SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
KEBIJAKAN ANGGARAN
DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DAN
BERKEADILAN GENDER
PEMKAB KEBUMEN 2015
PRO POOR BUDGET & GENDER
Mengapa Anggaran Pro Rakyat Miskin
o Secara konseptual anggaran pro poor merupakan bagian
(turunan) dari kebijakan yang berpihak pada kaum miskin
(pro poor policy).
o Anggaran pro poor merupakan bentuk tindakan afirmatif
dalam pengarusutamaan kemiskinan (poverty
mainstreaming) dalam kebijakan pembangunan.
o Anggaran pro poor mengkombinasika tiga perspektif
kemiskinan : struktural, gender dan institusional.
o Anggaran pro poor identik dengan anggaran yang
demokratis. Kaum miskin dan perempuan mempunyai
voice, akses dan kontrol dalam kebijakan anggaran (mulai
dari perencanaan hingga evaluasi).
Arkeologi Anggaran Pro Poor
Pro Policies:
Kebijakan
pembangunan
yang berpihak
pada si miskin
People
oriented
anggaran yang
berpihak pada
pemenuhan
hak- hak dasar
dasar
Anggran pro
poor
(Anggaran
yang berpihak
pada orang
miskin)
Kebijakan
anggaran yang
dampaknya
dapat
meningkatkan
kesejahteraan
dan atau
terpenuhinya
kebutuhan
hak-hak dasar
masyarakat
miskin
Rencana Kerja Pemerintah 2015
Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan
Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan
1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh
sekitar 5,8 persen;
2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai
dengan 5,0 persen;
3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara
9,0 persen sampai dengan 10,0 persen;
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan
sebesar 5,5 persen sampai dengan 5,7 persen
Target Kondisi Perekonomian
Kabupaten Kebumen Tahun 2015
NO. INDIKATOR 2012 2013 2014 2015
1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,59 4,20 4,03* 6 + 1**
2. Laju Inflasi (%) 5,50 10,46 10,46* 6 – 7**
3. Tingat Kemiskinan (%) 22,40 19,56 17,25* 15,45**
4. Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
3,66 3,58 3,58* 3,40**
Sumber : BPS dan diolah dari berbagai sumber
Keterangan : *) Angka Sementara **) Target RPJMD 2010-2015
UPAYA PENCAPAIAN TARGET
RPJMD 2015 BIDANG PENDIDIKAN
 Stimulan dalam penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan PAUD
 Mendorong peran serta masyarakat dalam pendidikan
PAUD
 Bantuan biaya operasional pendidikan dasar
 Rehabilitasi ruang kelas Pembangunan USB dan RKB
 Pemberian bantuan biaya pendidikan lanjutan untuk
tenaga pengajar
 Bantuan biaya operasional siswa SMA/SMK
Adapun Capaian Target RPJMD di bidang-bidang lain,
bahwa pada dasarnya muatan KUA PPAS 2015 bertujuan
untuk mengoptimalisasi Capaian RPJMD dimana 2015
adalah tahun terakhir
UPAYA PENCAPAIAN TARGET 2015
RPJMD 2015 BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK
DAN KESEHATAN
 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2);
 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak;
 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
 Revitalisasi Posyandu
Anggaran – anggaran lainnya yang tidak bermerk yang
berada di SKPD yang berkompeten dengan masalah pro
poor dan pro gender
ANGGARAN PRO RAKYAT DAN KEADILAN GENDER

More Related Content

What's hot

Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Dadang Solihin
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPSEKP - UGM
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraAry Efendi
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaSujatmiko Wibowo
 
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanMenulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Logframe : Kerangka Logis
Logframe : Kerangka LogisLogframe : Kerangka Logis
Logframe : Kerangka LogisArsad Rahim Ali
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakipZakiah dr
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefTri Widodo W. UTOMO
 
Hubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahHubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahDahlan Tampubolon
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesiaPerbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesiaSiti Sahati
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakanunitpublikasi
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanQiu El Fahmi
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD Dadang Solihin
 
Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2suparmono
 

What's hot (20)

Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanMenulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
 
Logframe : Kerangka Logis
Logframe : Kerangka LogisLogframe : Kerangka Logis
Logframe : Kerangka Logis
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakip
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
 
Hubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahHubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintah
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Pembiayaan daerah
Pembiayaan daerahPembiayaan daerah
Pembiayaan daerah
 
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesiaPerbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosialPertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
 
Etika pemerintahan
Etika pemerintahanEtika pemerintahan
Etika pemerintahan
 
Organisasi Pemerintahan
Organisasi PemerintahanOrganisasi Pemerintahan
Organisasi Pemerintahan
 
Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2
 

Similar to ANGGARAN PRO RAKYAT DAN KEADILAN GENDER

Pengaruh mandatory spending di Indonesia
Pengaruh mandatory spending di IndonesiaPengaruh mandatory spending di Indonesia
Pengaruh mandatory spending di IndonesiaPuja Lestari
 
Pembangunan pendidikan dalam perencanaan pembangunan
Pembangunan pendidikan dalam perencanaan pembangunanPembangunan pendidikan dalam perencanaan pembangunan
Pembangunan pendidikan dalam perencanaan pembangunanamnirahman
 
Membangun kualitas sumber daya manusia melalui program keluarga berencana di ...
Membangun kualitas sumber daya manusia melalui program keluarga berencana di ...Membangun kualitas sumber daya manusia melalui program keluarga berencana di ...
Membangun kualitas sumber daya manusia melalui program keluarga berencana di ...Irma Damayanti
 
Bk rencana kerja_gizi_final
Bk rencana kerja_gizi_finalBk rencana kerja_gizi_final
Bk rencana kerja_gizi_finalIntan Nurani
 
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016pandirambo900
 
Kpp kelompok 2 dikonversi
Kpp kelompok 2 dikonversiKpp kelompok 2 dikonversi
Kpp kelompok 2 dikonversiBENNYPRIMA1
 
Klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi
Klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut fungsiKlasifikasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi
Klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut fungsiYudi Prasetya
 
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solokUpaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solokPosdaya Solok
 
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solokUpaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solokPosdaya Solok
 
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solokUpaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solokPosdaya Solok
 
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi PapuaUpaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papuadaldukpapua
 
Generasi Berencana (GenRe)
Generasi Berencana (GenRe)Generasi Berencana (GenRe)
Generasi Berencana (GenRe)Rajabul Gufron
 
1.0 Kebijakan PKH 2017.pptx
1.0 Kebijakan PKH 2017.pptx1.0 Kebijakan PKH 2017.pptx
1.0 Kebijakan PKH 2017.pptxEndrikGdhe1
 
Meningkatkan daya saing tenaga pendidik
Meningkatkan daya saing tenaga pendidikMeningkatkan daya saing tenaga pendidik
Meningkatkan daya saing tenaga pendidiknitalulu
 
Juknis bop ra j
Juknis bop ra jJuknis bop ra j
Juknis bop ra jAkank Za
 
3. bahan tayang kebijakan dan strategi bkb hi
3. bahan tayang kebijakan dan strategi bkb hi3. bahan tayang kebijakan dan strategi bkb hi
3. bahan tayang kebijakan dan strategi bkb hiPusdiklatKKB
 
Advokasi Strategi Pengurangan kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan
Advokasi Strategi Pengurangan kemiskinan Daerah (SPKD). PanduanAdvokasi Strategi Pengurangan kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan
Advokasi Strategi Pengurangan kemiskinan Daerah (SPKD). PanduanOswar Mungkasa
 
Penelitian paud2
Penelitian paud2Penelitian paud2
Penelitian paud2achmaduswat
 

Similar to ANGGARAN PRO RAKYAT DAN KEADILAN GENDER (20)

Pengaruh mandatory spending di Indonesia
Pengaruh mandatory spending di IndonesiaPengaruh mandatory spending di Indonesia
Pengaruh mandatory spending di Indonesia
 
Pembangunan pendidikan dalam perencanaan pembangunan
Pembangunan pendidikan dalam perencanaan pembangunanPembangunan pendidikan dalam perencanaan pembangunan
Pembangunan pendidikan dalam perencanaan pembangunan
 
Membangun kualitas sumber daya manusia melalui program keluarga berencana di ...
Membangun kualitas sumber daya manusia melalui program keluarga berencana di ...Membangun kualitas sumber daya manusia melalui program keluarga berencana di ...
Membangun kualitas sumber daya manusia melalui program keluarga berencana di ...
 
