Dokumen tersebut membahas tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dokumen juga menyinggung tentang persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, dan penghasilan perangkat desa.

1. MEMAHAMI SOTK PEMDES
A. AZIZ ZULHAKIM
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa

2. Ketentuan Umum
01 Pemerintah Desa
Adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa
02 Kepala Desa
Adalah Pejabat Pemdes yang memiliki wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari
03 Perangkat Desa
Adalah unsur staf yang membantu Kades dalam penyusunan
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa,
unsur pendukung tugas Kades dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksanaan taknis dan unsur kewilayaan
04 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemdes
Adalah satu sistem dalam kelembagaan yang terdapat pengaturan
tugas dan fungsi sert hubungan kerja

3. ELEMEN UTAMA DEMOKRASI DESA
Pemerintah Desa
 Satu-satunya institusi penyelenggara pemerintahan
desa dan sebagai pemegang seluruh kewenangan
 Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat
BPD (Lembaga Perwakilan)
 Lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan
(kontrol, representasi dan legislasi)
 Perwakilan wilayah, yang dipilih secara demokratis
LKD (Wadah Pengorganisasian)
 Wadah pertisipasi masyarakat dalam pembangunan
desa
 Menjalankan tugas pemberdayaan, yang turut
merencanakan dan melaksanakan pembangunan
Masyarakat
 menjalankan asas demokrasi dengan memilih pimpinan
desa dan perwakilannya di lembaga pemerintahan desa
 Sebagai alat kontrol sosial terhadap jalannya
pemerintahan desa dan laju pembangunannya
Musyawarah Desa
 sarana demokrasi deliberatif
 Forum pembuatan keputusan strategis desa

4. LEMBAGA-LEMBAGA
PEMERINTAHAN DESA

5. Dasar Hukum
Pengaturan Perangkat Desa
UU Desa
(No. 6 Tahun 2014)
PP No. 47
Tahun 2015/
PP No. 11
Tahun 2019
Permendagri No.
84 Tahun 2015
tentang SOTK
Pemdes
Perda
Kabupaten
Lebong No.10
Tahun 2017
tentang
Perangkat Desa

6. TUPOKSI KEPALA DESA
Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan,
melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
01
03
02
04
Seperti tata praja pemerintahan,
penetapan peraturan di desa,
pembinaan masalah pertanahan,
pembinaan trantib, melakukan upaya
perlindungan masyarakat, penataan
administrasi kependudukan dan
penataan serta pengelalaan wilayah
Penyelenggaraan Pemdes
Seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat,
sosial budaya masyarakat, keagamaan,
dan ketenagakerjaan
Pembinaan Kemasyarakatan
Seperti pembangunan sarana prasarana
perdesaan dan pembangunan bidang
pelayanan sosial dasar
Pelaksanaan Pembangunan
Seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat dibidang budaya, ekonomi,
politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarga, pemuda, olahraga dan karang
taruna. Menjaga hubungan kemitraan
dengan lembaga masyarakat dan
lembaga lainnya
Pemberdayaan Masyarakat

7. TATA KERJA
Pasal 12 Permendagri No. 84 Tahun 2015
menjelaskan bahwa dalam melaksanakan
tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab
memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

8. Perangkat Desa
1
2
3
Dipimpin oleh Sekretaris Desa
dan paling banyak terdiri dari 3
urusan, 1) TU dan Umum; 2)
Keuangan; 3) Perencanaan
Sekretariat Desa
Merupakan unsur pembantu
Kepala Desa sebagai satuan
tugas kewilayahan. Adapun
jumlah unsurnya ditentukan
secara proporsional antara
pelaksana kewilayahan yang
dibutuhkan dengan kemampuan
keungan desa serta faktor
wilayah dan jumlah penduduk
Pelaksana Kewilayaan
Merupakan unsur pembantu
Kades sebagai pelaksana tugas
operasional. Paling banyak
terdiri dari 3, yaitu 1)
Pemerintahan; 2) Kesejahteraan;
dan 3) Pelayanan
Pelaksana Teknis
Berkedudukan
sebagai unsur
pembantu Kepala
Desa
Perangkat Desa

9. SEKRETARIS DESA
 Pelaksanaan unsur-unsur ketatausahaan
dan administrasi umum
 Pelaksanaan koordinasi kegiatan yang
dilakukan kepala desa
 Pelaksanaan bahan pengelolaan data
dan perumusan program
 Pelaksanaan pemantauan dan
pelayanan masyarakat
 Pelaksanaan program kerja tahunan dan
pelaporannya
 Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas
yang diberikan

10. KEPALA URUSAN (1)
KEPALA URUSAN TATA USAHA (TU) DAN UMUM
Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan penataan
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa
dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi,
perjalanan dinas dan pelayanan umum.

11. KEPALA URUSAN (2)
KEPALA URUSAN KEUANGAN
Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga
pemerintahan desa lainnya.

12. KEPALA URUSAN (3)
KEPALA URUSAN PERENCANAAN
Mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana
APBDes, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan
laporan.

13. TUGAS KEPALA SEKSI
Berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
Kepala
Seksi
Bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana
tugas operasional

14. KEPALA SEKSI (1)
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun
rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan,
pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, kependudukan penataan dan pengelolaan
wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

15. KEPALA SEKSI (2)
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan,
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi
serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan
karang taruna.

16. KEPALA SEKSI (3)
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan dan
kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat,
pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan
ketenagakerjaan.

