Berikut ini merupakan pekerjaan tugas Hukum Ekonomi yang kami berdua buat, semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi anda.By:Fernando.E (13300073) Chika.C (13300007) Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya

1. JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2014
Fernando.E (13300073)
Chika.C (13300007)

2. PENGERTIAN
1. Pajak penghasilan (disingkat PPh) adalah pajak yang dibebankan
pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum
lainnya.
2. Pada akhir maret 2010 jumlah wajib pajak di Indonesia mencapai
sekitar 16 juta orang.
3. Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak
penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara
lain dengan adanya pungutan yang bernama tributum yang
berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi.
4. Pengenaan pajak pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur
dalam suatu Undang-undang sebagai Income Tax baru dapat
ditemukan di Inggris pada tahun 1799.

3. BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA
Keputusan Perubahan:
Ketentuan tersebut di atas dicabut
Ketentuan Sekarang:
Pasal 4 ayat (3) huruf j: bunga obligasi yang diterima atau diperoleh
perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak
pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha dikecualikan
sebagai objek PPh

4. Keputusan Perubahan:
Penegasan bahwa Surplus Bank Indonesia merupakan objek pajak
Ketentuan Sekarang:
Surplus Bank Indonesia Ditafsirkan sebagai bukan objek pajak
SURPLUS BANK INDONESIA

5. Keputusan Perubahan:
Dividen Yang Diterima WP OP Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) final
setinggi-tingginya sebesar 10%.
Ketentuan Sekarang:
Dividen Yang Diterima WP OP tidak termasuk dalam Objek PPh
Pasal 4 ayat (2)
DIVIDEN YANG DITERIMA WP OP

6. Ketentuan Sekarang:
KMK Nomor: 137/PMK.03/2005
• Diri Sendiri Rp.13,2 juta
• Tambahan WP Kawin Rp. 1,2 juta
• Tambahan Istri Bekerja Rp.13,2 juta
• Tambahan Tanggungan Rp. 1,2 juta
(Maksimal 3 orang)
Keputusan Perubahan :
• Diri Sendiri Rp.15,84 juta
• Tambahan WP Kawin Rp. 1,32 juta
• Tambahan Istri Bekerja Rp.15,84 juta
• Tambahan Tanggungan Rp. 1,32 juta
(Maksimal 3 orang)
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

7. Pasal 14 UU No. 17 Tahun 2000:
WP orang pribadi yang memiliki peredaran usaha kurang
dari Rp 600 juta dapat menggunakan norma penghitungan
penghasilan neto
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
Keputusan Perubahan:
Batas peredaran usaha untuk dapat menggunakan norma
penghitungan penghasilan neto bagi WP orang pribadi
dinaikkan menjadi Rp. 4,8 milyar

8. Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000:
No. Lapisan Penghasilan Tarif
1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%
2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15%
3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp 500.000.000,- 25%
4. Di atas Rp500.000.000,- 30%
No. Lapisan Penghasilan Tarif
1. S.d Rp 25.000.000,- 5%
2. Di atas Rp25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,- 10%
3. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000 15%
4. Di atas Rp100.000.000,- s.d.Rp200.000.000,- 25%
5. Di atas Rp200.000.000,- 35%
Keputusan Perubahan:
TARIF WP ORANG PRIBADI

9. TARIF WP ORANG PRIBADI
Tarif tertinggi PPh OP sebesar 35% turun menjadi 30% pada tahun
pajak 2009.

10. Lapisan Penghasilan Tarif
s.d Rp 50.000.000,- 10%
Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,- 15%
Di atas Rp100.000.000,- 30%
Ketentuan UU No. 17 Tahun 2000:
• Tarif tunggal 30%
• Diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada
tahun 2010.
• Untuk WP Badan Masuk Bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari
tarif yang berlaku.
Keputusan Perubahan:
TARIF WP BADAN

11. Jenis Pot/Put Tarif Non-NPWP
dibandingkan
Tarif NPWP
Pasal 21 20% lebih tinggi
Pasal 22 100% lebih tinggi
Pasal 23 100% lebih tinggi
TARIF PEMOTONGAN PUNGUTAN

12. PPH PASAL 22
UU No. 17 Tahun 2000 :
Menteri Keuangan dapat menetapkan: bendaharawan pemerintah
untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas
penyerahan barang; badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan
usaha di bidang lain;
Dan diusulkan tambahan:
Wajib Pajak tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas
penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Besarnya batasan barang tergolong sangat mewah dan tarif PPh
Pasal 22 sedang dalam proses pembahasan.

