Dokumen tersebut membahas tentang akrobat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, meliputi penjelasan tentang definisi akrobat, pelaku akrobat, penyebab terjadinya akrobat, dan peraturan-peraturan seperti Keppres No. 80/2003 dan Perpres No. 8/2006 yang mencoba memperbaiki sistem pengadaan dengan menganut prinsip-prinsip dasar seperti efisien, efekt
2. Definisi :
Akrobat : main sirkus
Akrobat dalam pelaksanaan
pengadaan adalah akal-akalan dalam
pelaksanaan pengadaan untuk
menutupi pelanggaran-pelanggaran
prosedur.
3. PELAKU AKROBAT DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA :
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Panitia/Pejabat Pengadaan/Anggota
Unit Layanan Pengadaan;
3. Panitia Penerima/Pemeriksa Barang;
4. Bendahara;
5. Penyedia Barang/Jasa
Akrobat biasanya dilakukan secara jama’ah
antar pelaku di atas (Tidak mungkin pelaku
tunggal)
4. PENYEBAB TERJADINYA AKROBAT
1. Sistem perencanaan anggaran yang
kurang tepat dan tidak realistis;
2. Niat dari para pelaksana pengadaan;
3. Adanya tekanan kepada pelaksana
pengadaan dari luar.
5. 1. Sistem perencanaan anggaran yang
kurang tepat dan tidak realistis;
Perencanaan anggaran yang tidak sesuai
dengan kebutuhan sebenarnya (tidak
disediakan biaya pengumuman
pengadaan, biaya survey, dll);
Perencaaan anggaran lebih kecil dari
kebutuhan;
Pengesahan dokumen anggaran yang
terlambat;
Perencanaan kegiatan yang tergesa-gesa
(belum siap)
6. PERENCANAAN
PENGADAAN
1
RENCANA PENGADAAN
YANG DIARAHKAN
PENYAKIT 1B
PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN
(MARK UP)
PENYAKIT 1A
REKAYASA PEMAKETAN UNTUK KKN
PENYAKIT 1C
PENENTUAN JADWAL PENGADAAN
YANG TIDAK REALISTIS
PENYAKIT 1D
PEMBENTUKKAN
PANITIA
2
INTEGRITAS PANITIA LEMAH
PENYAKIT 2B
PANITIA TIDAK TRANSPARAN
PENYAKIT 2A
PANITIA YANG ‘MEMIHAK’
PENYAKIT2C
PANITIA TIDAK INDEPENDEN
PENYAKIT 2D
7. DOKUMEN ADMINISTRATIF
‘ASPAL’
PENYAKIT 3B
DOKUMEN ADMINISTRATIF
TIDAK MEMENUHI SYARAT
PENYAKIT 3A
LEGALISASI DOKUMEN
TIDAK DILAKUKAN
PENYAKIT 3C
EVALUASI TIDAK SESUAI KRITERIA
PENYAKIT 3D
PRAKUALIFIKASI
PERUSAHAAN
3 PENYUSUNAN
DOKUMEN LELANG
4
REKAYASA KRITERIA EVALUASI
PENYAKIT 4B
SPESIFIKASI YANG DIARAHKAN
PENYAKIT 4A
DOKUMEN LELANG NON-STANDAR
PENYAKIT 4C
DOKUMEN LELANG YANG TIDAK LENGKAP
PENYAKIT 4D
8. PENGUMUMAN
LELANG
5
JANGKA WAKTU PENGUMUMAN
TERLALU SINGKAT
PENYAKIT 5B
PENGUMUMAN LELANG YANG
SEMU ATAU FIKTIF
PENYAKIT 5A
PENGUMUMAN LELANG TIDAK LENGKAP
PENYAKIT 5C
PENGAMBILAN
DOKUMEN LELANG
6
WAKTU PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN
TERBATAS
PENYAKIT 6B
DOKUMEN LELANG YANG DISERAHKAN
TIDAK SAMA (INKONSISTEN)
PENYAKIT 6A
LOKASI PENGAMBILAN DOKUMEN SULIT
DICARI
PENYAKIT 6C
9. PENGGELEMBUNGAN (MARK-UP)
UNTUK KEPERLUAN KKN.
