Dokumen tersebut membahas visi dan misi pengawasan internal pemerintah daerah yang handal, beretika, dan profesional serta target dan realisasi program pengawasan tahun 2013 yang mencakup pemeriksaan obyek, peningkatan kompetensi aparatur, penyelesaian temuan, dan pencapaian indikator kinerja. [/ringkuman]"

1. V I S I
TERBANGUNNYA INSTITUSI PENGAWASAN YANG HANDAL, BERETIKA,
BERINTEGRITAS DAN PROFESIONAL
M I S I
1. MEMBANGUN ETIKA, INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME APIP
2. MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN YANG
BERORIENTASI PADA PENCEGAHAN
3. MEMBANGUN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI YANG BAIK DENGAN SEMUA
UNIT DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
4. MEMBANGUN SPIP PADA SEMUA UNIT DAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

2. NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
KEUANGAN (%) FISIK (%) KET
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.914.846.349,- 2.767.320.068,- 94,94 100,00
II BELANJA LANGSUNG 1.462.880.600,- 1.248.386.058,- 85,34 99,78
01 Program pelayanan ADM
Perkantoran
337.709.000,- 325.639.458,- 96,43 100,00
02 Program peningkatan sarana dan
prasarana Aparatur
132.150.600,- 126.743.100,- 95,91 100,00
03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
24.600.000,- 24.200.000,- 98,37 100,00
04 Program Peningkatan Sistim
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kegiatan KDH.
877.941.000,- 687.823.500,- 78,35 98.97
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal
secara berkala
779.200.000,- 602.680.000,- 77,35 94,83
b. Penanganan Kasus Pengaduan 14.310.000,- 8.930.000,- 62,40 100,00
c. Pengendalian Managemen
Pelaksanaan Kebijakan Daerah
22.040.000,- 22.040.000,- 100,00 100,00
d. Tindak Lanjut Temuan Pengawasan 54.466.000,- 46.698.500,- 85,74 100,00
e. Koordinasi Pengawasan 7.925.000,- 7.475.000,- 94,32 100,00
05 Program Peningkatan
Profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan.
50.000.000,- 47.500.000,- 95,00 100,00
06 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan.
40.480.000,- 36.480.000,- 90,12 100,00
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN 2013

3. NO INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUPOKSI
CAPAIAN 2012 TARGET
2013
REALISASI
2013
RASIO
SPM IKK IKU/IKD
1. Prosentase jumlah obrik yang
diperiksa dengan total obrik
124/253X100% = 49 % Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
SKPD dan Unit Kerja
75 % 100% 133 %
2. Prosentase jumlah pegawai dan
tingkat kompetensi
20/41X100% = 49 % Meningkatnya kwalitas
pembinaan dan
pengawasan internal
50 % 52,27 % 104,5 %
3. Prosentase jumlah penyelesaian
TL dengan rekomendasi BPK
378/423X100% =
89,36 %
Meningkatnya
ketaatan aparatur
terhadap peraturan
yang berlaku
88,50 % 89,82 % 101,49%
4. Prosentase jumlah penyelesaian
TL dengan rekomendasi BPKP
2/2 X 100% = 100% Meningkatnya
ketaatan aparatur
terhadap peraturan
yang berlaku
90 % 0 0
5. Prosentase jumlah penyelesaian
TL dengan rekomendasi
Inspektorat Aceh.
68/75 X 100% = 90,7% Meningkatnya
ketaatan aparatur
terhadap peraturan
yang berlaku
92 % 95,1 % 103,4 %
6. Prosentase jumlah
penyelesaian TL dengan
rekomendasi Inspektorat B.Aceh
555/765X100% =
72,5%
Meningkatnya
ketaatan aparatur
terhadap peraturan
yang berlaku
95 % 58,69 % 61,8 %
7. Prosentase jumlah SKPD yang
masuk dalam Wilayah Bebas
dari Korupsi dibanding total
SKPD
0 / 39 X 100 % = 0 Meningkatnya Kualitas
pelayanan dan
pengeloaan keuangan
pada SKPD.
12, 8 % 12,8 % 100 %
TARGET DAN REALISASI RPJM 2013

