MODUL AJAR PPKn KLS 7 BAB 2.pdf

INFORMASI UMUM
No. Komponen Deskripsi / Keterangan
1. Identitas Sekolah
Nama Penyusun SUHARDI
Nama Institusi SMPN 1 Muntilan
Tahun Penyusunan
Perangkat Ajar
2022
Jenjang Sekolah SMP
Kelas/Semester VII
Alokasi Waktu 10 Jam Pelajaran (JP) x 40 menit (5 KaliPertemuan)
2. Kompetensi Awal
Pengetahuan dan/atau
Keterampilan atau
Kompetensi Prasyarat
Peserta didik telah memahami bahwa pada dasarnya manusia
memiliki dua kedudukan (monodualisme/dwitunggal) yaitu sebagai
makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu,
setiap manusia memiliki cipta, rasa, dan karya. Sedangkan sebagai
makhluk sosial, manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan,
tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.
3. Profil Pelajar Pancasila
Proﬁl Pelajar Pancasila
yang berkaitan
1. Beriman, Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
Berakhlak Mulia
2. Berpikir Kritis
3. Gotong rotong
4. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana
yang diperlukan
1. Alat : Laptop, LCD, Kertas Asturo, Kertas Lipat, Spidol
2. Bahan Ajar : Materi ajar, PPT, LKPD
4. Target Peserta Didik
1. Peserta didik tidak mempunyai kesulitan dalam memahami
materi yang akan diajarkan
2. Peserta didik ada yang mengalami kesulitaan karena
keterbatasan terhadap terhadap gaya belajar, sulit konsentrasi,
sulit memahami materi baru serta tidak percaya diri
3. Peserta didik memiliki kemampuan pencapaian yang tinggi dan
dapat memahami materi dengan tepat hingga mempunyai
ketrampilan dalam memimpin
4. Moda dan Model Pembelajaran
Moda dan Model
Pembelajaran
 Moda Pembelajaran : Tatap Muda
 Model Pembelajaran : Portofolio

KOMPONEN INTI
A. Capaian Pembelajaran :
Mematuhi pentingnya norma dan aturan, menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara
yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 serta menyadari pentingnya mematuhi norma dan
aturan.
B. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian norma.
2. Peserta didik mampu membedakan berbagai macam norma yang berlaku dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Peserta didik mampu menjelaskan pentingnya norma dan hubungannya dengan Undang-
Undang Dasar
4. Peserta didik mampu menjelaskan sejarah perumusan, pengesahan dan perubahan UUD
NRI Tahun 1945
5. Peserta didik mampu mendeskripsikan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945.
6. Peserta didik berdisiplin menjalankan hak dan kewajibannya sehari-hari.
7. Peserta didik mampu bersikap dan berperilaku positif terhadap ketentuan dalam UUD
NRI Tahun 1945
C. Pemahaman Bermakna
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri. Setiap orang memerlukan
orang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam berbagai hal menyangkut kebuhan
pokok (makan, pakaian dan tempat tinggal), rasa aman, nyaman dan pengakuan terhadap
keberadaannya dalam lingkungan hidupnya. Agar keinginan dan harapan setiap orang tidak
berbenturan perlu adanya suatu pedoman dalam pergaulan bersama. Pedoman tersebut
adalah norma. Bisa dibayangkan seandainya kehidupan bersama itu tidak ada pedoman yang
dijadikan acuan dalam bersikap dan berperilaku.
D. Pertanyaan Pemantik
1. Mengapa manusia hidup bermasyarakat?
2. Mengapa manusia hidup dalam masyarakat memerlukan norma?
3. Bagaimana seandainya dalam masyarakat tidak ada norma?
4. Apa hubungan antara Norma dengan UUD NRI Tahun 1945?
5. Bagaimana UUD NRI Tahun 1945 disusun?
6. Bagaimaan bersikap dan berperilaku terhadap UUD NRI Tahun 1945?
E. Persiapan Pembelajaran
1. Penyusunan perangkat modul ajar sebagai bentuk penjabaran dari alur tujuan
pembelajaran.
2. Penyiapan alat dan media yang diperlukan dalam pembelajaran (materi pembelajaran
dalam bentuk ppt, LKDP, Lembar observasi pembelajaran)
3. Pengkondisian peserta didik untuk mengikuti pembelajaran.

F. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama
1. Pendahuluan
1) Guru mengucap salam dan menyapa siswa
2) Guru mengecek kehadiran siswa serta berinteraksi dengan beberapa siswa
3) Guru melakukan apersepsi dengan menyanyakan materi pembelajaran pada materi
sebelumnya (BAB 1 tentang Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara)
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran yang akan
dilakukan peserta didik.
2. Kegiatan Inti
Penjelasan materi pembelajaran secara umum dengan paparan peta konsep materi,
dilanjutkan pembentukan kelompok (kelas dibagi menjadi 6 kelompok : 4-5 anak/setiap
kelompok)
1) Mengidentifikasi masalah kebijakan publik dalam masyarakat.
 Dengan bimbingan guru, peserta didik secara kelompok mengidentifikasi berbagai
ketentuan yang berlaku di lingkungan sekolah dan berbagai pelanggaran yang
sering dilakukan warga sekolah.
2) Memilih suatu masalah yang akan dikaji siswa.
 Dalam kelompok, peserta didik menentukan permasalahan yang akan dikaji
bersama.
3) Mengumpulkan informasi yang terkait pada masalah yang telah dipilih.
 Secara kelompok, peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber
untuk menemukan solusi terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi.
4) Mengembangkan portofolio kelas
 Setiap kelompok menuliskan hasil mencari informasi dari berbagai sumber
sebagai solusi terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi dalam kertas display.
5) Menyajikan portofolio
 Masing-masing kelompok memajangkan display hasil kerja kelompok di depan
kelas, dan mengamati hasil kerja kelompok lain.
6) Melakukan refleksi pengalaman belajar
 Peserta didik menyampaikan refleksi pembelajaran secara kelompok tentang
pemahaman materi setelah proses pembelajaran yang dilakukan.
3. Penutup
 Guru memberi penegasan dan penguatan (debriefing) terhadap perngertian, macam
dan perbedaan dari berbagai macam norma yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 Guru melakukan refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang peristiwa,
perasaan, pembelajaran dan apa yang akan dilakukan setelah mempelajari materi
pada pertemuan ini.
 Guru memberikan umpan balik terhadap materi yang telah dipelajari
 Guru menyampaikan materi pertemuan yang akan datang.
 Guru mengakhiri pembelajaran dengan megucapkan salam.

Pertemuan Kedua
1. Pendahuluan
sebelumnya (tentang norma dalam kehidupan masyarakat)
2. Kegiatan Inti
Penayangan kembali peta konsep untuk mempermudah penyampaian materi, dilanjutkan
aktivitas siswa dalam kelompok (4-5 anak/perkelompok).
1) Mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam masyarakat
(sekolah)
 Secara kelompok, peserta didik berdiskusi mengindentifikasi berbagai macam
hak dan kewajiban yang dimiliki peserta didik di sekolah.
 Dalam kelompok peserta didik juga mendiskusikan bagaimana pelaksanaan hak
dan kewajiban di lingkungan sekolah.
 Setiap kelompok menentukan permasalahan yang akan didiskusikan selanjutnya
untuk menemukan solusi pemecahan terhadap masalah yang telah ditetapkan.
 Kelompok mencari informasi terkait masalah yang telah disepakati dari berbagai
sumber untuk menemukan solusi pemecahan masalah.
 Setiap anggota dalam kelompok aktif menyampaikan pendapat berdasarkan
pengetahuan dan informasi yang didapatkan untuk memecahkan permasalahan
yang telah disepakati kelompok.
 Setiap usulan anggota ditulis untuk kemudian didiskusikan untuk disepakati
bersama sebagai solusi dari masalah yang telah ditentukan kelompok.
 Hasil diskusi dituliskan dalam kertas lipat,kemudian ditempel dan disusun dalam
kertas asturo untuk menjadi bahan tayang/display.
3. Penutup

