Mencermati saling silang UU Desa dengan PP 43 tahun 2014 dan mencermati semangat membangun desa dengan UU Desa

1. Saling Silang UU, PP dan Kebijakan tentang Desa
Suryokoco Suryoputro
Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara ( www.rpdn.or.id )
Menaya Semangat UU Desa
1. Ketika UUD 1945 tidak ada amanat tentang pengaturan Desa, maka
berdasarkan tata urutan perundangan ( UU 12 tahun 2011 ) maka kita
perlu mencermati produk Tap MPR yang ada.
Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya rekomendasi nomor 7 yang
menekankan adanya otonomi bertingkat provinsi, kabupaten/kota serta desa atau
dengan nama lain yang sejenis.
Isi selengkapnya dari rekomendasi nomor 7 yaitu sebagai berikut : Sejalan dengan
semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah
diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar
terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap
Pasal 18 UUD 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap provinsi,
kabupaten/kota, desa / nagari / marga, dan sebagainya.
Ini berarti bahwa Desa seharusnya diatur dalam sistem pemerintaha
daerah sebagai Daerah Tingkat III, ini tidak terjadi pada UU no 6 tahun
2014 tentang Desa bukan sekedar menjadikan desa sebagai local-self
community, atau pelaksana tugas pelayanan birokrasi semata

2. 2. Ketika UU Desa disusun atas dasar semangat UUD 1945 Pasal 18B
ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, maka yang kemudian menjadi
pegangan bersama adlah penghormatan atau pembiaran berlakunya
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Disampaikan dalam penjelan UU Desa dan juga kepada publik bahwa UU Desa
adalah UU dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community
dengan local self government, dengan harapan kesatuan masyarakat hukum
adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa
menjadi Desa dan Desa Adat, namumn kenyataannya UU Desa mengatur Desa dan
Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama.
Desa adat hanya memiliki hak untuk melaksanakan hak asal-usul, terutama
menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, mengatur dan mengurus wilayah adat,
sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi
masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan
susunan asli.
Ketika kemudian Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan
Desa, pembangunan Desa, maka dimana sebenarnya posisi Adat yang
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan ?
3. Ketika Indonesia ada dalam masa reformasi, diamana salah satu
agenda reformasi adalah pemebatasan masa jabatan politik dengan
hanya dua periode.
Desa yang sejak uu No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa telah membatasi
masa jabatan kepala desa hanya dua periode seperti halnya kepala daerah, dalam
uu no 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.

3. Yang dalam pembatasan periode masa jabatan kepala desa juga diatur dalam UU no
22 tahun 1999 dan 32 tahun 2004, ternyata dalalam UU no 6 tahun 2014, Kepala
Desa berhak menjabat untuk 3 periode masa jabatan.
Kemudian ada apa sebenarnya dalam penetapan masa jabatan kepala
desa bisa 3 periode dengan masa jabatan 6 tahun. Adakah dasar
filosofis. Sosiologis yang dapat menjelasakan ?
4. Ketika Tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia salah satunya
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ketika pemerintah sejak
2013 sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, maka pantaskan
seorang kepala hanya dipersyarakat berpendidikan tidak setara dengan
wajib belajar 12 tahun ?
Pasal 33 UU Desa menyebutkan bahwa Calon Kepala Desa wajib memenuhi
persyaratan antar alian adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat.
Kemudian ada apa sebenarnya dalam penetapan standart rendah dari
calon kepala desa yang diharapkan menjadi penggerak pembangunan
desa ?
Inkonsistensi UU Desa
1. Dalam UU Desa disebutkan menimbang bahwa Desa perlu dilindungi
dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis
sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera; sementara itu terbaca dalam Batang Tubuh UU Desa :

4. Pasal 1 ketentuan umum, pengertian Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa
tidak disebut dengan tegas peran BPD selayaknya pengertian Pemerintahan
Daerah dan Pemerintah Daerah dibedakan tentang adanya DPRD dan tidak
adanya DPRD, Konsepsi Demokratis yang berbeda antara Desa
dengan Daerah ?.
2. Dalam UU Desa pasal 1 disebutkan Desa adalah desa dan desa adat
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; sementara itu
terbaca dalam Batang Tubuh UU Desa :
a. Kewenangan Mengatur urusan pemerintahan, tetapi UU Desa mengatur
dengan sangat rinci tentang pemerintah desa sampai pada pemilihan kepala
desa, dan persyaratan persyaratan
b. Disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa
masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat,
antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan
hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan
masyarakat Desa. (penjelasan pasal 19), tetapi pasal 72 menyebutkan hasil
usaha desa salah satunaya adlah tanah bengkok (ganjaran) yang jelas
merupakan hak asal usul (penjelasan pasal 72)
3. Dalam Pasal 1 disebutkan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya
disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

5. kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa,
dimana makna badan usaha adalah Badan Hukum Usaha, ternyata dalam
penjelasan disebutkan :
BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum
seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa
merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan
kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga
dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan
pengembangan ekonomi lainnya.
Pesan yang tertangkap dari penjelasan adalah ketidakseriusan
menjadikan Badan Usaha Milik Desa sebagai sebuah kekuatan
Lembaga Bisnis yang dikuasai Desa
4. Dalam Pasal 31 disebutkan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan
secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, dimana makna kata
serentak seharusnya adalah bersamaan / dalam waktu satu kali ternyata dalam
penjelasan disebutkan :
Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa
dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan
pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota
Maka peluang tidak dilakukan pemilihan kepala desa tidak serentak
semakin diperkuat oleh peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 yang
membuka ruang untuk itu