4. Diagram Prosentasi Pemeriksaan Obrik Diagram Prosentasi Pemeriksaan Obrik
Tahun 2012 Tahun 2013
1) 39 SKPD 1) 39 SKPD
2) 28 SD 2) 71 SD
3) 28 GAMPONG 3) 90 GAMPONG
4) 5 SMK 4) 5 SMK
5) 14 SMA 5) 15 SMA
6) 5 SMP 6) 19 SMP
7) 3 UPTD (ULP, PASAR DAN UNIT PRODUKSI) 7) 3 UPTD (ULP, PASAR DAN UNIT PRODUKSI)
8) 1 PANWASLU 8) 10 PUSKESMAS
9) 1 BUMD (PDAM TIRTA DAROY) 9) 1 KIP
31%
23%
23%
4%
11%
4%
2%
1%
1%
SKPD
SD
GAMPONG
SMK
SMA
SMP
UPTD
PANWASLU
BUMD
15%
28%
36%
2%
6%
8%
1%
4%
0%
SKPD
SD
GAMPONG
SMK
SMA
SMP
UPTD
PUSKESMAS
KIP

5. Prosentase Jumlah Pegawai dan Tingkat Prosentasi Jumlah Pegawai dan Tingkat
Kompetensi 2012 Kompetensi 2013
Jumlah Pegawai 41 Orang Jumlah Pegawai 41 Orang
1. Struktural 9 Orang 1. Struktural 8 Orang 1 (satu) tdk terisi
2. Auditor 10 Orang 2. Auditor 14 Orang
3. JFP2UPD 10 Orang 3. JFP2UPD 8 Orang
4. Fungsional umum 12 orang 4. Fungsional Umum 11 Orang
Ket : 6 Auditor mengikuti Pasca Sarjana
22%
25%
24%
29%
Struktural
Auditor
JFP2UPD
Fungsional umum
19%
34%
20%
27%
Struktural
Auditor
JFP2UPD
Fungsional umum

6. GAMBARAN TEMUAN PERWAKILAN BPK RI ACEH DARI TAHUN 2005 S/D 2012 DAN 2013
I. NILAI TEMUAN DARI TAHUN 2005 S/D 2012..................................................................... = Rp. 36.022.754.819,30
NILAI TEMUAN YANG DIREKOMENDASIKAN DARI TAHUN 2005 s/d 2012 .................... = Rp. 15.420.094.005,28
NILAI TEMUAN YANG SUDAH TERSELESAIKAN SESUAI REKOMENDASI DARI TAHUN 2005 S/D
2012.................................................................................................................................... = Rp. 9.370.152.210,29
NILAI TEMUAN YANG MASIH DALAM PROSES TINDAK LANJUT DARI TAHUN 2005 S/D 2012 Rp. 5.986.133.024,07
NILAI TEMUAN YANG BELUM DITINDAK LANJUTI DARI TAHUN 2005 S/D 2012................ = Rp. 63.826.770,92
NILAI PENYERAHAN ASSET ATAU PENYETORAN UANG KE KAS NEGARA/DAERAH ATAU -
PERUSAHAAN DARI TAHUN 2005 S/D 2012 ...................................................................... = Rp. 3.303.460.779,73
II. NILAI TEMUAN TAHUN 2013 ............................................................................................. = Rp. 12.189.395.278,59
UNTUK TAHUN 2013 TIDAK ADA NILAI TEMUAN YANG DIREKOMENDASIKAN...................................................... (0)
423
29
378
28
33
1
12 0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Tahun 2005 s/d 2012 Tahun 2012 s/d 2013
Jumlah Rekomendasi
Jumlah Rekomendasi yang selesai TL
Jumlah Rekomendasi dalam proses TL
Jumlah Rekomendasi yang Belum TL

7. GAMBARAN TEMUAN INSPEKTORAT ACEH DARI TAHUN 2008 S/D 2012 DAN 2013
I. NILAI KERUGIAN DAERAH / NEGARA DARI TAHUN 2008 S/D 2012.................................. = Rp. 1.252.556.012,76
NILAI KERUGIAN DAERAH / NEGARA YANG TELAH DISETOR DARI TAHUN 2008 S/D 2012 = Rp. 226.684.793,00
NILAI KERUGIAN DAERAH / NEGARA YANG BELUM DISETOR DARI TAHUN 2008 S/D 2012 = Rp. 1.025.871.219,76
II. DAN UNTUK LAPORAN TAHUN 2013 TIDAK ADA NILAI KERUGIAN NEGARA / DAERAH...... = Rp. 0,00
75
68
68 68
7
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Tahun 2008 s/d 2012 Tahun 2012 s/d 2013
Jumlah Rekomendasi
Jumlah Rekomendasi yang selesai TL
Jumlah Rekomendasi dalam proses TL