perasaan, pembelajaran dana pa yang akan dilakukan setelah mempelajari materi
pada pertemuan ini.
Pertemuan Ketiga
1. Pendahuluan
sebelumnya (tentang Hak dan Kewajiban)
2. Kegiatan Inti
Penayangan kembali peta konsep untuk mengingatkan materi yang telah dipelajari pada
pertemuan sebelumnya, dilanjutkan aktivitas siswa dalam kelompok (4-5
anak/perkelompok).
1) Mengidentifikasi berbagai bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan
bemasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 Peserta didik mendiskusikan berbagai bentuk (macam) hukum yang berlaku
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 Masing-masing kelompok mengidentifikassi berbagai contoh bentuk hokum
tertulis yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menentukan UUD
sebagai salah satu contoh hukum tertulis, kemudian mendiskusikannya.
 Dalam kelompok, peserta didik mendiskusikan ciri, sifat, dan isi UUD NRI
Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara.
 Setiap kelompok menyusun portofolio hasil diskusi yang dilakukan.
 Setiap kelompok menyajikan hasil diskusi (display) protofolio yang telah disusun
di depan kelas, dan mejelaskan secara singkat portofolio tersebut.

3. Penutup
pada pertemuan ini.
Pertemuan Keempat
1. Pendahuluan
sebelumnya (tentang Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis)
2. Kegiatan Inti
anak/perkelompok).
1) Mengidentifikasi masalah kebijakan publik dalam masyarakat.
 Siswa berdiskusi proses perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945.
 Secara kelompok peserta didik mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam
proses perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945.
3) Mengumpulkan informasi yang terkait pada permasalahan yang didiskusikan
 Peserta didik secara kelompok mengumpulkan informasi dari berbagai sumber
tentang sejarah perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945.
 Setiap kelompok menyusun portofolio proses perumusan dan pengesahan UUD
NRI Tahun 1945.

3. Penutup
perasaan, pembelajaran dan apa yang akan dilakukan setelah mempelajari materi
pada pertemuan ini.
Pertemuan Kelima
1. Pendahuluan
sebelumnya (tentang Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945)
2. Kegiatan Inti
anak/perkelompok).
1) Mengidentifikasi masalah kebijakan publik
 Setiap kelompok mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam
pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis.
 Peserta didik dalam kelompok menentukan salah satu alasan terjadinya
amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.
 Peserta didik secara kelompok mengumpulkan informasi dari berbagai sumber
tentang terjadinya amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.
 Setiap kelompok menyusun portofolio alasan, proses, mekanisme hingga hasila
amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.

3. Penutup
pada pertemuan ini.
 Asesmen Sumatif/evaluasi secara tertulis materi BAB II keseluruhan
G. Asesmen
1. Asesmen diagnostik (sebelum pembelajaran)
 Bentuk : Penilaian diri dan Observasi
2. Asesmen formatif (selama proses pembelajaran)
 Bentuk : observasi diskusi, presentasi, dan keaktivan siswa selama pembelajaran
3. Asesmen sumatif (akhir proses pembelajaran)
 Bentuk : Test tertulis (Pilihan Ganda dan Uraian)
H. Pengayaan dan Remedial
Bagi peserta didik yang sudah mampu memahami Mematuhi pentingnya norma dan aturan,
menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945
serta menyadari pentingnya mematuhi norma dan aturan mengikuti pengayaan dengan
browsing tentang pelaksanaan hukum Indonesia di masa sekarang, sedangkan yang belum
mencapai tujuan pembelajaran akan dibimbing oleh tutor sebaya.
I. Refleksi Peserta didik dan Guru
 Refleksi peserta didik :
Peserta didik mengevaluasi pengalaman belajar yang telah dilakukan, apa yang
diketahui, masalah apa yang muncul dan bagaimana upaya mengatasinya.
 Refleksi Guru
Sejauh mana proses pembelajaran telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
bagaimana keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, sejauh mana
pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari, bagaimana tindak lanjut
dari pembelajaran yang telah dilakukan.
Muntilan, 1 Juli 2022
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
YULIYANTO, M.Pd. SUHARDI, S.Pd., MM.Pd.
NIP. 19700720 199702 1 004 NIP. 19720624 199903 1 002

