Paparan Sosialisasi Desa Kegiatan Sanitasi

1. SOSIALISASI
TINGKAT KELURAHAN/DESA
 KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018
PENYELENGGARAAN
KEGIATAN BIDANG SANITASI

2. Latar Belakang
Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar
namun kurang mendapatkan perhatian dan belum
menjadi prioritas pembangunan di daerah.
Dampaknya kondisi sanitasi Indonesia masih
relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor-sektor
pembangunan lainnya. Hal ini terlihat dari capaian
akses sanitasi layak tahun 2016 yang secara
nasional baru mencapai 76,37 % (BPS tahun
2016). Masih terdapat kesenjangan sebesar 23,63
% yang harus dipenuhi hingga akhir tahun 2019
nanti sesuai dengan target pemenuhan universal
akses sanitasi sebesar 100% pada tahun tersebut.

3. DANA ALOKASI KHUSUS
 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Sanitasi adalah dana yang bersumber
dari APBN yang dialokasikan kepada
Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai pembangunan
prasarana sanitasi sesuai prioritas
nasional

4. Penyusunan Usulan Kegiatan
Prioritas
 Penyusunan Usulan Kegiatan Prioritas
 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi adalah kegiatan
yang dilaksanakan untuk menyediakan prasarana penyehatan
lingkungan permukiman berbasis masyarakat meliputi:
 1. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari
akses dasar menjadi akses layak di prioritaskan pada lokasi
yang telah dinyatakan sebagai kawasan Open Defecation Free
(ODF) selama minimal 2 tahun, berdasarkan data Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM).
 2. Pembangunan tangki septik skala individu di perkotaan
dengan kepadatan penduduk ≤ 150 jiwa/Ha, di prioritaskan
khusus
 untuk Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT) dan sedang menyusun/ sudah mempunyai
sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis);

5. LANJUTAN......
 3. Pengadaan truk tinja di prioritaskan untuk
Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sedang menyusun/
sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja
(reguler/on-call basis);
 4. Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan di
prioritaskan bagi lembaga pendidikan agama minimal
300 siswa menetap;
 5. Penambahan pipa pengumpul dan SR di prioritaskan
untuk Kabupaten/Kota yang telah memiliki Instalasi
Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) terpusat skala
kota dan permukiman;

6. LANJUTAN.......
 6. Pembangunan baru Sistem Pengolahan Air Limbah
Domestik (SPALD) Terpusat skala permukiman yang
terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik
(IPALD) Skala Permukiman, jaringan pengumpul dan SR
di prioritaskan pada kawasan permukiman kumuh;
 7. Pembangunan baru Sistem Pengolahan Air Limbah
Domestik (SPALD) Terpusat skala permukiman yang
terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik
(IPALD) permukiman skala komunal, jaringan
pengumpul dan SR serta parasarana Mandi Cuci Kakus
(MCK) di prioritaskan pada kawasan permukiman
kumuh;
 8. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK)
di prioritaskan pada kawasan permukiman kumuh.

7. DANA MASYARAKAT
 Dana Masyarakat;
 Dana masyarakat (in-cash dan/atau in-kind) dikumpulkan
berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah dan kesepakatan
masyarakat calon pengguna/penerima manfaat kegiatan;
 Pengumpulan dana masyarakat dilakukan oleh KSM;
 Dana dari masyarakat dalam bentuk tunai dimasukkan ke
rekening bersama atas nama 3 (tiga) orang yaitu : Ketua dan
Bendahara KSM ditambah 1 (satu) orang wakil dari penerima
manfaat yang terpilih melalui rembug warga;
 Dana masyarakat juga dapat dipergunakan untuk operasional
dan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh unit pengelola DAK
dan kegiatan sosialisasi DAK Bidang Sanitasi.

8. PROPORSI PENGGUNAAN DANA
 Proporsi tersebut akan dialokasikan oleh
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
sebagai pelaksana program DAK ketika
memasuki tahap konstruksi. Rincian
detail penggunaannya dituangkan dalam
Rincian Anggaran Biaya (RAB) antara
lain sebagai berikut :
 1. Minimal 60% untuk pengadaan bahan
dan sewa alat;
 2. Maksimal 35% untuk upah pekerja;
 3. Maksimal 5% untuk kegiatan non fisik
selama masa pembangunan

9. PROPORSI PENGGUNAAN DANA
 Maksimal 10% dari penjumlahan poin 1 dan 2
digunakan untuk pembangunan prasarana
penunjang agar menjamin maksimalisasi dari
keberlanjutan dan pengembangan pelayanan
(contoh : talud pengaman IPAL, jalan setapak
menuju IPAL, drainase areal IPAL, Pagar,
Gudang, lanscaping IPAL, Cuci Motor, Kolam
Ikan, ruang pertemuan warga, Rehab
bangunan warga yang pekarangannya
dijadikan lokasi IPAL, dll). Jumlah dan jenis
prasarana penunjang ditentukan oleh rembug
calon pemanfaat. Dana penunjang menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari jumlah
proporsi dana poin 1 dan 2.

10.  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun
2010/ Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
penyaluran dana kepada kelompok masyarakat
(KSM) dilakukan secara bertahap, dengan
ketentuan sebagai berikut :
 a. Tahap I diberikan 40% (empat puluh perseratus)
dari keseluruhan dana apabila KSM telah
menyelesaikan Rencana Kerja Masyarakat(RKM)
dan Kontrak kerja;
 b. Tahap II diberikan 30% (tiga puluh perseratus)
dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah
mencapai 30% (tiga puluh perseratus);
 c. Tahap III diberikan 30% (tiga puluh perseratus)
dari keseluruhan dana apabila perkerjaan telah
mencapai 60% (enam puluh perseratus).

11. CONTOH MODEL IPAL
KOMPAK

12. CONTOH MODEL IPAL
KOMPAK

13. CONTOH TANGKI SEPTIK

14. CONTOH DESAIN KONTROKSI
IPAL

15. CONTOH DESAIN KONTROKSI IPAL

16. CONTOH PERPIPAAN AIR LIMBAH

17. CONTOH PERPIPAAN AIR LIMBAH

18. CONTOH IPAL KOMBINASI MCK

19. CONTOH PEKERJAAN BAK KONTROL

20. CONTOH PEKERJAAN BAK KONTROL

21. PCONTOH PENANGKAP
LEMAK

22. CONTOH PEKERJAAN PERCABANGAN
PIPA

23. PEMASANGAN BEDDING PASIR PADA JARINGAN

24. CONTOH PEMADATAN GALIAN PIPA