6. PP No 43 tahun 2014 Ingkari UU Desa
1. Ketika UU Desa mengamanatkan Pengaturan Desa berasaskan antara
lain demokrasi dan partisipasi (pasal 3) maka PP 43 pasal 41 telah
mengikari dengan menyebutkan penetapan calon kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan
paling banyak 5 (lima) orang calon;
Dalam semangat menghidupkan demokrasi dan partisipasi, maka
pembatasan jumlah paling banyak 5 orang calon kepala desa apakah bisa
disebut demokratis dan meningkatkan partisipasi, dan atas dasar rujukan
filosofis, sosiologis dan yuridis apa pembatasan paling banyak 5 calon, bukan
3 atau 7 atau 10 ?
2. Dalam UU Desa pasal 66 menyebutkan Kepala Desa dan perangkat Desa
memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan Penghasilan tetap Kepala
Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh
Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam PP 43 Penghasilan tetap bersumber
dari ADD, sebagamana disebutkan
Pasal 81 PP 43 2014, mengingkari amanat UU Desa dengan
mengatur Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa
dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD, bukan
bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.

7. 3. Dalam UU Desa pasal 72 menyebutkan pendapatan asli Desa terdiri atas
hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan
lain-lain pendapatan asli Desa yang dalam penjelasan disebutkan Yang
dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” adalah pendapatan yang
berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan skala lokal Desa. Dalam hal penghormatan hak asal usul dan adat
istiadat, maka birokratis administratif tidak boleh dipakasakan.
Pasal 91 PP 43 2014, menyebutkan seluruh pendapatan Desa
diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan
penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa, dengan
menghasurskan semua pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui
rekening, maka Pasal 91 PP 43 Ingkar terhadap penghormatan adat istiadat
karena swadaya masyarakat partisipasi dan gotong royong harus diuangkan
dan dimasukkan dalam kas desa terlebih dahulu.
4. Dalam UU Desa penjelan pasal 87 menyebutkan sangat dimungkinkan
pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengaturan
Badan Usaha Milik Desa PP 43 tahun 2014 dari pasal 132 – 142, tidak ada
satu pasal pun yang memberi ruang Badan Usaha Milik Desa memjadi
Badan Hukum Usaha berdasarakan UU yang berlaku
Tidak memberi ruang Badan Usaha Milik desa ber badan hukum usaha yang
diakui dalam dunia usaha, berarti memang tidak ada semangat
menjadikan Badan Usaha Milik Desa mampu berkembang,
bersaing dan bekerjasama dengan Badan Hukum Usaha lainnya
yang diakui UU yaitu Perseroan, Koperasi dan Komanditer
5. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang

8. dalam penjelasan disebutkan Yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa”
adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Dalam hal penghormatan
hak asal usul dan adat istiadat, maka birokratis administratif tidak boleh dipaksakan.
Pasal 91 PP 43 2014, menyebutkan seluruh pendapatan Desa
diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan
penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa, haruskah swadaya
masyarakat partisipasi dan gotong royong diuangkan dan dimasukkan dalam
kas desa ?
PESAN UNTUK MENTERI DESA
Dalam PP 60 tahun 2014 tentang Dana Deas Bersumber dari APBN, maka
perlu memperhatikan :
1. Pasal 5 menyebutkan Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk
Desa. Mengandung arti tidak boleh penggunaan dana desa digunakan untuk keperluan
diluar keperluan desa, misal :
a. Pelaksanaan Pasal 90 UU Desa dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong
perkembangan BUM Desa dengan melakukan pendampingan teknis dan akses
ke pasar. (program dari Pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat
menggunakan Dana Desa Bersumber APBN)
b. Pelaksanaan Pasal 112 UU Desa dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat
Desa dengan salah satunya meningkatkan kualitas pemerintahan dan
masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dimana

9. pelaksanaannya dilakukan dengan pendampingan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
2. Pasal 20 menyebutkan Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa. Mengandung maksud pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat
“memaksakan” agenda program dalam RPJM dan RKP, misal :
a. Pelaksanaan Pasal 86 UU Desa dimana Desa berhak mendapatkan akses
informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan
Kawasan Perdesaan. Dimana Sistem informasi Desa meliputi fasilitas
perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya
manusia.
b. Kementerian Desa diharapkan tidak menggunakan / memaksakan
desa menggunakan Dana Desa bersumber APBN untuk memenuhi
janji Nawa Kerja Kemendesa
3. Pasal 19 menyebutkan Dana Desa digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan dan Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya
Perlu adanya Peraturan menteri desa tentang proporsi penggunaan Dana
Desa maksimal untuk penyelenggaraan Pmerintahan Desa.

10. pelaksanaannya dilakukan dengan pendampingan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
2. Pasal 20 menyebutkan Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa. Mengandung maksud pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat
“memaksakan” agenda program dalam RPJM dan RKP, misal :
a. Pelaksanaan Pasal 86 UU Desa dimana Desa berhak mendapatkan akses
informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan
Kawasan Perdesaan. Dimana Sistem informasi Desa meliputi fasilitas
perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya
manusia.
b. Kementerian Desa diharapkan tidak menggunakan / memaksakan
desa menggunakan Dana Desa bersumber APBN untuk memenuhi
janji Nawa Kerja Kemendesa
3. Pasal 19 menyebutkan Dana Desa digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan dan Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya
Perlu adanya Peraturan menteri desa tentang proporsi penggunaan Dana
Desa maksimal untuk penyelenggaraan Pmerintahan Desa.