Lampiran
Materi Pembelajaran
A. Norma dalam Masyarakat
1. Pengertian dan Macam Norma
Norma berkaitan dengan sikap, perbuatan, serta tingkah laku yang boleh dan tidak boleh
dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.
Norma adalah aturan atau pedoman sosial yang berlaku dalam sebuah lingkungan
kehidupan. Dalam masyarakat, peran norma selaras dengan nilai dan moral. Hal ini pula
yang membentuk sebuah kebiasaan dalam masyarakat.
Dalam bersosialisasi, ada macam-macam norma yang harus dipatuhi. Macam-macam
norma tersebut memiliki kekuatan sendiri untuk mengatur sebuah lingkungan sosial.
Norma ini biasanya terbentuk karena adanya kebutuhan untuk menciptakan hubungan
yang harmonis antar masyarakat.
Norma berkaitan dengan aturan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Aturan ini
berkaitan dengan tingkah laku manusia, jika melanggar dapat terkena sanksi. Norma
adalah aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, dan
sanksi. Perintah ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan, sementara larangan yaitu
sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Jika melanggar perintah dan larangan, maka
seseorang bisa terkena sanksi. Nama lain sanksi adalah hukuman yang diberikan ke
seseorang karena telah melanggar norma.
Norma Agama Jenis norma agama berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam
agama. Norma ini sifatnya mutlak dan penganutnya harus menaati aturan dalam agama
tersebut. Jika tidak seseorang akan kehilangan iman dan keyakinan. Ajaran agama
memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jika dilanggar, nantinya akan mendapat
hukuman di akhirat. Contoh norma agama yaitu beribadah sesuatu dengan keyakinan,
berdoa, melakukan hal positif, mematuhi orang tua, dilarang membunuh, mencuri, dan
menipu. Norma Kesusilaan Normal ini berdasarkan hati nurani atau akhlak manusia dan
sifatnya umum. Arti umum yaitu setiap orang memilikinya meski bentuknya bisa
berbeda. Norma kesusilaan berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Jika melanggar akan
terjerat hukum pidana dan sanksi di masyarakat. Contoh kasus yang melanggar norma
kesusilaan yaitu penghianatan, pelecehan seksual, penyimpangan perilaku yang membuat
masyarakat menolak seseorang. Norma Kesopanan Asal norma kesopanan dari tingkah
laku masyarakat yang berlaku di daerah tertentu. Norma ini bersifat relatif, artinya
penerapannya bisa berbeda satu sama lain. Contoh norma kesopanan yaitu: Siswa tidak
memakai perhiasan dan riasan terlalu mencolok ketika sekolah. Mengucapkan
terimakasih setelah mendapatkan bantuan. Meminta maaf jika berbuat salah kepada
orang lain. Tidak memakai pakaian dan riasan yang berlebihan ketika menghadiri
pemakaman.
Norma Hukum Norma hukum berfungsi mengatur tata tertib di suatu negara. Masyarakat
akan mendapat sanksi jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam negara. Sanksi
ini dilakukan oleh lembaga pemerintah resmi. Ciri-ciri norma hukum yaitu diakui oleh
masyarakat, adanya penegak hukum, dan pihak berwenang yang memberi sanksi. Tujuan
dari norma hukum ini untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Contoh
norma hukum: Membayar pajak tepat waktu. Tidak melakukan kejahatan yang
merugikan warga, seperti mencuri, merampok, dan menipu. Taat lalu lintas. Memberi
sanksi di sidang pengadilan.

