SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
                        NOMOR 62/KPTS/CK/ 1998
                                  TENTANG
  PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN PENGELOLAAN SISTIM PENYEDIAAN AIR MINUM PERDESAAN


            DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,


MENIMBANG     :   a.   bahwa salah satu tugas Departemen Pekerjaan Umum,
                       Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah melaksanakan
                       pembinaan teknik-teknologis dalam penyediaan air minum
                       di Indonesia;
                  b.   bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan teknik
                       teknologis penyediaan air minum diperlukan suatu acuan
                       dan pegangan dalam penyelenggaraan penyediaan air
                       minum baik oleh instansi Pemerintah. Perorangan maupun
                       kalangan swasta.
                  c.   bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan
                       Surat     Keputusan   Direktur   Jenderal   Cipta   Karya,
                       Departemen Pekerjaan Umum;




MENGINGAT     :   1.   Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
                  2.   Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
                       Daerah;
                  3.   Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
                       Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 No. 38, TLN No.
                       3037);
                  4.   Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
                       Permukiman;
                  5.   Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang         Penataan
                       Ruang;
6.     Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
                        Lingkungan Hidup;
                 7.     Peraturan    Pemerintah     No.     14      Tahun   1987   tentang
                        Penyerahan     Sebagian      Urusan         Pemerintah     dibidang
                        Pekerjaan Umum Kepada Daerah (LN Tahun 1987 No. 25,
                        TLN No. 3353);
                 8.     Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-
                        pokok Organisasi Departemen;
                 9.     Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang
                        Susunan     Organisasi    Departemen          sebagaimana     telah
                        duapuluh tiga kali diubah, terakhir dengan Keputusan
                        Presiden RI No. 18 Tahun 1994;
                 10.    Keputusan     Presiden      RI    No.       184/M/1998     tentang
                        Pengangkatan Direktur Jenderal Cipta Karya;
                 11.    Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 211/KPTS/1994
                        tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan
                        Umum;


                              MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN
PERTAMA      :   Serempak     menetapkan         Petunjuk        Teknis     Perencanaann,
                 Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan, Pengelolaan Sistim
                 Penyediaan Air Minum Perdesaan, yang terdiri dari beberapa judul
                 juknis dengan juknis lainnya dan selanjut disebut Petunjuk Teknis
                 Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan,
                 Pengelolaan Sistem Penyedian Air Minum Perdesaan.
KEDUA        :   Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA
                 tersebut digunakan dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan
                 dan   pengawasan     pembangunan,          serta    pengelolaan    sistem
                 penyediaan air minum perkotaan, baik oleh Badan Hukum
                 Pemerintah. Badan Hukum Swastaa, Kelompok masyarakat
maupun perorangan;
KETIGA           :   Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
                     ketentua bahwa segaloa sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
                     sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat
                     kekeliruan dalam Keputusan ini.


                                    Ditetapkan di :      Jakarta
                                    Pada tanggal :       30 Desember 1998
                                    Direktur Jenderal Cipta Karya




                                    GEMBONG PRIYONO


Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1.       Bapak Menteri Pekerjaan Umum;
2.       Bapak Menteri Dalam Negeri;
3.       Bapak Menteri Kesehatan;
4.       Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum;
5.       Direktur Jenderal PUOD, Departemen Dalam Negeri;
6.       Direktur Jenderal PPM dan PLP Departemen Kesehatan;
7.       Deputi Jenderal Bidang Regional dan Daerah, BAPPENAS;
8.       Direktur Jenderal Anggraran, Departemen Keuangan;
9.       Para Direktur di lingkungan Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum;
10.    Para Ka Kanwil Pekerjaan Umum di seluruh Indonesia
11.    Pertinggal

More Related Content

What's hot

Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
Kebutuhan air baku
Kebutuhan air bakuKebutuhan air baku
Kebutuhan air bakuudhiye
 
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 PerencanaanPenyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 PerencanaanJoy Irman
 
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RPersyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
 
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALPerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALWahyu Yuns
 
Bab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerja
Bab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerjaBab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerja
Bab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerjaAngga Erlangga
 
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...Anjas Asmara, S.Si
 
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...Joy Irman
 
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase PerkotaanPedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase PerkotaanDewangga Setiawan
 