PENYAKIT 7B
GAMBARAN NILAI HARGA PERKIRAAN
SENDIRI DITUTUP-TUTUPI
PENYAKIT 7A
HARGA DASAR YANG TIDAK STANDAR
(DALAM KKN)
PENYAKIT 7C
PENENTUAN ESTIMASI
HARGA TIDAK SESUAI ATURAN
PENYAKIT 7D
PENYUSUNAN
HARGA PERKIRAAN
SENDIRI
7 PENJELASAN
/AANWIJZING
8
INFORMASI & DESKRIPSI
TERBATAS
PENYAKIT 8B
PRE BID MEETING YANG TERBATAS
PENYAKIT 8A
PENJELASAN YANG KONTROVERSIAL
PENYAKIT 8C
10. PENYERAHAN
& PEMBUKAAN
PENAWARAN
9
PENGGANTIAN DOKUMEN
PENYAKIT 10B
KRITERIA EVALUASI CACAT
PENYAKIT 10A
EVALUASI TERTUTUP DAN
TERSEMBUNYI
PENYAKIT 10C
PESERTA LELANG TERPOLA DALAM
RANGKA BERKOLUSI
PENYAKIT 10D
EVALUASI
PENAWARAN
10
PENERIMAAN DOKUMEN
PENAWARAN YANG TERLAMBAT
PENYAKIT 9B
RELOKASI TEMPAT PENYERAHAN
DOKUMEN PENAWARAN
PENYAKIT 9A
PENYERAHAN DOKUMEN FIKTIF
PENYAKIT 9C
KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN
PENAWARAN
PENYAKIT 9D
11. SUBSTANSI SANGGAHAN
TIDAK DITANGGAPI
PENYAKIT 12B
TIDAK SELURUH
SANGGAHAN DITANGGAPI
PENYAKIT 12A
SANGGAHAN PROFORMA UNTUK
MENGHINDARI TUDUHAN TENDER DIATUR
PENYAKIT 12C
PANITIA KURANG INDEPENDEN
DAN AKUNTABEL
PENYAKIT 12D
SANGGAHAN
PESERTA LELANG
12
PENGUMUMAN
CALON PEMENANG
11
TANGGAL PENGUMUMAN
SENGAJA DITUNDA
PENYAKIT 11B
PENGUMUMAN SANGAT TERBATAS
PENYAKIT 11A
PENGUMUMAN YANG TIDAK
INFORMATIF
PENYAKIT 11C
12. SURAT PENUNJUKAN YANG SENGAJA
DITUNDA PENGELUARANNYA
PENYAKIT 13B
SURAT PENUNJUKAN YANG
TIDAK LENGKAP
PENYAKIT 13A
SURAT PENUNJUKAN YANG DIKELUARKAN
DENGAN TERBURU BURU
PENYAKIT 13C
SURAT PENUNJUKAN YANG TIDAK SAH
PENYAKIT 13D
PENUNJUKKAN
PEMENANG
LELANG
13
PENANDATANGAN KONTRAK
YANG DITUNDA-TUNDA
PENYAKIT 14B
PENANDATANGANAN KONTRAK
YANG KOLUTIF
PENYAKIT 14A
PENANDATANGANAN KONTRAK
SECARA TERTUTUP
PENYAKIT 14C
PENANDATANGANAN KONTRAK TIDAK SAH
PENYAKIT 14D
PENANDATANGANAN
KONTRAK
14
13. PENYERAHAN
BARANG/JASA
15
PEMENANG LELANG MENSUB-
KONTRAKKAN PEKERJAAN
PENYAKIT 15A-2
KUALIFIKASI BARANG TIDAK SESUAI
SPESIFIKASI
PENYAKIT 15A-1
VOLUME BARANG TIDAK SAMA DENGAN
YANG TERTULIS DI DOKUMEN LELANG
PENYAKIT 15A-3
JAMINAN PASCA JUAL PALSU
PENYAKIT 15A-4
15-A
PENYERAHAN BARANG
14. BAGAIMANA SISTEM YG
SEKARANG MENCOBA
MENGATASI/MEMPERBAIKI?
KEPPRES NO. 80/TAHUN 2003
DAN
PERPRES NO. 8/ TAHUN 2006
16. KEPPRES NO. 80/ 2003
1. MEWUJUDKAN EFISIENSI (MENCAPAI HARGA
PASAR);
2. MENGHILANGKAN/MEMINIMALKAN KKN
DENGAN PENGADAAN YG LEBIH
TERBUKA/TRANSPARAN;
3. MEWUJUDKAN PERSAINGAN SEHAT, YG PADA
GILIRANNYA MENDORONG DAYA SAING
BANGSA (ONE COUNTRY, ONE NATION, ONE
MARKET).