2. Pentingnya Norma dalam kehidupan bermasyarakat
a. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku.
b. Menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat.
c. Menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan anggotanya.
d. Menciptakan keselarasan hubungan setiap anggotanya.
e. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat.
f. Menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma.
g. Menjadi petunjuk bagaimana menjalin suatu hubungan antar anggota.
h. Menciptakan suasana yang tertib dan tenteram untuk setiap anggota.
i. Mencegah munculnya perselisihan dalam masyarakat.
j. Meningkatkan kerukunan antar warganegara.
k. Membatasi perilaku warga agar tidak menyimpang.
l. Bisa menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa.
m. Mengendalikan sikap, ucapan, dan perilaku melalui teguran hati.
n. Terwujudnya ketertiban dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
o. Melindungi kepentingan atau hak orang lain.
B. Hak dan Kewajiban
Secara prinsip, hak dan kewajiban selalu berhubungan satu sama lainnya. Seseorang yang
mendapatkan haknya harus melaksanakan kewajibannya. Begitu juga sebaliknya, seseorang
yang telah melaksanakan kewajibannya harus mendapatkan haknya.
Dalam hal ini, hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Artinya, orang
tersebut dapat mengambil haknya tersebut tapi bisa juga tidak mengambilnya bila tidak
menginginkannya.
Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Artinya,
seseorang harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Apabila tidak dilaksanakan
maka orang tersebut akan dikenakan sanksi berupa sanksi hukum atau sanksi sosial.
C. UUD sebagai hukum tertulis
Hukum Dasar Tertulis (UUD) UUD itu rumusannya tertulis dan tidak berubah.Adapun
pendapat L.C.S wade dalam bukunya contution law, UUD menurut sifat dan fungsinya
adalah suatu naskah yang memafarkan kerangk dan tugas-tugas pokok dari badan-badan
pemerintshsn suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut
jadi UUD itu mengatur mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan.
Sifat konstitusi dikelompokkan menjadi konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, dan
konstitusi fleksibel (luwes) atau rigid (kaku). Disebut konstitusi tertulis jika konstitusi
tersebut tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi
tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah, misalnya Magna
Charta dan Bill of Rights di Inggris yang tidak ditulis dalam satu naskah, tetapi terdapat
dalam beberapa undang-undang.
Konstitusi yang dikatakan fleksibel (luwes) atau rigid (kaku) dapat ditinjau sebagai berikut.
Dilihat dari cara mengubah UUD. Suatu UUD dapat dikatakan fleksibel (luwes) jika cara
mengubah UUD tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Akan tetapi, jika cara
mengubah UUD memerlukan cara yang sulit, maka UUD tersebut dapat
dikatakan rigid (kaku).

D. Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945
1. Perumusan UUD NRI Tahun 1945
Perumusan dasar negara dilakukan dalam sidang pertama BPUPKI. Kemudian, sidang
kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 Juli – 16 Juli 1945 membahas tentang
rancangan undang-undang dasar. Pada sidang tanggal 10 Juli 1945 dibahas tentang
bentuk negara dan setelah diumumkannya setelah mendengarkan pandangan dan
pemikiran 20 orang anggota, maka dibentuklah tiga panitia kecil, yaitu :
 Panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan ketua Ir. Soekarno
 Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian dengan ketua Moh. Hatta
 Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air dengan ketua Abikusno Tjokrosujoso
Undang-Undang Dasar melanjutkan sidang yang menghasilkan kesepakatan sebagai
berikut.
 Membentuk panitia perancang “Declaration of right”, yang beranggotakan Subardjo,
Sukiman, dan Parada Harahap
 Bentuk Unitarisme
 Kepada negara di tangan satu orang, yaitu presiden
 Membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh
Supomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R.Soekardjo, A.A Maramis,
Panji Singgih, H. Agus Salim dan Sukiman.
Panitia kecil Perancang Undang-Undang Dasar, pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil
membahas beberapa hal dan menyepakati antara lian ketentuan tentang Lambang negara,
negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia
penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo. Rancangan
Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa.
Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda “Pembicaraan
tentang pernyataan kemerdekaan”. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar
melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal
tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1
pasal mengenai aturan tambahan.
Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 di lanjutkan dengan cara “Pembahasan Rancangan
Undang-Undang Dasar.” Saat itu ketua Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu
Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan
tanggapan dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo, sebagai panitia kecil perancang
undang-undang dasar, diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah
undang-undang dasar.
Penjelasan Soepomo, antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses
penyusunan undang-undang dasar. Naskah undang-undang dasar akhirnya diterima
dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga, diterima
usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air. Dengan demikian,
selesailah tugas panitia BPUPKI.