Buku Manual Program EPANET Versi Bahasa Indonesia
Buku Manual Program EPANET Versi Bahasa IndonesiaBuku Manual Program EPANET Versi Bahasa Indonesia
Buku Manual Program EPANET Versi Bahasa IndonesiaMawar 99
 
Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaa...
Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaa...Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaa...
Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaa...infosanitasi
 
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Joy Irman
 
OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdf
OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdfOUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdf
OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdfmahmud502155
 
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatPerencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatinfosanitasi
 
Studi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan PersampahanStudi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan PersampahanJoy Irman
 
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 

What's hot (20)

Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Kebutuhan air baku
Kebutuhan air bakuKebutuhan air baku
Kebutuhan air baku
 
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 PerencanaanPenyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
 
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RPersyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
 
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALPerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
 
Bab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerja
Bab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerjaBab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerja
Bab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerja
 
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
 
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...
 
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase PerkotaanPedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
 
PKP
PKPPKP
PKP
 
Buku Manual Program EPANET Versi Bahasa Indonesia
Buku Manual Program EPANET Versi Bahasa IndonesiaBuku Manual Program EPANET Versi Bahasa Indonesia
Buku Manual Program EPANET Versi Bahasa Indonesia
 
Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaa...
Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaa...Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaa...
Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaa...
 
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
 
OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdf
OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdfOUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdf
OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdf
 
Draf Dokumen RMK
Draf Dokumen RMKDraf Dokumen RMK
Draf Dokumen RMK
 
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatPerencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
 
Bangunan pelengkap-instalasi-drainase-bab-5
Bangunan pelengkap-instalasi-drainase-bab-5Bangunan pelengkap-instalasi-drainase-bab-5
Bangunan pelengkap-instalasi-drainase-bab-5
 
Studi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan PersampahanStudi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan Persampahan
 
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
 

Similar to Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan

Permen PU 18 Tahun 2007 Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Permen PU 18 Tahun 2007 Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPermen PU 18 Tahun 2007 Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Permen PU 18 Tahun 2007 Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNGPERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNGinideedee
 
Permen Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan,...
Permen Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan,...Permen Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan,...
Permen Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan,...infosanitasi
 
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...Joy Irman
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negarainfosanitasi
 
Perda nomor 8 tahun 2015
Perda nomor 8 tahun 2015Perda nomor 8 tahun 2015
Perda nomor 8 tahun 2015muhfidzilla
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan PersampahanJoy Irman
 
Permen Perumahan Rakyat No 33 Tahun 2006 Pedoman Tata Cara Penunjukan Badan P...
Permen Perumahan Rakyat No 33 Tahun 2006 Pedoman Tata Cara Penunjukan Badan P...Permen Perumahan Rakyat No 33 Tahun 2006 Pedoman Tata Cara Penunjukan Badan P...
Permen Perumahan Rakyat No 33 Tahun 2006 Pedoman Tata Cara Penunjukan Badan P...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengemb...
Permen PU Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengemb...Permen PU Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengemb...
Permen PU Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengemb...Oswar Mungkasa
 
Per Ka BPN No_3_2007 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.pdf
Per Ka BPN No_3_2007 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.pdfPer Ka BPN No_3_2007 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.pdf
Per Ka BPN No_3_2007 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.pdfGunawanFebruarianto
 
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdf
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdfPermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdf
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdfalgi5
 
Ld perda no. 8-rencana umum tata ruang kota sumur
Ld perda no. 8-rencana umum tata ruang kota sumurLd perda no. 8-rencana umum tata ruang kota sumur
Ld perda no. 8-rencana umum tata ruang kota sumurMrj Iwan
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPenataan Ruang
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaaninfosanitasi
 
Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdfPembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdfAgung Nugroho Zaini
 
Mendagri 1 2007
Mendagri 1 2007Mendagri 1 2007
Mendagri 1 2007071090is
 

Similar to Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan (20)

Permen 18 2007
Permen 18 2007Permen 18 2007
Permen 18 2007
 
Permen PU 18 Tahun 2007 Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Permen PU 18 Tahun 2007 Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPermen PU 18 Tahun 2007 Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Permen PU 18 Tahun 2007 Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Pedoman umum rtbl
Pedoman umum rtblPedoman umum rtbl
Pedoman umum rtbl
 
Perpu pu
Perpu puPerpu pu
Perpu pu
 
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNGPERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
 
Permen Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan,...
Permen Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan,...Permen Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan,...
Permen Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan,...
 