SISTEM & PROSEDUR YG DIHARAPKAN
MAMPU:
18. KEPPRES NO.80/TAHUN 2003
TTG SWAKELOLA
1. DILAKSANAKAN OLEH PENGGUNA
BARANG/JASA;
2. INSTANSI PEMERINTAH LAIN;
3. KELOMPOK MASYARAKAT/LSM
PENERIMA HIBAH.
20. KEPPRES NO. 80/2003, METODA
PENGADAAN:
1. PENGADAAN PADA PRINSIPNYA HARUS
MELALUI PELELANGAN UMUM;
2. PENUNJUKAN LANGSUNG HANYA BOLEH UNTUK
NILAI < RP 50 JT, KEADAAN DARURAT,
PEMEGANG HAK PATENT, RAHASIA ;
3. PEMILIHAN LANGSUNG HANYA < RP 100 JT
4. PELELANGAN TERBATAS HANYA UNTUK
PEKERJAAN YG HANYA MAMPU DIKERJAKAN
OLEH BEBERAPA PENYEDIA BARANG/JASA
(DLM PENGUMUMANNYA MENYEBUTKAN
PENYEDIA YG MAMPU MELAKSANAKAN PEK.
TERSEBUT);
21. DALAM HAL PENUNJUKAN
LANGSUNG, HARUS MEMENUHI
KEADAAN TERTENTU:
1. PENANGANAN DARURAT;
2. PEKERJAAN YG PERLU DIRAHASIAKAN;
3. PEKERJAAN BERSKALA KECIL;
4. PENGADAAN BARANG/JASA KHUSUS:
a. TARIF RESMI;
b. SPESIFIK;
22. KEADAAN KHUSUS
1. Tarif resmi pemerintah
2. Pekerjaan spesifik (penyedia
tunggal, pabrikan, dan pemegang
hak paten)
3. Pekerjaan kompleks yg penyedia yg
mampu mengerjakan hanya satu
4. Merupakan hasil produksi usaha
kecil yg mempunyai pasar dan
harga yg stabil
23. KUNCI PENGENDALIAN
Biaya pekerjaan
Kualitas Penyedia Barang/Jasa
Kualitas dan kuantitas hasil
pekerjaan
Efektifitas hasil pekerjaan
24. KEPPRES NO.80/TAHUN 2003
MENDORONG TRANSPARANSI &
PERSAINGAN SEHAT (1)
KEPPRES 80/2003:
1. TIDAK BOLEH ADA PEMBATASAN
WILAYAH OPERASI BADAN USAHA;
2. PENYEDERHANAAN SEGMENTASI PASAR;
3. PERUSAHAAN YG SELAMA 4 (EMPAT)
TAHUN TDK PERNAH DAPAT KONTRAK,
TIDAK BOLEH IKUT;
4. TIDAK ADA LARANGAN MENGUNDANG
PABRIKAN;
25. KEPPRES NO.80/TAHUN 2003
MENDORONG TRANSPARANSI &
PERSAINGAN SEHAT (2)
5. TIDAK DATANG DALAM RAPAT
PENJELASAN (AANWIJZING) TIDAK
BOLEH DIGUGURKAN;
6. TIDAK ADA CORRIDOR UNTUK NILAI
PENAWARAN (MISALNYA 80% DARI
HPS);
7. PENGUTAMAAN PELAKSANAAN
PENGADAAN DENGAN CARA
PASCAKUALIFIKASI;
8. SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) TIDAK
WAJIB, KEANGGOTAAN DI SUATU
ASOSIASI TIDAK WAJIB;
26. KEPPRES NO.80/TAHUN 2003
MENDORONG TRANSPARANSI &
PERSAINGAN SEHAT (3)
9. PENYAMPAIAN PENAWARAN TIDAK PERLU
MENYERAHKAN COPY SELURUH DOKUMEN
(CUKUP MENGISI ISIAN, YG FORMATNYA SDH
DISEDIAKAN DLM LAMPIRAN KEPPRES NO.