2. Pengesahan UUD NRI tahun 1945
Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Juli 1945, undang-undang dasar republik Indonesia
1945 ditetapkan sebagai hukum dasar. Sebagai ketua Ir. Soekarno memberikan sambutan
dalam sidang PPKI dengan penuh harap.
Sambutan tersebut disambut dengan baik oleh para anggota sidang. Pembahasan
rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan Batang Tubuh.
Undang-Undang Dasar ini, dikenal dengan sebutan Undang-Undang dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945.
Melalui berita republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, penjelasan undang-undang
dasar menjadi bagian dari undang-undang dasar 1945.
Suasana permufakatan dan kekeluargaan, serta kesederhanaan juga muncul pada saat
pengangkatan presiden dan wakil presiden. Para peserta sidang secara aklamasi memilih
Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. RI pertama.
Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihasilkan keputusan sebagai berikut.
 Mengesahkan UUD 1945
 Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil
presiden RI
 Membentuk komite nasional indonesia pusat
Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan UUD naskah
piagam jakarta dan rancangan batang tubuh UUD asil sidang kedua BPUPKI. empat
perubahan yang disepakati tersebut adalah.
 Kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan
 Sila pertama, yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi
pemeluk-pemeluknya” diganti dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
 Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi “presiden ialah orang Indonesia asli yang
beragama Islam” menjadi “presiden ialah orang Indonesia asli”.
 Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “negara berdasar atas ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi
pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha
Esa.
E. Amandemen UUD NRI Tahun 1945
Indonesia memiliki UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan
perundang-undangan yang terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Dalam sistematika UUD
1945, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal.
Hal itu karena Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental
dan mengandung amanat Proklamasi Kemerdekaan, memuat Pancasila, dan cikal bakal
kelahiran UUD 1945.
Pembuatan UUD dalam setiap negara berbeda karena disebabkan oleh beberapa hal,
misalnya sejarah yang dialami dan kondisi menjelang kemerdekaan dari negara yang
bersangkutan. Di Indonesia sendiri, UUD 1945 disahkan oleh PPKI melalui sidang pertama
yang digelar pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi atau
segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Saat ini, UUD 1945 telah diamandemen
sebanyak empat kali yang dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan
2002.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1
Materi : Norma Masyarakat
Tujuan Pembelajaran : Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan perbedaan berbagai
norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Alat dan Bahan : Kertas plano/asturo/manila, kertas lipat, spidol, lem/isolatif
Petunjuk/Langkah kerja :
1. Pelajari materi BAB II Sub A tentang Norma masyarakat
2. Diskusikan secara kelompok!
1) Identifikasi berbagai ketentuan/aturan yang berlaku di sekolah.
2) Apa saja peraturan yang ada di sekolah (Tulis berbagai macam ketetuan yang berlaku di
SMP Negeri 1 Muntilan!
3) Tuliskan beberapa contoh pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa!
4) Tulis hasil identifikasi kelompok dalam lembar display dan pasang di depan kelas!
5) Amati hasil kerja kelompok lain dari beri tanggapan/pertanyaan terhadap paparan
kelompok lain.
3. Setelah semua kelompok menempelkan hasil kerja kelompok di kelas, masing-masing
kelompok mengamati hasil kerja kelompok lain dan memberikan tanggapan/pertanyaan
dengan cara menuliskan di bagian yang kosong pada papan display hasil kerja kelompok.
4. Buatlah refleksi terhadap pembalajaran yang telah dilakukan hari ini!

