Perencanaan_terpadu_berbasis_kawasan.pptx

SIDLACOM
CIPTA KARYA
Survey, Investigation, Design, Land Acquisition,
Construction, Operation, dan Maintenance
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pelatihan Penyegaran Manajemen
Kesatkeran Bidang Permukiman
(Refreshing Course)
Jakarta, September 2019

KOMPETENSI DASAR
LEVEL 02
(K04, K05, K06, K07, K10, K14, K15)
Mampu melaksanakan proses
penyelenggaraan permukiman
(SIDLACOM)

OUTLINE
01
Perencanaan terpadu Ke-
Ciptakarya-an berbasis
Kawasan
02
SIDLACOM Cipta Karya
Survey, Investigation, Design, Land
Acquisition, Construction, Operation, dan
Maintenance

01
PERENCANAAN TERPADU
KE-CIPTAKARYA-AN
BERBASIS KAWASAN

URGENSI KETERPADUAN PERENCANAAN
PENDANAAN
&LAHAN
BAGAIMANA CARA MEMADUKAN INFRASTRUKTUR?
Pembangunan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan yang dilakukan
oleh pemerintah,
pemerintah Daerah,
dan/atau setiap orang
wajib dilakukan sesuai
dengan rencana, rancangan
dan perizinan
Perencanaan harus memenuhi persyaratan:
a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah;
b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan
c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Pembangunan
Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum
Perumahan didukung
dengan pengadaan
lahan dan diserahkan
pengelolaannya
kepada pemerintah
daerah
PELAKU
PEMBANGUNAN
PRODUK
PERENCANAAN
PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

ASPEK NORMATIF
UU 28/2002 Bangunan Gedung
UU 38/2004 Jalan
UU 11/1974 Pengairan
UU 18/2008 Pengelolaan Sampah
UU 20/2011 Rumah Susun
UU 26/2007
Penataan Ruang
UU 23/2014
Pemerintahan Daerah
UU 32/2009
Lingkungan Hidup
SEKTOR
TATANAN
KEPEMERINTAHAN
KEWILAYAHAN
LINGKUNGAN
HIDUP
UU No.1
Tahun 2011
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
UUD 1945
pasal 33 ayat 3
“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran
rakyat.”

ASPEK NORMATIF
Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
• Penetapan sistem pengembangan
infrastruktur secara nasional.
• Penyelenggaraan infrastruktur permukiman
di KSN
Penyelenggaraan
infrastruktur permukiman di
KSP
Penyelenggaraan infrastruktur
Permukiman di Kab/Kota
PERMUKIMAN
• Penetapan sistem kawasan
permukiman.
• Penataan peningkatan kualitas
kawasan permukiman kumuh dengan
luas 15 ha atau lebih.
Penataan peningkatan kualitas
kawasan permukiman kumuh
dengan luas 10-15 ha.
Penataan peningkatan kualitas
kawasan permukiman kumuh
dengan luas dibawah 10 ha.
KAWASAN PERMUKIMAN
Penyelenggaraan PSU di lingkungan
hunian dan kawasan permukiman.
Penyelenggaraan PSU
permukiman.
Penyelenggaraan PSU perumahan.
PSU

Rumah
Perumahan
Permukiman
Lingkungan Hunian
KAWASAN PERMUKIMAN
DIIKAT OLEH
KETERPADUAN
INFRASTRUKTUR
DIDUKUNG DENGAN
TEMPAT KEGIATAN
PENDUKUNG
(PEMERINTAHAN,
SOSIAL BUDAYA DAN
EKONOMI)
ILUSTRASI
KONSTRUKSI
RUANG
HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN

PERUMAHAN
PERMUKIMAN
LINGKUNGAN
HUNIAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
RUMAH
DIDUKUNG DENGAN
TEMPAT KEGIATAN
PENDUKUNG
(PEMERINTAHAN,
SOSIAL BUDAYA
DAN EKONOMI)
DIIKAT OLEH
KETERPADUAN
INFRASTRUKTUR
ILUSTRASI
KONSTRUKSI
RUANG

LINGKUNGAN
HIDUP
KAWASAN
PERMUKIMAN
KAWASAN
LINDUNG
Kawasan
Permukiman
Perkotaan
Kawasan
Permukiman
Perdesaan
Lingkungan
Tempat Tinggal
(Lingkungan Hunian)
Tempat Kegiatan
Permukiman
Permukiman
Satuan
Perumahan
Pusat Kegiatan
Fungsi Lain
Kelompok
Rumah
PSU
KAWASAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN
HUNIAN
PERMUKIMAN PERUMAHAN RUMAH

(KP) Kawasan permukiman
adalah bagian dari
lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik
berupa kawasan perkotaan
maupun perdesaan, yang
berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan
dan penghidupan.
(LH) Lingkungan hunian
adalah bagian dari kawasan
permukiman yang terdiri atas
lebih dari satu satuan
permukiman.
(P) Permukiman adalah
bagian dari lingkungan
hunian yang terdiri atas
lebih dari satu satuan
perumahan yang mempunyai
prasarana, sarana, utilitas
umum, serta mempunyai
penunjang kegiatan fungsi
lain di kawasan perkotaan
atau kawasan perdesaan.
(SP) Perumahan/Satuan
Perumahan adalah
kumpulan rumah sebagai
bagian dari permukiman, baik
perkotaan maupun
perdesaan, yang dilengkapi
dengan prasarana, sarana,
dan utilitas umum sebagai
hasil upaya pemenuhan
rumah yang layak huni
(R) Rumah adalah bangunan
gedung yang berfungsi
sebagai tempat tinggal yang
layak huni, sarana pembinaan
keluarga, cerminan harkat
dan martabat penghuninya,
serta aset bagi pemiliknya

KOMPONEN PSU
PRASARANA
JARINGAN JALAN
●
JARINGAN DRAINASE
●
SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
●
SISTEM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
●
SISTEM SANITASI
●
SISTEM PROTEKSI
KEBAKARAN
SARANA
PEMERINTAHAN
●
PENDIDIKAN DAN
PEMBELAJARAN
●
KEBUDAYAAN DAN
REKREASI
●
PERIBADATAN
●
KESEHATAN
●
RUANG TERBUKA HIJAU
●
PERDAGANGAN DAN
NIAGA
UTILITAS
JARINGAN ENERGI
●
JARINGAN
TELEKOMUNIKASI
●
JARINGAN GAS
Pemenuhan oleh
Ditjen Cipta Karya
Pemenuhan oleh
Ditjen Cipta Karya

KONSEP KETERPADUAN PSU
KETERPADUAN
PSU PKP
PENGIKAT
SATU KESATUAN SISTEM
MEMPERHATIKAN RENCANA
PENYEDIAAN TANAH
MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN
PELAYANAN SESUAI
STANDAR TEKNIS
KETENTUAN PEMBANGUNAN
DALAM KETERPADUAN PSU
Keterpaduan prasarana dan sarana, dan utilitas umum
perumahan dan kawasan permukiman dilakukan
sebagai pengikat satu kesatuan sistem perumahan
dan kawasan permukiman sesuai dengan hirarkinya
berdasarkan RTRW.
Dilakukan oleh Pemerintah,
pemda, dan/atau setiap orang
Sesuai rencana & izin yang
dikeluarkan oleh Pemda
Kerjasama pembangunan sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan
TINDAK LANJUT AMANAT
PERATURAN
 PASAL 90 AYAT (4):
Ketentuan mengenai pedoman
keterpaduan prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum perumahan dan
Kawasan Permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai
hierarki Perumahan dan Kawasan
Permukiman diatur dalam Peraturan
Menteri.

