Materi BE & GG Minggu 9: Audit and internal control

1. Materi BE & GG Minggu 9: Audit and internal
control
pengaruh Audit & Internal Control terhadap etika bisnis dan Good Corpaorete Governance
SistempengendalianinternmenurutMulyadi (2002) merupakanstrukturorganisasi,metodedanukuran
- ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian yang keandalan
data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.
Pengendalian internal mempunyai pengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan.
Beberapapenelitianmenunjukkanbahwapengendalianinternal berpengaruhterhadapmekanismeGCG,
salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Elbannan (2008) yang hasilnya menunjukkan bahwa
pengendalianinternalmenyebabkancorporategovernance yangkuat.Sistempengendalianinternalpada
perusahaansudahberjalandenganterlaksananyaunsur – unsurpengendalianinternal padaperusahaan,
yaitu: struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas; sistem wewenang
dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang,
pendapatan dan biaya; praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi;
karyawanyang mutunyasesuai dengantanggungjawabnya.Dalampelaksanaannya,unsurpengendalian
internal masih membutuhkan peningkatan. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab
fungsional belumdidukungdenganadanyamekanismeinternalcontrol andcheckdalamtiapdepartemen
secara maksimal pada beberapa departemen akibat kesibukan operasional kerja.
Hal itu ditunjukkan dengan job desc dan SOP belum disosialisasikan secara tertulis pada karyawan
sehingga beberapa karyawan tidak mengetahui perincian tugasnya dengan jelas. Perusahaan telah
mengimplementasikan prinsip – prinsip GCG dalam kegiatan usahanya walaupun masih membutuhkan
peningkatanpadabeberapaprinsipdalampelaksanaannya.Yangpertamadalam prinsiptransparencydi
mana visi dan misi perusahaan belum disosialisasikan secara maksimal pada karyawan perusahaan.
Visi dan misi sudah tertulis dalam buku Peraturan Perusahaan yang dimiliki tiap karyawan, dan sudah
terpajang di pabrik, namun ada beberapa karyawan yang tidak menyadari keberadaan visi dan misi
perusahaan tersebut.Tanpa mengetahui visi dan misi perusahaan karyawantidak mempunyai arah dan
motivasi dalam melakukan pekerjaannya, karyawan dalam bekerja juga tidak bisa mencapai tujuan
perusahaankarenatidakmengetahui tujuanuntukapaperusahaanitu ada. Selainitu,laporankeuangan
yangterbukamasihyangbersifatoperasional padajajaranoperasional pula.Kedua,prinsipaccountability
juga masih membutuhkan peningkatan dalam pelaksanaannya, seperti perincian tugas dan tanggung
jawabmasing-masingmelalui jobdeskdanSOPyangsosialisasinyamasihsebataslisandanbelumsecara
tertulispadabeberapadepartemen.Begitupuladengannilai –nilai inti perusahaanyangbelumdiketahui
oleh beberapa karyawan sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya masih ada karyawan yang belum
menganut nilai – nilai inti perusahaan. Hal ini menyebabkan tidak ada jaminan bahwa masing – masing
karyawan melakukan pekerjaannya berdasarkan kode etik dan etika bisnis.
Prinsip–prinsipyanglainseperti responsibility,independencydanfairnesssudahterlaksanadenganbaik
dalam perusahaan dan sebaiknya dipertahankan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya sistem
pengendalian internal pada perusahaan, mendorong dan membantu perusahaan untuk melaksanakan
GCG dalam kegiatan usahanya. Sistem pengendalian internal pada perusahaan masih membutuhkan

2. peningkatan, hal ini juga mempengaruhi dibutuhkannya peningkatan lebih lagi terhadap implementasi
prinsip - prinsip GCG pula.
Unsur pengendalian internal yang masih membutuhkan perbaikan ada pada aspek internal control and
check pada tiap departemen yaitu berupa kelonggaran mekanisme perincian tugas masing – masing
personil melalui job descdan SOP yang belum tertulis pada beberapa departemen menyebabkan
implementasi prinsip accountability tidak dapat terlaksana dengan maksimal.
