000.000 Jiwa
9
KOTA SEDANG
100.000-500.000 Jiwa

10. Hirarki Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk
Pada tingkat kabupaten, hirarki dari pusat-pusat kegiatan tersebut dapat ditetapkan dalam bentuk sistem orde.
berdasarkan:
1) Sistem kota-kota kabupaten (regencial system of cities) berdasarkan besaran/ukran jumlah penduduk dan sistem
sarana prsarana wilayah yang mendukungnya.
Hirarki besaran kota adalah sebagai berkut:
Kota Sedang dengan penduduk 100.000 sampai dengan 500.000 jiwa.
Kota Kecil dengan penduduk 20.000 sampai dengan 100.000 jiwa.
Kawasan Terpadu Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D) atau Desa-Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dengan
penduduk di bawah 20.000 jiwa.
2) Adanya hubungan keterkaitan fungsional di antara pusat-pusat kegiatan secara berhirarki yang terbentuk oleh sistem
jaringan prasarana wilayah dan sistem jaringan transportasi wilayah yang berhirarki pula (sistem primer dan sistem
sekunder).
Berdasarkan pengertian pasar sebagaimana dijelaskan di atas serta mempertimbangkan fungsi yang diembannya untuk
mendukung sistem pelayanan eksternal (inter kawasan wide) dan sistem pelayanan internal (kawasan wide), maka pasar
mempunyai jenjang (hirarki) sebagaimana diperlihatkan pada tabel di bawah.
Tabel 6. Hirarki Pasar Berdasarkan Skala Pelayanan
Skala
SKALA INTERNAL
(RETAIL)
SKALA WILAYAH (GROSIR)
Pelayanan
Jenis
Pasar
MODERN
Perkulakan Besar
Perkulakan Sedang
PMKB
PMKS
Perkulakan Kecil
PMKK
Eceran
PME
(manajemen
modern,
teknologi
10

11. modern, harga
pasti, pelayanan
mandiri)
■ Pusat Perdagang
skala besar
■ Pusat Perdagangan
Skala sedang
■ Pusat Perdagangan
skala kecil
■ Pusat Perbelanjaan
skala kecil
■ Mal, Plaza
■ Hypermarket
(> 600 m2)
■ Supermarket,
Department
Store (200 s/d
6000 m2)
■ Pertokoan
■ Minimarket
(< 200 m2)
TRADISIONAL
PTKK
■ Pasar Tradisional
perkulakan skala
kecil
(modal kecil,
skala kecil,
tawar menawar)
PTE
■ PasarTradisional
eceran berskala
kecil
■ Pertokoan, Kios,
■ Los, Lapak,
■ KumpulanTenda
Keterangan:
PMKB : Pasar modern perkulakan besar
PMKS : Pasar modern perkulakan sedang
PMKK : Pasar modern perkulakan kecil
PME
: Pasar modern eceran
PTKK
PTE
:
:
Pasar tradisional perkulakan kecil
Pasar tradisional eceran
Berikut ini disajikan penjelasan mengenai hirarki pasar berdasarkan skala pelayanan:
1). Pasar Modern Perkulakan Besar (PMKB)
Pasar jenis ini difungsikan untuk mendukung pusat kegiatan ekonomi skala nasional (PKN) atau sistem jangkauan
pelayanan kegiatan ekonomi secara eksternal pada tingkat nasional
2). Pasar Modern Perkulakan Sedang (PMKS)
Pasar jenis ini difungsikan untuk mendukung pusat kegiatan ekonomi skala wilayah/propinsi (PKW) atau sistem
jangkauan pelayanan kegiatan ekonomi secara eksternal di tingkat wilayah.
3). Pasar Modern Perkulakan Kecil (PMKK)
Pasar jenis ini difungsikan untuk mendukung pusat kegiatan ekonomi skala kabupaten/kota/lokal (PKL) atau sistem
jangkauan pelayanan kegiatan ekonomi secara eksternal pada tingkat lokal atau tingkat kota/kabupaten. Hanya
melayani kegiatan perdagangan perkulakan skala kecil.
4). Pasar Modern Eceran (PME)
11

12. Pasar jenis ini difungsikan untuk mendukung sistem pelayanan kegiatan ekonomi secara internal kawasan/lokal
(kabupaten/kota).
Hanya melayani kebutuhan penduduk/kegiatan perdagangan secara eceran di dalam
kabupaten/kota yang bersangkutan .
7). Pasar Tradisional Perkulakan Kecil (PTKK)
Pasar jenis ini difungsikan untuk mendukung pusat kegiatan ekonomi skala kabupaten/kota/lokal (PKL) atau sistem
jangkauan pelayanan kegiatan ekonomi secara eksternal pada tingkat lokal atau tingkat kota/kabupaten. Hanya
melayani kegiatan perdagangan perkulakan skala kecil.
8). Pasar Tradisional Eceran (PTE)
Pasar jenis ini difungsikan untuk mendukung sistem pelayanan kegiatan ekonomi secara internal kawasan/lokal
(kabupaten/kota). Hanya melayani kebutuhan penduduk/kegiatan perdagangan secara eceran di dalam kabupaten/kota
yang bersangkutan .
12