TRIFONIA APIKA RIRIN PUTRI_D1091171032_PEMPEM_10 MAY.pdf

1
PERAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) DALAM PEMBAGUNAN BERKELANJUTAN
(Studi Kasus : Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol Palembang – Indralaya)
PERAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS)
DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(Studi Kasus : Pembiayaan Pembangunan
Jalan Tol Palembang – Indralaya)
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Untuk meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan rakyat, pembangunan
infrastruktur menjadi salah satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019. Pulau Sumatera merupakan penyumbang PDB kedua terbesar
setelah Pulau Jawa, dimana saat ini dilayani oleh tiga jalur jalan raya utama, yaitu (i) Jalan
Lintas Timur, (ii) Jalan Lintas Tengah dan (iii) Jalan Lintas Barat yang ketiganya
menghubungkan 8 pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan daerah dan lokal serta jalur kerta api
di Pulau Sumatera (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008).
Komitmen Pemerintah Pusat dalam memacu perekonomian Pulau Sumatera tertuang
dalam Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol
di Sumatera, dimana Pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk melaksanakan
pengusahaan Tol Trans Sumatera yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan
konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan. Terdapat 24 ruas yang ditugaskan kepada PT
Hutama Karya (Persero) dimana untuk tahap pertama PT Hutama Karya (Persero) diwajibkan
untuk menyelesaikan konstruksi 8 ruas selambat-lambatnya akhir tahun 2019, yaitu ruas
Medan – Binjai, Palembang – Indralaya, Pekanbaru – Dumai, Bakauheni – Terbanggi Besar,
Terbanggi Besar – Pematang Panggang, Pematang Panggang – Kayu Agung, Palembang –
Tanjung Api-Api dan Kisaran – Tebing Tinggi (Policy brief Indonesia Infrastructure Finance).
Dalam upaya meningkatkan daya saing nasional Pemerintah menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 117 tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera,
dimana Pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk melaksanakan
Nama : Trifonia Apika Ririn Putri
Nim : D1091171032
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota
Mata Kuliah : Pembiayaan Pembangunan
Nama Dosen : Firsta Rekayasa Hernovianty, S.T, M.T

2
konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan yang salah satu paket pertamanya adalah ruas
Palembang – Indralaya. Akan tetapi dalam penyelenggaran kerja sama ini masih terdapat
berbagai tandangan/ hambatan yang dialami. Untuk pembahasan lebih lanjut, dapat dilihat
dalam tulisan ini.
2. Tujuan dan Manfaat
Di Indonesia, PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),
KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah
ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang
sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan
pembagian risiko diantara para pihak. KPS Pemerintah - PT Hutama Karya (Persero) bertujuan
untuk memberi peluang kepada pihak swasta dalam melakukan kegiatan pendanaan,
perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan Tol Trans
Sumatera, serta dapat meringankan beban keuangan pemerintah. Selain itu, KPS ini bermanfaat
untuk menjalin hubungan kerja yang baik antara Pemerintah dengan investror di Indonesia.
B. GAMBARAN UMUM KPS PEMBANGUNAN JALAN TOL PALEMBANG –
INDRALAYA
Ruas tol Palembang - Indralaya merupakan salah satu dari 8 ruas tahap pertama
pengerjaaan Tol Trans Sumatera dengan nilai investasi sebesar Rp.3.301 miliar. Berlokasi di
wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Ogan Ilir pada sisi
timur Jalan Nasional Palembang - Indralaya. Ruas Palembang-Indralaya mempunyai panjang
22 Km dengan lajur 2 x 2 yang dibagi dalam tigas seksi. Seksi pertama adalah dari Palembang
- Pamulutan sepanjang 7 Km, sesi kedua sepanjang 5 Km dari Pemulutan - KTM Rambutan
dan sesi ketiga sepanjang 10 Km dari KTM Rambutan - Indralaya (Perkembangan Jalan Tol
Palembang - Simpang Indralaya/Hutama Karya, 2017).