Prinsipaccountabilityyangperluperbaikanituberupasistempengendalianinternal yangbelumberjalan
secara efektif merata pada seluruh departemen dalam bentuk belum ditulisnya job desk dan SOP pada
beberapa departemen diakibatkan oleh internal control dan check pada beberapa departemen yang
masihbelummaksimalpelaksanaannya.Prinsipaccountabilityyangditunjukkanolehsistempengendalian
internal belumterlaksanasecaraefektif meratapadaseluruhdepartemendisebabkantidakadaperincian
tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga menyulitkan evaluasi dan kontrol.
Dari sini dapat dilihat bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap implementasi prinsip
GCG pada perusahaan tersebut. Prinsip transparency pada perusahaan yang masih perlu perbaikan
ditunjukkandengantidakmaksimalnyasosialisasi visi danmisi perusahaanpadakaryawan serta laporan
keuangan yang masih hanya terbuka pada lingkup operasional saja disebabkan oleh sistem komunikasi
yang ada dalamperusahaan.Sistemkomunikasi dalamhal ini berupapenanamanhal – hal intrinsikpada
perusahaan seperti visi dan misi, nilai – nilai inti perusahaan yang belum mendarah daging pada setiap
organ perusahaan. Hal itu menunjukkan sistem komunikasi yang seperti ini menyebabkan tidak
sempurnanya pelaksanaan prinsip transparency pada perusahaan. Sistem komunikasi ini berada di luar
ruang lingkupunsursistempengendalianinternal yangmencakupstrukturorganisasi,sistemwewenang
dan prosedur pencatatan, praktek yang sehat dalam perusahaan dan mutu karyawan.
Sistem pengendalian internal yang menunjukkan struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab
fungsional secara tegas tidak berpengaruh terhadap sosialisasi visi dan misi perusahaan serta laporan
keuangankarenastrukturorganisasi tidakmencakuptugasuntukadanyasosialisasi akanhal – hal di luar
jobdeskpada departemen.Sistemwewenangdanprosedurpencatatanyangmemberikanperlindungan
yang cukupterhadap kekayaan,utang,pendapatandanbiayatidakberpengaruhterhadapsosialisasi visi
dan misi perusahaansertaketerbukaanlaporankeuangankarenasistemituhanyamengaturmekanisme
transaksi dan pencatatan pada perusahaan. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi
setiapunitorganisasi tidakberpengaruhterhadapsosialisasi visi danmisi perusahaansertaketerbukaan
laporan keuangan karena hanya mencakup mengenai mekanisme kerja sehari – hari perusahaan yang
bersifat operasional. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya tidak berpengaruh
terhadapsosialisasivisidanmisiperusahaansertaketerbukaanlaporankeuangankarenahanyaberkaitan
denganstandardan kebijakanSDMsesuai denganposisinyamasing –masing,tidakmencakupsosialisasi
visi dan misi perusahaan karena visi dan misi tidak secara langsung berhubungan dengan standar dan
tugasmasing– masingkaryawandalamtiapposisinya.Olehkarenaitusistempengendalianinternal tidak
mempengaruhi tidak maksimalnya pelaksanaan prinsip transparency dalam perusahaan. Sistem
komunikasi bukanlahmerupakanunsurdari sistempengendalianinternal sehinggasistempengendalian
internal tidak berpengaruh terhadap implementasi prinsip transparency pada perusahaan. Prinsip
transparency belum berjalan secara sempurna dengan tidak maksimalnya sosialisasi visi dan misi
perusahaanpada karyawanserta laporankeuanganyang masihhanya terbukapada lingkupoperasional
saja disebabkan oleh sistem komunikasi yang ada dalam perusahaan. Sistem komunikasi dalam hal ini

3. berupa penanaman hal – hal intrinsik pada perusahaan seperti visi dan misi,nilai – nilai inti perusahaan
yangbelummendarahdagingpadasetiaporganperusahaansehinggaadabeberapakaryawanyangmasih
tidak mengetahui akan visi dan misi perusahaan serta nilai – nilai inti perusahaan dalam melakukan