Pasal 90
Ayat (1)
Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan dan Kawasan permukiman dilakukan
sebagai pengikat satu kesatuan sistem
perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai
dengan hierarkinya berdasarkan RTRW
Ayat (2)
Perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan sesuai dengan
rencana penyediaan tanah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana
dimaksud Rada ayat (l) dilakukan dengan
memperhitungkan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan standar teknis yang berlaku.
Ayat (4)
Ketentuan mergenai pedoman keterpaduan
prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan
dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai hierarki Perumahan dan
Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan
Menteri
STANDARTEKNIS&PELAYANANMINIMALPSUMENGACUPADAKEBUTUHAN
LAYANAN/POPULASI,LUASWILAYAH,DANKESESUAIANJARINGANEKSISTING
STANDARTEKNIS&PELAYANANPSUMENGACUHIRARKISISTEMPERUMAHAN
DANKAWASANPERMUKIMANYANGTERDIRIDARI:
RUMAH● SATUAN ● SATUAN ● LINGKUNGAN ● KAWASAN
PERUMAHAN PERMUKIMAN HUNIAN PERMUKIMAN
Sumber:
PP No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
JENIS DAN HIRARKI PSU

KONSEP KETERPADUAN PSU
Keterpaduan dalam Lokasi/ Kawasan perencanaan;
1
a) Keterkaitan antar Kawasan (lindung-budidaya, desa-kota)Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air,
rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb
b) Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air, rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb
Keterpaduan intra dan antar infrastuktur;
2
a) Intra: dalam lingkup ke cipta karyaanAntar: dalam lingkup antar unor dalam PUPR (mis: konteks air
baku dalam kewenangan SDA dalam bagian system air minum, jaringan jalan nasional dan hirarkinya,
jaringan drainase skala kota dan skala kawasan)
b) Antar: dalam lingkup antar unor dalam PUPR (mis: konteks air baku dalam kewenangan SDA dalam
bagian system air minum, jaringan jalan nasional dan hirarkinya, jaringan drainase skala kota dan skala
kawasan)
Sinkronisasi Program dan anggaran
3
a) Penyiapan program akurat.Penyiapan anggaran prioritas.
b) Penyiapan anggaran prioritas.

PENATAAN RUANG
PENYELENGGARAAN PKP
KAWASAN PERMUKIMAN
LINGKUNGAN HUNIAN
PERMUKIMAN
PERUMAHAN
DIPERLUKAN KETERPADUAN
PSU SEBAGAI
PENGIKATPERMUKIMAN
MENTERI PUPR
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA
TERKOORDINASI &
TERPADU
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEMANFAATAN
PENGENDALIAN
RUMAH
& PSU
KESEPAKATAN &
KONSENSUS
HIRARKI
JENIS DAN HIRARKI PSU

ILUSTRASI KETERPADUAN PRASARANA

STANDAR TEKNIS PELAYANAN
UTILITAS
UMUM
Jaringan Gas
SNI 03-1733-2004 tentang Tata
cara perencanaan lingkungan
perumahan di perkotaan
Jarigan Telekomunikasi
Jaringan Listrik
Cara Perencanaan Lingkungan
Perumahan di Perkotaan
PRASARANA
Sistem Penyediaan Air
Minum
Sistem Pengelolaan Air
Limbah
Permen PU No.04/PRT/M/2017
Tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Tentang Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum
Jaringan Drainase
Tentang Penyelenggaraan Sistem
Drainase Perkotaan
Jaringan Jalan
Tentang Persyaratan Teknis Jalan
dan Kriteria Perencanaan Teknis
Jalan
Sistem Pengelolaan
Persampahan
tentang penyelenggaraan Prasarana
dan sarana persampahan dalam
penanganan sampah rumah tangga
dan Sampah sejenis rumah tangga
Sistem Proteksi
Kebakaran
Tentang Tentang Persyaratan
Teknis Sistem Proteksi
Kebakaran pada Bangunan
Gedung dan Lingkungan
SARANA
Sarana Peribadatan
Sarana Kesehatan
Sarana Pendidikan
Sarana Pemerintahan
Sarana Ruang Terbuka
Hijau
Sarana Perdagangan
Sarana Kebudayaan

Kolektor/Lokal
KAWASAN
PERMUKIMAN
LINGKUNGAN
HUNIAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
LINGKUNGAN
HUNIAN
Arteri
Sekunder
Arteri Sekunder
Arteri
Sekunder
Arteri Sekunder
Arteri
Sekunder
Kolektor
Sekunder
Kolektor
Sekunder
Kolektor Sekunder
PERMUKIMAN PERMUKIMAN
Lokal
Sekunder
PERUMAHAN
Lokal
Sekunder
Lingkungan
Sekunder
PERUMAHAN
Arteri Sekunder
Lokal Sekunder
Kolektor Sekunder
Lokal Sekunder
Lokal
Sekunder
Lingkungan
Sekunder
Lingkungan
Sekunder
Sumber:
Permen PU No: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
HIRARKI PSU
PRASARANA JALAN

Skema Keterpaduan Jaringan Air Minum
Sumber:
Peraturan Pemerintah No: 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
Peraturan Menteri PUPR No: 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Unit Air Baku
Unit Produksi
Unit Distribusi
Unit Pelayanan
• Sambungan Langsung
• Hidran Umum
Masyarakat/Pengguna
Sumur Dangkal Sumur Pompa Bak
Penampung Air
Hujan
Terminal Air Bangunan
Penangkap
Air
SPAM JP
SPAM BJP
HIRARKI PSU
PRASARANA AIR MINUM

HIRARKI SISTEM DRAINASE
PERKOTAAN DAN DRAINASE LINGKUNGAN
A
C
B
A Penanganan dilakukan oleh Ditjen SDA
B Penanganan oleh Kab/Kota apabila di dalam daerah Kab/Kota,
Penanganan oleh Provinsi apabila lintas Kab/Kota dengan pembinaan oleh Ditjen. SDA, Penanganan oleh
Ditjen SDA jika kepentingan strategis nasional
C Penanganan oleh Kab/Kota dengan pembinaan Ditjen CK
Penanganan juga dapat dilakukan oleh Ditjen CK untuk kepentingan strategis nasional
Sungai
Kolam Retensi
Kolam Retensi
Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman
Drainase Lingkungan
Sistem Drainase Kota
Escape Route
B

Sistem
Pengelolaan
Air Limbah
Domestik
Setempat
(SPALD-S)
Sistem
Pengelolaan
Air Limbah
Domestik
Terpusat
(SPALD-T)
Sub-Sistem
Pengangkutan
Sub-sistem Pengolahan
Lumpur Tinja
Sub-Sistem Pengolahan Setempat
INDIVIDUAL
TRUK TINJA
Pipa Tinja, Pipa Non Tinja, Bak
Penangkap Lemak, Pipa Persil,
Bak Kontrol, dan Lubang Inspeksi
IPLT
IPALD Skala Perkotaan
(> 20.000 jiwa)
IPALD Skala Permukiman
(50 – 20.000 jiwa)
IPALD Skala Kws Tertentu
SKALA
INDIVIDUAL
KOMUNAL
(2-10 KK/
10-50 Jiwa)
SKALA KOMUNAL
MCK
Sub-Sistem
Pengumpulan
Sub-Sistem
Pengolahan Terpusat
Sub-Sistem Pelayanan
Pipa Retikulasi, Pipa
Induk, Prasarana dan
Sarana Pelengkap
(manhole, stasiun
pompa dll)
Peng-
olahan
Lumpur
HIRARKI SISTEM PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK

HIRARKI SISTEM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
PEMILAHAN
DAN
PEWADAHAN
TEMPAT
PENAMPUNGAN
B3
TPS 3R
RESIDU
Kertas dll
Organik
Bahan
Beracun
Berbahaya
Gelas dll
Residu
SUMBER
SAMPAH
TPST, RDF,
dan WtE
Teknologi yang digunakan, adalah:
- Teknologi non termal termasuk: anaerobic
digestion, fermentasi, dan Mechanical Biological
Treatment (MBT).
- Teknologi termal termasuk: insinerasi, gasifikasi,
pirolisis, dll
30% pengurangan
70% penanganan
TPS 3R: Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recyle, berbasis masyarakat
TPST: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, berbasis institusi
TPA SAMPAH

