Sistem Pengendalian Manajemen (SPM)

30,857 views

Published on

Published in: Education
4 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
30,857
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
591
Comments
4
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem Pengendalian Manajemen (SPM)

  1. 1. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
  2. 2. Tuliskan nama Anda di sudut kanan atas dengan huruf capital. 2
  3. 3. Tuliskan angka yang menjadi preferensi Anda. 3
  4. 4. Tuliskan nama orang terdekat Anda. 4
  5. 5. Ground Rules1. Mendengar dan berpartisipasi aktif di dalam kelas.2. Mulailah dengan memahami dan kemudian menjadi paham.3. Hadir tepat waktu termasuk pada saat kembali ke kelas setelah istirahat.4. Handphone dimatikan/dialihkan ke nada getar.
  6. 6. LATAR BELAKANG1. Auditor harus memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya – Butir 3021 SA APIP2. Tujuan pemahaman dan pengujian tsb utk menentukan: Saat pelaksanaan audit Jangka waktu audit Prosedur audit yang diperlukan 6
  7. 7. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUMSetelah mengikuti Diklat ini, peserta diharapkan mampu memahami Sistem Pengendalian Manajemen(SPM) dan fungsinya dalam pelaksanaan audit 7
  8. 8. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUSPeserta diklat mampu:1. Menjelaskan kembali latar belakang dan perkembangan SPM, pengertian dan konsep dasar SPM, jenis-jenis pengendalian dan keterbatasan SPM2. Menjelaskan kembali tujuan perancangan, persyaratan, dan penanggung jawab SPM3. Menjelaskan kembali sarana dan komponen SPM4. Melaksanakan prosedur dan metode penilaian SPM sebagai media penilaian keandalan SPM 8
  9. 9. POKOK BAHASAN • Konsep DasarS P • Tujuan dan Persyaratan • Sarana dan Unsur M • Prosedur & Metode Pemahaman 9
  10. 10. METODOLOGI PEMBELAJARAN Andragogy v v Peserta Diklat WI Curah Studi diskusi latihan ceramahpendapat kasus 10
  11. 11. KONSEP DASAR 11
  12. 12. FUNGSI MANAJEMEN Planning•Std/kriteria•Hasil vs std•Perbaikan Controlling•komunikasi Organizing Actuating Staffing Leading 12/12/2011
  13. 13. • Pengawasan versus • Pengendalian12/12/2011
  14. 14. JENIS PENGAWASANEmpat Jenis Pengawasan1. Pengawasan Melekat (Waskat)2. Pengawasan Fungsional (Wasnal)3. Pengawasan Legislatif (Wasleg)4. Pengawasan Masyarakat (Wasmas) (SANRI, 1996) 14
  15. 15. Proses Temuan Pemeriksaan DALAM POLA PIKIR BUKAN POLA TINDAKSURVEI LAPORAN TELAAH & AUDITPENDA- TAO FAO AO HASIL UJI SPM LANJUTANHULUAN AUDIT JIKA TIDAK TERUNGKAP TAO, TIDAK DIJUMPAI TEMUAN BERARTI ATAU TIDAK MENDUKUNG AO, AUDIT DIHENTIKAN DAN SUSUN LAPORAN TANPA TEMUAN. 15
  16. 16. MENGAPA AUDITOR PELAJARI SPM Evaluasi SPM Dalam Audit Operasional Menilai SPM untuk memastikan Sasaran Audit Sasaran AuditSementara (TAO) Pasti (FAO). 16
  17. 17. MANFAAT PEMAHAMAN SPM BAGI AUDITORa. Menghindari terjadinya risiko auditb. Dasar menetapkan arah, luas, sifat dan lamanya auditc. Mempercepat proses audit karena sudah terarah 17
  18. 18. Risk???