Materi : Hak dan kewajiban pada norma yang berlaku
Tujuan Pembelajaran : Peserta didik mampu mendeskripsikan upaya menyeimbangkan
pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
1. Pelajari materi BAB II Sub B tentang Hak dan kewajiban terhadap norma yang berlaku
2. Baca dengan seksama wacana berikut!
Kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan
Selain sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan rumusan atau
pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat
Indonesia. Istilah Pancasila terdiri dari dua kata dalam bahasa Sanskerta. Panca yang berarti
“lima” dan sila yang bermakna “prinsip” atau “asas”. Jadi Pancasila berate lima prinsip atau
dasar. Bagi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar atau prinsip dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Persatuan Indonesia” merupakan isi dari sila ketiga yang artinya adalah sebagai masyarakat
Indonesia kita harus menjadi satu. Arti satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah-
belah. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat.
Walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda kita tetap
harus bersatu untuk meraih cita-cita negara. Dengan bersatu kita bisa memenuhi salah
satu tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari peperangan dan
perpecahan. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru
dijadikan alasan untuk selalu bersatu.
Sila ke-3 dalam Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia” mengandung butir-butir
pengamalan dan makna yang mendalam. Pengamalan Pancasila sila ke-3 bisa diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di rumah yang merupakan lingkungan keluarga.
Salah satu contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila ke-3 ini adalah mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Hal ini bukan
berarti hak pribadi atau individu tidak diakui, akan tetapi dalam penggunaannya tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan bersama, dan lebih luas lagi kepentingan bangsa dan
negara.
3. Kerjakan secara kelompok permasalahan berikut ini!
Setelah membaca dengan seksama wacana tersebut di atas, diskusikan hal-hal beriut ini!
1) Identifikasi hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia (dalam lingkup
sederhana hak dan kewajiban kalian sebagai siswa SMP Negeri 1 Muntilan)!
2) Deskripsikan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban peserta didik di SMP Negeri 1
Muntilan!
3) Dari hasil identifikasi kalian, mana diantaranya hak dan kewajiban kalian yang belum
terpenuhi/belum kalian kerjakan!
4) Bagaimana usaha kalian agar hak kalian dapat terpenuhi, dan kewajiban kalian
laksanakan dengan penuh tanggung jawab!
5) Susun hasil diskusi kalian dalam bentuk Display dan tempelkan di depan kelas!
4. Setelah semua kelompok menempelkan hasil kerja kelompok di kelas, masing-masing
kelompok mengamati hasil kerja kelompok lain dan memberikan tanggapan/pertanyaan
dengan cara menuliskan di bagian yang kosong pada papan display hasil kerja kelompok.
5. Buatlah refleksi terhadap pembalajaran yang telah dilakukan hari ini!

Materi : UUD sebagai Hukum Tertulis
Tujuan Pembelajaran : Peserta didik mampu mendeskripsikan UUD sebagai hokum tertulis
dalam kehidupan bernegara
1. Pelajari materi BAB II Sub C tentang UUD sebagai Hukum Tertulis
2. Identifikasi berbagai masam hokum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara!
3. Kaji/analisislah UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu bentuk hukum tertulis dan
merupakan hukum dasar tertulis dalam tata hukum di negara Indonesia!
4. Diskusikan ciri, sifat, dan isi UUD NRI Tahun 1945 sebagaid asar hukum tertulis negara!
5. Kembangkan dengan menyusun portofolio hasil diskusi kelompok!
6. Sajikamm/buatlah display bahan presentasi kemudian pajang display di depan kelas!
7. Amati dan beri tanggapan display kelompok lain!
8. Refleksikan pengalaman belajar kalian!

Materi : Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945
Tujuan Pembelajaran : Peserta didik mampu mendeskripsikan proses perumusan dan
pengesahan UUD NRI tahun 1945
1. Diskusikan proses perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945!
2. Secara kelompok peserta didik identifikasi berbagai permasalahan dalam proses perumusan
dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945!
3. Secara kelompok kumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang sejarah perumusan dan
pengesahan UUD NRI Tahun 1945!
4. Susun portofolio proses perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 secara
kelompok!
5. Sajikan hasil diskusi (display) protofolio yang telah disusun di depan kelas, dan mejelaskan
secara singkat portofolio tersebut!
6. Refleksikan pengalaman belajar kalian secara kelompok tentang pemahaman materi setelah
proses pembelajaran yang dilakukan!

Materi : Amandemen UUD NRI Tahun 1945
Tujuan Pembelajaran : Peserta didik mampu mendeskripsikan alasan dan tujuan
dilaksanakannya amandemen terhadap UUD NRI tahun 1945.
1. Mengidentifikasi masalah kebijakan publik : Setiap kelompok mengidentifikasi berbagai
permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum
tertulis.
2. Memilih suatu masalah yang akan dikaji siswa : Peserta didik dalam kelompok menentukan
salah satu alasan terjadinya amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.
3. Mengumpulkan informasi yang terkait pada masalah yang telah dipilih : Peserta didik secara
kelompok mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang terjadinya amandemen
terhadap UUD NRI Tahun 1945
4. Mengembangkan portofolio kelas : Setiap kelompok menyusun portofolio alasan, proses,
mekanisme hingga hasila amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.
5. Menyajikan portofolio : Setiap kelompok menyajikan hasil diskusi (display) protofolio yang
telah disusun di depan kelas, dan mejelaskan secara singkat portofolio tersebut.
6. Melakukan refleksi pengalaman belajar : Peserta didik menyampaikan refleksi pembelajaran
secara kelompok tentang pemahaman materi setelah proses pembelajaran yang dilakukan.