pekerjaannya sehari – hari. Hal itu menunjukkan sistem komunikasi yang seperti ini menyebabkan tidak
sempurnanya pelaksanaan prinsip transparency pada perusahaan. Sistem komunikasi ini berada di luar
ruang lingkupunsursistempengendalianinternal yangmencakupstrukturorganisasi,sistemwewenang
dan prosedur pencatatan, praktek yang sehat dalam perusahaan dan mutu karyawan. Sistem
pengendalian internal yang menunjukkan struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab
fungsional secara tegas tidak berpengaruh terhadap sosialisasi visi dan misi perusahaan serta laporan
keuangankarenastrukturorganisasi tidakmencakuptugasuntukadanyasosialisasi akanhal – hal di luar
jobdeskpada departemen.Sistemwewenangdanprosedurpencatatanyangmemberikanperlindungan
yang cukupterhadap kekayaan,utang,pendapatandanbiayatidakberpengaruhterhadapsosialisasi visi
dan misi perusahaansertaketerbukaanlaporankeuangankarenasistemituhanyamengatur mekanisme
transaksi dan pencatatan pada perusahaan. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi
setiapunitorganisasi tidakberpengaruhterhadapsosialisasi visi danmisi perusahaansertaketerbukaan
laporan keuangan karena hanya mencakup mengenai mekanisme kerja sehari – hari perusahaan yang
bersifat operasional. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya tidak berpengaruh
terhadapsosialisasivisidanmisiperusahaansertaketerbukaanlaporankeuangankarenahanyaberkaitan
denganstandardan kebijakanSDMsesuai denganposisinyamasing –masing,tidakmencakupsosialisasi
visi dan misi perusahaan karena visi dan misi tidak secara langsung berhubungan dengan standar dan
tugasmasing–masingkaryawandalamtiapposisinya.Sistemkomunikasibukanlahmerupakanunsurdari
sistem pengendalian internal sehingga sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap
implementasi prinsip transparency pada perusahaan. Hasil penelitian Gusnardi (2011), dan Suyono dan
Hariyanto (2012) juga menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap good corporate
governance. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pengendalian internal dapat memberikan
jaminandalamkeandalanpelaporankeuangan,efisiendanoperasiyangefektif,dansesuai denganaturan
danperaturan.Olehkarenaitu,jikapengendalianinternaldalamorganisasi berjalandenganbaik,praktek
good corporate governance (GCG) yang baik dan benar dapat secara otomatis ditingkatkan. Hasil yang
samadiperlihatkandalampenelitianyang dilakukanolehPratolo(2007) bahwapengendalianinternaldan
audit manajemen berpengaruh terhadap prinsip - prinsip good coorporate governance. Quiz BE & GG
Minggu 9: UNIT AUDIT INTERNALBCA Divisi AuditInternal dibentukuntukmemberikannilai tambahdan
meningkatkan operasional BCA melalui kegiatan audit (assurance) dan konsultasi (consulting) yang
kecukupandanefektivitasprosesmanajemenrisiko,pengendalianinternal,tatakelola,sertamemberikan
konsultasi bagi pihakinternal BCAyangmembutuhkan.SejalandenganberlakunyaPeraturanOtoritasJasa
Keuangan(POJK) Nomor18/POJK.03/2014 perihal PenerapanTataKelolaTerintegrasi Bagi Konglomerasi
Keuangan, Divisi Audit Internal juga melaksanakan fungsi audit interen terintegrasi untuk mendukung
penerapantatakelolaterintegrasibagi konglomerasikeuanganBCA.StrukturdanKedudukanDivisiAudit
Internal Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Saat ini, Kepala Divisi
Audit Internal dijabat oleh Jacobus Sindu Adisuwono sejak tanggal 1 November 2008 sebagaimana
penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor 1390/SK/ DHR/A/2008 tanggal 24 Oktober
2008 yangditandatangani PresidenDirekturdantelahmendapatkanpersetujuanDewanKomisaris.Beliau
memiliki pengalamanyang memadai di bidang audit internal dan telah memperoleh sertifikasi profesi
audit internal, yaitu Certified Internal Auditor (CIA) dan Qualified Internal Auditor (QIA).
Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

4. 1. Menyusundanmelaksanakanrencanaaudittahunanberbasisrisiko danmelaporkanrealisasinya.
2. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (risk management), pengendalian internal
(internal control), dan proses tata kelola (governance) untuk menilai kecukupan dan
efektivitasnya.
3. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa.
5. Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris,
Komite Audit, Direksi, unit kerja atau adanya indikasi tertentu.
6. Memantau,menganalisisdanmelaporkanpelaksanaantindaklanjutyangtelahdilakukanauditee
atas rekomendasi hasil audit.
7. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal BCA yang membutuhkan, terutama yang
menyangkut ruang lingkup tugas Audit Internal.
8. Memantaupelaksanaanfungsi auditinternal padamasing-masingperusahaananakdalamrangka
melaksanakan fungsi audit internal terintegrasi.
9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Audit Intern Terintegrasi.Standar Pelaksanaan Kegiatan
Divisi Audit Internal berpedoman pada Manual Kerja dan Piagam Audit Internal sebagaimana
ditetapkandalamSurat KeputusanDireksi Nomor 074A/SK/DIR/2012 tanggal 30 April 2012 yang
disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dari Bank Indonesia dan
ketentuan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dari
Bapepam-LK.
Sebagai acuanke arahglobal bestpractices,DivisiAuditInternaljugamenggunakanstandardankode etik
yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) serta Information System Audit & Control
Association (ISACA). Efektivitaspelaksanaan fungsi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen
sekurang-kurangnyasekali dalam3 (tiga) tahun.Kaji ulang terakhirolehpihakeksternal terlaksanaakhir
tahun2013. RuangLingkupRuanglingkupauditinternalmeliputi kegiatansegenapKantorCabang,Kantor
Wilayah, Divisi, Satuan Kerja dan Unit Bisnis di Kantor Pusat, Perusahaan Anak, serta kegiatan BCA yang
dialih- dayakanpada pihakketiga(outsourced).Independensi Divisi AuditInternal independenterhadap
unitkerjaoperasional.KepalaDivisiAuditInternalbertanggungjawablangsungkepadaPresidenDirektur
dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pertemuan Divisi Audit
Internal denganPresidenDirekturdanKomite Auditterlaksanamasing-masing8kali selamatahun 2015,
sedangkan pertemuan dengan Dewan Komisaris terlaksana setiap semester.
Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal dilakukan oleh Presiden
DirekturdenganpersetujuanDewanKomisaris,dandilaporkankepadaOtoritasJasaKeuangan.Pelaporan
Divisi Audit Internal menyampaikan laporan kepada:
1. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi yang terdiri dari:
a) Laporan Hasil Audit.
b) Rangkuman Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit.
c) Laporan Realisasi Kegiatan Audit.
d) Laporan Audit Interen Terintegrasi.
2. Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Internal yang terdiri dari:
a) Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal.

5. b) Laporan khusus mengenai setiap temuan Audit Internal yang diperkirakan dapat
mengganggu kelangsungan usaha Bank.
c) Laporan Hasil Kaji UlangpihakeksternalyangmemuatpendapattentanghasilkerjaDivisi
Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Interen
Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
SISTEM PENGENDALIAN INTEREN ( INTERNAL CONTROL )
BCA SistempengendalianinterenBCA mengacupadaSuratEdaranBankIndonesiaNo.5/22/DPNPTentang
Pedoman Standar Sistem Pengendalian Interen bagi Bank Umum tertanggal 29 September 2003 yang
mencakup 5 (lima) komponen antara lain:
1. Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian.