  19. 19. PENGERTIAN PENGENDALIANBennett (1930) AICPA (1949) COSO (1992) •Lbh dr internal check Proses yg Arti Sempit •Rencana organisasi,Internal check dipengaruhi •Metode dan upaya koordinasi manusia Deteksi •Perlindungan aset •Efektivitas & Efisiensi •Keandalan data akuntansi •Keandalan LapKeupenyimpangan/ •Efisiensi operasi fraud •Ketaatan •Ketaatan 19
  20. 20. SISTEM PENGENDALIAN INTERN Pendekatan COSO Lingkungan Pengendalian menjadi landasan komponen lainnya Dalam Lingkungan Pengendalian5 komponen manajemen menaksir risiko untukpengendalian pencapaian tujuan Aktivitas pengendalian diimplementasikan memastikan arahan manajemen diikutiRangkaian terjalin Informasi relevan dicatat, diinformasikan erat ke seluruh bagian organisasi Seluruh proses dipantau terus-menerus, diperbaiki bila perlu 20
  21. 21. KONSEP DASARKomponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus menerus (A continuous built-in component of operations) Pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia Memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak 21
  22. 22. JENIS-JENIS PENGENDALIAN 1. Pengendalian pencegahan (Preventive controls) 2. Pengendalian deteksi (Detective controls) 3. Pengendalian koreksi (Corrective controls) 4. Pengendalian pengarahan/ langsung (Directive controls) 5. Pengendalian kompensatif (Compensating controls) 22
  23. 23. 1. Pengendalian Pencegahan Pengendalian dirancang mencegah sesuatu tak Susah diinginkan sebelum terjadi nich..! Contoh : Kejujuran, personel yang kompeten, pemisahan fungsi, reviu pengawasan, pengendalian ganda 23
  24. 24. 2. Pengendalian Deteksi Pengendalian dimaksudkan mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Ada apa nich..? Contoh : Rekonsiliasi bank, Pengecekan kinerja Cek fisik, Konfirmasi piutang 24
  25. 25. 3. Pengendalian Koreksi Waduuh.. Pengendalian melalui koreksi ada yang terhadap masalah yang keliru nich..! terdeteksi oleh pengendalian deteksi. Contoh : Memperbaiki penyimpangan yang terjadi, Memberi sanksi kepada petugas yang melakukan penyimpangan 25
  26. 26. 4. Pengendalian Pengarahan • Pengendalian pada saat kegiatan sedang berlangsung, agar kegiatan dilaksanakan sesuai Siap kebijakan atau ketentuan berlaku Pak..!Contoh :Supervisi atasan atas bawahan,Pengawasan mandor pada pekerja. 26
  27. 27. 5. Pengendalian Pengganti• Pengendalian yang dimaksudkan memperkuat Terpaksa ikut pengendalian karena tidak nyemplung..! terlaksananya suatu aktivitas pengendalianContoh :Pengawasan langsung pimpinanorganisasi kecil karenapemisahan fungsi tidak dapatdilakukan Boss 27
  28. 28. Keterbatasan pengendalian manajemen1. Pertimbangan kurang matang 2. Pelaksana gagal menerjemahkan perintah 3. Pengabaian manajemen (beda dengan intervensi manajemen ) 4. Kolusi mengabaikan kebijakan /prosedur untuk kepentingan organisasi 28
  29. 29. Keterbatasanpengendalian manajemen 1. Pertimbangan kurang matang Keputusan/kebijakan yang diambil tidak didasarkan suatu pertimbangan rasional berdasarkan informasi yang ada 29
  30. 30. Keterbatasanpengendalian manajemen 2. Pengabaian manajemen management override • Sikap tidak peduli, membiarkan terjadinya penyimpangan, terlalu percaya. 30
  31. 31. Keterbatasanpengendalian manajemen 3. Gagal menerjemahkan perintah • Kesengajaan, ketidakmampuan /teliti dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur • Hasil yg dicapai tidak sesuai yg diharapkan 31
  32. 32. Keterbatasanpengendalian manajemen 4. Kolusi collusion • Kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan yg bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi/golongan. 32