Skema Sistim Pemadam Kebakaran
Sumber:
Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 11/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen
Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan
Pos Pemadam
Kebakaran
Perumahan
Permukiman
Sektor Pemadam
Kebakaran
Lingkungan Hunian
Wilayah Pemadam
Kebakaran
Kawasan Permukiman
HIRARKI PSU
PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN

RUMAH ● PERUMAHAN ● PERMUKIMAN ● LINGKUNGAN HUNIAN ● KAW. PERMUKIMAN
Jumlah Jiwa
Terlayani
1-5 <2.500 2.500 – 30.000 30.000 – 120.000 >120.000
Jaringan
Energi
SAMBUNGAN RUMAH UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI
Jaringan
Telekomunikasi
SAMBUNGAN RUMAH STO STO
KANTOR CABANG
POS/TELEKOMUNIKASI
KANTOR PUSAT
POS/TELEKOMUNIKASI
Jaringan Gas SAMBUNGAN RUMAH UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI
HIRARKI PSU
Sumber:
SNI 173.3 Tentang Jaringan Utilitas
HIRARKI PSU
KETERPADUAN JARINGAN UTILITAS

KETERATURAN BANGUNAN KEPADATAN BANGUNAN
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Tampak Atas Tampak Samping
Luas lantai dasar
Luas kapling
Lantai dasar
Lantai 2
Luas lahan
Luas Total Lantai = Luas
Lantai Dasar + Luas
Lantai 2
Keterangan:
KDB : Luas Lantai Dasar per Luas Kapling / persil
KLB : Luas Total Lantai per Luas Kapling / persil
Kepadatan Bangunan dalam
Perumahan / Permukiman
PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
• Harus ada Pengendalian Dampak Lingkungan
Untuk Bangunan Gedung Tertentu bagi
bangunan gedung yang dapat menimbulkan
dampak penting terhadap lingkungan yaitu
AMDAL dan UKL/UPL.
• Pembangunan bangunan gedung di atas
dan/atau di bawah tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum yang dibangun dengan
memperhatikan kesesuaian lokasi, dampak
bangunan terhadap lingkungan, mempertimbangkan
faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan
kemudahan bagi pengguna bangunan, dan memiliki
perizinan.
BANGUNAN GEDUNG

KETERHUBUNGAN ANTAR PERSIL DALAM
PERUMAHAN DALAM SKALA KAWASAN
KUALITAS PERMUKAAN JALAN, MENGACU DAN MENYESUAIKAN DENGAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN
Jalan Aspal dan Beton/Penmac
KETERHUBUNGAN ANTAR PERSIL DALAM
PERUMAHAN DALAM SKALA KAWASAN
Jalan Dengan Perkerasan
PRASARANA JALAN

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN
JARINGAN PERPIPAAN (SPAM)
KOMPONEN SPAM
• Unit air baku dengan kapasitas Rencana
130% dari kebutuhan rata-rata
• Unit produksi dengan kapasitas rencana
120% dari kebutuhan rata-rata
• Unit distribusi dengan kapasitas rencana
115% - 300% dari kebutuhan rata-rata
• Unit pelayanan dengan komponen
Keterangan:
A. Sumber Air
B. IPA
C. Reservoir
D. Hidran Umum
E. Jaringan Perpipaan
Keterangan:
A. Area Tempat Cuci Rumah
B. Mesin Pompa Air
B.1 Pipa Hisap Air Bersih
C. Mesin Pompa Saringan
& 1 Pipa Saringan
Keterangan:
A. Atap Rumah
A.1 Talang Air Hujan
B. Bak Penampungan Air Hujan
B.1 Pipa Buangan Air Hujan
C. Bak Penyaring Air Hujan
D. Bak Pengendap Air Hujan
E. Mesin Pompa Air Hujan
F. Tandon Air / Profil Tank
G. Pipa Distribusi
H. Pagar Pengaman
SUMUR DANGKAL /
SUMUR DALAM
PENAMPUNGAN
AIR HUJAN (PAH)
Keterangan:
A. Pipa dari Mata Air
B. Bak Penampungan
C. Bak Kontrol
D. Pipa Peluap
E. Pipa Distribusi
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BUKAN JARINGAN
PERPIPAAN (SPAMBJP)
PERLINDUNGAN
MATA AIR
Keterangan:
A. Wadah Sarut dari Fiber
B. Sumber Air
C. Pipa Saringan
D. Mata Kran
E. Area Cuci Rumah
SARINGAN RUMAH
TANGGA (SARUT)
DESTILATOR SURYA
ATAP KACA
Keterangan:
A. Atap Kaca / Konsensor Kaca
B. Pipa dari sumber air
C. Stop Kran D. Pipa PVC E. Kran Air
F. Konstruksi bersi siku
IPAL SEDERHANA
PENYEDIAAN AIR MINUM

SARANA DAN PRASARANA DRAINASE
LINGKUNGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
BIOFILTER PENAMPUNGAN AIR HUJAN WETLAND CONSTRUCTED
SUMUR RESAPAN BIOREMEDIASI KOLAM RETENSI
Penanganan Sampah/Air
Limbah dari sumbernya
dikawasan tangkapan
(catchment area) dgn program
3-R dan Sanimas
Sampah bertebaran
disaluran dan
menumpuk dihilir
Penanganan sampah/ air limbah
dari sumbernya dikawasan
tangkapan (catchment area)
dengan program 3-R dan Sanimas
Sampah yang tertangkap
dibawa ke TPA atau
diolah/dibakar ditempat
Bioremediasi
untuk
perbaikan
kualitas air
Kualitas air
lebih baik
LOKASI
TRASH
RAKE
1. Pemasangan dan pengoperasian Trash Rake,
2. Perbaikan kualitas air dihilir Trash Rake(Bioremediasi),
3. Penanganan Sampah/air limbah disumbernya dalam catchment area.
Laut/Danau/
Kolam Retensi
/Bozem
Muara
Penanganan Sampah/Air
Limbah dari sumbernya
dikawasan tangkapan
(catchment area) dgn program
3-R dan Sanimas
Sampah bertebaran
disaluran dan
menumpuk dihilir
Penanganan sampah/ air limbah
dari sumbernya dikawasan
tangkapan (catchment area)
dengan program 3-R dan Sanimas
Sampah yang tertangkap
dibawa ke TPA atau
diolah/dibakar ditempat
Bioremediasi
untuk
perbaikan
kualitas air
Kualitas air
lebih baik
LOKASI
TRASH
RAKE
1. Pemasangan dan pengoperasian Trash Rake,
2. Perbaikan kualitas air dihilir Trash Rake(Bioremediasi),
3. Penanganan Sampah/air limbah disumbernya dalam catchment area.
Laut/Danau/
Kolam Retensi
/Bozem
Muara
SUMBER : Agus maryono

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
SPALD-Terpusat
SPALD-Setempat
PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
 Rumah
 Kloset leher angsa
dan kamar mandi
WC Umum
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah DomestikTerpusat
Cubluk yang Terhubung
dengan Kloset untuk area
dengan kepadatan
penduduk < 25 jiwa per Ha
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah DomestikSetempat
Pengolahan Limbah
Fabrikasi
Tangki Septik
Biofilter
PRASARANA DAN SARANA
AIR LIMBAH DOMESTIK