13. OBJEK PEMUNGUTAN PEMUNGUT TARIF DASAR PEMUNGUTAN DASAR HUKUM KETERANGAN
Impor barang oleh importir
dengan API
Bea dan Cukai 2,5% Nilai impor
KMK-254/KMK.03/2001 stdtd
PMK-08/PMK.03/2008
Impor kedelai, gandum dan
tepung terigu oleh importir
dengan API
Bea dan Cukai 0,5% Nilai impor
KMK-254/KMK.03/2001 stdtd
PMK-08/PMK.03/2008
Impor barang oleh importir tanpa
API
Bea dan Cukai 7,5% Nilai impor
KMK-254/KMK.03/2001 stdtd
PMK-08/PMK.03/2008
Impor barang yang tidak dikuasai Bea dan Cukai 7,5% Nilai impor
KMK-254/KMK.03/2001 stdtd
PMK-08/PMK.03/2008
Pembelian barang
Bendaharawan
pemerintah
1,5% Harga pembelian
KMK-254/KMK.03/2001 stdtd
PMK-08/PMK.03/2008
Penjualan BBM jenis Premium,
Solar dan Premix/Super
TT/Pertamax/Pertamax Plus
Pertamina ke SPBU
Swasta
0,3% Nilai penjualan KEP-417/PJ./2001 Final
Pertamina 0,25% Nilai penjualan KEP-417/PJ./2001 Final
Penjualan BBM jenis Minyak
Tanah, Gas LPG, dan pelumas
Pertamina 0,3% Nilai penjualan KEP-417/PJ./2001 Final
Penjualan Semen
Badan usaha yg
bergerak dibidang
Industri semen
0,25% DPP PPN KEP-401/PJ./2001
Penjualan Rokok
Badan usaha yg
bergerak dibidang
Industri rokok
0,15% Harga bandrol KEP-529/PJ./2001 Final
Penjualan kendaraan roda dua
atau lebih
Badan usaha yg
bergerak dibidang
Industri otomotif
0,45% DPP PPN KEP-32.PJ./1995
Penjualan kertas
Badan usaha yg
bergerak dibidang
Industri kertas
0,1% DPP PPN KEP-69/PJ./1995
Penjualan baja
Badan usaha yg
bergerak dibidang
Industri baja
0,3% DPP PPN KEP-01/PJ./1996
Pembelian bahan-bahan untuk
keperluan industri atau ekspor
Industri atau eksportir
yang bergerak dalam
sektor perhutanan,
perkebunan, pertanian
dan perikanan
1,5% Harga pembelian KEP-523/PJ./2001
TARIF PEMUNGUTAN PPH PASAL 22

14. PPH PASAL 23
Ketentuan Sekarang:
Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang dibayarkan, atau disediakan untuk dibayarkan, atau
jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan
dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam
negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib
membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari :
perkiraan penghasilan neto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21.

15. PERUBAHAN PPH PASAL 23
Perubahan pada PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c :
Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang dibayarkan, atau disediakan untuk dibayarkan, atau
jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan
dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam
negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib
membayarkan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah bruto atas :
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

16. Ketentuan Sekarang:
KMK-84/KMK.03/2002 dan KEP-171/PJ./2002:
Tarif 2% dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau
pencatatan setiap bulan
PPh PASAL 25 ayat (7) huruf c WP OP TERTENTU
Keputusan Perubahan:
Diangkat menjadi Batang Tubuh UU PPh Pasal 25 ayat(7)
Tarif paling tinggi 0,75% dari jumlah peredaran bruto berdasarkan
pembukuan atau pencatatan setiap bulan

17. Ketentuan UU No. 17 Tahun 2000:
Bagi WP orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar
Fiskal Luar Negeri sebagai pembayaran pajak dimuka.
Sesuai PP No. 41 Tahun 2001, besarnya Fiskal Luar Negeri adalah:
a) Sebesar Rp.1.000.000,- transportasi melalui udara,
b) Sebesar Rp.500.000,- transportasi melalui darat dan laut.
FISKAL LUAR NEGERI PPh PASAL 25 ayat (8)
Keputusan Perubahan:
a) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP tidak
membayar Fiskal Luar Negeri.
b) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP dan telah
berusia 21 tahun yang bertolak ke LN, wajib membayar Fiskal Luar
Negeri sebagai pembayaran pajak dimuka yang ketentuannya diatur
dengan PP.

18. Keputusan Perubahan:
Untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah diberikan
fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif 50% lebih rendah dari
tarif normal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH

19. 19