8. GAMBARAN TEMUAN INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012 DAN 2013
I. NILAI TEMUAN TAHUN 2012.............................................................................................= Rp. 17.526.947.377,00
NILAI TEMUAN YANG DIREKOMENDASIKAN TAHUN 2012.................................................= Rp. 2.557.615.964,00
NILAI TEMUAN YANG SUDAH TERSELESAIKAN SESUAI REKOMENDASI TAHUN 2012............= Rp. 958.799.436,00
NILAI TEMUAN MASIH DALAM PROSES TINDAK LANJUT TAHUN 2012........................ ......= Rp. 134.985.475,00
NILAI TEMUAN YANG BELUM DITINDAK LANJUTI TAHUN 2012........................... ...............= Rp. 1.452.676.053,00
II. NILAI TEMUAN TAHUN 2013 ........................................................................................... = Rp. 9.700.714.298,00
NILAI TEMUAN YANG DIREKOMENDASIKAN TAHUN 2013................................................ = Rp. 9.465.857.195,00
NILAI TEMUAN YANG SUDAH TERSELESAIKAN SESUAI REKOMENDASI TAHUN 2013............ = Rp. 5.673.309.387,00
NILAI TEMUAN MASIH DALAM PROSES TINDAK LANJUT TAHUN 2013................................ = Rp. 4.195.000,00
NILAI TEMUAN YANG BELUM DITINDAK LANJUTI TAHUN 2013.......................................... = Rp. 3.788.352.808,00
765
555
709
77
5
133
490
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Tahun 2012 Tahun 2013
Jumlah Rekomendasi
Jumlah Rekomendasi yang selesai TL
Jumlah Rekomendasi dalam proses TL
Jumlah Rekomendasi yang Belum TL

9. PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2013
I. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PADA GAMPONG SECARA UMUM DAPAT DISIMPULKAN :
1. MASIH RENDAHNYA KETERLIBATAN /PARTISIPASI TUHA PEUT GAMPONG DIKARENAKAN :
a. Honor yang belum jelas
b. Pengurus TPG tidak aktif (sibuk, tidak berdomisili digampong tersebut)
2. MASIH TERLAMBATNYA PENYALURAN ADG
3. TERLAMBATNYA PENETAPAN TUHA PEUT GAMPONG OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
4. KURANGNYA MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN DANA REVOLVING, DISEBABKAN :
a. Proses Administrasi dirasakan sulit
b. Harus membuat Kelompok
5. PENDAPATAN ASLI GAMPONG BELUM DIMAKSUKAN KEDALAM APBG
6. PENGELOLAAN ADMINISTRASI GAMPONG BELUM BAIK
7. SEBAHAGIAN GAMPONG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK ASSET GAMPONG ( TANAH WAQAF DAN HIBAH)
II. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SD, SMP, SMA/SMK
1. MASIH ADA SEKOLAH YANG PENGGUNAAN DANA-DANA BANTUAN SEKOLAH BELUM DIPERTANGGUNG JAWABKAN
2. PENGGUNAAN DANA BANTUAN SEKOLAH TIDAK SESUAI KETENTUAN
3. ADMINISTRASI BARANG BELUM TERTIB
4. ADMINISTRASI KEUANGAN BELUM TERTIB
5. PENGURUS KOMITE SEKOLAH KURANG BERFUNGSI
6. PENGGUNAAN DANA-DANA BANTUAN DISEKOLAH TIDAK TRANSPARAN
7. BENDAHARAWAN SEKOLAH TIDAK SEPENUHNYA DIFUNGSIKAN
8. TERLAMBATNYA PENYETORAN PAJAK PPH DAN PPN
9. PENYUSUNAN RKAS TERLAMBAT
10. TIDAK SEMUA DANA BANTUAN DIMASUKAN KEDALAM RKAS
11. BELUM PENETAPAN YANG MENJADI ACUAN STANDARISASIHONORARIUM/TRANSPOR KEGIATAN SEKOLAH
12. MASIH KURANGNYA GURU BIDANG STUDY