PRASARANA DAN SARANA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
PEWADAHAN
PENGANGKUTAN
PEMROSESAN AKHIR
PENGOLAHAN SAMPAH
Triseda Pick up
Gerobak
Organik B3 Residu Plastik Kertas
Compactor Truck
Dump Truck
Arm Roll Truck
PENGUMPULAN
TPA Sistem Sanitary Landfill
Fasilitas :
1. Pre processing
2. Pemilahan
3. Pengolahan fisik
4. Komposting/ RDF
TPST
(TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU)
Fasilitas :
1. Pengumpulan dan pemilahan
2. Pengolahan sampah anorganik
3. Komposting
4. Penanganan residu
TPS 3R
(TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH Reduce Reuse Recycle)
SPA
(STASIUN PERALIHAN ANTARA)
Fasilitas :
1. Area transfer
2. Unit pemilahan
3. Unit pereduksi volume

JALAN LINGKUNGAN HARUS BEBAS HAMBATAN DARI
APAPUN YANG MEMPERSULIT KELUAR MASUKNYA
PEMADAM KEBAKARAN
PASOKAN AIR YANG DIPEROLEH DARI SUMBER ALAM MAPUPUN BUATAN
Iustrasi Salah Satu Bentuk Pasokan Air ke Hidran Kebakaran
Iustrasi Jalan Lingkungan Yang Dilalui Kendaraan
Pemadam Kebakaran
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
PROTEKSI KEBAKARAN

KERANGKA PELAKSANAAN KETERPADUAN
DIT. PENGEMBANGAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
SESDITJEN
DIT. KIP
DIRJEN
CIPTA KARYA
SUBDIT. STANDARDISASI
DAN KELEMBAGAAN
SUBDIT. PERENCANAAN
TEKNIS
SUBDIT. KAWASAN
PERMUKIMAN
WILAYAH I
SUBDIT. KAWASAN
PERMUKIMAN
WILAYAH III
SUBDIT. KAWASAN
PERMUKIMAN
WILAYAH II
SUB.BAGIAN TATA USAHA
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN
STRATEGI
PERUMUSAN NORMA
DAN STANDAR TEKNIS
PENYELENGGARAAN
PKP
PEMROGRAMAN DAN
PENGANGGARAN
PELAKSANAAN KEGIATAN/
PEMBANGUNAN
PEMANFAATAN/SERAH TERIMA
PEMANFAATAN DAN
PEMELIHARAAN
PENYUSUNAN PERENCANAAN
KETERPADUAN PRASARANA
PERMUKIMAN
UPT/BALAI
PROSES/INPUT
PELAPORAN
DIT. BPB
DIT. PLP
DIT. SPAM
PUSAT PSPOP
BP SPAM
ARAHAN DAN KEBIJAKAN
STRATEGIS
PEMANTAUAN, PENGAWASAN,
PENGENDALIAN TEKNIS, DAN
EVALUASI
PELAKSANA
PEMBANGUNAN
PENGELOLAA
N SDM, BMN,
LHP, &
ADVOKASI
HUKUM
WASDAL &
MONEV
BIMBINGAN
TEKNIS DAN
SUPERVISI
PROSES PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
BIDANG CIPTA KARYA
PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN
PERMUKIMAN
MENYUSUN
RENCANA
PEMBANGUNAN,
PEMANTAUAN
DAN EVALUASI,
FASILITASI
PENGADAAN
LAHAN

PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN
UU Sektor
Penyiapan
 NSPM sektor RKP/RP3
 Pedoman teknis
 Bantuan teknis
RENSTRA
SEKTOR
(PUPR)
RPJPN
RPJMN
RTRWN/RTWP
Urban System
(Fungsi dan Skala)
JAKSTRANAS Pembangunan Kota &
JAKSTRA Pembangunan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
NASIONAL
&
PROVINSI
KOTA/
KABUPATEN
DED & Konstruksi
 Kawasan/
Lingkungan Hunian/
Perumahan
 PSU (Prasarana,
Sarana, Utilitas)
 Green City
 Smart City
 Urban Transportation
TURBIN
RTRWK /
RDTR
Permukiman
(liveable, green,
smart)
 Berkembang &
Kompak/ Efisien
 Sesuai karakter
 Sesuai fungsi
dalam wilayah
nasional
UU 25/2004
SPPN
NAWACITA
UU 1/2011 PKP
PP 14/2016 PPKP
UU 26/2007
PENATAAN RUANG
JAKSTRANAS bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Arahan Pengembangan Perumahan dan
Permukiman Dalam Sistem Pembangunan
Nasional
NSPM
Jalan/
Drainase
NSPM
SPAM
NSPM
DLL
NSPM Air
Baku
NSPM Urban
Transport
NSPM Solid
waste/
Sewage
NSPM
Bangunan
Gedung
Green City
NSPM
Smart City
RKP
RP3

INSTRUMEN KETERPADUAN
WPS
RTRW
Nasional RPJP/
RPJMN
RTRW
Provinsi RPJPD/
RPJMND
RTRW
Kab/Kota RPJPD/
RPJMND
RENCANA RINCI
TATA RUANG
RENCANA RINCI
TATA RUANG
RENCANA RINCI
TATA RUANG
RENSTRA
PUPR
SUMBER
DAYA AIR
JALAN DAN
JEMBATAN
PERUMAHAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
RKP
RP3
SSK | RISPAM | RP2KPKP
RPIJM 2.0
RPIP

SPKP RPIP
PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN JANGKA
MENENGAH
Berdasarkan profil, kebutuhan, serta sinkronisasi &
penyelarasan dari berbagai dokumen terkait
pengembangan permukiman yang telah ada baik di
Pusat maupun daerah
PERENCANAAN PROGRAM TAHUNAN DAN PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Berdasarkan verifikasi program keluaran RPIJM dan pemenuhan
prinsip keterpaduan, sebagai bentuk kesepakatan pelaksanaan
program prioritas nasional yang masuk dalam sistem
penganggaran
Dokumen mandiri yang disusun oleh DJCK
yang akan menjadi instrumen perencanaan
program tahunan dan pelaksanaan program di
kabupaten/kota prioritas dan strategis nasional,
dalam rangka mewujudkan keterpaduan
prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam
pengembangan permukiman.
Dokumen tindak lanjut RPIJM pada skala kawasan dan/atau
antarkawasan dalam wilayah kabupaten/kota yang muatannya
adalah:
• hasil verifikasi dan prioritisasi program indikatif RPIJM yang
siap untuk disinkronisasi pada kegiatan Konreg Kementerian
PUPR, serta
• kelengkapan Readiness Criteria (Dokumen Teknis/DED,
Dokumen Lingkungan, FS, Lahan) agar program/kegiatan yang
memperoleh pendanaan siap untuk dilaksanakan
pembangunannya pada tahun anggaran berikutnya.

SPKP
ARAHAN KEBIJAKAN DAN RENCANA
STRATEGIS BIDANG PERMUKIMAN
PROFIL BIDANG PERMUKIMAN
KABUPATEN/KOTA
STRATEGI PEMBANGUNAN
KOTA/KABUPATEN
LOKASI PRIORITAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RPIP
Identifikasi:
• Kondisi fisik kawasan
• Potensi dan permasalahan
Konsep Pengembangan Kawasan Pilihan Prasarana
Demand Supply
Kebutuhan Prasarana
(Keseimbangan dan
Keterpaduan)
Rencana Kawasan:
• Rencana Penanganan
• Sisten desain
• Peta Rencana
Rencana Program/ Kegiatan:
1. Volume
2. Waktu/Pentahapan
3. Biaya
1. Kebijakan
2. Fisik
3. Sosial
4. Ekonomi
5. Lingkungan

ASPEK NORMATIF
PENGANTAR SIDLACOM
Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (dan peraturan turunannya)
01
Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
02
Undang-undang Sektor Terkait
03
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah
04
Permen PU No. 603/PRT/M/2005 Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian
Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Bidang
Pekerjaan Umum
05