80/2003);
10. PANITIA PENGADAAN DILARANG MENAMBAH-
NAMBAH PERSYARATAN DILUAR KEWAJARAN
(SITU, KANTOR CABANG, REK DI BANK
SETEMPAT, DLL);
11. PENILAIAN SECARA AZAS NYATA CUKUP
DILAKUKAN KEPADA 3 (TIGA) PESERTA YG
AKAN DIUSULKAN SEBAGAI CALON PEMENANG;
27. HASIL DARI UPAYA MENDORONG
TRANSPARANSI DAN PERSAINGAN
YG SEHAT:
1. DILIHAT DARI JUMLAH PESERTA;
2. DILIHAT DARI HASIL AKHIR
PENGADAAN, ADAKAH EFISIENSI DAPAT
DIHASILKAN?
APAKAH PENGADAAN SDH BENAR? DENGAN
MUDAH DAPAT DIAMATI DARI GEJALA-
GEJALA, SBB:
28. HASIL DARI UPAYA MENDORONG
TRANSPARANSI DAN PERSAINGAN YG
SEHAT, KOTA SURABAYA 2004(3)
PROYEK OE(HPS) KONTRAK PESERTA
JALAN MANUKAN KULON 2,3 M 1,3 M (56,5%) 46
JALAN AKSES BENOWO 5,88 M 3,58 M (60,9%) 38
PNKT.JL ARIF RAHMAN H 2,64 M 1,75 M (66,3%) 38
PNKT.JL.HR MUHAMAD 4,64 M 3,09 M (66,6%) 23
SAL KARAH-PAGESANGAN 1,49 M 0,85 M (57,0%) 43
PNKT JL. RAYA RUNGKUT 2,0 M 1,31 M (65,5%) 46
PEMBUATAN PLENGSENGAN 2,28 M 1,37 M (60.1%) 49
SALURAN KALIBOKOR 1,0 M 0,69 M(69.0%) 22
JALAN MANUKAN DALAM 1,7 M 1,13 M(66,0%) 40
KOMPONEN LAMPU JALAN 1,71 M 0,89 M (52,0%) 19
URUGAN MAKAM KEPUTIH 3,28 M 1,65 M (50,3%) 17
MEUBELAIR SD/MIN/SLTP 2,30 M 1,14 M(49,6%) 41
SUMBER: PEMKOT SURABAYA
29. HASIL DARI UPAYA MENDORONG
TRANSPARANSI DAN PERSAINGAN YG
SEHAT, JAWA TIMUR 2005 (4)
PROYEK OE (HPS) KONTRAK
GAMBIRAN –SINE TRGALEK 1,6 M 0,75 M(46,9%)
LUMAJANG-SUMBER REJO 2,0 M 1,03 M(51,5%)
KENDENG LEMBU-GLENMORE 3,35 M 1,38 M(41,2%)
JEMB BONDOYUDO 8,00 M 6,49 M(81.1%)
MENTARAMAN-WONOGORO 2,40 M 1,16 M(48,3%)
LEGUNDI - BUNDER 3,0 M 1,84 M(61,3%)
BABAD - PLOSO 2,1 M 1,26 M(60%)
PONCO - JATIROGO 1,73 M 1,29 M(74,6%)
MAGETAN – C. SEWU 2,38 M 1,41 M(59,2%)
JEMB MOJOSEMI 2,52 M 1,55 M(61,5%)
DENGOK – PACITAN 1,75 M 1,03 M(58,8%)
DPRD JAWA TIMUR
30. CONTOH-CONTOH HASIL PENGADAAN YG
“MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT”,
JAWA TIMUR 2006 (6)
PROYEK OE/HPS KONTRAK PESERTA
JL JETAK HADIWARNO 1,2 M 0,61 M (51%) 18
JL PANGGUL – TL AGUNG 1,9 M 0,97 M (51%) 21
JL MOJOSARI PANDANARUM 1,7 M 1,11 M (65%) 21
JL TL AGUNG - MALANG 1,5 M 0,67 M (45%) 30
JL. BLITAR LUMAJANG 2,3 M 1,01 M (43%) 31
JL LUMAJANG – BANYUWANGI 2,6 M 1,67 M (64%) 23
JL JEMBER GLENMORE 1,5 M 0,66 M (44%) 22
JEMB PAGER GUNUNG 2,84 M 1,96 M (69%) 16
JEMB PRIGI 2,5 M 1,87 M (75%) 19
SUMBER BINA MARGA JAWA TIMUR
31. CONTOH-CONTOH HASIL PENGADAAN YG
“MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT”,
DEPT. PEKERJAAN UMUM 2006 (7)
PROYEK OE/HPS KONTRAK PESERTA
JLN JAMIN GINTING MEDAN 11,0 M 8,51 M (77,4%) 50
JL AKSES JUANDA SURABAYA 28,0 M 18,94M (67,3%) 49
PEMB LINGK KUMUH(03)JATIM 0,6 M 0,36 M (60%) 121
PEMB LINGK KUMUH(01)JATIM 0,5 M 0,31 M (61%) 106