  33. 33. PERKEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI INDONESIA1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004: Unsur-unsur Waskat adalah :2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 33
  34. 34. DASAR HUKUM SPIPPasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaanAPBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Internyang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuaidengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).Pasal 56 ayat (4) : hal yang sama utk Kepala SKPDPasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja,transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presidenselaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan SistemPengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPIditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 34 34
  35. 35. DEFINISI SPIPPP 60/2008Sistem Pengendalian Intern adalah proses yangintegral pada tindakan dan kegiatan yangdilakukan secara terus menerus oleh pimpinandan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinanmemadai atas tercapainya tujuan organisasimelalui kegiatan yang efektif dan efisien,keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asetnegara, dan ketaatan terhadap peraturanperundang-undangan. 35
  36. 36. REVIEW DANLATIHAN SOAL 36
  37. 37. TUJUAN DANPERSYARATAN 37
  38. 38. Tujuan PERANCANGAN SISTEM pengendalian manajemen• Diperolehnya keandalan dan integritas informasi• Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.• Melindungi aset organisasi• Pencapaian kegiatan yang efisien dan efektif 38
  39. 39. Informasi yang dapat diandalkan Didukung data sah, lengkap, tepat waktu Diotorisasi pejabat berwenang Dinilai dengan mata uang berlaku sesuai ketentuan Dikelompokkan & dicatat pada pos yang sesuai Diikhtisarkan & dicatat dengan penjelasan cukup dan mudah dipahami 39
  40. 40. Taat pada ketentuan Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan, prosedur, rencana, dan peraturan yang berlaku akan merugikan organisasi 40
  41. 41. Pengamanan aset/harta Pengamanan aset dilakukan dengan:  penyediaan petugas pengamanan  penggunaan password akses komputer  pembatasan individu penggunaan asset 41
  42. 42. Ekonomis & Efisien Tepat waktu Perolehan Tepat mutu Aset Tepat jumlah Beli dengan hargaEkonomis menguntungkan Tepat harga Taat azas Pemanfaatan Aset Sumber daya Hasil kualitas tinggi Efisien terbatas /pelayanan prima 42
  43. 43. EFEKTIF Capai sasaran Berhasilguna sesuai rencana Contoh: Bangun jembatan selesai tepatEfektif waktu & mutu Hasil bermanfaat sesuai kebutuhan Berdayaguna Contoh: Jembatan selesai dibangun, bermanfaat melancarkan mobilitas dan perekonomian 43
  44. 44. Penanggungjawab SPM Tujuan tidak tercapai Risiko kecurangan Risiko SPM tdk berjalanManajemen Meminimalkan risiko manajenen Pengendalian Manajemen 44
  45. 45. BIAYA DAN MANFAAT SPM BIAYA MANFAAT Meningkatkan akuntabilitasPengorbanan waktu Efektif dlm melindungi asetDokumentasi menambah biaya Pengendalian sumber dayaOtorisasi menyita Lebih taat pd kebjkn & prosdr waktu manajemen Menghindari fokus Konflik dgn sasaran berlebihan pd efisiensi dgn operasional ukuran efektivitas 45
  46. 46. SYARAT-SYARAT SPM Efektivitas andalSPM Tujuan tercapai 46
  47. 47. SYARAT-SYARAT SPMStandar Umuma. Keyakinan memadaib. Dukungan perilakuc. Integritas dan kompetensid. Tujuan pengendaliane. Pengendalian monitoring 47
  48. 48. SYARAT-SYARAT SPMStandar Rincia. Pendokumentasianb. Pencatatan benar & tepat waktuc. Otorisasi & pelaksanaan transaksi oleh personil yang tepatd. Pemisahan tugas, atas otorisasi, pemrosesan, pencatatan, & reviue. Supervisi berkesinambungan oleh personil kompetenf. Pembatasan akses pada sumber- daya/catatan dan akuntabilitasnya 48
