2. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP – TOPIK III)
Satuan Pendidikan : MTSN 7 HST
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/ Semester : VIII/1 (satu)
Topik : Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem
hukum nasional di Indonesia
Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (2JP @40 menit)
A. Kompetensi Inti (KI)
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong),
santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
1 1.3 Menanggapi tata
urutan peraturan
perundang-undangan
dalam sistem hukum
nasional di Indonesia
secara adil (A2)
1.3.1 Membentuk sikap patuh terhadap peraturan
perundang undangan yang berlaku di
Indonesia sebagai bentuk syukur (A3)
1.3.2 Membiasakan berpikir positif dalam
memaknai tata urutan peraturan perundang-
undangan dalam sistem hukum nasional di
Indonesia secara adil sebagai bentuk sikap
beriman dan bertakwa. (A5)
2 2.3 Menunjukkan sikap
disiplin dalam
menerapkan aturan
sesuai dengan nilai-
nilai yang terkandung
dalam tata urutan
peraturan perundanga-
undangan nasional
(A2)
2.3.1 Berperilaku Jujur di masyarakat dengan
melaksanakan konsepsi tata urutan peraturan
perundang-undangan sesuai dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. (A5)
2.3.2 Berperilaku disiplin di masyarakat dengan
melaksanakan konsepsi tata urutan peraturan
perundang-undangan sesuai dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. (A5)
2.3.3 Berperilaku tanggung jawab di masyarakat
dengan melaksanakan konsepsi tata urutan
peraturan perundang-undangan sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. (A5)
3. 3 3.3 Memahami tata urutan
peraturan perundang-
undangan dalam sistem
hukum nasional
nasional di Indonesia
(C2)
3.3.1 Mengemukakan makna tata urutan peraturan
perundang-undangan di Indonesia (C2)
3.3.2 Mengurutkan tata urutan peraturan
perundang-undangan di Indonesia (C3)
3.3.3 Menganalisis tata urutan peraturan
perundang-undangan di Indonesia (C4)
4 4.3 Mendemonstrasikan
pola pengembangan
tata urutan peraturan
perundang-undangan
dalam sistem hukum
nasional nasional di
Indonesia (P2)
4.3.1 Menunjukkan keterampilan mengemukakan
makna tata urutan peraturan perundang-
undangan nasional (P3)
4.3.2 Menyusun laporan hasil analisis tentang tata
urutan peraturan perundang-gundangan
nasional (P4)
4.3.3 Menyajikan laporan hasil analisis tata urutan
peraturan perundang-undangan nasional (P4)
C. Tujuan Pembelajaran :
Sikap Spiritual :
1) Melalui diskusi kooperatif, siswa mampu berpikir positif dalam memaknai tata urutan
peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil
sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa dengan baik.
2) Melalui diskusi kooperatif, siswa mampu berperilaku patuh terhadap peraturan
perundang undangan yang berlaku di Indonesia sebagai bentuk syukur dengan baik.
Sikap Sosial :
1) Melalui diskusi kooperatif, siswa mampu berperilaku jujur di masyarakat dengan
melaksanakan konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik.
2) Melalui diskusi kooperatif, siswa mampu berperilaku disiplin di masyarakat dengan
melaksanakan konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara mandiri.
3) Melalui diskusi kooperatif, siswa mampu berperilaku tanggung jawab di masyarakat
dengan melaksanakan konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara mandiri.
Pengetahuan :
1) Melalui gambar yang ditampilkan, siswa mampu mengemukakan makna tataurutan
peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan cermat.
2) Melalui diskusi kooperatif, siswa mampu mengurutkan tata urutan peraturan
perundang-undangan di Indonesia secara sistematis.
3) Melalui diskusi kooperatif, siswa mampu menganalisis tata urutan peraturan
perundang-undangan di Indonesia secara sistematis.
Keterampilan :
1) Melalui gambar yang ditampilkan, siswa mampu menunjukkan keterampilan
mengemukakan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
2) Melalui diskusi kooperatif, siswa mampu menyusun laporan hasil analisis tentang tata
urutan peraturan perundang-undangan nasional.
3) Melalui diskusi kooperatif, siswa mampu menyajikan laporan hasil analisis tentang tata
urutan peraturan perundang-undangan nasional
4. D. Materi Pokok/Ajar (terlampir)
1. Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
E. Model, Pendekatan, Metode Pembelajaran
a. Model : Problem Based Learning
b. Pendekatan : Saintifik, TPACK
c. Metode : Diskusi kooperatif tipe Think, pair and share
F. Langkah-Langkah Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan (15 menit)
1) Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti
pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran peserta didik, kebersihan
dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, serta sumber belajar.
2) Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab dan problem solving mengenai
peraturan hukum seperti tata tertib. Menampilkan contoh gambar tentang peraturan.
Guru memberikan apresiasi atas jawaban peserta didik.
3) Guru menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai.
Kegiatan Inti (45 menit)
1) Guru menjelaskan gambaran umum materi dan kegiatan pembelajaran yang akan
dilakukan peserta didik.
2) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran kemudian
menempelkan gambar di papan tulis atau ditayangkan melalui LCD atau proyektor
bersama peserta didik.
3) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa kemudian siswa diberikan waktu untuk
berpikir. (berpikir/Thinking) (4C - critical thinking)
5. 1 2
3 4
4) Peserta didik dibimbing untuk membentuk kelas menjadi beberapa kelompok, dengan
jumlah anggota 2 peserta didik (berpasangan/pairing). (Mengorganisasikan peserta
didik untuk belajar) (4C - collaboration)
5) Guru memberikan petunjuk dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk
memperhatikan/menganalisis gambar. Biarkan peserta didik melihat dan menelaah
gambar yang telah disajikan secara seksama, agar detail gambar dapat dipahami oleh
peserta didik. Selain itu, guru juga memberikan deskripsi umum yang jelas mengenai
gambar yang sedang diamati peserta didik.
6) Peserta didik diminta mencatat hal-hal yang penting dan yang tidak diketahui dalam
gambar tersebut.
7) Melalui diskusi dengan pasangan, hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat
pada kertas. Kertas yang digunakan akan lebih baik jika disediakan oleh guru.
8) Guru membimbing peserta didik secara kelompok untuk mengidentifikasi gambar
yang ditampilkan. (Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok.)
9) Setelah memperhatikan gambar tersebut, peserta didik sesuai pembagian kelompok
diberikan kesempatan bertanya tentang perilaku dari gambar tersebut dan menjawab
pertanyaan dari LKPD yang dibagikan
a. Deskripsikanlah gambar yang tertera pada LKPD tersebut!
b. Apakah ada hubungannya pelaksanaan peraturan dengan peraturan perundang-
undangan? Jelaskan!
c. Bagaimana sebuah perilaku disebut melanggar peraturan perundang-undangan?
d. Bagaimana tata urutan perundangan yang berlaku di Indonesia?
10) Guru memfasilitasi peserta didik dengan sumber belajar lain seperti buku penunjang
atau internet.
6. 11) Setiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya (berbagi/sharing).
Peserta didik dilatih untuk menjelaskan hasil diskusi mereka melalui perwakilan
kelompok masing-masing. (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) (4C -
communication)
12) Guru membimbing presentasi dan memberi penguatan motivasi dan penghargaan bagi
kelompok yang sudah presentasi. ( 4C - creativity)
13) Mulai dari komentar/hasil diskusi peserta didik, guru mulai menjelaskan materi sesuai
tujuan yang ingin dicapai. Setelah memahami hasil dari analisis yang dilakukan
peserta didik, maka guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai. (Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah)
Kegiatan Penutup (20 menit)
1) Sebelum menarik kesimpulan bersama-sama melakukan senam otak
2) Peserta didik dibimbing untuk menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya
jawab secara klasikal.
3) Guru melakukan refleksi dengan peserta didik atas manfaat proses pembelajaran yang
telah dilakukan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan
peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dalam masyarakat.
4) Siswa mengerjakan tes tertulis pada kertas yang dibagikan guru sebagai bentuk evaluasi
pemahaman materi. (terlampir)
5) Guru menjelaskan rencana kegiatan pertemuan berikutnya.
6) Guru bersama-sama siswa mengucapkan syukur dan menutup pembelajaran.
G. Media Pembelajaran
Gambar/power point
Video senam otak
H. Sumber Belajar
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII. Edisi Revisi. Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII. Edisi Revisi. Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
c. Khilya Faizia, dkk. 2018. PR Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII Semester 1.
Yogyakarta: PT. Intan Pariwara.
d.
I. Alat dan Bahan
a. Alat
1) Laptop
2) LCD Proyektor
3) Speaker
4) Gunting
5) Lakban
6) ATK
7) Papan tulis
b. Bahan
1) Kertas
J. Penilaian
7. 1. Teknik Penilaian
Terlampir
2. Pembelajaran Remidial
Remedial dilaksanakan untuk peserta didik yang belum menguasai materi dan belum
mampu memahami Makna Peraturan Perundang-Undangan Nasional. Kegiatan remedial
dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila peserta didik yang sudah tuntas
di bawah 75%. Sedangkan apabila peserta didik yang sudah tuntas lebih dari 75% maka
kegiatan remedial dapat dilakukan dengan :
1. Mengulang materi pokok di luar jam tatap muka bagi peserta didik yang belum tuntas,
2. Memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas,
3. Memberikan kesempatan untuk tes perbaikan. Perlu diperhatikan bahwa materi yang
diulang atau dites kembali adalah materi pokok atau keterampilan yang berdasarkan
analisis belum dikuasai oleh peserta didik. Kegiatan remedial bagi kompetensi sikap
dilakukan dalam bentuk pembinaan secara holistis, yang melibatkan guru bimbingan
konseling dan orang tua.
3. Pembelajaran Pengayaan
1. Guru memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari
berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya menyajikan dalam bentuk
laporan tertulis.
Materi:
Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Nasional
2. Peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas dengan pembelajaran
tutor sebaya.
I. Lampiran
1. Lampiran 1 (Materi/Rangkuman Materi)
2. Lampiran 2 (Media Pembelajaran)
3. Lampiran 3 (LKPD/LKS)
4. Lampiran 4 (Soal Evaluasi) menjodohkan
5. Lampiran 5 (Penilaian)
Malang, Oktober 2021
Mahasiswa
Nadia, S.Pd
Dosen Pengampu
Dr. Nurbani Yusuf, M.Si
