Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Pertemuan 1 Tentang Administrasi Desa dan Peraturan Desa
Similar to Pertemuan 1 Tentang Administrasi Desa dan Peraturan Desa (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pertemuan 1 Tentang Administrasi Desa dan Peraturan Desa
- 1. Pertemuan 1 By. Chairani Adelina
- 2. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang sebelumnya Permendagri No 113 Tahun 2014 ◦ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengururs urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasrkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI ◦ Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. ◦ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
- 3. Undang –undang yang mengatur tentang Desa yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang disahkan pada 15 Januari 2014.
- 4. Pasal 72 Ayat 3 menyebutkan bahwa Desa akan mendapatkan Alokasi Dana Desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota Pasal 66 menjelaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa akan mendapatkan kejelasan penggajian berupa gaji setiap bulan.
- 5. Pasal 72 menyatakan bahwa kepala desa berwenang untuk meningkatkan kesejahteraa masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa masing-masing Pasal 39 menjelaskan bahwa masa jabatan kepala desa saat ini adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan berturut-turut. Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sama
- 6. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Melakukan pengawasan kinerja kepala desa
- 7. Desa Dapat Mmebentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Swasembada Pangan Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa.
- 8. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum Memberikan penghormatan pada desa, bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak desa yang beragam Memberikan kejelasan dan kepastian hukum desa bekaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesa agar tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat desa
- 9. Menciptakan desa yang professional, efektif, efisien dan bertanggung jawab Memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembagunan nasional Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
- 11. Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).
- 12. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa).
- 13. Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah: Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa; Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa; Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa; Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin; Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.
- 14. A. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM) B. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) C. Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) D. kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) E. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)
- 15. Kepala Dusun (KADUS) tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- 16. Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Jenis dan bentuk Administrasi Desa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006
- 17. kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari: Buku Data Peraturan Desa. Buku Data Keputusan Desa. Buku Data Inventaris Desa. Buku Data Aparat Pemerintah Desa. Buku Data Tanah milik Desa/Tanah Kas Desa. Buku Tanah di Desa. Buku Agenda. Buku Ekspedisi.
- 18. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri dari: Buku Data Induk Penduduk Desa. Buku Data Mutasi Penduduk Desa. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan. Buku Data Penduduk Sementara.
- 19. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari: Buku Anggaran. Buku Kas Umum. Buku Kas Harian Pembantu. Buku Kas Pembantu Pajak. Buku Kas Pembantu Bank.
- 20. Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari: Buku Rencana Pembangunan. Buku Kegiatan Pembangunan. Buku Inventaris Proyek. Buku Kader-kader Pembangunan/Pemberdayaan masyarakat.
- 21. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari: Buku Data Anggota BPD. Buku Data Keputusan BPD. Buku Data Kegiatan BPD. Buku Data Agenda BPD. Buku Ekspedisi BPD.