  49. 49. Pemenuhan unsur perancangan SPM1. Kompetensi karyawan sesuai tanggung jawab2. Pemisahan tanggungjawab & fungsi3. Sistem pemberian wewenang, tujuan, teknik, dan pengawasan atas aktiva, utang, penerimaan dan pengeluaran4. Pengendalian penggunaan aktiva, dokumen, dan formulir penting5. Pembandingan catatan aktiva & utang dengan fisiknya 49
  50. 50. SYARAT-SYARAT PERANCANGAN SPM MENURUT INTOSAIa. Terintegrasi – bukan ditambahkan pada kegiatanb. Harus ada dukungan dan peran serta manusiac. Dirancang untuk mencapai tujuan organisasid. Dapat mengurangi dan mencegah terjadinya risikoe. Memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya 50
  51. 51. SARANA DAN UNSUR PENGENDALIAN MANAJEMEN 52
  52. 52. Sarana dan komponen SPMMedia yang dipakai dalam menilai efektivitas suatu SPM 5 unsur 8 Unsur (COSO) 53
  53. 53. SPM 8 UNSUR vs SPIPPngorgnisasianKebijakanProsedurPersonaliaPerencanaanPencatatanPelaporanReviu Intern Cakupan : •8 UNSUR hanya hard control •SPIP mencakup hard control dan soft control •SPIP lebih fokus pada diri manusia 54
  54. 54. 55
  55. 55. PENGORGANISASIANOrganisasi Bentuk persekutuan dua orang atau lebih bekerja bersama-sama, secara formal saling terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan 56
  56. 56. PengorganisasianProses pembentukan organisasi(departementalisasi): menyusun struktur organisasi memerinci kegiatan mengelompokkan kegiatan sejenis membagi tugas di antara anggota org. menggariskan hubungan atasan bawahandengan tujuan mencapai sasaranatau target. 57
  57. 57. FAKTOR PENTING DALAM PENGORGANISASIAN1 PROSES PEMBENTUKANNYA MENGACU PADA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS2 PERSYARATAN KOMPETENSI SDM3 PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB4 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKS TUGAS DAN KINERJA5 PENDEFINISIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEIMBANG DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA6 PENDELEGASIAN WEWENANG DIIKUTI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI 58
  58. 58. Departementalisasi Organisasi Audit - BPKP Kepala Sekretaris Utama Deputi Deputi Pengawasan Deputi Perekonomian Keuangan Deputi Deputi Akuntan DaerahInvestigasi Polsoskam Negara 59
  59. 59. Departementalisasi Organisasi Audit - BPKP Deputi Akuntan Negara Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Pengawasan Pengawasan PengawasanPengawasan Pengawasan Usaha BUMD Usaha Perkebunan Usaha UsahaPerminyakan Perhubungan dan Manufaktur Pariwisata Subdiit Subdit Perhubungan Pariwisata PFA 60
  60. 60. Departementalisasi Organisasi Audit – State of Ohio Office of The Auditor Auditor Of State Direktur Penunjang Direktur Direktur Direktur Direktur Audit InvestigasiAudit Keuangan Audit Kinerja Jasa Manajemen 61
  61. 61. 62
  62. 62. Pengertian KebijakanPengelolaan AlternatifOrganisasi tindakan Kebijakan Pilihan Tujuan tindakanOrganisasi 63
  63. 63. FAKTOR YG HARUS DIPERHATIKAN DLM KEBIJAKAN1. Jelas dan dibuat secara tertulis2. Efektif dikomunikasikan kepada seluruh personil3. Tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi4. Ditinjau secara berkala5. Selaras dengan tujuan organisasi6. Meningkatkan disiplin kerja 64
  64. 64. PERENCANAAN 65
  65. 65. PERENCANAANPENGERTIANSUATU PROSES PENETAPAN :• TUJUAN• CARA PELAKSANAAN• KEBUTUHAN TENAGA DAN DANA• WAKTU PELAKSANAAN• PERSYARATAN DAN ATURAN YG HRS DITAATI 66
  66. 66. SYARAT PERENCANAAN YANG BAIK1. SETIAP KEGIATAN HRS DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU2. PILIHAN ALTERNATIF YG SESUAI DENGAN ATURAN DAN PALING MENGUNTUNGKAN3. SEREALISTIS MUNGKIN MEMPERHATIKAN KONDISI YG ADA4. MELIBATKAN UNSUR PIMPINAN DAN BAWAHAN5. DIKOMUNIKASIKAN SECARA EFEKTIF 67
  67. 67. 68