SURVEI
melakukan identifikasi data- data baik
data sekunder maupun data primer
INVESTIGASI
melakukan penyiapan dan
implementasi termasuk kelayakan
teknis, finansial dan lingkungan
PERENCANAAN
melakukan perencanaan mulai dari
pembuatan Masterplan, Studi Kelayakan
(FS), dan Rencana Teknis Terinci (DED)
PENYIAPAN LAHAN
melakukan penyiapan lahan atau
lokasi untuk pembangunan
infrastruktur
KONSTRUKSI
melakukan
pembangunan infrastruktur
OPERASI DAN
PEMELIHARAAN
melaksanakan pengoperasian dan
pemeliharaan infrastruktur
terbangun sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
SIDLACOM
PENGANTAR SIDLACOM

TAHAPAN PROYEK
tahapan proyek
Investigation
Survey Design
Land Acquisition
Construction Operation &
Maintenance
FS ENG PROC CONSTRUCTION OPERATIONAL
persiapan pembangunan pemanfaatan
RD
 Kesiapan DED
 Kesiapan lahan
 Komitmen Bup/Wal
 Sharing kegiatan/
biaya
 Rencana
Pembiayaan/ RKAKL
 Organisasi
 DIPA
 Review Design (RD)
 Pelaksanaan Pembangunan
 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
 Testing & Commissioning
 Dokumen pembangunan
 Dokumen Serah Terima Kelola/Asset
 Serah Terima Kelola
 Serah Terima Asset
 Pemanfaatan Asset
 Pemeliharaan dan
Perawatan
readiness
critera
PENGANTAR SIDLACOM

TAHAPAN PROYEK
Investigation
Survey Design
Land Acquisition
Construction Operation &
Maintenance
FS ENG PROC CONSTRUCTION OPERATIONAL
Persiapan Pembangunan Pemanfaatan
RD
a. Tahap Pra Kontrak
1) Persiapan Pengadaan
2) Pemilihan Penyedia Jasa
b. Tahap Penandatanganan Kontrak
1) Penyusunan Dokumen Kontrak
2) Penandatanganan Kontrak
c. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak
1) Persiapan Pelaksanaan Kontrak
2) Pelaksanaan Kontrak
3) Serah Terima Pekerjaan
4) Evaluasi Produk
5) Pemanfaatan Produk
a. Penetapan Lokasi Pembangunan, b. Permohonan Pengadaan Tanah,
c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah, d. Keberatan atas Keputusan Panitia,
e. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi, f. Pelepasan, Penyerahan, dan Permohonan Hak atas
Tanah, g. Risalah Pengadaan Lahan, h. Pengamanan Aset
a. Tahap Pra Kontrak
1) Persiapan Pengadaan
2) Pemilihan Penyedia Jasa
b. Tahap Penandatanganan Kontrak
1) Penyusunan Dokumen Kontrak
2) Penandatanganan Kontrak
c. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak
1) Persiapan Pelaksanaan Kontrak
2) Pelaksanaan Kontrak
3) Serah Terima Pekerjaan
4) Evaluasi Produk
5) Pemanfaatan Produk
a. Penyiapan perangkat O & P
b. Program O & P
c. Ketersediaan perangkat/sumber
daya O & P
d. Perencanaan Perbaikan
e. Pelaksanaan Perbaikan
f. Kegagalan Bangunan
g. Keluaran/output
h. Manfaat/outcome
i. Penyerahan proyek selesai
Pengendalian melalui Sistem Pengendalian Manajemen (SISDALMEN)
PENGANTAR SIDLACOM

PROSES
PEMBANGUNAN
PEMDA
LOKASI
PERENCANAAN
(RISPAM, FS, DED,
COMMIS.
TEST
PROSES
OPERASIONAL
FASILITASI
KELEMBAGAAN
PELATIHAN
OPERATOR/
KARYAWAN
PROSES
PERENCANAAN
NSPK NSPK NSPK
PELAYANAN
AIR MINUM
PELAKSANA
PEYELENGGARAAN
SPAM
SDM
TERLATIH
SDM
- DANA (APBN/APBD)
- PEMBEBASAN TANAH MONEV
SPAM
PROSES
PEMBANGUNAN
MASY/
SWASTA
PEMDA
PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN SPAM (SIDLACOM)
Investigation
Survei Design
Land Acquisition
Construction
Operation & Maintenance
PENGANTAR SIDLACOM

03
SURVEY,
INVESTIGATION,
DESIGN

STUDI KELAYAKAN (FS)
Pengertian
studi untuk menilai proyek yang akan dikerjakan
dimasa mendatang. Penilaian disini tidak lain
adalah untuk memberikan rekomendasi apakah
sebaiknya proyek yang bersangkutan layak
dikerjakan atau sebaiknya ditunda dulu.
Hasil FS
1. Hasil Survei ekonomi
2. Kelayakan Lokasi
3. Analisis Biaya dan manfaat pembangunan bagi
masyarakat
4. Perkiraan harga tanah
5. Dampak lingkungan dan dampak sosialyang
mungkin timbul akibat pengadaan tanah dan
bangunan.
Cakupan FS
1. Analisis Kebutuhan
2. Analisis Teknis
3. Analisis Ekonomi
4. Analisis Finansial
5. Kajian Lingkungan dan Sosial
6. Untuk KPBU Analisis risiko, Kajian
struktur KPBU, Dukungan Pemerintah ,
Rencana Pelaksanaan
SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN

STUDI KELAYAKAN (FS)
Bagan
Alir
FS
Kajian tentang lingkungan
dan tata ruang
Kajian tentang pengadaan
tanah
Kajian tentang Kebijakan
dan Sasaran Perencanaan
Formulasi alternatif solusi
Pengumpulan Data
Geologi dan
Geoteknik
Hidrologi dan
Drainase
Lingkungan dan
Keselamatan
Lalu Lintas Topografi
Analisis
Perkerasan Jalan Struktur Jembatan
Pertumbuhan Lalu
Lintas
Geometri
Aspek Lain Ekonomi
Evaluasi Kelayakan
Rekomendasi

SURVEI DAN INVESTIGASI
Survei Teknis
Untuk mendapatkan data-data/informasi
kondisi/situasi awal lokasi pembangunan
infrastruktur yang sebenarnya.
Survei teknis terdiri dari:
1. survey teknis prasarana
2. survey keetersediaan bahan/alat/ tenaga
kerja).
Data:
1. Kondisi fisik lokasi (luasan, batas-batas,
topografi),
2. kondisi tanah (keras/lunak),
3. keadaan air tanah,
4. peruntukan lahan,
5. rincian penggunaan lahan,
6. perkerasan,
7. penghijauan,
8. dan lain-lain.
Survei Harga Satuan
Upah/Bahan/Alat
Survei sekurang-kurangnya dari 3 toko/pemasok
setempat/terdekat sebagai referensi
data/informasi harga satuan upah/bahan/alat
bagi pelaksana untuk menyusun RAB proposal
pelaksanaan kegiatan atau menggunakan dasar
harga yang sudah ditetapkan oleh Dinas
Pekerjaan Umum.
Survei Calon Tenaga Kerja
Diprioritaskan dan diharapkan
sebanyak mungkin dari masyarakat
setempatjumlah
1. kualifikasi tenaga kerja
2. Pengalaman/keterampilan yang dimiliki
calon tenaga kerja
Survei Sosial