JLN PRS DESA BANYUWANGI 0,3 M 0,22 M (66%) 120
JLN PRS DESA BATU 0,36 M 0,25 M (70%) 119
DRAINASE PACITAN-3 JATIM 0,92 M 0,59M (64%) 131
DRAINASE PACITAN-4 JATIM 0,55 M 0,40 M (70%) 98
DRAINASE PACITAN-5 JATIM 0,83 M 0,55 M (66%) 115
SUMBER : DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
32. CONTOH-CONTOH HASIL PENGADAAN YG
“MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT”,
DEPT. PEKERJAAN UMUM 2006 (8)
PROYEK OE/HPS KONTRAK PESERTA
DRAINASE GRESIK-3 0.75 M 0,46 M(61%) 157
DRAINASE SBY-2 0,80 M 0,49 M (60%) 113
DRAINASE GRESIK-1 1,27 M 0,69 M (54%) 78
DRAINASE GRESIK-2 0,34 M 0,196M (58%) 75
JEMB SEKARSULI YOGYA 8,5 M 6,33 M (74%) 25
SELOKAN MATARAM YOGYA 2,5 M 1,81M (72%) 32
PENG PEMB JEMB BANTAR YK 0,59 M 0,27 M (46%) 13
JEMB NYAMPLUNG YOGYA 6,2 M 3,79 M (61%) 25
SUMBER: DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
33. UPAYA UTK LEBIH MENINGKATKAN
TRANSPARANSI, PERPRES NO.
8/2006
PERBAIKAN TATACARA PENGUMUMAN;
WAKTU PROSES PENGADAAN BISA SANGAT
CEPAT (18 HARI UNTUK PENGADAAN
BARANG/JASA SEDERHANA);
PROSES PENGADAAN DPT DIMULAI SEBELUM
DOKUMEN ANGGARAN SYAH;
ORGANISASI PENGADAAN BISA
DISEDERHANAKAN;
MASA BERLAKUNYA SERTIFIKAT UTK PPK DAN
PANITIA PENGADAAN, BARU BERLAKU JAN
2008;
34. Contoh Jadwal Pelelangan Umum Pengadaan Barang yang Sederhana dengan Pascakualifikasi :
No Uraian Kegiatan
Hari Kerja Ke-
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
6
17 18
1 Pengumuman lelang X X X X X X X 1 hari di surat kabar dan
minimal 7 hari untuk di
internet
2 Pendaftaran dan
pengambilan dokumen
X X X X X X 1 hari setelah pengumuman
s/d 1 hari sebelum batas akhir
pemasukan dokumen
3 Penjelasan
(Aanwijzing)
X paling cepat 4 hr sejak
tanggal pengumuman
4 Pemasukan
penawaran
X X batas akhir pemasukan, min 2
hari setelah penjelasan
5 Pembukaan dokumen
penawaran
X hari terakhir pemasukkan dok.
penawaran
6 Evaluasi dokumen
penawaran
X maksimal 7 hari setelah
pembukaan penawaran/
pembukaan penawaran harga
(dua sampul)
7 Penilaiaan dan
pembuktian kualifikasi
X tidak diatur (bila diperlukan
dapat dilakukan survai lap.)
8 Usulan calon
pemenang
X Paling lambat 7 hari setelah
pembukaan penawaran harga
9 Penetapan pemenang X tidak diatur
10 Pengumuman
pemenang
X maksimal 2 hari setelah surat
penetapan
11 Masa sanggah X X X X X maks 5 hr sejak pengumuman
12 Penunjukan pemenang
(SPPBJ)
X paling lambat 6 hari sejak
pengumuman
13 Penandatanganan
kontrak
X paling lambat 14 hari sejak
SPPBJ
35. ALAMAT
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
(LKPP)
Gedung SMESCO INDONESIA Lantai 8
JL. Jend Gatot Subroto Kav 94 Jakarta Selatan
Telepon. 021 32569058
Fax . 021 7996033