  68. 68. PENGERTIAN Prosedur menjelaskan langkah- langkah nyata harus dilakukan memenuhi kebijakanProsedur, alat manajemenuntuk menjaminterlaksananya aktivitassesuai dengan kebijakanpimpinan Pedoman atau arah yang jelas tentang apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manajemen 69
  69. 69. SYARAT-SYARAT PROSEDUR YANG BAIK1. Prosedur hrs selaras dengan kebijakan2. Prosedur dibuat tertulis dan sistematis3. Mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait4. Memperhatikan unsur pengecekan internal (cross check)5. Tidak duplikatif dan tidak bertentangan satu sama lain6. Sederhana dan mudah dipahami7. Ditinjau secara berkala 70
  70. 70. PENCATATAN 71
  71. 71. PENCATATANPengertianSalah satu sarana pengendalianmanajemen yang berfungsi untukmendokumentasikan kejadian atauperistiwa yang terjadi pada suatuorganisasi. 72
  72. 72. Pencatatan diperlukan karenaingatan manusia terbatas 73
  73. 73. SYARAT PENCATATAN YANG BAIK1. TELITI, AKURAT DAN TEPAT WAKTU2. MENJAMIN PENGENDALIAN YG CUKUP ATAS HARTA DAN KEWAJIBAN3. PENCATATAN DIPISAHKAN DARI FUNGSI PENGUASAAN DAN PENYIMPANAN4. PENGECEKAN INTERNAL ANTAR CATATAN5. DIREVIU SECARA BERKALA 74
  74. 74. PELAPORAN 75
  75. 75. PELAPORANPengertian :1. suatu bentuk penyampaian informasi tertulis dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi (bawahan kepada atasan).2. Sarana pertanggunjawaban pelaksanaan kegiatan : • What, apa yang telah terjadi • Where, dimana kejadiannya • When, kapan peristiwa terjadi • Why, mengapa hal itu terjadi (bila ada deviasi) • Who, siapa bertanggungjawab atas kejadian • How, bagaimana hal tersebut terjadi 76
  76. 76. Prinsip Penyusunan Laporan Informasi penting Meyakinkan Tergerak Penerima Laporan Bertindak 77
  77. 77. SYARAT PELAPORAN YANG BAIK1. MEMBERIKAN INFORMASI TERKINI2. MENGANDUNG KEBENARAN, OBYEKTIF DAN DAPAT DIBUKTIKAN3. TEPAT WAKTU4. ADA KEHARUSAN MEMBUAT LAPORAN SCR TERTULIS5. DIDUKUNG BUKTI YG MEMADAI 78
  78. 78. PERSONALIA 79
  79. 79. PERSONIL PENGERTIAN1. Personil merupakan sub sistem dalam suatu organisasi yang diciptakan agar pegawai dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.2. Usaha untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan gairah kerja, serta disiplin pegawai. 80
  80. 80. PENGELOLAAN PERSONIL YANG BAIK1. Penempatan pegawai berdasarkan prinsip the right man on the right place2. Diangkat menurut kualifikasi yang dibutuhkan (formasi)3. Ada supervisi yang memadai4. Reward and Punishment5. Ada program pembinaan secara berkesinambungan (Diklat untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, ketrampilan dan pengembangan karir pegawai)6. Ada kebijakan rotasi dan mutasi 81
  81. 81. REVIU INTERN 82
  82. 82. REVIU INTERNPENGERTIANReviu Intern merupakan kegiatanuntuk meyakini bahwa semua saranapengendalian yang lain telah berfungsisebagaimana mestinya. 83
  83. 83. REVIU INTERNSupervisi merupakan pengawasan atasan langsung yang dari hasilnya dapat melakukan tindakan langsung terhadap bawahannya.Reviu intern bisa berbentuk audit intern atau inspeksi oleh staf yang independen dari kegiatan/operasi yang direviu. Reviu intern tidak dapat melakukan tindakan langsung dari hasil reviunya, tetapi bertanggungjawab memberi saran/rekomendasi. 84
  84. 84. SYARAT REVIU INTERN YANG BAIK1. KEDUDUKAN ORGANISASI YG TEPAT2. LINGKUP TUGAS JELAS3. PERSONIL YANG KOMPETEN4. TUJUAN PEKERJAAN UTK PERBAIKAN5. ADA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT6. PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN SECARA BERKESINAMBUNGAN 85
  85. 85. Kasus 1 & 2 (hal 74-75) - Diskusi Kelompok - Pembahasan 86
  86. 86. 5 UNSUR SPIP 87
