Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan
Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan yang terdiri dari beberapa juknis untuk membantu pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pengelolaan sistem penyediaan air minum perdesaan oleh berbagai pihak.
Similar to Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan
Similar to Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan (20)
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan
1. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
NOMOR 62/KPTS/CK/ 1998
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN PENGELOLAAN SISTIM PENYEDIAAN AIR MINUM PERDESAAN
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,
MENIMBANG : a. bahwa salah satu tugas Departemen Pekerjaan Umum,
Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah melaksanakan
pembinaan teknik-teknologis dalam penyediaan air minum
di Indonesia;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan teknik
teknologis penyediaan air minum diperlukan suatu acuan
dan pegangan dalam penyelenggaraan penyediaan air
minum baik oleh instansi Pemerintah. Perorangan maupun
kalangan swasta.
c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya,
Departemen Pekerjaan Umum;
MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 No. 38, TLN No.
3037);
4. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman;
5. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang;
2. 6. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang
Pekerjaan Umum Kepada Daerah (LN Tahun 1987 No. 25,
TLN No. 3353);
8. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Organisasi Departemen;
9. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang
Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah
duapuluh tiga kali diubah, terakhir dengan Keputusan
Presiden RI No. 18 Tahun 1994;
10. Keputusan Presiden RI No. 184/M/1998 tentang
Pengangkatan Direktur Jenderal Cipta Karya;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 211/KPTS/1994
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan
Umum;
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN
PERTAMA : Serempak menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaann,
Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan, Pengelolaan Sistim
Penyediaan Air Minum Perdesaan, yang terdiri dari beberapa judul
juknis dengan juknis lainnya dan selanjut disebut Petunjuk Teknis
Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan,
Pengelolaan Sistem Penyedian Air Minum Perdesaan.
KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA
tersebut digunakan dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan, serta pengelolaan sistem
penyediaan air minum perkotaan, baik oleh Badan Hukum
Pemerintah. Badan Hukum Swastaa, Kelompok masyarakat
3. maupun perorangan;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentua bahwa segaloa sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 1998
Direktur Jenderal Cipta Karya
GEMBONG PRIYONO
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum;
2. Bapak Menteri Dalam Negeri;
3. Bapak Menteri Kesehatan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum;
5. Direktur Jenderal PUOD, Departemen Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal PPM dan PLP Departemen Kesehatan;
7. Deputi Jenderal Bidang Regional dan Daerah, BAPPENAS;
8. Direktur Jenderal Anggraran, Departemen Keuangan;
9. Para Direktur di lingkungan Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum;
10. Para Ka Kanwil Pekerjaan Umum di seluruh Indonesia
11. Pertinggal