3
Gambar 1 Proyek Jalan Tol Trans Sumatera
Sumber: Publikasi PT Hutama Karya (Persero)
C. DASAR HUKUM/KEBIJAKAN YANG MENGATUR PROSEDUR KPS
Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 diagendakan
prioritas dalam meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan rakyat, pembangunan
infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, diketahui bahwa
Pulau Sumatera merupakan penyumbang PDB kedua terbesar setelah Pulau Jawa, dimana saat
ini dilayani oleh tiga jalur jalan raya utama, yaitu (i) Jalan Lintas Timur, (ii) Jalan Lintas
Tengah dan (iii) Jalan Lintas Barat yang ketiganya menghubungkan 8 pusat kegiatan nasional,
pusat kegiatan daerah dan lokal serta jalur kerta api di Pulau Sumatera.
Kemudian, Pemerintah Pusat dalam memacu perekonomian Pulau Sumatera tertuang
dalam Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol
di Sumatera, dimana Pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk melaksanakan
konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan. Terdapat 24 ruas yang ditugaskan kepada PT
Hutama Karya (Persero) dimana untuk tahap pertama PT Hutama Karya (Persero) diwajibkan
untuk menyelesaikan konstruksi 8 ruas selambat-lambatnya akhir tahun 2019, yaitu ruas
Medan – Binjai, Palembang – Indralaya, Pekanbaru – Dumai, Bakauheni – Terbanggi Besar,
Terbanggi Besar – Pematang Panggang, Pematang Panggang – Kayu Agung, Palembang –
Tanjung Api-Api dan Kisaran – Tebing Tinggi (Policy brief Indonesia Infrastructure Finance).

4
D. JENIS DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN KPS
Skema pembiayaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Palembang - Indralaya adalah
sebagai berikut:
Gambar 2 Skema pembiayaan proyek pembangunan jalan tol
Trans Sumatera ruas Palembang – Indralaya
Sumber: Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR R
Gambar 3 Model Pembiayaan Jalan Tol Palembang – Indralaya
Sumber: Company Profile PT. SMI (Persero) 2017
Stanby Fac:
Rp. 250 Miliar
PMN:
Rp. 2.311 Miliar
Tranche A:
• KI: Rp. 674,1 Miliar
• IDC: Rp. 16,2Miliar
Pembiayaan Jalam Tol Palembang - Indralaya
Pinjaman:
Rp. 2311 Miliar

5
Dana PMN : Dana PT SMI = 70:30 = equity:debt
Catatan:
a) Kredit Investasi (KI) adalah kredit yang diberikan oleh kreditur kepada perusahaan inti
dan diperuntukan bagi pembangunan suatu proyek dan unit pengelolaannya,
b) Pinjaman dari SMI bersifat Cash Deficiency Support (CDS) yang termasuk ke dalam
Cash Deficiency Agreement (CDA) dimana berdasarkan Financial Glossary (2011)
adalah kesepakatan untuk menginvestasikan uang tunai dalam sebuah proyek sejauh
diperlukan untuk menutupi kekuranganuang tunai yang mungkin dialami proyek. Dalam
pembiayaan proyek, terutama konstruksi, sebuah kesepakatan dimana satu pihak
memberikan yang lain sampai jumlah tertentu sehingga pihak kedua dapat sementara
mengurangi masalah arus kasnya sampai menjadi menguntungkan.Hal ini terutama
berlaku untuk situasi di mana satu atau lebih produk pihak kedua tidak terjual sebaik
yang diharapkan. Perjanjian ini memungkinkan peminjam untuk melunasi hutangnya
tanpa mempertaruhkan default.
c) Berdasarkan Biro APBN DPR RI, Penyertaan Modal Negara (PMN) merupakan proses
pemisahan asetnegara menjadi modal di perusahaan baik BUMN, BUMS. PMN dapat
berupa tunai atau hak negara yang dinilai dengan uang. Penggunaan mekasisme PMN
dinilai lebih efektif dibandingan mekanisme belanja dalam hal memberikan multiplayer
efect. Mekanisme PMN mampu memberikan dampak multiplayer efek, tanpa harus
kehilangan aset negara.
Proyek Tol Trans Sumater ruas Palembang - Indralaya merupakan proyek yang secara
finansial tidak layak, namun dari sisi ekonomi merupakan proyek yang layak. Sebagai pihak
yang ditunjuk sebagai pelaksanan pembangunan jalan tol oleh Pemerintah, PT Hutama Karya
(Persero) tidak mampu unuk memenuhiseluruh kebutuhan dana pembangunan jalan tol
tersebut. PT HK mendapat suntikan dana dari pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara
(PMN) (70%) dan pinjaman dari PT SMI (30%).