2. Identifikasi dan penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.
4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi.
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.
Kelima komponen tersebut sejalan dengan Internal Control-Integrated Framework yang dikembangkan
olehThe Committeeof SponsoringOrganizationof theTreadwayCommission(COSO).Di sampingitu,BCA
juga memiliki businesscontinuityplandandisasterrecoveryplanuntukmempercepatprosespemulihan
pada saat terjadi bencana(disaster) danmemiliki sistembackupuntukmencegahkegagalanusahayang
berisiko tinggi. Seluruh manajemen dan karyawan BCA memiliki peran dan tanggung jawab dalam
meningkatkankualitasdanpelaksanaansistempengendalianinternal BCA.Pihak-pihakyangterlibatdan
bertanggungjawabdalamterlaksananyasistempengendalianinternal BCA antaralainDewanKomisaris,
Komite Audit, Direksi, Divisi Audit Internal, pejabat dan pegawai BCA, Pengawasan Internal Cabang,
Pengawasan Internal Kantor Wilayah dan Pengawasan Internal Unit Kerja Tertentu di Kantor Pusat.
Pelaksanaan Pengendalian Interen
1. Pelaksanaan pengendalian interen antara lain dilakukan melalui:
a. Pengendalian Keuangan, dimana:
 BCA telahmenyusunRencanaBisnisBankyangmembahas strategi BCA secarakeseluruhanyang
mencakup arah pengembangan bisnis.
 Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan BCA, antara lain
proyeksi permodalan & KPMM(Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
 Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal
danperkembanganfaktoreksternalyangsecaralangsungmaupuntidaklangsungmempengaruhi
strategi bisnis BCA.
 BCA telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan realisasi
dibandingkandenganbudgetkeuangandalamlaporanyangdibuatsecaraberkaladandibawakan
dalam Rapat Direksi saat dibutuhkan tindak lanjut Direksi.
b. Pengendalian Operasional, dimana:

6.  BCA telah melengkapi standar operating procedure/manual kerja yang merinci prosedur kerja
setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA terkait produk dan aktivitas baru
termasuk mitigasi risiko operasional terkait. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh
Divisi Strategi danPengembanganOperasi-Layanan(DPOL)dantelahdi reviewolehberbagai unit
kerja yang terkait untuk memastikanbahwa risikooperasional yang mungkinada pada aktivitas
tersebut telah dimitigasi dengan baik.
 BCA menerapkan pembatasan wewenang petugas melalui penetapan limit dalam melakukan
suatutransaksi;sertapembatasanaksespetugaske jaringanTI&komputermelaluipengendalian
penggunaan user ID dan password serta pemasangan fingerscan.
 BCA telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dilengkapi unit pengawasan/
pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional, seperti:
o Pemisahan fungsi yang dapat menimbulkan conflict of interest;
o Supervisor berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang setiap hari;
o PIC berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang secara periodik;
o PIKW berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Wilayah;
o Pengawasan Internal yang berfungsi mengawasi jalannnya kontrol internal di unit kerja
tertentu di Kantor Pusat;
o Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum, Satuan Kerja Kepatuhan (SKK);
o Divisi Audit Internal:
✓ Independen terhadap risk taking unit;
✓ Memeriksadanmenilaikecukupan/efektivitassistempengendalianinternal,manajemenrisikodantata
kelola perusahaan dengan melaksanakan rencana audit tahunan.
c. Kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan lainnya, dimana:
 BCA memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan
perundangundangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk
memperbaiki kelemahan, apabila terjadi.
 BCA telahmemiliki SatuanKerjaKepatuhan(SKK) yangbersifatindependenterhadap
satuan kerja operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.
