Teks tersebut membahas tentang sistem komunikasi dan sistem pers berlandaskan pada sistem pemerintahan Indonesia. Ia menjelaskan definisi komunikasi dan sistem serta jenis-jenis komunikasi dalam organisasi pemerintahan seperti komunikasi ke atas dan ke bawah. Teks tersebut juga membahas tentang komunikasi pemerintahan pada masa Orde Baru, Reformasi, serta prinsip dasar sistem pers berlandaskan Pancasila."

1. BAB 4
SISTEM KOMUNIKASI DAN SISTEM PERS BERLANDASKAN
PADA SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
OLEH :●Rahmawaty ●Chindy Claudia ,
●Yudhitio Arif Hendrawan
KOMUNIKASI PEMERINTAHAN IP-A SMT.4
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK

2. Menurut Kincaid dalam buku (hasan, 2014)
komunikasi adalah proses saling berbagi atau
menggunakan informasi secara bersama dan
pertalian antara para peserta dalam proses
informasi.
Sedangkan definisi komunikasi menurut
Hovland, Janis dan, keley dalam buku (Muhammad,
2014) “comunication is the process by wich an
individual transmits stimuly (usualy verbal) to
modify the behavior of other indivduals”. Dengan
kata lain komunikasi adalah proses individu
mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk
verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain.
Dalam hal ini mereka menganggap komunikasi
sebagai proses, bukan sebagai suatu hal.
Jadi disini dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi
adalah proses timbal balik antara individu satu dan
lainnya saling berbagi serta saling mendapatkan
informasi dalam prosesnya.
MENURUT 👨Tatang M. Amirin dalam
buku (abidin,2016) : “sistem adalah sekumpulan
unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun
skema dalam melakukan tata cara suatu kegiatan
pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau
beberapa tujuan”.
👤Pramudji dalam buku (Syafii, 2016) : “sistem
adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang
kompleks atau teroganisir, suatu humpunan atau
perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang
membentuk suatu kebulatan atau kesuluruhan
yang kompleks atau utuh.”
Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem adalah
kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang
saling berkaitan antara satu dan lainnya untuk
mencapai sebuah tujuan.
Konsep Dasar Sistem Komunikasi

3. Komunikasi Pemerintahan
Menurut (hasan, 2005) komunikasi pemerintahan adalah, penyampaian ide program, dan
gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Komunikasi
pemerintahan menurut Myers dan Myers (1982) merupakan elemen penting dalam organisasi
pemerintah. Komunikasi pemerintahan merupakan salah satu fungsi penting dalam organisasi
pemerintahan, baik untuk managing staff maupun managing people.

4. Komunikasi Dalam
Sistem Pemerintahan
indonesia
Seperti komunikasi pada umumnya,
maka komunikasi pemerintahan
menunjukkan proses pengiriman dan
penerimaan pesan (massages) dari satu
pihak kepada pihak lain melalui cara-
Praktik komunikasi pemerintahan
ditemukan oleh sistem pemerintahan.
Menurut Nazzmuzzaman, komunikasi
dalam pemerintahan sentralistik
berbeda dengan komunikasi dalam
pemerintahan desentralistik. Komunikasi
pemerintahan yang sentralistik,
misalnya, berbeda dengan komunikasi
berbeda dalam pemerintahan pasca-
orde baru yang desentralistik,
perbedaan tersebut

5. Komunikasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Orde Baru dicirikan sebagai negara yang kuat, dominan, menyeluruh dan tertutup sehingga
dominasi negara dapat terlihat jelas. dalam proses pengambilan keputusan Komunikasi
pemerintahan orde baru lebih menekannkan down-ward comunication dengan arus
informasi satu arah. Implikasi dari komuikasi pada sektor publik era orde baru yang
sentralistis menyebabkan arus informasi cendrung kaku dan lamban. Dalam berkomunikasi
dengan warga , pemerintah cenderung memperlihatkan sifat kaku. Komunikasi dalam
pemerintah orde baru menjadikan chief eksekutif officer (CEO) birokrasi, seperti presiden,
gubernur, bupati, dan walikota menjadi central informasi dan feed back kurang dihargai.
Semua informasi publik seperti kebijakan dan keputusan lain, bergantung pada pemerintah,
dan ditetapkan oleh central pemerintah.

6. Komunikasi Pemerintahan pasca orde Baru
Komunikasi pemerintahan pasca orde baru yang desentralistik relatif demikratis karena telah
menempatkan bawahan ( dalam komunikasi internal), warga, dan dunia usaha, (dalam komunikasi
eksternal) sebagai sender. Arus informasi, terutama informasi untuk pembuatan kebijakan, berjalan
lancar atau memperlancar aliran informasi secara dua arah. Informasi publik tidak lagi dikuasai oleh
pemerintah . keharusan bagi pemerintah ntuk menyebar informasi publik kepada warga dan
memanfaatkan public opinion dari masyarakat mengurangi atau mempersempit kesenjangan
informasi (assymetric information) antara pemerintahan dan masyarakat, khususnya pra-penetapan
kebujakan (exante), pembahasan kebijakan (interim), dan pasca penerapan kebjakan (ex post).

