Muhammadiyah menjalankan berbagai amal usaha di berbagai bidang untuk mencapai tujuan menegakkan agama Islam. Amal usaha ini dikelola oleh berbagai majelis dan lembaga dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar seperti kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan.

1. Amal Usaha Muhammadiyah
Kedudukan dan Fungsinya

2. Amal Usaha
• Pasal 7 ayat 1 AD Muhammadiyah:
“ Untuk mencapai maksud dan
tujuannya, Muhmmadiyah
melaksanakan Dakwah Amar
Ma’ruf Nahi Mungkar dan Tajdid
yang diwujudkan dalam usaha di
segala bidang kehidupan”

3. • Ayat 2 menyebutkan :
“Usaha Muhammadiyah
diwujudkan dalam bentuk amal
usaha , program, dan kegiatan
yang macam dan
penyelenggaraannya diatur
dalam Anggaran Rumah
Tangga”

4. Jenis Amal Usaha Muhammadiyah
• Di dalam Anggaran Rumah Tangga
Muhammadiyah disebutkan ada 14
macam amal usaha yang diwujudkan
oleh Muhammadiyah.
• Dari ke-14 jenis amal usaha itu, jika
diklasifikasikan terdiri dari 8 bidang
garap.

5. Bidang Agama Islam
Program gerakan
• Menamkan keyakinan, memperdalam dan
memperluas pemahaman, meningkatkan
pengamalan serta menyebarluaskan ajaran
Islam dalam berbagai aspek kehidupan
• Memperdalam dan mengembangkan
pengkajian ajaran Islam dalam berbagai
aspek kehidupan untuk mendapatkan
kemurnian dan kebenarannya

6. Wujud aksi amal usahanya
• Memurnaikan ajaran tauhid dalam
keseharian dengan cara:
– Meniadakan kebiasaan/tradisi upacara
selamatan-selamatan (mitoni orang hamil,
selamatan kematian dll)
– Memberantas tradisi keagamaan yang dianggap
sebagai ajaran Islam
• Selamatan/khaul untuk para wali/syeh
• Ziarah kubur pada bulan-bulan tertentu
• Kepercayaan pada zimat huruf al-Qur’an
• Puji-pujian kepada Rasulullah s.a.w.
• Membaca ayat al-Qur’an, misal surat Yasin pada
malam Jum’at

7. • Memurnikan dan meluruskan amaliah
ibadah
– Meluruskan arah qiblat
– Melaksanakan shalat tarawih 11 rakaat dan
diawali dengan shalat iftitah dua rakaat ringan
– Memnyelenggarakan shalat hari raya di tanah
lapnag
– Pengumpulan dan penyaluran zakat maal dan
fitrah kepada yang berhak menerimanya
– Penyederhanaan upacara dalam rangka
kelahiran, khitanan, pernikahan dan kematian
– Menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam-
makam para wali yang dikeramatkan

8. • Memelopori pembentukan Departemen
Agama pada tahun 1946 dan menteri
Agama pertama adalah H.M. Rosyidi,
seorang tokoh Muhammadiyah
• Membentuk Majelis-majelis yang
mengelola bidang keagamaan Islam, yaitu :
Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh,
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.
– Majelis Tarjih dan Tajid bertugas :
• Menghidupan tarjih, tajdid dan pemikiran Islam di
kalangan Muhammadiyah sebagai gerakan
pembaruan yang kritis dan dinamis di dalam
masyarakat

9. • Memberikan jawaban terhadap problem dan
tantangan perkembangan sosial budaya dan
kehidupan umat Islam pada umumnya
– Majelis Tabligh bertugas :
• Memimpin pelaksanaan dakwah di bidang tabligh
secara terecana dan terprogram dengan jelas yang
meliputi seluruh aspek kegiatan dakwah (pengajian
rutin umat, pengajian rutin angoota dan pengajian
pimpinan dan sebagainya)
– Majelis Wakaf bertugas :
• Mengelola bidang perwakafan, pertanahan dan
kekayaan yang dimiliki persyarikatan

10. Bidang Pendidikan
• Pendidikan yang dirintis Muhammadiyah adalah
pendidikan yang berorientasi kepada dua hal, yaitu
perpaduan antara sistem sekolah umum dan
madrasah/pesantren
• Untuk mewujudkan rintisan pendidikannya itu, maka
Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa :
– Sekolah-sekolah umum modern yang mengajarkan
keagamaan
– Mendirikan madrasah/pesantren yang mengajrakan ilmu
pengetahuan umum/modern
– Mendirikan perguruan tinggi