DESAIN TEKNIS
Desain
Berdasarkan hasil Survei kondisi lapangan dimana bangunan akan dibuat dan persyaratan/kriteria desain
bangunan yang telah ditetapkan maka dipilih alternatif- alternative desain/rancangan bangunan yang
sesuai. Harus mempertimbangkan kemungkinan dampak lingkungan yang muncul akibat dari
pelaksanaan pekerjaan nanti.
Spesifikasi Teknis
Dibuat untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai persyaratan- persyaratan teknis dan
ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan/bangunan yang ingin diwujudkan tersebut.
Gambar Perencanaan Teknik
Berdasarkan desain/sketsa hasil perhitungan dan spesifikasi teknis ini, lalu dibuat gambargambar teknis
bangunan dimana sering gambar-gambar tersebut dicantumkan juga hal-hal penting yang berkenaan
dengan mutu prasarana tersebut.
Gambar meliputi: Peta Lokasi, Situasi, Denah, Gabar Tampak, Potongan, Prototype (untuk desain
prototype)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
Komponen
Rencana Anggaran
Biaya Proyek
(RAP)
Biaya Upah
Biaya Bahan
Biaya sub kontraktor
Biaya Peralatan
Biaya Tidak Langsung
Biaya asuransi, bank, unsur-unsur bahan, upah, dan alat
Pos Persiapan/penyelesaian
Pos Overhead Proyek
Pos rutin dan Cadangan
Biaya Rumah tangga
Penyusutan peralatan dan kendaraanpengobatan, transportasi, hotel, dll
pengobatan, transportasi, hotel, dll
Biaya perjalanan dinas, ATK, Perlengkapan Kerja
Biaya K3
Berpedoman pada Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 tentang AHSP Bidang PU

ASPEK LINGKUNGAN HIDUP
- Rona Lingkungan Hidup Awal
- Kesesuaian Lokasi Rencana
Proyek dengan Tata Ruang
- Dampak Penting
- Klasifikasi Proyek Penyedia
Infrastruktur
- Rencana Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup
- Pembiayaan
- Pelaksanaan Pengelolaan dan
pemantauan Lingkungan Hidup
Identifikasi Data Awal
- Kalsifikasi Proyek
- Dokumen AMDAL
- Dokumen UKL/UPL
Tindak Lanjut
- Maksud dan Tujuan
Studi Amdal
- Studi Lingkungan
Terkait Pengadaan
Lahan
Studi Amdal
Berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Daftar Jenis
Rencana/Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
1. Perencanaan dan Desain
yang tidak berkualitas
karena tidak menggunakan
standar/ kaidah
perencanaan dalam desain
2. Hasil konsultan perencana
yang tidak memadai
(Gambar perencanaan tidak
aplikatif dan perlu banyak
penyesuaian)
3. Tidak memasukan K3 dalam
RAB
1. Desain tidak terpakai
2. Kecelakaan kerja
DAMPAK

ASPEK NORMATIF
UU NO 2 TAHUN 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
PERPRES NO 71 TAHUN 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan
PERATURAN KEPALA
BPN NO 5 TAHUN 2012
tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pengadaan
Tanah
PERATURAN KEPALA
BPN NO 6 TAHUN 2015
tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 2012
Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan
Pengadaan Tanah
PERMENDAGRI NO 72
TAHUN 2012 tentang
Biaya Operasional
Dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan
Umum Yang
Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah
- PERPRES NO 40 TAHUN 2014 tentang Pengadaan Tanah
Umum
- PERPRES NO 99 TAHUN 2014 tentang Perubahan Ke Dua
Perpres 71-2012 ttg PENGADAAN TANAH
- PERPRES NO 30 TAHUN 2015 tentang Perubahan Ke tiga
Perpres 71-2012 ttg PENGADAAN TANAH
- PERPRES NO 148 TAHUN 2016 tentang Perubahan Ke
empat Perpres 71-2012 ttg PENGADAAN TANAH
- INPRES NO 1 TAHUN 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- KEPPRES NO 3 TAHUN 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
PER MEN KEUANGAN NO 13 TAHUN 2013 tentang
Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya
Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara
LAND ACQUISITION

Pokok-pokok Kepastian HUKUM,
KEADILAN DAN KEMANFAATAN
Pengadaan tanah
LAND ACQUISITION
Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah (PT) oleh pemerintah d/a Pemerintah Daerah
disertai jaminan tersedianya anggaran
01
Kewajiban Pihak Yang Berhak untuk melepaskan tanahnya setelah pemberian Ganti Kerugian
atau berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap
02
Penegasan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ad. diselenggarakan oleh
Pemerintah
03
Dilaksanakan sesuai dg RTRW, RPJMN/RPJMD, Renstra dan Rencana Kerja Instansi yg
melibatkan para pengampu dan pemangku kepentingan
04
Kewajiban Pihak Yang Berhak dan pihak yg menguasai Objek Pengadaan Tanah mematuhi
ketentuan dalam Undang-undang
05
Prinsip keseimbangan kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat serta pemberian
Ganti Kerugian yg adil dan layak
06

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM
SESUAI UU DAN PERPRES No. 71/2012
1. Pertahanan
dan Keamanan
Nasional
2. Jalan umum, jalan
tol, terowongan, jalur
kereta api, stasiun
kereta api, dan
fasilitas operasi
kereta api
3. Waduk, bendungan,
bendung, irigasi, saluran
air minum, saluran
pembuangan air dan
sanitasi dan bangunan
pengairan lainnya
4. Pelabuhan,
Bandar Udara
dan Terminal
5. Infrastruktur
minyak, gas, dan
panas bumi
6. Pembangkit
transmisi, gardu,
jaringan dan
distribusi tenaga
listrik
7. Jaringan
telekomunikasi dan
informatika pemerintah
8. Tempat
pembuangan dan
pengolahan
sampah
LAND ACQUISITION

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM
SESUAI UU DAN PERPRES No. 71/2012
9. Rumah Sakit
Pemerintah/
Pemerintah Daerah
10. Fasilitas Sosial,
fasilitas umum dan
ruang terbka hijau
publik
11. Cagar alam dan
Cagar Budaya
12. Kantor Pemerintah/
Pemerintah Daerah/ Desa
13. Penataan Permukiman
Kumuh Perkotaan
dan/atau Konsolidasi
Tanah, serta Perumahan
untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
dengan Stasus Sewa
14. Prasana
Pendidikan atau
Sekolah
Pemerintahan/
Pemerintah Desa
15. Prasarana Olahraga
Pemerintah/Pemerintah
Daerah
16. Pasar Umum dan
Lapangan Parkir
Umum
LAND ACQUISITION

PENDANAAN PENGADAAN TANAH
Undang-Undang No. 2 Thn 2012
Sumber Dana Pengadaan Tanah
Sumber pendanaan
dibebankan pada
APBN dan/atau
APBD serta
dimungkinkan
pendanaan internal
BUMN/BUMD
dengan aturan
khusus
Adanya jaminan alokasi
pendanaan meliputi
a) anggaran
perencanaan,
b) persiapan,
c) pelaksanaan
d) penyerahan hasil
e) administrasi dan
pengelolaan dan
f) sosialisasi
Adanya jaminan
ketersediaan
anggaran yang
dialokasi pada
Instansi yang
memerlukan tanah
LAND ACQUISITION

PENGADAAN TANAH SESUAI LUAS
>5,00 Ha
< 5,00 Ha
LUAS
KEBUTUHAN
TANAH • Perpres No. 148 Th. 2016 Tidak
memerlukan SK Pemkot
• Dpt dilakukan dg pengadaan
langsung (Jual/Beli) melalui
notaris/PPAT
• Penilaian Harga oleh Apraisal
• Tidak diberlakukannya ketentuan
konsinyasi
• Dilakukan dalam 1 Tahun Anggaran
Sesuai Peraturan Kepala BPN No. 5
Thn 2012
UU. No.2 Th. 2012 dan PERPRES No.
71 Th. 2012 dg 4 Tahapan
(Perencanaan, Persiapan,
Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil)
LAND ACQUISITION