7. Komunikasi Pemerintahan
pada masa reformasi
Pada masa Reformasi Komunikasi menjadi berkembang. Dari yang tadinya bersifat downward
menjadi upward. Bukan hanya sekedr menerima informasi dari atasan tetapi juga dapat
menjadi komunikator sehingga arus informasi berasal dari bawah keatas. Marak
terbentuknya parpol juga semakin membuat komunikasi semakin bebas terbuka bagi
siapapun untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah sampai sekarang.

8. Komunikasi Dalam Sistem Pers Pancasila
Pers dalam arti sempit yaitu media massa cetak
(surat kabar, majalah tabloid, dan sebagainya)
sedangkan Dalam arti luas, pers dapat berupa media
massa cetak elektronik (radio, siAaran dan televisi
siaran) sebagai media yang menyiarkan karya
jurnalistik.
Pers adalah lembaga sosial (social institution) atau
atau lembaga kemasyarakatan sebgai subsistem
sistem pemerintahan di tempat ia beroperasi,
bersama-sama dengan subsistem lainnnya. Dengan
daemikian, maka pers tidak hidup secara
mandiri,tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh
lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.
Kenapa Pancasila ?
seperti yang kita ketahui
bahwasanya semua kehidupan
berbangsa dan bernegara
berpedoman pada pancasila
begitu pula dengan sistem pers
diindonesia yang sikap dan
tingkah lakunya berdasar kepada
nilai-nilai pancasila dan UUD
1945.
Hakikat pers pancasila adalah
pers yang sehat yakni pers yang
bebas dan bertanggung jawab
atas penyebaran informasi yang
benar dan objektif.

9. Intisari keputusan sidang pleno XXV Dewan Pers mengenai Pers Pancasila itu adalah
sebagai berikut :
• Pers Indonesia adalah Pers Pancasila dalam arti pers yang orientasi, sikap dan
tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
• Pers Pembangunan adalah Pers Pancasila dalam arti mengamalkan . Pancasila
dan UUD 1945 dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan pers itu sendiri.
• Hakikat Pers Pancasila adalah Pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan
bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi
yang benar dan objektif, penyaluran aspirasi rakyat dan kontl sosial konstruktif.
Melalui hakikat dan fungsi pers pancasila mengembangkan suasana saling
percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggung jawab.

10. Konsep Otoriter pada Pers Indonesia Orde Baru
Pada masa Orde Baru, pers berpraktik konsep otoriter, meskipun secara teori, konsep yang
digunakan adalah konsep pers Pancasila dengan inti ajaran memiliki kesamaan dengan konsep
pers tanggung jawab sosial. Pada masa itu, pers Indonesia diperbolehkan untuk mencari
berita, menyebarkannya, namun dengan kebijakan untuk negara. Pemerintah membiarkan
pers selama pers tidak mengkritik dan menentang kebijakan pemerintah atau hal-hal yang
tidak menguntungkan pemerintah. Sayangnya, pers menggunakan kesempatan ini untuk
mementingkan nilai-nilai komersil dengan mengabaikan nilai ideal pers, sehingga konsep
otoritarian bukan lagi menjadi kepentingan pemerintahan. Sekalipun demikian, kenyataan
bahwa pers memiliki cukup nyali untuk menyebarkan informasi kebenaran yang kemudian
dianggap menyinggung pemerintah menyebabkan beberapa penerbitan pers dicabut SIUPP-

11. Elemen KBAB 5
Elemen
Komunikasi
Pemerintahan

12. Fungsi Umum Komunikasi
pemerintahan :
 Fungsi informatif, komunikasi dipandang
sebagai suatu sistem pemrosesan
informasi dan menyebarkannya kepada
pihak yang membutuhkan, baik internal
maupun eksternal.
 Fungsi regulatif, berkaitan dengan
peraturan yang berlaku dalam suatu
instansi pemerintah. Regulasi dibuat
melalui proses komunikasi oleh orang-
orang yang berada dalam posisi otoritas
pembuat regulasi.
 Fungsi persuasif uimaksudkan sebagai
cara melalui komunikasi yang dilakukan
secara persuasi kepada orang lain
sehingga bersedia menerima pesan dan
melaksanakannya dengan cara sukarela,
tanpa paksaan atau dipaksa.
Fungsi Komunikasi Internal Organisasi
Pemerintahan :
Komunikasi pemerintahan dalam
internal organisasi dimaksudkan untuk
mengirim dan/atau menerima informasi
tugas (task information) antara
administrator dan aparatur. Untuk
mengirim dan/atau menerima informasi
yang berkaitan dengan tugas, proses
komunikasi membutuhkan jaringan
komunikasi (kadang-kadang disebut
jaringan informasi), yaitu satu set
saluran di dalam satu organisasi yang
digunakan dalam komunikasi atau
informasi, disalurkan, atau proses
transmisi dari satu anggota suatu
organisasi kepada yang lain.