11. • Untuk menjalankan dan mengelola amal
usaha tersebut, maka dibentuk :
– Majelis Pendidikan Sekolah, Madrasah dan
pesantren
– Majelis Pendidikan Tinggi
– Lembaga Penelitian dan Pengembangan
– Majelis Pendidikan kader

12. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
Masyarakat
• Sejak awal berdirinya Muhammadiyah
menaruh perhatian besar terhadap
kesejahteraan masyarakat, khususnya
masyarakat kelas dhu’afa.
– Penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan
maal kepada fakir miskin dan asnaf yang lain
– Pendirian panti asuhan, panti miskin, panti
jompo
– Pendirian, Balai kesehatan, poliklinik, Rumah
sakit Ibu dan Anak dan Rumah Sakit Umum

13. – Pendampingan terhadap masyarakat kelas
dhu’afa agar dapat mandiri
• Untuk mengelola amal-amal usaha tersebut,
dibentuk majelis dan lembaga :
– Majelis Pelayanan Kesehatan masyarakat
– Majelis Pelayanan Sosial
– Majelis Pemberdayaan Masyarakat
– Majelis Lingkungan Hidup
– Lembaga Penangulangan Bencana

14. Bidang Politik Kenegaraan
• Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan
dakwah dan gerakan tajdid dan bukan organisasi
ataupun partai politik serta juga bukan bagian dari
partai politik
• Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama Islam
adalah agama yang mengatur segenap kehidupan
manusia di dunia, termasuk kehidupan di bidang
politik kenegaraan
• Muhammadyah mempunyai sikap yang sangat
peduli dan ikut bertanggung jawab dalam
pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara
yang baik dan benar

15. • Untuk menjalankan kepeduliannya itu,
maka Muhammadiyah membentuk majelis
dan Lembaga :
– Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
– Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik

16. Bidang Ekonomi dan Keuangan
• Bertujuan untuk membimbing masyarakat
ke arah perbaikan dan mengembangkan
ekonomi sesuai dengan ajaran Islam serta
untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
amal usaha Muhammadiyah
• Amal Usaha di bidang ini meliputi antara
lain: BPR, BMT, Koperasi, Biro Perjalanan
dll.

17. • Untuk menjalankan amal usaha di bidang
ini dibentuk majelis dan lembaga :
– Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
– Lembaga Pemerikasa dan Pengawasan
Keuangan

18. Kedudukan Amal Usaha
• Muhammadiyah mempunyai semboyan dalam
gerakannya : “Sepi Ing Pamrih rame ing gawe
atau Sedikit Bicara Banyak Bekerja”
• Sebagai bentuk realisasi dari kegiatan
Muhammadiyah dalam berbagai bidang kehidupan
untuk mencapai maksud dana tujuan
Muhammadiyah
• Sebagai wujud dari pelakasanaan gerakan dakwah
Muhammadiyah dalam bidang-bidang kehidupan
agar manfaatnya dapat langsung dirasakan
masyarakat

19. Fungsi Amal Usaha
• Untuk membimbing masyarakat ke arah
perbaikan kehidupan sesuai dengan
tuntunan Islam dalam bentuk kerja nyata
• Sebagai wadah atau sarana peribadatan bagi
warga Muhammadiyah

20. Dasar dan Pedoman Mengelola
Amal Usaha
• Amal Usaha Muhammadiyah adalah salah satu
usaha dari usaha-usaha dan media dakwah
Persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan
Persyarikatan, yaitu menegakkan dan menjunjung
tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat
Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu
semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah
harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan
tujuan itu dan seluruh pimpinan serta pengelola amal
usaha berkewajiban utnuk melaksanakan misi utama
Muhammadiyah dengan sebaik-baiknya sebagai misi
dakwah(QS: Ali Imran (3): 104 dan 110)

21. • Amal Usaha Muhammadiyah adalah milik
psersyarikatan dan Persyarikatan bertindak sebagai
bada hukum/yayasan dari seluruh amal usaha
sehingga semua bentuk kepemilikan Persyarikatan
hendaknya dapat diinvetarisasi dengan baik serta
dilindungi dengan bukti kepemilikan sah menurut
hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap
pimpinan dan pengelola amal usaha di berbagai
bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal
usaha dan pengelolaanya secara keseluruhan sebagai
amanat umat yang harus ditunaikan dan
dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya
(QS: an-Nisa (4): 57)

22. • Pimpinan amal usaha Muhammadiyah
diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan
persyarikatan dalam kurun waktu tertentu.
Dengan demikian pimpinan amal usaha dalam
mengelola amal usahanya harus tunduk
kepada kebijaksanaan Persyarikatan dan tidak
menjadikan amal usaha itu terkesan sebagai
milik pribadi atau keluarga yang akan
menjadi fitnah dalam kehidupan dan
bertentangan dengan amanat (QS: al-Anfal
(8): 27)

23. • Pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah
anggota Muhammadiyah yang mempunyai
keahlian tertentu di bidang amal usaha
tersebut. Oleh karena itu status keanggotaan
dan komitmen pada misi Muhammadiyah
menjadi sangat penting bagi pimpinan
tersebut agar yang bersangkutan memahami
secara tepat tentang fungsi amal usaha
tersebut bagi Persyarikatan dan bukan
semata-mata sebagai pencari nafkah yang
tidak peduli dengan tugas-tugas dan
kepentingan Persyarikatan

24. • Pimpinan amal usaha Muhammadiyah
harus dapat memahami peran dan tugas
dirinya dalam mengemban amanat
Persyarikatan. Dengan semangat amanat
tersebut maka pimpinan akan selalu
menjaga kepercayaan yang telah
diberikan oleh Persyarikatan dengan
melaksanakan fungsi manajemen
perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan yang sebaik-baiknya dan
sejujur-jujurnya

25. • Pimpinan amal usaha Muhammadiyah
senantiasa berusaha meningkatkan dan
mengembangkan amal usaha yang
menjadi tanggung jawabnya dengan
penuh kesungguhan . Pengembangan
ini menjadi sangat penting agar amal
usaha senantiasa dapat berlomba-
lomba dalam kebaikan (fastabiqul
khairat) guna memenuhi tuntutan
masyarakat dan zaman

26. • Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan
keuntungan, maka pimpinan amal usaha
Muhammadiyah berhak mendapatkan
nafkah dalam ukuran kewajaran (sesuai
ketentuan yang berlaku) yang disertai
dengan sikap amanah dan tanggungjawab
akan kewajibannya. Untuk itu setiap
pimpinan Persyarikatan hendaknya
membuat tata aturan yang jelas dan tegas
mengenai gaji tersebut dengan dasar
kemampuan dan keadilan

27. • Pimpinan amal usaha Muhammadiyah
berkewajiban melaporkan pengelolaan
amal usaha yang menjadi tanggung
jawabnya, khususnya dalam hal
keuangan, kekayaan kepada pimpinan
Persyarikatan secara bertanggung
jawab dan bersedia untuk diaudit serta
mendapatkan pengawasan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

28. • Pimpinan amal usaha Muhammadiyah
harus bisa menciptakan suasana
kehidupan Islami dalam amal usaha
yang menjadi tanggung jawabnya dan
menjadikan amal usaha yang
dipimpinnya sebagai salah satu alat
dakwah maka tentu saja usaha ini
menjadi sangat perlu agar juga menjadi
contoh dalam kehidupan
bermayasrakat.

29. • Karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah
warga (anggota) Muhammadiyah yang
dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau
kemampuannya. Sebagai warga Muhammadiyah
diharapkan karyawan mempunyai rasa memiliki
dan kesetiaan untuk memelihara serta
mengembangkan amal usaha tersebut sebagai
bentuk pengabdian kepada Allah dan berbuat
kebajikan kepada sesama. Sebagai karyawan dari
amal usaha Muhammadiyah tentu tidak boleh
terlantar dan bahkan berhak memperoleh
kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain yang
layak tanpa terjebak pada rasa ketidakpuasan,
kehilangan rasa syukur, melalaikan kewajiban dan
bersikap berlebihan.

30. • Seluruh pimpinan dan karyawan atau
pengelola amal usaha Muhammadiyah
berkewajiban dan menjadi tuntutan
untuk menunjukkan keteladan diri,
melayani sesama, menghormati hak-
hak sesama, dan memiliki kepeduliaan
sosial yang tinggi sebagai cerminan
dari sikap ihsan, iklhas, dan ibadah.

31. • Seluruh pimpinan, karyawaan, dan
pengelola amal usaha Muhammadiyah
hendaknya memperbanyak silaturrahim
dan membangun hubungan-hubungan
sosial yang harmonis (persaudaraan
dan kasih sayang) tanpa mengurangi
ketegasan dan tegaknya sistem dalam
penyelenggaraan amal usaha masing-
masing.

32. • Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola
amal usaha Muhammadiyah selain
melakukan aktivitas pekerjaan yang rutin
dan menajdikan kewajibannya juga
dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan
yang memperteguh dan meningkatkan
taqarrub kepada Alllah dan memperkaya
ruhani serta kemuliaan akhlak melalui
pengajian, tadarrus serta kajian al-Qur’an
dan as-sunnah, dan bentuk-bentuk ibadah
dan mu’amalah lainnya yang tertanam kuat
dan menyatu seluruh kegiatan amal usaha
Muhammadiyah