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
 
Perda nomor 8 tahun 2015
Perda nomor 8 tahun 2015Perda nomor 8 tahun 2015
Perda nomor 8 tahun 2015
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
 
Kepmen 9 1999
Kepmen 9 1999Kepmen 9 1999
Kepmen 9 1999
 
Permen Perumahan Rakyat No 33 Tahun 2006 Pedoman Tata Cara Penunjukan Badan P...
Permen Perumahan Rakyat No 33 Tahun 2006 Pedoman Tata Cara Penunjukan Badan P...Permen Perumahan Rakyat No 33 Tahun 2006 Pedoman Tata Cara Penunjukan Badan P...
Permen Perumahan Rakyat No 33 Tahun 2006 Pedoman Tata Cara Penunjukan Badan P...
 
Permen PU Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengemb...
Permen PU Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengemb...Permen PU Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengemb...
Permen PU Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengemb...
 
Per Ka BPN No_3_2007 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.pdf
Per Ka BPN No_3_2007 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.pdfPer Ka BPN No_3_2007 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.pdf
Per Ka BPN No_3_2007 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.pdf
 
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdf
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdfPermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdf
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdf
 
Ld perda no. 8-rencana umum tata ruang kota sumur
Ld perda no. 8-rencana umum tata ruang kota sumurLd perda no. 8-rencana umum tata ruang kota sumur
Ld perda no. 8-rencana umum tata ruang kota sumur
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 
Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdfPembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
 
Mendagri 1 2007
Mendagri 1 2007Mendagri 1 2007
Mendagri 1 2007
 

More from infosanitasi

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014infosanitasi
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015infosanitasi
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015infosanitasi
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMinfosanitasi
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019infosanitasi
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 

More from infosanitasi (20)

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 

Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan

  • 1. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA NOMOR 62/KPTS/CK/ 1998 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENGELOLAAN SISTIM PENYEDIAAN AIR MINUM PERDESAAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA, MENIMBANG : a. bahwa salah satu tugas Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah melaksanakan pembinaan teknik-teknologis dalam penyediaan air minum di Indonesia; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan teknik teknologis penyediaan air minum diperlukan suatu acuan dan pegangan dalam penyelenggaraan penyediaan air minum baik oleh instansi Pemerintah. Perorangan maupun kalangan swasta. c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum; MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; 3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 No. 38, TLN No. 3037); 4. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 5. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  • 2. 6. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (LN Tahun 1987 No. 25, TLN No. 3353); 8. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Organisasi Departemen; 9. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah duapuluh tiga kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1994; 10. Keputusan Presiden RI No. 184/M/1998 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Cipta Karya; 11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 211/KPTS/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN : MENETAPKAN PERTAMA : Serempak menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaann, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan, Pengelolaan Sistim Penyediaan Air Minum Perdesaan, yang terdiri dari beberapa judul juknis dengan juknis lainnya dan selanjut disebut Petunjuk Teknis Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan, Pengelolaan Sistem Penyedian Air Minum Perdesaan. KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tersebut digunakan dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta pengelolaan sistem penyediaan air minum perkotaan, baik oleh Badan Hukum Pemerintah. Badan Hukum Swastaa, Kelompok masyarakat
  • 3. maupun perorangan; KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentua bahwa segaloa sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 30 Desember 1998 Direktur Jenderal Cipta Karya GEMBONG PRIYONO Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum; 2. Bapak Menteri Dalam Negeri; 3. Bapak Menteri Kesehatan; 4. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum; 5. Direktur Jenderal PUOD, Departemen Dalam Negeri; 6. Direktur Jenderal PPM dan PLP Departemen Kesehatan; 7. Deputi Jenderal Bidang Regional dan Daerah, BAPPENAS; 8. Direktur Jenderal Anggraran, Departemen Keuangan; 9. Para Direktur di lingkungan Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum; 10. Para Ka Kanwil Pekerjaan Umum di seluruh Indonesia 11. Pertinggal