Glosarium
Agama : sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan (atau
sejenisnya) serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat, dan
pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan,
pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Pada
zaman sejarah adat menjadi alat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama
Amandemen : Amendemen atau Perubahan adalah perubahan resmi dokumen resmi atau
catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa
penambahan, atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata
ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada perundang-
undangan sebuah negara (amendemen konstitusional).
Aturan : erangkaian ketentuan, petunjuk, patokan, atau perintah yang dibuat oleh
manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam sehari-
harinya.
Hukum : undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau
pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat.
Kesopanan : (1) adat sopan santun; tingkah laku (tutur kata) yang baik; tata krama:
perbuatan itu dapat dianggap melanggar — orang Timur;
(2) keadaban; peradaban: bangsa-bangsa di dunia mempunyai — yang
berbeda-beda;
(3) kesusilaan: jangan tinggalkan sifat-sifat — kita apabila hidup di rantau
nanti
Kesusilaan : peraturan hidup yang berasal dari dalam hati nurani setiap orang tentang apa
yang baik dan apa yang buruk. Oleh karena itu, sanksi terhadap norma
kesusilaan bersifat individual.
Konstitusi : keseluruhan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,
yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan
dalam suatu negara.
Norma : aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang
didalam masyarakat. Dimana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan
juga pengendali tingkah laku yang sesuai.
Sanksi : tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang
menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar,
perkumpulan dan sebagainya):
Sosial : istilah “sosial” memiliki beberapa pengertian berbeda yang dianggap sebagai
konsep dan merujuk antara lain pada: sikap, orientasi, atau perilaku yang
mempertimbangkan kepentingan, niat, atau kebutuhan orang lain (berbeda
dengan perilaku anti-sosial) telah berperan dalam mendefinisikan ide atau
prinsip.
Susila : baik budi bahasanya; beradab; sopan: semua orang akan senang melihat
remaja yang -- terhadap orang tua; 2 n adat istiadat yang baik; sopan santun;
kesopanan; keadaban; kesusilaan: orang yang merasa terpelajar sudah
seharusnyalah mengenal --; 3 n pengetahuan tentang adab: di sekolah dasar
anak-anak mulai diajar --;

Daftar Pustaka
Asshidiqie, Jimly. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Graika
Dewantara, Ki Hadjar. 2013. Ki Hadjar Dewantara. Bagian Pertama: Pendidikan. Yogyakarta:
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021. Buku
Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk SMP Kelas VII.
Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk SMP Kelas VII. Jakarta: Pusat
Kurikulum dan Perbukuan BadanPenelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna. Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama
Latif, Yudi. 2018. Wawasan Pancasila. Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan. Jakarta: Mizan
Pragiwaksono, Pandji. 2011. Nasionalisme. Kenali Indonesia-mu, Temukan Passion-mu,
Berkaryalah untuk Masa Depan Bangsamu. Yogyakarta: Penerbit Bentang
Soedjono, R.P., dkk. 2008. Sejarah Nasional Indonesia. Zaman Jepang dan Zaman Republik
Indonesia. Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka
Soesatyo, Bambang. 2020. Jurus 4 Pilar. Merangkul Milenial, Menjaga Suhu Politik. Jakarta:
Balai Pustaka
Sukarno. 2019. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno. Jakarta: Media Pressindo
Suyadi. 2018. Stratregi Pembelajaran Pendidikan Karakter. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
Uchrowi, Zaim. 2013. Karakter Pancasila. Membangun Pribadi dan Bangsa Bermartabat.
Jakarta: Balai Pustaka
Yenny, Maghiroh. 2012. Holistic Character. Edusmart for Parenting and Teaching. Jakarta:
Matahati Edukasi Indonesia
Sekretariat Negara RI. 1995. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara
UUD 1945. Amandemen dengan Kabinet Kerja Periode 2014-2019. Jakarta: Penerbit Huta
Publisher

MODUL AJAR PPKn KLS 7 BAB 2.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to MODUL AJAR PPKn KLS 7 BAB 2.pdf

Similar to MODUL AJAR PPKn KLS 7 BAB 2.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR PPKn KLS 7 BAB 2.pdf