  87. 87. Lingkungan pengendalian Kondisi yang diciptakan dalam instansi pemerintah dengan membangun ―atmosfir‖ yg kondusif guna mendorong Manager terimplemetasinya SPIP Kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian 90
  88. 88. Europe vs Italy 91
  89. 89. Prasyarat Lingkungkan PengendalianDalam Instansi Pemerintah terdapat pegawai yang:1. Kompeten2. memahami tanggung jawab3. memahami batasan kewenangan4. Memiliki pengetahuan yang memadai5. Memiliki kesadaran dan komitmen melakukan apa yang benar6. Berkomitmen mematuhi kebijakan dan prosedur, termasuk standar etika dan perilaku
  90. 90. Lingkungan Pengendalian Sub Unsur 1. Integritas & Nilai Etika 8. Hub Kerja dgn IP Lain2. Komitmen  Kompetensi 7. Peran APIP 6. Kebijakan SDM 3. Kepemimpinan yg kondusif & Aplikasinya 4. Wewenang & tanggung jwb 5. Struktur Organisasi 94
  91. 91. Integritas dan Nilai Etika• Etika memuat nilai moral yg diyakini benar• Integritas: kepribadian yg jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawabImplementasi penegakan integritas dan nilai etika:1. Ada aturan perilaku2. Keteladanan pelaksanaan aturan perilaku3. Tindakan disiplin utk merespon deviasi/pelanggaran4. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi/pengabaian manajemen5. Menghapus kebijakan atau penugasan yg memberi ruang untuk perilaku yg tak etis 95
  92. 92. Seberapa Etis??? 96
  93. 93. Komitmen thd KompetensiMencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi utk tugas tertentu Tingkat kompetensi diterjemahkan dlm pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkanImplementasi:1. Identifikasi dan definisi tugas dalam suatu pekerjaan dan jabatan — uraian tugas2. Penyusunan standar kompetensi3. program pelatihan utk kompetensi pekerjaan4. Pemilihan pimpinan yg memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis 97
  94. 94. Kepemimpinan yang Kondusif Kemauan dan kepiawaianpemimpin yg mampu menciptakan Perlu gayaiklim kondusif yg dapat memotivasi kepemimpinan staf agar mau bekerja mencapai yang cocok tujuan yang telah ditetapkan dgn kondisi IPImplementasi:1. Mempertimbangkan risiko dalam membuat keputusan2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja3. Sikap positif pimpinan mendukung fungsi tertentu4. Melindungi aset dan informasi dari akses yg tak sah5. Interaksi intensif antara pimpinan puncak dgn manajemen di bawahnya6. Respon positif atas pelaporan keu, anggaran, prog & Keg 98
  95. 95. Struktur OrganisasiEmpat sasaran pembentukan struktur organisasi:1. Mengakomodir seluruh pekerjaan2. Membagi beban pekerjaan secara seimbang3. Koordinasi yang terpadu dan harmonis4. Adanya pemisahan fungsi yang jelasImplementasi:1. Penyesuaian struktur dgn ukuran dan sifat IP2. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab3. Kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern4. Penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis5. Penetapan jumlah posisi pimpinan 99
  96. 96. Wewenang dan Tanggug jawabImplementasi:1. Pemberian wewenang sesuai dengan tingkat tanggung jawab pegawai2. Pegawai paham bhw wewenang dan tg jwb diberikan terkait dgn pihak lain dlm IP3. Pegawai paham bhw wewenang dan tg jwb diberikan terkait dgn penerapan SPIP Mempertimbgkan kapasitas pegawai: -Pengetahuan & Keahlian -Pemahaman yg tepat atas tujuan IP dan tindakannya terkait tujuan IP 100
  97. 97. Penyusunan dan penerapan kebijakan SDMHarus diciptakan kebijakan dan prosedur rekruitmen,pelatihan, pengembangan, promosi, dan kompensasi yang sesuai dengan aturan perilaku dan nilai etikaImplementasi:1. Penetapan kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM, sejak rekrutmen sampai pemberhentian2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam rekrutmen3. Supervisi yang memadai thd pegawai secara periodik 101