MEKANISME PENGADAAN TANAH
LAND ACQUISITION
PENDANAAN PENGADAAN TANAH
SESUAI UU NO. 2 TAHUN 2012 DAN PERPRES NO. 71 TAHUN 2012
I. TAHAP
PERENCANAAN
INSTANSI YANG
MEMERLUKAN TANAH
PELAKSANA:
INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
DOKUMEN PERENCANAAN,
BERDASARKAN STUDI KELAYAKAN
YANG MENCAKUP:
1. SURVEI SOSIAL EKONOMI
2. KELAYAKAN LOKASI
3. ANALISA BIAYA DAN MANFAAT
PEMBANGUNAN BAGI WILAYAH
DAN MASYARAKAT
4. PERKIRAAN NILAI TANAH
5. DAMPAK LINGKUNGAN DAN
DAMPAK SOSIAL
6. STUDI LAIN YANG DIPERLUKAN
KETERANGAN KELENGKAPAN
DOKUMEN:
DOKUMEN PERENCANAAN
SP2LP
- SP2LP
- DOKUMEN PERENCANAAN
TANAH BEBAS:
- DILEPASKAN HAKNYA
- DIKONSINYASIKAN
1
2
4
3
II. TAHAP
PERSIAPAN
GUBERNUR
PELAKSANA:
1. TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
2. TIM KAJIAN KEBERATAN RLP
TERDIRI DARI UNSUR:
- PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
- PEMERINTAH KECAMATAN/DESA/KELURAHAN
- INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
- PERGURUAN TINGGI/AKADEMISI
SURAT PERSETUJUAN
PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN (SP2LP)
(masa berlaku 2+1 tahun)
III. TAHAP
PELAKSANAAN
KETUA P2T
PELAKSANA:
PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T)
TERDIRI DARI UNSUR:
- KANWIL BPN/KANTOR PERTAHANAN KAB/KOTA
- PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
- PEMERINTAH KECAMATAN/DESA/KELURAHAN
HASIL PENGADAAN TANAH:
1. TANAH YANG TELAH DILEPASKAN
HAKNYA
2. TANAH YANG DIKONSINYASIKAN DI
PENGADILAN NEGERI SETEMPAT
IV. TAHAP
PENYERAHAN
HASIL
INSTANSI YANG
MEMERLUKAN TANAH
DILAKSANAKAN ANTARA:
- KANWIL BPN/KANTOR PERTANAHAN
KAB/KOTA
SERAH TERIMA HASIL
PENGADAAN TANAH
1
2
3
4

1. Lahan tidak siap (clean and
clear)
2. Komitmen yang dilanggar
3. Faktor sosial (warga
setempat yang tidak
mendukung kegiatan yang
dilakukan)
Keterlambatan konstruksi
DAMPAK
LAND ACQUISITION

MANAJEMEN KONSTRUKSI
Manajemen proyek konstruksi adalah
proses penerapan fungsi-fungsi manajemen
(perencanaan, pelaksanaan dan
penerapan) secara sistimatis pada suatu
proyek konstruksi dengan menggunkan
sumber daya yang ada secara efektif dan
efisien agar tercapai tujuan proyek secara
optimal.
CONSTRUCTION
PENGERTIAN
MANAJEMEN KONSTRUKSI

ASPEK MANAJEMEN KONSTRUKSI
CONSTRUCTION
Untuk menyelesaikan proyek bangunan fisik secara efisien
dan efektif, diperlukan pengetahuan yang salah satunya
menyangkut aspek teknis pelaksanaan
PERENCANAAN
(PLANNING)
01
PENJADWALAN
(SCHEDULING)
02
PENGENDALIAN
(CONTROLLING)
03

Periode
Pemeli-
haraan
Periode
Konstruksi
SKEMA UMUM PROYEK KONSTRUKSI
CONSTRUCTION
Periode Pra Kontrak
Proses
Pengadaan
Dokumen
Pengadaan
Pengumuman
Lelang
Tanda Tangan
Kontrak
Periode Pasca Kontrak
Periode
Persiapan
Pelaksanaan
Serah Terima
Lapangan
Serah Terima
Sementara
Pekerjaan
(PHO)
Serah Terima
Akhir
Pekerjaan
(FHO)
Pengendalian Pelaksanaan
DOK
KONTRAK

TAHAPAN PELAKSANAAN
KONSTRUKSI
1. Tahap Pra
Kontrak
• Persiapan Pengadaan
• Pemilihan Penyedia
Jasa
2. Tahap
Penandatanganan
Kontrak
• Penyusunan Dokumen
Kontrak
• Penandatanganan
Kontrak
3. Tahap Pasca
Penandatanganan
Kontrak
• Persiapan
Pelaksanaan Kontrak
• Pelaksanaan Kontrak
• Serah terima
Pekerjaan
CONSTRUCTION

TAHAP PRA KONTRAK
Persiapan Pengadaan
Menyusun Perencanaan Pengadaan (pemaketan)
Mengumumkan paket-paket pekerjaan (Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)
SIRUP
Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
Mengangkat panitia pengadaan
Menetapkan Sistem pengadaan (metode pemilihan, metode penyampaian dokumen,
metode evaluasi)
Menetapkan dan mengesahkan (HPS dan Dokumen pengadaan)
CONSTRUCTION

TAHAP PRA KONTRAK
Pemilihan Penyedia Jasa
1. Pengumuman dan
Pendaftaran peserta
2. Penjelasan/Aanwijzing
3. Pemasukan Penyzawaran
4. Pembukaan Dokumen
Penawaran
5. Evaluasi Penawaran
6. Evaluasi Administrasi
7. Evaluasi Teknis
8. Evaluasi Harga
9. Pasca Kualifikasi
10. Usulan Penetapan
Pemenang
11. Penetapan pemenang
12. Pengumuman Pemenang
13. Sanggahan peserta lelang
dan pengaduan masyarakat
14. Sanggah Banding
15. Penerbitan Surat Penunjukan
Penyedia
16. Barang/Jasa (SPPBJ)
CONSTRUCTION

TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK
Penyusunan Dokumen Kontrak
Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi didefinisikan
sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur
hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen
dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi.
Dokumen kontrak berisi antara lain :
1. surat perjanjian
2. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan
3. harga
4. amandemen kontrak
5. Syarat khusus Kontrak
6. Syarat umum Kontrak
7. Spesifikasi khusus
8. Spesifikasi umum
9. Gambar-gambar rencana
10. Dokumen Lain (ie:SPPBJ, BAHS, BAPP)
CONSTRUCTION
PENAWARAN
PENYEDIA JASA
Dokumen
Kontrak
Dokumen
Kontrak
Addendum
DOK
LELANG
EVALUASI
PANITIA

TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK
Penandatanganan Kontrak
1. Kontrak ditandatangani oleh para pihak setelah diterbitkannya SPPBJ dan penyedia
telah menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
2. Pekerjaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan.
3. Bentuk Kontrak:
a. bukti pembelian/pembayaran = < 10 juta
b. Kuitansi = 50 Juta
c. Surat Perintah Kerja (SPK)
• Jasa Konsultansi = < 100 Juta
• Barang jasa Lainnya = 50 Juta – 200 Juta
• Konstruksi = < 200 Juta
d. surat perjanjian
• Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya = > 200 Juta
• Jasa Konsultansi = > 100 Juta
e. surat pesanan
CONSTRUCTION

TAHAP PASCA
PENANDATANGANAN KONTRAK
Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak
CONSTRUCTION
Selambat2 nya 14 hari kalender
Survei lapangan
Penyerahan lapangan
Perubahan
volume ?
Perubahan
desain/
kontrak ?
Addendum
kontrak
Addendum
kontrak
Pelaksanaan fisik pekerjaan
tidak
ya
ya
BASL
SPMK
PCM
MC
0%
PHO
FHO
Tandatangan
kontrak
Waktu
kontrak
kritis?
Berlakukan
ketentuan
kontrak kritis
Pengukuran, penggambaran,
perhitungan & dok./ foto 0%
Pelaksanaan fisik pekerjaan
Masa pemeliharaan
tidak
ya
Persiapan pelaksanaan fisik
pekerjaan
tidak