10. 13. BELUM ADANYA KEJELASAN PEMBAYARAN TENAGA PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAN GURU TIDAK TETAP
14. MASIH KURANGNYA TENAGA TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI (TIK)
15. PERLU CAPACITY BUILDING BAGI BENDAHARAWAN SEKOLAH
16. SERING TUMPANG TINDIH PEMBAYARAN KEGIATAN DARI SUMBER DANA YANG BERBEDA
17. TIDAK SEMUA SEKOLAH MEMBENTUK TIM MANAGEMEN BOS
III. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PADA KECAMATAN
1. PELIMPAHAN WEWENANG BELUM DILAKSANAKAN SELURUHNYA SESUAI DENGAN PERWAL NO.38 TAHUN 2010
2. MASIH KURANGNYA PEMBINAAN ADMINISTRASI GAMPONG DARI KECAMATAN
3. PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG BELUM TERTIB
4. DATA MONOGRAFI KECAMATAN BELUM DIPERBAHARUI
5. MASIH TERDAPAT TUMPANG TINDIH PEMBAYARAN HONOR PETUGAS DALAM BEBERAPA KEGIATAN
6. KETENTUAN PEMBAYARAN HONOR SEKDES (PEGAWAI PEMKO) BELUM JELAS
7. MASIH ADA BEBERAPA PEGAWAI KECAMATAN TIDAK DISIPLIN
8. MASIH LEMAHNYA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
IV. PUSKESMAS
1. BESARAN BIAYA HONOR/TRANSPORT PETUGAS KESEHATAN BELUM DITETAPKAN DALAM PERWAL
2. FORMAT SURAT TUGAS BELUM SESUAI DENGAN KETENTUAN
3. BANTUAN DANA BOK BELUM DIPERTANGGUNG JAWABKAN
4. PETUGAS PELAYANAN MASIH KURANG RAMAH PADA BEBERAPA PUSKESMAS
5. PENATAUSAHAAN BARANG BELUM TERTIB
6. SANITASI LINGKUNGAN BELUM BAIK
7. SISA DANA JKA BELUM SELURUHNYA DISETOR KE KAS PEMERINTAH ACEH
8. BELANJA OBAT BELUM SESUAI DENGAN JUKNIS

11. V. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PADA DINAS/ BADAN DAN KANTOR
1. PENGADAAN BARANG TIDAK DILAKUKAN SURVEY HARGA PASAR DAN TIDAK DISUSUN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
2. KEMAHALAN HARGA PENGADAAN BARANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI
3. PAPAN NAMA PROYEK TIDAK DIPASANG
4. KELEBIHAN PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
5. PEMELIHARAAN RUTIN KENDERAAN DINAS BELUM DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN
6. TUMPANG TINDIH PEMBAYARAN HONOR PPTK DAN TIM TEHNIS
7. MASIH TERDAPAT PENGADAAN BARANG KEGIATAN BELUM DIDISTRIBUSIKAN
8. KENDERAAN DINAS MASIH DIKUASAI OLEH MANTAN PEJABAT
9. PENYELESAIAN PROYEK FISIK TIDAK TEPAT WAKTU DAN TIDAK DIKENAKAN DENDA
10. MASIH ADA PENARIKAN RETRIBUSI DILUAR KETENTUAN QANUN DAN TIDAK PUNYA DASAR HUKUM
11. BELUM SEMUA PERIZINAN DILIMPAHKAN KE KPPTSP
12. PENEMPATAN PEGAWAI PINDAHAN TIDAK MENGACU PADA ANJAB DAN ABK
13. MASIH TERDAPAT KENDERAAN DINAS YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPEMILIKAN
14. PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDERAAN DINAS/OPERASIONAL BELUM DITETAPKAN DALAM SUATU KEPUTUSAN
15. PENYALURAN BANTUAN HIBAH DAN BANSOS DALAM BENTUK UANG DAN BARANG BELUM SELURUHNYA TEPAT SASARAN
16. SERING TERJADI KETERLAMBATAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA HIBAH DAN BANSOS
17. BELUM SEMUA TANAH PEMKO TERSERTIFIKASI
18. MASIH ADA PENGAMPRAHAN BBM TERHADAP KENDERAAN YANG RUSAK BERAT
19. PENEMPATAN BEBERAPA KEGIATAN TIDAK MELALUI MEKANISME APBD
20. BELUM TERTIB PENATAAN ARSIP KEGIATAN
21. KEMAHALAN HARGA KONTRAK ADDENDUM AKIBAT PEMAKAIAN HARGA TIMPANG
22. REALISASUI FISIK DAN KEUANGAN TIDAK DIDASARKAN PADA ANGGARAN KAS (MENUMPUK PADA AKHIR TAHUN)
23. KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDERAAN DINAS/OPERASIONAL
24. PROSEDUR PELAKSANA SWAKELOLA DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA TIDAK SESUAI DENGAN
KETENTUAN
25. PENYALURAN DANA ADG TIDAK SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN DALAM JUKNIS
26. MASIH LEMAHNYA PENERAPAN SISTEMPENGENDALIAN INTERN DISEMUA SKPD DAN UNIT KERJA DALAM JAJARAN PEMERINTAH
KOTA BANDA ACEH.

12. KEGIATAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH INSPEKTORAT
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2013.
1. MELAKUKAN PENILAIAN SKPD UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI.
2. MELAKSANAKAN REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
3. MELAKSANAKAN EVALUASI LAKIP SKPD
4. MELAKSANAKAN WORKSHOP IMPLEMENTASI SPIP
5. JOINT AUDIT PEMERIKSAAN PNPM DENGAN BPKP PERWAKILAN ACEH
6. MONITORING PELAKSANAAN RAD – PPK
7. MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN PMPRB
8. MENGKOORDINASIKAN PENYELESAIAN TEMUAN KORSUPGAH 2013 :
A. PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG BELUM PROFESIONAL
B. PENYUSUNAN ANGGARAN BELUM SEPENUHNYA BERDASARKAN PADA HARGA STANDAR
C. VOLUME BARANG DALAM RUP DISUSUN TANPA INDENTIFIKASI KEBUTUHAN RIIL
D. HPS YANG DISUSUN TIDAK BERDASARKAN HARGA SURVEY
E. KERTAS KERJA HPS BELUM DIDOKUMENTASIKAN
F. EVALUASI PENAWARAN OLEH ULP/POKJA TIDAK SESUAI DENGAN DOKUMEN PENGADAAN
G. SWAKELOLA BELUM DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN
H. PERUBAHAN PEKERJAAN TIDAK DILAKUKAN ADENDUM
I. RSUD MEURAXA BELUM MENYEDIAKAN TOILET KHUSUS
K. PETUGAS PENGUJIAN KENDARAAN TIDAK MELAKUKAN PENGUJIAN ATAS KENDERAAN
L. UNIT LAYANAN BELUM MENYEDIAKAN TOILET UNTUK MASYARAKAT YANG MENGURUS PENGUJIAN KENDERAAN DAN BELUM
TERSEDIA RUANG TUNGGU YANG RERPRESENTATIF.
M. TERDAPAT 6 (ENAM) IZIN MASIH DIKELOLA OLEH DISHUBKOMINFO BANDA ACEH

13. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN
HAMBATAN/PERMASLAHAN INTERNAL :
1. MASIH KURANGNYA INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME APIP
2. MASIH KURANGNYA TENAGA PENGAWAS FUNGSIONAL (AUDITOR/P2UPD/AUDITOR KEPEGAWAIAN
3. BELUM MEMADAINYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR
4. ALOKASI DANA BELUM MEMADAI
HAMBATAN / PERMASALAHAN EKSTERNAL :
1. MASIH LEMAHNYA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA SEMUA SKPD DALAM JAJARAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
2. BELUM SEMUA PIMPINAN SKPD BERKOMITMEN SECARA OPTIMAL DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOAAN
KEUANGAN YANG BAIK.
3. MASIH RENDAH KOMITMEN SEBAGIAN PIMPINAN SKPD DALAM MENINDAKLANJUTI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN APIP
4. BELUM OPTIMALNYA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI ANTARA APIP DAN SKPD
BEBERAPA KEBIJAKAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM
MENUNJANG KEGIATAN INSPEKTORAT BANDA ACEH
1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN, DITETAPKAN DENGAN PERWAL NOMOR 11 TAHUN 2013
2. KODE ETIK APARATUR PENGAWAS INSPEKTORAT BANDA ACEH, DITETAPKAN DENGAN PERWAL NOMOR 16 TAHUN 2013
3. INTERNAL AUDIT CHARTER (PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH,
DITETAPKAN DENGAN PERWAL NOMOR 31 TAHUN 2013.

14. TERIMA
KASIH