2. DASAR HUKUM
UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM
PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Permendagri No 6/2007 :Petunjuk Teknis Penyusunan & Penetapan SPM
PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLU
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 TAHUN 2007 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pencapaian TANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEPMENKES 340 Tahun 2010 Tentang Klas Rumah Sakit
KEPMENKES 147 Tahun 2009 Tentang ijin Rumah Sakit
KEPMENKES No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal-RS
PERMENKES No. 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota
3. LATAR BELAKANG PERLUNYA
SPM :
Peraturan perundangan
Pelayanan publik (kepuasan masyarakat)
Sebagai salah satu persyaratan administratif
PPK-BLUD.
Dapat digunakan sebagai sarana kaji banding
(benchmarking) antar organisasi yang satu
dengan yang lain yang sejenis.
4. ALAT UKUR MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT YANG
DAPAT MENDUKUNG PENCAPAIAN INDIKATOR
KINERJA RUMAH SAKIT
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH
SAKIT
(SPM RS)
5. PENGERTIAN
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang
jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh
setiap warga negara secara minimal (PP No. 65 / 2008)
SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan
minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat (PP
No. 23 / 2005)
Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian
dari penyelenggaraan Pelayanan Dasar Nasional (PP No. 65 /
2005)
SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka,
terjangkau dan dapat dipertanggung jawabkan serta
mempunyai batas waktu pencapaian (PP No.65 / 2005)
6. MANFAAT SPM-RS
1. Upaya menjamin kualitas pelayanan Kesehatan di RS.
2. Menjamin keamanan pasien
3. Pengendalian biaya berobat
4. Menjamin kemudahan mendapatkan pelayanan.
5. Persyaratan administratif suatu RS untuk menjadi BLUD.
6. Sebagai tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan daerah.
9. INDIKATOR STANDAR
1, Kemampuan menangani life saving anak
dan dewasa
2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat
3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang
bersertifikat yang masih berlaku
4. Ketersediaan tim penanggulangan
bencana
5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di
Gawat Darurat
6. Kepuasan Pelanggan
7. Kematian pasien< 24 Jam
8. Khusus untuk RS Jiwa pasien dapat
ditenangkan dalam waktu ≤ 48 Jam
9. Tidak adanya pasien yang diharuskan
membayar
1. 100 %
2. 24 Jam
3. 100 %
4. Satu tim
5. ≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang
6. ≥ 70 %
7. ≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap
setelah 8 jam)
8. 100 %
9. 100%
10. INDIKATOR STANDAR
1. Dokter pemberi Pelayanan di
Poliklinik Spesialis
2. Ketersediaan Pelayanan
3. Ketersediaan Pelayanan di RS Jiwa
4. Jam buka pelayanan
5. Waktu tunggu di rawat jalan
6. Kepuasan Pelanggan
7. a. Penegakan diagnosis TB melalui
pemeriksaan mikroskop TB
b. Terlaksananya pencatatan dan
pelaporan TB
100 % Dokter Spesialis
a. Klinik Anak ,b. Klimik Penyakit dalam
c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah
a. Anak Remaja b. NAPZA
08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat :
08.00 - 11.00
≤ 60 menit
≥ 90 %
a. ≥ 60 %
b. ≤ 60 %
11. INDIKATOR STANDAR
1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap
2. Dokter pen.jawab pasien rawat inap
3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap
4. Jam Visite Dokter Spesialis
5. Kejadian infeksi pasca operasi
6. Kejadian Infeksi Nosokomial
7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang
berakibat kecacatan / kematian
8. Kematian pasien > 48 jam
9. Kejadian pulang paksa
a. Dr. Spesialis , b. Perawat min D3
100 %
Anak, P.Dalam , Kebidan , Bedah
08.00 s/d 14.0 setiap hari kerja
≤ 1,5 %
≤ 1,5 %
100 %
≤ 0.24 %
≤ 5 %
12. INDIKATOR STANDAR
1. Waktu tunggu operasi elektif
2. Kejadian Kematian di meja operasi
3. Tidak adanya kejadian operasi salah
sisi
4. Tidak adanya kejadian opersi salah
orang
5. Tidak adanya kejadian salah tindakan
pada operasi
6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya
benda asing/lain pada tubuh pasien
setelah operasi
7. Komplikasi anestesi karena overdosis
≤ 2 hari
≤ 1 %
100 %
100 %
100 %
100 %
≤ 6 %
13. INDIKATOR STANDAR
1. Kejadian kematian ibu karena
persalinan
2. Pemberi pelayanan persalinan
normal
3. Pemberi pelayanan persalinan
dengan penyulit
4. Pemberi pelayanan persalinan
dengan tindakan operasi
5. Kemampuan menangani BBLR
1500 gr – 2500 gr
6. Pertolongan persalinan melalui
seksio cesaria
7. Keluarga Berencana
a. Perdarahan ≤ 1 %
b. Pre-eklampsia ≤ 30 %
c. Sepsis ≤ 0,2 %
d.Dokter Sp.OG b. Dokter umum
e.Bidan
Tim PONEK yang terlatih
a. Dokter Sp.OG b. Dokter Sp.A
c. Dokter Sp.An
5. 100 %
6. ≤ 20 %
7. 100 %
14. INDIKATOR STANDAR
2.Rata rata pasien yang kembali ke perawatan
intensif dengan kasus yang sama < 72 jam
2. Pemberi pelayanan Unit Intensif
≤ 3 %
e.Dokter Sp.Anestesi dan dokter
spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani
b. 100 % Perawat minimal D3 dengan
sertifikat Perawat mahir ICU / setara
(D4)
15. INDIKATOR STANDAR
1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto
2. pelaksana ekspertisi
3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen
4. Kepuasan pelanggan
1. ≤ 3 jam
2. Dokter Sp.Rad
3. Kerusakan foto ≤ 2 %
4. ≥ 80 %
17. 17
Format SPM (Permendagri 6/2007)
Indikator Nilai
Keteranga
n
Satker/
lembaga
penangg.