6
Gambar 4 Hubungan Koordinasi Pihak Terkait Pembangunan
Jalan Tol Palembang – Indralaya
Sumber: Data PT SMI
Secara umum pihak yang terlibat dalam pembangunan Jalan Tol Palembang - Indralaya yaitu
Pemerintah, Kreditur dan Debitur.
a) Pemerintah
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sebagai pembuat
kebijakan dalam mengatur perangkat peraturan yang terkait dengan proyek dan sekaligus
pemberi bantuan modal (PMN) sebesar 70% dan pemilik proyek setelah masa konsesi 40
tahun.
b) Debitur - PT Hutama Karya (Persero)
Sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 2014, Pemerintah menugaskan pengusahaan Jalan Tol
Trans Sumatera akan dilaksanakan oleh PT Hutama Karya (Persero) dan sebagai Badan
Usaha Jalan Tol (BUJT). Posisi PT HK sebagai debitur dikarenakan adanya peminjaman
hutang kepada lembaga keuangan dalam mencukupi biaya pembangunan jalan tol
c) Kreditur - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT SMI sebagai pemberi kredit kepada PT HK sebesar 30% dengan masa tenggang 25
tahun dan 15 tahun serta bunga pinjaman 9,5% (BI Rate +2%).
Masa konsesi dalam PPJT Jalan Tol Palembang – Indralaya adalah 40 tahun sejak
penerbitan SPMK oleh Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT) setelah pengadaan tanah selesai
dilaksanakan untuk satu ruas jalan tol. Pengadaan tanah bagi jalan tol menjadi kewajiban dan
ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah. Dalam hal terjadi keterlambatan Pengadaan Tanah
oleh Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam hal ini PT Hutama Karya (Persero)
berhak untuk meminta kompensasi kepada Pemerintah dalam bentuk penyesuaian tarif tol awal
Pemerintah Daerah
Badan Pengoperasian
Jalan Tol (BPJT)
PT SMI (Persero) PT HK (Persero)
Masyarakat
Pemerintah Pusat

7
dan/atau perpanjangan masa konsesi yang akan disepakati kemudian oleh para pihak. Terkait
dengan tarif tol, tarif tol awal ditetapkan oleh Menteri. Kemudian BUJT berhak memperoleh
penyesuaian tarif tol setiap 2 (dua) tahun sekali, berdasarkan pengaruh laju inflasi. (Laporan
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI/2015).
Berdasarkan Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI (2015) tata
kelola pembiayaan ruas Palembang - Indralaya adalah sebagai berikut:
a) Perjanjian Pembiayaan antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT. Hutama
Karya (Persero) telah ditandatangani pada tanggal 11 November 2015.
b) Saat ini belum dilakukan penarikan atas fasilitas pembiayaan (dari PT SMI) karena belum
terpenuhinya beberapa syarat penarikan antara lain Jaminan Pemerintah dan Pembebasan
Tanah. Syarat tersebut adalah:
a. Pembebasan tanah mencapai mininmal 70% untuk proyek
b. Pembebasan tanah salah satu seksi telah mencapai 100% dan harus dapat
dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Lahan.
c) Pengelolaan pembiayaan akan dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang ada di
PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan sesuai dengan kondisi dan persyaratan yang
telah disepakati antara kreditur dan debitur.
E. KENDALA DAN TANTANGAN KPS DALAM PEMBANGUNAN
Syarat penerikan fasilitas pembiayaan menjadi kendala dalam pembiayaan
pembangunan proyek jalan tol Palembang - Indralaya yaitu seluruh persetujuan atau peraturan
yang di perlukan atas pemberian Surat Jaminan Pemerintah telah tersedia dan penarikan dapat
dilakukan apabila:
a) Pembebasan tanah mencapai minimal 70% untuk proyek
b) Pembebasan tanah salah satu seksi telah mencapai 100% dan harus dapat dibuktikan
dengan Berita Acara Serah Terima Lahan.
Hal ini menjadi kendala dalam pembiayaan proyek karena terlambatnya penerbitan Surat
Jaminan Pemerintah dan pembebasan lahan yang belum sesuai target yang berdampak pada
lambatnya pengerjaan pada seksi dua dan tiga. Selain itu, penerbitan Surat Jaminan yang
terlambat menimbulkan pelanggaran terhadap BMPP (Batas Maksimum Pemberian
Pembiayaan) oleh PT SMI kepada PT HK dalam pembiyaan pembangunan Jalan Tol
Palembang – Indralaya.

