1. SISTEM PEMERINTAH DESA
Apa itu Sistem Pemerintah Desa?
Hubungan Kerja
Pemerintahan Desa
Suatu kebulatan atau keseluran proses atau
kegiatan berupa antara lain proses
pembentukan atau penggabungan desa,
pemilihan kepala desa, peraturan desa,
kewenangan, keuangan desa dan lain-lain
yang terdiri dari berbagai komponen badan
publik seperti Perangkat Desa, Badan
Pemusyawaratan Desa, dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa.
Hubungan kerja internal
Unsur yang merupakan karakteristik dari
sebuah Desa:
a) Penduduk Desa
b) Daerah atau Wilayah Desa
c) Pemimpin Desa
d) Urusan atau Rumah Tangga Desa
BERBAGI INFO
SISTEM PEMERINTAH DESA
DAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
REPUBLIK INDONESIA
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu
hubungan kerja antara kepala desa dengan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), dimana kepala desa
memiliki hubungan kerja didalam menatapkan
kebijakan bersama BPD dan menetapkan peraturan
desa yang telah mendapat persetujuan BPD.
Dasar Hukum Sistem Pemerintah Desa:
UU 32 Tahun 2004 dimana diakui adanya
otonomi desa dalam keanekaragaman
serta demokratisasi pemerintahan desa.
Pengaturan lebih lanjut tentang Desa
tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.
72 Tahun 2005 tentang Desa.
Continue flyer text here. Continue flyer text
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu
hubungan kerja antara kepala desa dengan
perangkat desa, dimana kepala desa memiliki
hubungan kerja didalam pengambilan keputusan,
pemberian arahan dan motivasi, sedangkan
perangkat desa melaksanakan keputusan dan
memperhatikan arahan dan keteladanan dari kepala
desa.
Hubungan kerja eksternal
Pembagian tugas antara Kepala Desa dengan
Perangkat Desa yaitu sebagai berikut :
Hubungan kerja kepala desa dengan perangkat
desa akan muncul dalam pelayanan seperti :
pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian
dan tata surat menyurat bagi sekretaris desa.
Hubungan kerja dengan kepala dusun sebagai
pembantu kepala desa mengenai unsur kewilayahan
yang terfokus dalam bentuk pengoordinasian tugastugas Rukun Tetangga/ Rukun Warga dan tugas
perwakilan kepala desa di setiap dusun yang ada.
MEWUJUDKAN DESA
YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA
MELALUI
APARAT DESA YANG TERAMPIL
DAN PROFESIONAL
Created by:
Kelompok III
Diklat Penggerak Swadaya masyarakat
Angkatan 10
Pusdiklat Kemenakertrans

2. KEPALA DESA, KETUA RT/RW,
KEPALA DUSUN, APARATUR DESA
PENGAWAL KEBERHASILAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG
AKURAT DAN BAIK
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Apakah Administrasi Kependudukan?
Caption goes here
SISTEM PEMERINTAHAN DESA
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan
data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik &
Pembangunan sektor lain.
Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan
dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
Penduduk,
pencatatan
atas
pelaporan
Peristiwa
Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan
Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen
Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan
kependudukan.
Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami
Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat
terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan / atau
surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah
datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas
menjadi tinggal tetap.
Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas
Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat
pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi
Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.
Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang
dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada
Instansi Pelaksana.Peristiwa Penting adalah kejadian yang
dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir
mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan
anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan
status kewarganegaraan.

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) adalah sistem
MANFAAT DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Memberikan kejelasan identitas dan status bagi
penduduk (individual & kelompok).
Memberikan kepastian hukum.
Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan
bagi pemiliknya.
Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi &
pelayanan publik lainnya.
Syarat Umum Pembuatan
Administrasi Kependudukan di Kantor Desa,
sebagai berikut:
1. Dokumen resmi dari Pemohon/Warga yang akan
mengurus
administrasi
kependudukan
(disesuaikan dengan keperluan pemohon) dapat
berupa: KTP, KK, foto diri pemohon, buku nikah,
akta nikah;
2. Surat pengantar yang telah ditandatangani oleh
Ketua RT/RW/Kadus setempat (perangkat desa
yang berwenang); dan
3. Form administrasi kependudukan yang telah
ditandatangani Kades dan Camat.
Alur Pembuatan Administrasi Kependudukan,
sebagai berikut:
1. Dokumen resmi diantar ke Ketua RT/RW/Kadus,
untuk mendapatkan surat pengantar;
2. Selanjutnya menuju kantor Kepala Desa dan
kantor
Camat
untuk
mendapatkan
form
pembuatan administrasi kependudukan sesuai
keperluan pemohon;
3. Selanjutnya menuju Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil untuk penerbitan dokumen
administrasi kependudukan sesuai keperluan
pemohon (jika semua syarat sudah lengkap).
 semoga bermanfaat 