jwb
Batas waktu
Pencapaian
Jenis
Pelayanan
Dasar
No
Standar
Pelayanan Minimal
Format SPM (Permendagri
6/2007)
HERU ARIYADI (ARSADA)
18. 18
Judul Diisi dengan judul indikator
Dimensi mutu Diisi dengan dimensi mutu yang mana yang terkait
dengan indikator tsb
Tujuan indikator Diisi dengan apa yang ingin ditunjukkan dengan indikator
tsb (apa maksud dari penggunaan indikator tersebut);
untuk memberi petunjuk/tanda bahwa…….
Definisi Operasional Diisi dengan pengertian indikator pada jenis layanan
yang menggambarkan sasaran yang hendak dicapai
Frekuensi updating data
(pengumpulan data)
Diisi dengan kapan pengumpulan data harus dilakukan
apakah tiap hari, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, dsb
Periode analisis Diisi dengan kapan indikator tsb dianalisis untuk
kemudian dilaporkan dan difeedback pada unit terkait
Numerator (pembilang) Pembilang dari indikator tersebut
Denominator (penyebut) Pembagi dari indikator tersebut
Sumber data numerator
dan denominator
Diisi dengan dari mana data dapat diperoleh, apakah dari
survei, dari data rekam medik, dari register, dsb
Standar pencapaian Diisi dengan target yang harus dicapai
Penanggung jawab Diisi dengan pejabat yang ditunjuk terhadap indikator
yang hendak dicapai
19. No Jenis
Pelayanan
Indikator Standar
1 Gawat
Darurat
1. Kemampuan menangani life
saving
2. Jam Buka Pelayanan
3. Pemberi pelayanan bersertifikat
ATLS/BTLS/ACLS/PPGD
4. Kecepatan pelayanan dokter
5. Kepuasan Pelanggan
1. 100%
3. 24 jam
5. 100%
5 Menit
7. 70%
Contoh SPM di UGD
20. 20
Indikator Kecepatan Pelayanan Dokter
Dimensi mutu Keselamatan dan Efektifitas
Tujuan indikator Terselenggaranya yan yang cepat, responsif &
mampu menyelamatkan pasien gawat darurat
Definisi terminologi yang
digunakan
Kecepatan pelayanan dokter di gawat darurat
adalah sejak pasien itu datang sampai mendapat
pelayanan dokter
Frekuensi pengumpulan data Setiap bulan
Periode dilakukan analisis Tiga bulan sekali
Numerator (pembilang) Jumlah kumulatif waktu yang diperlukan sejak
kedatangan semua pasien yang di sampling
secara acak sampai dilayani dokter
Denominator (penyebut) Jumlah seluruh pasien yang di sampling ( n >50)
Standar 5 menit terlayani dokter setelah pasien datang
Sumber Sampel
Penanggung jawab Kepala UGD
21. JANGKA WAKTU DAN TARGET
PENCAPAIAN SPM DAERAH
Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara
Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Sesuai dengan SK Menkes No 129 Th 2008 :
Setiap RS Harus sudah dpt menyesuaikan dengan SPM - RS dalam waktu 2 th sejak
ditetapkan Thn 2010 setiap RS sudah harus memiliki SPM – RS (minimal
dengan adanya dokumen awal tentang rencana pencapaian SPM RS)
dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah
Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM
mempertimbangkan:
a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar;
b. target pelayanan dasar yang akan dicapai; dan
c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmen
nasional
22. PERAN DINAS KESEHATAN
1. Melakukan Advokasi ke Kab/Kota serta RS tentang
Penerapan SPM-RS
2. Melakukan Bimbingan Teknis bersama dalam mempersiapkan
SPM-RS
3. Melakukan Monev Implementasi SPM-RS
23. 23
Kesimpulan
SPM disusun dengan tiga alasan, yaitu :
Peraturan perundangan menghendaki demi
menjamin akuntabilitas pelayanan publik,
Pasien sebagai fokus pelayanan membutuhkan &
menghendaki pelayanan berkualitas,
memuaskan, dan dapat dijamin memberikan
keamanan, dan
Untuk menjadi BLUD, RS harus dapat
menunjukkan akuntabilitas kinerjanya dengan
ditetapkannya indikator dan target pencapaian
tiap indikator kinerja.
HERU ARIYADI (ARSADA)
24. 24
(lanjutan)
SPM mempunyai 2 elemen pokok, yaitu:
indikator kinerja
target (threshold) yang harus dicapai
perlu disusun dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan (baik pelayanan
dasar maupun rujukan) dan kerangka
waktu pencapaian
HERU ARIYADI (ARSADA)
25. KESIMPULAN
Tugas Dinas Kesehatan : melakukan pembinaan program pelayanan
kesehatan di seluruh RS baik pemerintah maupun swasta,
SPM RS dapat di gunakan untuk mengukur Akuntabilitas kinerja
pelayanan RS melalui penerapan Indikator dan Target,
SPM-RS menjadi salah satu syarat untuk mempersiapkan RS menjadi
BLUD,
Berdasarkan dengan SK Menkes No 129/Th 2008, pada Thn 2010,
setiap RS sudah harus memiliki SPM–RS dalam bentuk dokumen awal,
Batas Waktu Pencapaian SPM-RS, berdasarkan pada analisis
kemampuan dan potensi yang dimiliki Daerah,