8
Seharusnya, BMPP yang diberikan kepada PT HK adalah sebesar 15% dari keseluruhan
modal PT SMI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 apabila
debitur memiliki investment grade ‘A’ namun karena pelanggaran tersebut membuat BMPP
yang diberikan kepada PT HK membengkak menjadi sebesar ±30 persen.
F. KESIMPULAN
Dalam membantu financing gap untuk pembiyaan proyek-proyek infrastruktur,
Pemerintah dapat menugaskan BUMN sebagai pelaksana yang meliputi pendanaan,
perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan. Manajemen
resiko merupakan kunci sukses proyek KPS termasuk di dalamnya pengalokasian resiko sesuai
porsi kewenangan (Sektor publik di tingkat makro dan atau mikro, sedangkan sektor swasta di
tingkat meso dan atau mikro).
Pendanaan yang bersumber dari PMN Cukup beresiko karena beririsan dengan pihak
lain yaitu DPR sebagi pihak yang memberi persetujuan PMN karena PMN masuk ke dalam
APBN. Sehingga perlu alternatif sumber pendanaan lain sebagai contoh pinjaman
langsung/direct lending yaitu suatu insiatif lender yang langsung memberikan pinjamannya
kepada BUMN tanpa melalui birokrasi anggaran Pemerintah. Meskipun pinjaman langsung ini
hanya bisa diberikan dengan biaya yang setara dengan sovereign debt apabila dijamin oleh
Pemerintah.

9
DAFTAR PUSTAKA
Arrahmansyah, R. (2017). Evaluasi Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol Palembang – Indralaya .
Jurnal, 1-18.
Noor, M. M. (2016, 12 19). Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema
Public Private Partnership (PPP) di Indonesia. Retrieved from
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/:
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintah-
dengan-Badan-Usaha-KPBU-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html
Wibowo, A. (2006). Indonesia’s Experience on Managing Public-Private-Partnership (PPP)
Infrastructure Projects. Public Works International, 2(2006), 109-114.
Wibowo, A. (2016). Perkembangan Terkini Dalam Pembiayaan Infrastruktur Yang Melibatkan
Partisipasi Badan Usaha. Konferensi Nasional Teknik Sipil 10
Yuanda, Y., & Haneman, A. (2008). Analisa Finansial Rencana Pembangunan Jalan Tol Palembang-
Indralaya. MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL, 16(2), 171-186

TRIFONIA APIKA RIRIN PUTRI_D1091171032_PEMPEM_10 MAY.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to TRIFONIA APIKA RIRIN PUTRI_D1091171032_PEMPEM_10 MAY.pdf

Similar to TRIFONIA APIKA RIRIN PUTRI_D1091171032_PEMPEM_10 MAY.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

TRIFONIA APIKA RIRIN PUTRI_D1091171032_PEMPEM_10 MAY.pdf