  98. 98. Peran APIP yang Efektif Keyakinan memadai Tata kelola Peran Peringatan yang baik dini APIP Efektivitas MR 102
  99. 99. Hub Kerjasama dgn IP Lain• proses pemilahan Koordinasi • menetapkan tugas dan keterkaitan tersebut • mengidentifikasi kewenangan keterkaitan tugas sebagai butir-butir masing-masing yang memiliki yang akan instansi keterkaitan satu dikoordinasikan sama lain Koordinasi Koordinasi Saling uji Saling uji 103
  100. 100. Penilaian RisikoMEKANISME : Identifikasi Analisis Risiko Tujuan Organisasi Respon/ Kelola Ketidakpastian ttg kejadian dan atau dampaknnya yg memengaruhi pencapaian tujuan 104
  101. 101. Tahap Penilaian Risiko1. Pahami Tujuan yang ingin dicapai (tingkat Instansi dan Kegiatan)2. Identifikasi Risiko Terkait3. Analisis Risiko – signifikansi dampak dan kemungkinan terjadinya Modul Hal 61 105
  102. 102. Aktivitas Pengendalian Tindakan yg diperlukan untuk mengatasi risiko; penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur utk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektifKarakteristik:1. Diutamakan pd kegiatan pokok2. Dikaitkan dengan penilaian risiko3. Sesuai sifat khusus instansi4. Ditetapkan secara tertulis5. Dilaksanakan sesuai dgn yg tertulis6. Dievaluasi secara teratur 106
  103. 103. Sifat Kegiatan Pengendalian Preventif Detektif107
  104. 104. Probabilitas mitigation prevention Dampak
  105. 105. c.Pengendalia d.Pengendaliana.Reviu atas b.Pembinaan n Sistem Fisik atas Aset Kinerja SDM Informasie. Penetapan f. Pemisahan dan Reviu g.Otorisasi h.Pencatatan Fungsi Kinerja i.Pembatasan j.Akuntabilitas k.Dokumentasi Akses Psl 18 (3)
  106. 106. INFORMASI & KOMUNIKASI SistemSumber Informasi PenggunaInternal 1. Informasi Keuangan PimpinanEksternal 2. Informasi Pihak yg Non Keuangan berkepentingan SI mendukung keputusan strategis & terintegrasi dgn kegiatan operasi 110 Feedback
  107. 107. KUALITAS INFORMASI Sesuai Dapatkebutuhan Diakses Kualitas InformasiTepat AkuratWaktu Mutakhir 111
  108. 108. JENIS KOMUNIKASI1. Komunikasi Internal EFEKTIF2. Komunikasi Eksternal Pimpinan Instansi Pimpinan Instansi mengelola, menyediakan & mengembangkan memafaatkan & memperbaharui berbagai bentuk SI secara terus & sarana menerus komunikasi 113
  109. 109. 5. Pemantauan (Monitoring) Proses mengevaluasikualitas dan efektivitas SPM Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut 114
  110. 110. FOKUS PEMANTAUAN BERKELANJUTAN BERGANTUNG PADA KEDUDUKAN DAN TGJWB :Staf  Pelaksanaan tugasnyaSupervisor Tugas, fungsi dan pelaksananstaff dibawahnyaManajemen Menengah PI dalam unit yangdipimpinnyaPimpinan Pencapaian tujuan organisasi
  111. 111. PEMANTAUAN BERKELANJUTAN1. Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki strategi untuk memastikan bahwa monitoring yang sedang berjalan efektif dan melaksanakan evaluasi terpisah bila terjadi keadaan kritis.2. Dalam kegiatan rutin, terdapat informasi yang menggambarkan apakah pengendalian intern berfungsi dengan baik.3. Komunikasi dengan pihak luar dikonfirmasikan dengan data intern yang dimiliki oleh organisasi.4. Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, dan adanya supervisi untuk mengawasi fungsi pengendalian intern.
  112. 112. PEMANTAUAN BERKELANJUTAN5. Adanya pembandingan data yang dicatat dengan fisiknya secara periodik6. Respon yang segera terhadap rekomendasi auditor ekstern dan intern sebagai alat untuk memperkuat pengendalian intern7. Pertemuan rutin pimpinan instansi pemerintah dengan staf dan pelaksanaan pelatihan digunakan untuk memperoleh umpanbalik agar diketahui apakah pengendalian intern telah berjalan efektif.8. Adanya pemantauan secara teratur kepada seluruh pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan perilaku yang berlaku.