Bk rencana kerja_gizi_final
Bk rencana kerja_gizi_finalBk rencana kerja_gizi_final
Bk rencana kerja_gizi_final
 
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016
Laporan pelaksanaan penganggulangan kemiskinan daerah 2016
 
Ppa pkh
Ppa pkhPpa pkh
Ppa pkh
 
Kpp kelompok 2 dikonversi
Kpp kelompok 2 dikonversiKpp kelompok 2 dikonversi
Kpp kelompok 2 dikonversi
 
Klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi
Klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut fungsiKlasifikasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi
Klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi
 
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solokUpaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solok
 
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solokUpaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solok
 
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solokUpaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solok
 
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi PapuaUpaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
 
Generasi Berencana (GenRe)
Generasi Berencana (GenRe)Generasi Berencana (GenRe)
Generasi Berencana (GenRe)
 
1.0 Kebijakan PKH 2017.pptx
1.0 Kebijakan PKH 2017.pptx1.0 Kebijakan PKH 2017.pptx
1.0 Kebijakan PKH 2017.pptx
 
Meningkatkan daya saing tenaga pendidik
Meningkatkan daya saing tenaga pendidikMeningkatkan daya saing tenaga pendidik
Meningkatkan daya saing tenaga pendidik
 
Juknis bop ra j
Juknis bop ra jJuknis bop ra j
Juknis bop ra j
 
3. bahan tayang kebijakan dan strategi bkb hi
3. bahan tayang kebijakan dan strategi bkb hi3. bahan tayang kebijakan dan strategi bkb hi
3. bahan tayang kebijakan dan strategi bkb hi
 
Advokasi Strategi Pengurangan kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan
Advokasi Strategi Pengurangan kemiskinan Daerah (SPKD). PanduanAdvokasi Strategi Pengurangan kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan
Advokasi Strategi Pengurangan kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan
 
Penelitian paud2
Penelitian paud2Penelitian paud2
Penelitian paud2
 
partisipasi KB
partisipasi KBpartisipasi KB
partisipasi KB
 

Recently uploaded

UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiCristianoRonaldo185977
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfAuliaAulia63
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxImahMagwa
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptAhmadSyajili
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 

Recently uploaded (7)

UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 

ANGGARAN PRO RAKYAT DAN KEADILAN GENDER

  • 1. KEBIJAKAN ANGGARAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN BERKEADILAN GENDER PEMKAB KEBUMEN 2015 PRO POOR BUDGET & GENDER
  • 2. Mengapa Anggaran Pro Rakyat Miskin o Secara konseptual anggaran pro poor merupakan bagian (turunan) dari kebijakan yang berpihak pada kaum miskin (pro poor policy). o Anggaran pro poor merupakan bentuk tindakan afirmatif dalam pengarusutamaan kemiskinan (poverty mainstreaming) dalam kebijakan pembangunan. o Anggaran pro poor mengkombinasika tiga perspektif kemiskinan : struktural, gender dan institusional. o Anggaran pro poor identik dengan anggaran yang demokratis. Kaum miskin dan perempuan mempunyai voice, akses dan kontrol dalam kebijakan anggaran (mulai dari perencanaan hingga evaluasi).
  • 3. Arkeologi Anggaran Pro Poor Pro Policies: Kebijakan pembangunan yang berpihak pada si miskin People oriented anggaran yang berpihak pada pemenuhan hak- hak dasar dasar Anggran pro poor (Anggaran yang berpihak pada orang miskin) Kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dan atau terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat miskin
  • 4. Rencana Kerja Pemerintah 2015 Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan 1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen; 2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen; 3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen; 4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5 persen sampai dengan 5,7 persen
  • 5. Target Kondisi Perekonomian Kabupaten Kebumen Tahun 2015 NO. INDIKATOR 2012 2013 2014 2015 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,59 4,20 4,03* 6 + 1** 2. Laju Inflasi (%) 5,50 10,46 10,46* 6 – 7** 3. Tingat Kemiskinan (%) 22,40 19,56 17,25* 15,45** 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,66 3,58 3,58* 3,40** Sumber : BPS dan diolah dari berbagai sumber Keterangan : *) Angka Sementara **) Target RPJMD 2010-2015
  • 6. UPAYA PENCAPAIAN TARGET RPJMD 2015 BIDANG PENDIDIKAN  Stimulan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan PAUD  Mendorong peran serta masyarakat dalam pendidikan PAUD  Bantuan biaya operasional pendidikan dasar  Rehabilitasi ruang kelas Pembangunan USB dan RKB  Pemberian bantuan biaya pendidikan lanjutan untuk tenaga pengajar  Bantuan biaya operasional siswa SMA/SMK Adapun Capaian Target RPJMD di bidang-bidang lain, bahwa pada dasarnya muatan KUA PPAS 2015 bertujuan untuk mengoptimalisasi Capaian RPJMD dimana 2015 adalah tahun terakhir
  • 7. UPAYA PENCAPAIAN TARGET 2015 RPJMD 2015 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KESEHATAN  Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2);  Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;  Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.  Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak  Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita  Revitalisasi Posyandu Anggaran – anggaran lainnya yang tidak bermerk yang berada di SKPD yang berkompeten dengan masalah pro poor dan pro gender