13. JARINGAN KOMUNIKASI ORGANISASI
 Downward comunication (komunikasi ke Bawah)
Jaringan Berbentuk U Terbalik (Scalar Chain), Sebagaimana
JAringan Rantai Komando (Chain Of Command) Seperti
Dalam Bagan 1. Ini Sesuai Dengan Ciri-ciri Organisasi
Birokratis: Pembagian Kerja, Struktur Hirarkhi, Aturan
Formal Dan Prosedur, Impersonalitas, Karir Didasarkan Atas
Prestasi, Dan Rasionalitas. Bagaimanapun Juga Ciri-ciri Tersebut
Berpengaruh Besar Terhadap Kegiatan Komunikasi
Ke Bawah : Komunikasi Yang Mengalir Dalam Satu Tingkat Dalam Suatu Kelompok
Atau Organisasi Ke Suatu Tingkat Yang Lebih Bawah. Bila Di Bayangkan Para Manjer Yang
Berkomunikasi Dengan Bawahannya. Pola Itu Digunakan Oleh Pemimpin Kelompok Dan Manjer
(Pejabat, Struktural Pada Lingkup Pemerintahan) Untuk Menetapkan Tujuan, Memberikan Instruksi
Pekerjaan, Mengiinformasikan Kebijakan Dan Ptosedur Kerja. Namun Komunikasi Kebawah Tidak
Selalu Dengan Bentuk Tata Muka Atau Kontak Lisan. Melalui Perantara Seperti Surat Dsb. Namun

14.  Komunikasi ke atas (upward communication)
Keatas : komunikasi keatas mengalir ke suatu tingkat
yang lebih tinggi dalam kelompok organisasi.
Idgunakan uuntuk memberikan umpan balik terhadap
atasan, menginformasikan mengenai kemajuan
pekerjaan ker arah tujuan dan meneruskan masalah –
masalah yang ada. communication terjadi ketika
subordinasi mengirim pesan kepada atasannya.
Demokratisasi dan desentralisasi yang digemakan
dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah telah mengubah pola komunikasi downward
dominan menjadi komunikasi upward dominan.
Dengan menekankan demokrasi partisipasi, bawahan
tidak lagi hanya sebagai komunikan atau receiver yang
sekadar menerima informasi dari atasan, tetapi juga
berperan sebagai komunikator atau sender sehingga
arus informasi berasal dari bawah ke atas. Menurut
Ulber (2004), arus komunikasi seperti ini mulai
berkembang pada era pasca Orde Baru. Pemerintahan
desentralistis dengan otonomi daerah merupakan iklim
kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya
komunikasi pemerintahan upward dan hal itu akan
mempercepat proses pemberdayaan pegawai, daerah,
dan masyarat

15. Pentingnya mengutamakan komunikasi ke atas,
menurut Miner and Miner (1985) adalah
sebagai berikut:
• Manajer pemerintah yang lebih tinggi
kedudukannya mendapatkan informasi yang
diperlukan dalam berbagai hal untuk menilai
berbagai kekurangan, dan sebagai bahan
pertimbanan dalam pengambilan keputusan,
dan untuk memperbaiki komunikasi ke bawah,
terutama melalui beberapa umpan balik. Umpan
balik ini diperlukan untuk menentukan apakah
bawahan telah menerima dan memahami
"pesan-pesan" yang disampaikan kepada mereka.
Artinya, apakah pesan yang disampaikan telah mendapatkan pemaknaan yang sama ataukah berbeda antara
atasan dan bawahan.
• Tanpa mekanisme arus informasi ke atas melalui pegawai atau pemerintah yang berada di tingkat hierarki yang
lebih rendah dan masyarakat yang dapat mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat atau usul, mengenai
kebijakan dan prosedur yang akan dan sedang dilaksanakan, kepala instansi pemerintah mungkin tetap tidak
menyadari berbagai masalah penting. Hal itu tentu akan menjadi bom waktu yang menjadi ancaman bagi
kelangsungan organisasi untuk jangka waktu yang lama, dan bahkan dapat menyebabkan kehancuran
organisasi.

16. Fungsi Komunikasi Eksternal Organisasi Pemerintahan
a. Fungsi Komunikasi Eksternal Mengirim Informasi Publik
Pemerintah berperan sebagai sender ketika secara
intensif menyampaikan informasi publik berupa kebijakan,
sedangkan masyarakat dan sektor swasta menjadi receiver
ketika ia menerima informasi tersebut. Dunia usaha menjadi
sender ketika memberi umpan balik atas informasi yang
diterima dan menyampaikan informasi tentang berbagai hal
yang berkaitan dengan dunia usaha, sedangkan pemerintah
dan masyarakat menjadi receiver atas informasi tersebut.
Masyarakat menjadi sender ketika memberi
informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat
dan memberi umpan balik atas informasi yang diterima,
sedangkan pemerintah dan dunia usaha menjadi receiver atas
informasi tersebut.