17. TUGAS KEPALA KEWILAYAHAN
KEPALA WILAYAHAN DISEBUT KEPALA DUSUN
Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang
bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di
wilayahnya

18. FUNGSI KEPALA DUSUN
 Pembinaan ketentraman dan ketertiban,
pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan dan
penataan dan pengelolaan wilayah
 Mengawasi pelaksanan pembangunan di
wilayahnya
 Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan
dalam meningkatkan kemampuan dan
kesadaran masyarakat dalam menjaga
lingkungannya
 Melakukan upaya-upaya pemberdayaan
masyarakat dalam menunjang kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan

19. Pengangkatan Perangkat Desa
Persyaratan (Pasal 11)
 Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
 Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun
 Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu)
tahun sebelum pendaftaran
 Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi
Menurut Perda Kabupaten Lebong No. 10 Tahun 2017

20. Pengangkatan Perangkat Desa
Menurut Perda Kabupaten Lebong No. 10 Tahun 2017
Kelengkapan Persyaratan(Pasal 11)
 KTP atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun di desa bersangkutan
 Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat bersangkutan diatas
materai
 Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan
dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika
 Ijazah pendidikan dari tingkat bawah hingga pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat
yang Berwenang
 Akte Kelahiran
 Suat Permohonan menjadi Perangkat Desa
 Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa, yang bersangkutan selama menjadi
perangkat desa
 Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di dusun, bila yang bersangkutan menjabat kepala
dusun
 PNS akan diangkat, bila melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian
 Dalam hal ini PNS yang diangkat menjadi perangkat desa, maka yang bersangkutan dibebaskan
sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa, namun tanpa menghilangkan hak
sebagai PNS

21. Pengangkatan Perangkat Desa
Menurut Perda Kabupaten Lebong No. 10 Tahun 2017
Mekanisme Pengangkatan (Pasal 12)
Pengangkatan perangkat desa merypakan kewenangan Kepala Desa, yang dilaksanakan melalui
mekanisme berikut:
 Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa
 Kepala desa membentuk Tim yang terdiri dari Seorang Ketua, Seorang Sekretaris dan minimal
seorang anggota
 Masa penjaringan dan penyaringan mulai dilaksanakan 60 hari sebelum berakhir masa jabatan
perangkat terdahulu
 Apabila terjadi kekosongan jabatan sebelum masa jabatan berakhir, maka penjaringan
dilaksanakan paling lambat 14 hari sejak terjadi kekosongan jabatan
 Proses penjaringan dimulai dengan membuat pengumuman secara terbuka dan menerima
pendaftaran “Balon” sesuai dengan masa akan berakhirnya jabatan sebelumnya
 Apabila belum mendapatkan Balon dalam jangka waktu yang ada, maka pendaftaran dapat
diperpanjang selama 12 hari
 Hasil penjaringan dan penyaringan Balon Perangkat Desa, sekurang-kurangnya 2 calon yang
dikonsultasikan kepada camat, selambat-lambatnya 14 hari setelah pendaftaran ditutup
 Camat memberikan rekomendasi terhadap calon selambat-lambatnya 7 hari kerja
 Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa
tentang Pengangkatan Perangkat Desa

22. Pengangkatan Perangkat Desa
Menurut Perda Kabupaten Lebong No. 10 Tahun 2017
Pasal 15 menyatakan tentang Masa Jabatan, bahwa:
“.....Masa jabatan perangkat desa selama 6 (enam) tahun atau mengikuti
masa jabatan Kepala Desa......”

23. Pengangkatan Perangkat Desa
Menurut Perda Kabupaten Lebong No. 10 Tahun 2017
Pemberhentian Perangkat Desa (Pasal 19)
Perangkat desa diberhentikan, karena:
Meninggal dunia;
Permintaan sendiri;
Diberhentikan ; dan
Habis masa jabatan

24. Penghasilan Perangkat Desa
Menurut Perda Kabupaten Lebong No. 10 Tahun 2017 vs PP No. 11 Tahun 2019
Penghasilan Perangkat Desa (Versi Lama)
 Sekdes paling sedikit 70% dari
pengjhasilan tetap Kepala Desa per-bulan;
 Perangkat Desa selain Sekretaris paling
sedikit 50% dari penghasilan tetap Kepala
Desa per-bulan
Penghasilan Perangkat Desa
(Versi Baru)
 Besar penghasilan tetap kapala desa paling
sedikit, yait Rp. 2.426.640,00 atau setara
gaji pokok PNS golongan II/a
 Besar penghasilan tetap kapala desa paling
sedikit, yait Rp. 2.224.420,00 atau setara
gaji pokok PNS golongan II/a
 Besar penghasilan tetap kapala desa paling
sedikit, yait Rp. 2.022.200,00 atau setara
gaji pokok PNS golongan II/a

25. JENIS DESA
Penentuan Jumlah Perangkat Desa
Berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang
SOTK Pemdes, pada BAB III Pasal 11 menjelaskan
bahwa susunan organisasi Pemerintahan Desa
disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa, yaitu:
 Desa Swasembada, wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan
3 (tiga) seksi
 Desa Swakarya, dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3
(tiga) seksi
 Desa Swadaya, memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua)
seksi.
Catatan:
Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

26. SUSUNAN ORGANISASI
Pemerintah Desa

27. Thank you
Sampai Jumpa Dikesempatan Lainnya!!