  113. 113. EVALUASI TERPISAH• Evaluasi pengendalian secara periodik dan tidak menyatu dengan kegiatan sehari-hari organisasi• Semakin efektif pemantauan berkelanjutan, semakin rendah dilakukannya evaluasi terpisah• Frekuensinya disesuaikan dengan risiko
  114. 114. EVALUASI TERPISAH1. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi yang terpisah terhadap pengendalian internal IP sudah memadai2. Metode evaluasi pengendalian intern IP harus logis dan memadai3. Bila evaluasi terpisah dilakukan oleh auditor internal (Inspektorat) harus dilaksanakan oleh sumberdaya yang memiliki kemampuan yang memadai dan independen4. Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diatasi
  115. 115. TINDAK LANJUT1. IP memiliki mekanisme untuk memastikan adanya penyelesaian atas temuan hasil audit dan reviu lainnya dengan segera2. Pimpinan instansi pemerintah tanggap atas temuan- temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya yang bertujuan memperkuat pengendalian intern.3. IP menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat.
  116. 116. REVIEW DANLATIHAN SOAL 121
  117. 117. PEMAHAMAN dan PENILAIAN SPM 122
  118. 118. Tahapan PENILAIAN spm – dalam penugasan audit •On site tour SURVEI •Study of documentPENDAHULUAN •Writen description of the auditiee •Analytical procedures REVIU SPM •Menggambarkan SPM : •ICQ •Flowcharts •Narrative IC baik? Ya •Menganalisis SPM : •Walk through test •Limited testing of the system Tdk TEST OF CONTROL •Melakukan test of control •Menaksir risiko pengendalianAUDIT LANJUTAN •Membuat PKALanjutan (substantive test) 123
  119. 119. PROSEDUR PENILAIAN SPMDalam Audit Operasional Hal yg Diperhatikan: 1. Rancangan Pahami SPM 2. Implementasi -8 Unsur (dahulu) -5 Unsur (terkini) untuk memastikan Sasaran Audit Sasaran AuditSementara (TAO) Pasti (FAO). 125
  120. 120. PROSEDUR PEMAHAMAN SPM1. Membaca kebijakan dan pedoman/sistem2. Modifikasi dan evaluasi pengalaman Rancangan auditor yang lalu – (dlm repeat audit krn SPM tak berubah signifikan)3. Tanya jawab dgn pejabat dan staf Implementasi4. Memeriksa dokumen dan catatan5. Observasi 126
  121. 121. METODE PEMAHAMAN SPMPemahaman SPM dengan cara:1. Uraian tertulis/narasi – contoh hal 78-802. Bagan arus (penyajian prosedur pengendalian menggunakan simbol-simbol) – contoh hal 82-833. Daftar Pertanyaan/kuesioner pengendalian intern – diisi sendiri oleh auditor Sering disebut juga sebagai Pendokumentasian prosedur Pemahaman/pengujian SPM 127
  122. 122. METODE PEMAHAMAN SPMContoh SederhanaKuesioner pengendalian intern• 8 Unsur Sisdalmen (hal 85-87)• 5 Komponen COSO (hal 88 – 90) 128
  123. 123. Control Self Assessment (CSA) Identifikasi efektivitas pengendalian yang dilakukan sendiri oleh manajemen yang melibatkan auditor internal sebagai fasilitator. Hasilnya dilaporkan kepada manajemen puncak oleh internal auditorDikembangkan oleh Gulf Canada Resources Ltd - 1987 129
  124. 124. Control Self Assessment (CSA)Bentuk CSA – facilitated meeting by internal auditorMengungkap 4 fakta penting :Jika fasilitator tidak punya agenda tersembunyi, orangakan cenderung jujurJika menemukan sendiri masalahnya, akan menjadilebih terlibat dibanding ditemukan oleh auditorJika fasilitator tidak memaknai “control” secarasempit, peserta lebih mampu menganalisis faktorsignifikan untuk mencapai tujuanMasalah pengendalian lebih dikaitkan denganbudaya, komunikasi, etika, dan kepemimpinan 130
  125. 125. • Facilitated meeting• Untuk mengases risk dan control atas sasaran tertentu• Berlangsung sekitar 2 – 4 jam 131
  126. 126. 1. Kasus No 3 Hal 95 – 982. Kasus Audit Kinerja Pendidikan 132
  127. 127. Coffee 134
  128. 128. TERIMA KASIHAkses ke e-Learning Pusdiklatwas BPKP:http://pusdiklatwas.bpkp.go.idhttp://lms.bpkp.go.id

×