Serah Terima Pekerjaan
CONSTRUCTION
TAHAP PASCA
PERMOHONAN PHO
PENGAJUAN PHO
PEMERIKSAAN AWAL
PEMBENTUKAN
PANITIA PHO/FHO
Kunjungan Pertama
Lokasi Pekerjaan
DITERIMA?
Kemajuan pekerjaan
telah mencapai 100%
Pencapaian kemajuan pekerjaan,
pemenuhan kualitas dan
kelengkapan dokumen
pendukung
Status kuantitas dan
kualitas pekerjaan
Penetapan prosedur dan tanggal tentatif PHO
Penyusunan tim pemeriksa, rencana/jadwal kerja panitia
Pemeriksaan administrasi, kuantitas dan kualitas
Penetapan daftar kekurangan/cacat
Penetapan grace period
Pembaharuan tanggal tentatif PHO
Pemberitahuan jadwal PHO
dan Kompisisi panitia PHO
ya
1
2
3
4
5

Masa Pemeliharaan
CONSTRUCTION
TAHAP PASCA
Jaminan pelaksanaan
Jaminan pemeliharaan
Kegagalan bangunan
Tanda
Tangan Kontrak PHO BAST FHO
Kegagalan Pelaksanaan Konstruksi
Cacat & Ketidaksempurnaan
Retention money
Setiap pembayaran
Dipotong 5%
Jaminan
Pemel.
14
28
Masa
Pemeliharaan
• Pekerjaan Permanen ≥6 bulan
• Pekerjaan Semim Permanan ≥3 bulan
 { Kegagalan Bang.
= Umur Rencana
Max. 10 Thn
100%

1. Masa Pelaksanaan Pembangunan yang
mendekati akhir tahun anggaran,
sehingga tidak dimungkinkan adanya
penambahan waktu (add waktu kontrak)
2. Estimasi biaya pembangunan tidak
akurat
3. Pengawasan pihak ke 3 (MK/Konsultan
Pengawas) yang Lemah
4. Spesifikasi dan Volume Pekerjaan tidak
sesuiai RAB dan Gambar Rencana
Teknis.
5. Pelaksanaan metodologi kerja yang
tidak tertib prosedur (antara Pekerjaan
Arsitektur, Struktur, dan MEP)
6. Faktor sosial ( masyarakat yang tidak
mendukung pelaksanaan kegiatan)
1. Pekerjaan terlambat
2. Penambahan biaya
3. Kegagalan konstruksi
DAMPAK
CONSTRUCTION

TUJUAN PEMELIHARAAN
• memperpanjang usia kegunaan asset (yaitu setiap bagian dari suatu
tempat kerja, bangunan dan isinya).
1
• menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi
(atau jasa) dan mendapatkan laba investasi (return of investment)
maksimum yang mungkin.
2
• menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan
dalam keadaan darurat setiap waktu.
3
• menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut.
4
OPERATION & MAINTENANCE

BENTUK PEMELIHARAAN
PEMELIHARAAN
Pemeliharaan
Terencana
Pemeliharaan Tak
Terencana
Pemeliharaan
Darurat
Pencegahan
Korektif
Pemeliharaan
Pencegahan
Overhaul
terencana
Reparasi minor
yang tidak
ditentukan waktu
pemeriksaan
Pemeliharaan
waktu berhenti
Pemeriksaan
termasuk
penyetelan dan
pemulasan
‘Lihat, Rasakan,
Dengar’
Pemeliharaan
waktu berjalan
Penggantian
komponen minor, yaitu
pekerjaan yang timbul
langsung dari
pemeriksaan

TAHAPAN PELAKSANAAN OP
• Inspeksi Rutin
• Penelusuran
Infrastruktur
• Identifikasi dan Analisis
Tingkat kerusakan
• Pengukuran dan
Pembuatan Detail
Desain Perbaikan
Infrastruktur
• Perhitungan RAB
• Penyusunan Program
dan Rencana Kerja
Perencanaan
• Persiapan Pelaksanaan
Pemeliharaan
• Pelaksanaan
Pemeliharaan
Pelaksanaan • Pemantauan dan evaluasi
pada pemeliharaan
infrastruktur baik untuk
jenis pengamanan
infrastruktur, pemeliharaan
rutin, pemeliharaan berkala
dan
penanggulangan/perbaikan
darurat.
• Laporan kemajuan
pelaksanaan pekerjaan
dilakukan secara berkala
meliputi: laporan bulanan,
dan laporan tahunan
Monitoring dan
Evaluasi

OP SEKTOR KECIPTAKARYAAN
(Contoh)
Persampahan
OPERASI
• Pengoperasian PSP
• Pengoperasian SPA
• Pengoperasian TPS3R dan TPST
• Pengoperasian TPA
PEMELIHARAAN
• Pemeliharaan Rutin
• Pemeliharaan Berkala

1. Kualitas konstruksi kurang
memadai
2. Sebagian aset tidak dapat
diserahterimakan karena
dokumen tidak lengkap
1. Tidak dapat dialokasikan
dana OM oleh PEMDA
2. Pemda tidak mau menerima
aset
DAMPAK

RISIKO SIDLACOM DJCK
NO PERNYATAAN RISIKO PENYEBAB DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN
TAHAP
KEGIATAN
1 2 3 4 5
1
Gagal survei dalam rangka
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman
1. Metode survei tidak mempertimbangkan kondisi
riil di lokasi
1. Hasil survei tidak mendapatkan data sesuai
kebutuhan
Persiapan -
Survey
2. Penyusunan metode Survei tidak dilakukan oleh
SDM yang memiliki kompetensi
2. Survei tidak melibatkan stakeholder yang tepat
3. Survei tidak dilakukan oleh SDM yang memiliki
kompetensi
3. Survei membutuhkan waktu dan biaya lebih
4. Jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur
2
Gagal investigasi dalam rangka
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman
1. Penyusunan metode investigasi tidak dilakukan
oleh SDM yang memiliki kompetensi
1. Hasil investigasi tidak mendapatkan data sesuai
kebutuhan
Persiapan -
Investigation
2. Investigasi tidak dilakukan oleh SDM yang
memiliki kompetensi
3 Data dan Informasi Tidak Handal
1. Sistem Informasi belum optimal
Proses perencanaan pembangunan kawasan
permukiman tidak akurat
Persiapan –
Survey dan
Investigation
2. Data tidak valid
3. Pengumpulan data tidak sesuai prosedur
4
Perencanaan dan desain tidak
berkualitas
Tidak menggunakan standar/kaidah perencanaan
dan Desain
1. Kualitas perencanaan & perancangan tidak baik
Persiapan -
Design
3. Adanya pekerjaan tambah kurang yang tidak
sesuai dengan rencana anggaran
5
Pekerjaan Konstruksi Terlambat
dan Kurang Berkualitas
1. Adanya perubahan desain
Gagal bangunan Pelaksanaan
2. Pelaksanaan tidak tertib prosedur
6
Terjadinya Kecelakaan Kerja
Konstruksi
Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan K3
Terjadinya kecelakaan kerja dalam pelaksanaan
konstruksi
Pelaksanaan
7
Sebagian Aset Tidak dapat
diserah terimakan
1. Dokumen serah terima aset tidak lengkap
1. Aset Tidak dapat Dimanfaatkan
Output -
Delivery
2. Kualitas konstruksi kurang memadai 2. Tidak memenuhi Penilaian Kinerja (PK)

TERIMA
KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Perencanaan_terpadu_berbasis_kawasan.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Perencanaan_terpadu_berbasis_kawasan.pptx

Similar to Perencanaan_terpadu_berbasis_kawasan.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (6)

Perencanaan_terpadu_berbasis_kawasan.pptx

Editor's Notes