 Adanya Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan
Kehatihatian BCA yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
 Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan BCA adalah mempunyai kebijakan untuk
senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan
pencegahan (ex-ante) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan
melakukan tindakan kuratif (ex-post) dalam rangka perbaikan.
2. BCA menerapkan sistem pengendalian interen secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan,
kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada
persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, maupun
dengan mengacu kepada best practice melalui tindakan- tindakan sebagai berikut:
 Terdapatpenetapanjalurpelaporandanpemisahanfungsi yangjelasantarasatuankerja
operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.

7.  Fungsi pengendaliandilakukanolehSatuanKerjaManajemenRisiko(SKMR),GrupHukum
(GHK), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK),Grup Analisa RisikoKredit (GARK) dan Divisi Audit
Internal (DAI).
 DAI telah melakukan review secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan
kegiatan operasional BCA secara berkala. Hasil review DAI disampaikan dalam bentuk
Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi.
 PengawasanInternal Cabang(PIC),PengawasanInternal KantorWilayah(PIKW) danDAI
telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di BCA.
Hasil evaluasi dari PIC, PIKW dan DAI tersebut dijadikan sebagai tolok ukur tingkat
kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI
PenerapanStrategi Anti FraudKebijakanAnti FraudmerupakanwujudkomitmenmanajemenBCA dalam
mencegahterjadinyafrauddenganmenerapkansuatusistempengendalianfraudyangdijalankansecara
efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian fraud ini mengarahkan BCA dalam menentukan
langkahlangkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi, dan memantau atas kejadian fraud. Yang
dimaksud dengan fraud di sini adalah semua tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja
dilakukan untuk mengelabui,menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di
lingkungan BCA dan/atau menggunakan sarana BCA sehingga mengakibatkan BCA, nasabah, atau pihak
lainmenderitakerugian,dan/ataupelakufraudmemperolehkeuntungankeuanganbaiksecaralangsung
maupun tidak langsung.
Jenis perbuatan yang tergolong fraud adalah:
1. Kecurangan.
2. Penipuan.
3. Penggelapan aset.
4. Pembocoran rahasia.
Latar Belakang Dasar hukum dari penerapan kebijakan anti fraud di BCA adalah Surat Edaran Bank
Indonesia No. 13/28/ DPNP tanggal 9 Desember 2011. Surat Edaran ini sendiri ditujukan untuk
memperkuat sistem pengendalian interen Bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank
Indonesia (PBI) No.5/8/ PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank
Umum.
Sesuai dengan SE BI tersebut, BCA wajib memiliki dan menerapkan strategi anti fraud yang efektif, yang
paling kurang memenuhi acuan minimum dan BCA wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai
berikut:
a. kondisi lingkungan internal dan eksternal;
b. kompleksitas kegiatan usaha;
c. potensi, jenis, dan risiko fraud;
d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
Tujuan Tujuan diterapkannya kebijakan anti fraud di BCA adalah:
 Menumbuhkan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi BCA.

8.  Meningkatkan awareness dan kepedulian terhadap risiko fraud di operasional BCA.
 Sebagai reminderuntukparapelaksanaoperasionalBCA agarmematuhi prosedurdanketentuan
yang berlaku. REFERENSI Gusnardi. 2011. Pengaruh peran komite audit, pengendalian internal,
auditinternal dan pelaksanaantatakelolaperusahaanterhadappencegahankecurangan.Jurnal
Ekuitas15 (1): 130- 146. Pratolo, S. 2007. Good corporate governance dan kinerja BUMN di
Indonesia: Aspek audit manajemen dan pengendalian intern sebagai variabel oksegen serta
tinjauannya pada jenis perusahaan.Seminar Nasional Akuntansi IX Makassar. Widjaja, Ferlencia
& H. Mustamu, Ronny. 2014.
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP GOOD
CORPORATEGOVERNANCEPADA PERUSAHAAN INDUSTRIKERAMIK.Mulyadi.2002. Auditing,Edisi6.
Jakarta: Penerbit Salemba Empat.