Ada sebagian masyarakat yang merasa dirinya tidak tersentuh oleh pemerintah. Dalam artian pemerintah tidak membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, tidak memperdulikan pendidikan dirinya dan keluraganya, tidak mengobati penyakit yang dideritanya dan lain sebagainya yang menggambarkan seakan-akan pemerintah tidak melihat penderitaan yang dirasakan mereka. Dengan demikian mereka menanyakan hak-hak mereka, akankah hak-hak mereka diabaikan begitu saja, atau jangan-jangan hal semacam itu memang bukan hak mereka? kalau memang bantuan pemerintah kepada mereka itu adalah hak yang harus diterima mereka mengapa bantuan itu belum juga datang? Selain mereka yang merasa hak-haknya sebagai warga negara belum didapat, ada juga orang-orang yang benar-benar hak mereka sebagai warga negara telah didapat, akan tetapi mereka tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka tidak mau membela negaranya diakala hak-hak negeri ini dirampas oleh negara sebrang, mereka tidak mau tahu dikala hak paten seni-seni kebudayaan Indonesia dibajak dan diakui oleh negara lain, dan bahkan mereka mengambil dan mencuri hak-hak rakyat jelata demi kepentingan perutnya sendiri. Sungguh masih banyak sekali fenoma-fenoma yang menimpa negeri ini. Akankan ini terjadi karena kekurang pahaman masyarakat tentang Hak dan Kewajibannya sebagai warga negara? Dalam konteks Indonesia ini yang merupakan suatu Negara yang demokratis tentunya elemen masyarakat disini sangat berperan dalam pembangunan suatu Negara. Negara mempunyai hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan warga negaranya juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap Negaranya. Seperti apakah hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh masing-masing komponen tersebut. Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menyusun tentang makalah yang berjudul ”Hak dan Kewajiban Warga Negara” guna memberikan pengetahuan dan pemecahan masalah seputar hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

1. 1. Aisyah Oktarina (1930203101)
2. Dinda Puspa Sari (1930203069)
3. Avif Miftahul Asrofi ( 1920203202)

3. • Warga Negara
Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (2002) adalah penduduk sebuah negara atau
bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan
sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh
sebagai warga negara itu.
UUD 1945 pasal 26 dimaksudkan: “Warga negara
adalah Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang
disahkan undang-undang sebagai warga negara”

4. • Kewarganegaraan
Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang
dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang
dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam
kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang
demikian disebut warga negara. Seorang warga negara
berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.

5. • Hak
• Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki
pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik,
kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat
sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang,
aturan, dsb), kekuasaan yg benar atas sesuatu atau
untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
• Adapun Prof. Dr. Notonagoro mendefinisikannya sebagai
berikut: “Hak adalah kuasa untuk menerima atau
melakukan suatu yang semestinya diterima atau
dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh
pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa olehnya.

6. • Kewajiban
Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang
semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak
tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang
berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro). Sedangkan
kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan,
keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan) (Kamus
Besar Bahasa Indonesia).

7. 1. Sistem kewarganegaraan
• Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran
• Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan
• Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi

8. 2. Warga Negara Indonesia
Negara Indonesia telah menentukan siapa – siapa yang
menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam
Pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :
• Oang yang menjadi warga negara ialah orang – orang
bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain
yang disahkan dengan undang – undang sebagai warga
negara.
• Penduduk ialah warga negara Indonesia dan Orang asing
yang bertempat tinggal di Indonesia.
• Hal –hal mengenai warga negara dan penduduk diatur
oleh undang – undang.

9. • Idiologi Negara RI
• Berdasarkan pertanyaan diatas tentu sebuah hak dan
kewajiban warga negara tidak lepas dari idiologi yang dianut
oleh sistem kenegaraan. Landasan utama bangsa indonesia
adalah Pancasila. Tentu saja Pancasila sebagai landasan
warga negara Indonesia dalam bertingkah laku, termsuk
segala mekanisme pemerintahan pemerintahan.
• Pancasila, menurut Soekarno (2006) sebagai penggali
dijelaskan bahwa Pancasila telah mampu mempersatukan
bangsa Indonesia. Tidak terlepas pada revolusi melawan
imperialisme di bumi nusantara untuk menyatakan
kemerdekaan, Pancasila sebagai filsafat cita-cita dan harapan
segenap bagsa Indonesia. Bahkan pada sila ke tiga
disebutkan “ Persatuan Indonesia “. Hal inilah yang
menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat
bersatu dari beragam suku bangsa yang berbeda. Perbedaan
itu lenyap ketika mereka menyadari arti persamaan sebagai
bangsa Indonesia.

10. • Kewajiban Nasionalisme
• Menurut Gentle melalui idealisme murni yang
terpengaruh dialektika Hegel, pada dasarnya individu
memiliki kehendak atau ego. Pada tataran subjektif
individu mengenal hubungan antara manusia yang satu
dan lainnya. Setelah individu mecapai tahapan roh
objektif, maka terciptalah komunitas. Melalui komunitas
beragam ego individu melebur menjadi sejarah,
kebudayaan, bangsa atau peradaban. Inilah yang disebut
kesadaran mutlak individu.
Didasarkan tujuan kehidupan bersama dibentuklah
negara. Beragam kepentingan individu dengan meninjau
pada teori Gentle, tentu melebur menjadi kepentingan
bersama. Negara tidak mungkin memberikan kepuasan
atas setiap kepentingn individu dan beragam kehendak
yang saling bersebragan.

11. • Hak Warga
• Sebagai warga negara yang baik harus
memahami bahwa segala kehendak warga negara
yang melebur dalam lembaga negara adalah
kehendak rakyat. Kehendak yang dimulai dari
kehendak individu, berinteraksi dengan
konsekuensi identitas mahluk sosial. Maka
terbentuklah nilai komunalitas yang disebut
kesadaran objektif, hingga merambah pada
kesadaran mutlak.
Artinya hak individu tidak diperbolehkan egois
mempengaruhi kepentingan tatanan hidup
bersama atas kepentingan pribadi. Hal ini adalah
kenyataan yang tak dapat diingkari.

12. • Permasalahan Kebebasan
• Gagasan yang telah disampaikan oleh Lipman
(1922) menjelaskan bahwa opini publik adalah ini dari
pembahasan kebijakan. Hal ini menandakan era
keterbukaan. Keberadaan opini publik berfungsi sebagi
beragam pihak untuk ikut serta dalam proses
pengambilan keputusan. Melalui jalur non strukturalis,
beragam pihak mampu mempengaruhi pemerintahan.
Melalui ruang publik seseorang maupun kelompok
memiliki kekuasaan di luar wewenang untuk ikut serta
mempengaruhi kestabilan negara.