Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to MB Untuk Semua
Similar to MB Untuk Semua (20)
MB Untuk Semua
- 1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Pokja Moderasi Beragama GRAND DESIGN LAYANAN PUBLIK BERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA
- 2. MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT PMA 18 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020- 2024 Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020- 2024 Perpres 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945 Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 29 ayat (2) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 22 ayat (2) Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Pasal 2 Program Prioritas memperkuat moderasi beragama, yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, menjadi tanggung jawab Kementerian Agama Lampiran III Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong Lampiran I 4 Dasar Hukum
- 3. Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Moderasi Beragama telah secara resmi TERTULIS sebagai salah satu Program Prioritas (PP) Negara. Perpres tersebut telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 17 Januari 2020, dan telah diundangkan pada tanggal 20 Januari 2020. Dalam 5 tahun ke depan, Moderasi Beragama akan menjadi salah satu Arah Kebijakan Negara untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Kebijakan ini ditempuh sebagai bagian dari revolusi mental dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia, sesuai arahan Presiden. 02 01 02 Kementerian Agama diberi amanah sebagai Instansi Pelaksana untuk menyusun kerangka dan strategi implementasi Moderasi Beragama, yang dapat diterapkan di Kemenag maupun di Kementerian dan Lembaga lain 03 Untuk mengkoordinir tugas itulah penting dibentuk segera Pokja Implementasi Moderasi Beragama di tingkat Kementerian Agama, dengan payung hukumnya berupa Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pedoman Penyelenggaraan Moderasi Beragama. 04
- 4. Arah Kebijakan dan Strategi: PN 4 : Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan PP 3 : Penguatan Moderasi Beragama MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA KP.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama KP.4 Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan KP.5 Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama Jalan Tengah KP.1 ProPN: Pemberdayaan dana sosial keagamaan ProPN: Pengembangan kelembagaan ekonomi umat ProPN: penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa ProPN: Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat ProPN: Pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama ProPN: Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru ProPN: pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran ProPN: peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga ProPN: penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong ProPN: pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa KP.3 Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya ProPN: Penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai- nilai agama ProPN: Pengembangan Literasi khazanah budaya bernafas agama ProPN: Pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi 4 ProPN: penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan ProPN: pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama ProPN: Peningkatan kualitas penyelenggaran haji dan umrah ProPN: Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal ProPN: peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan
- 6. Hubungan Logis Grand Design Pelayanan Publik Berperspektif Moderasi Beragama dengan Pembangunan Nasional
- 7. Kementerian Agama Republik Indonesia KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS 1-3 • Dasar Hukum Kebijakan dan Program Kementerian Agama 2020 - 2024 • Tantangan Indonesia yang terkait dengan Kementerian Agama • Kementerian Semua Agama : Arah Kebijakan dan Program Prioritas REVITALISASI KUA 9-10 • Arah Kebijakan Revitalisasi KUA • Peta Jalan Revitalisasi KUA CYBER ISLAMIC UNIVERSITY 11-13 • Arah Kebijakan Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI) Tahun 2021-2023 • Peta Jalan Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI) Tahun 2021-2023 • Program Persiapan UISSI: PJJ Prodi PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon KEMANDIRIAN PESANTREN 14-15 • Arah Kebijakan Kemandirian Pesantren • Peta Jalan Kemandirian Pesantren RELIGIOSITY INDEX 16-17 • Arah Kebijakan Religiosity Index • Peta Jalan Religiosity Index PENGUATAN MODERASI BERAGAMA 4-6 • Arah Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024 • Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama pada Kementerian Agama • Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama pada Lingkup Nasional TRANSFORMASI DIGITAL 7-8 • Arah Kebijakan Transformasi Digital Kementerian Agama • Peta Jalan Transformasi Digital Kementerian Agama TAHUN TOLERANSI 2022 18-20 • Arah Kebijakan Tahun Toleransi 2022 • Peta Jalan Tahun Toleransi 2022 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN AGAMA "Agama Sebagai Sumber Inspirasi"
- 8. Demografi Pertumbuhan Penduduk Muda, Kelas Menengah, dan Perkotaan Teknologi Penetrasi pengguna Internet dan Media Sosial yang semakin besar Pendidikan Kualitas Pendidikan keagamaan yang belum merata (madrasah dan pesantren) Pelayanan Tuntutan publik terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat. Moderasi Beragama Masih berkembangnya cara pandang keagamaan yang mengesampingkan maslahat kemanusiaan Kementerian Agama Republik Indonesia Tantangan Indonesia yang terkait dengan Kementerian Agama 2
- 9. Kementerian Agama Republik Indonesia Kementerian Agama Untuk Semua Agama 7 Kebijakan Prioritas Kementerian Agama Arah Kebijakan Kementerian Agama UMAT BERAGAMA Moderat, Unggul, Maslahat, Rukun, Dan Damai KUALITAS PENDIDIKA N KEAGAMA AN KUALITAS KEHIDUPAN KEBERAGAMAAN KUALITAS PERSAUDARA AN UMAT BERAGAMA KUALITAS KEHIDUPAN PESANTREN GOOD GOVERNANCE TRANSFORMASI DIGITAL MODERASI BERAGAMA 01 PENGUATAN MODERASI BERAGAMA 02 TRANSFORMA SI DIGITAL 03 REVITALISAS I KUA 04 CYBER ISLAMIC UNIVERSITY 05 KEMANDIRIA N PESANTREN 06 RELIGIOSI TY INDEX 3 TAHUN TOLERANSI 2022 07
- 10. Kementerian Agama Republik Indonesia PENGUATAN MODERASI BERAGAMA 4-6 • Arah Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024 • Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama pada Kementerian Agama • Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama pada Lingkup Nasional
- 11. Arah Kebijakan 17 Penguatan Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024 Kebijakan memperkuat Moderasi Beragama didasarkan pada paradigma: • Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya, negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai amanah konstitusi. • Negara memposisikan diri “in between”: tidak boleh terlalu jauh campur tangan, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan. • Negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai agama, yaitu terwujudnya kemaslahatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan. Kementerian Agama Republik Indonesia 4
- 12. MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT Peta Jalan • Penguatan pelibatan pemangku kepentingan dengan fasiitasi program masyarakat untuk implementasi Moderasi Beragama • Peningkatan fasilitasi program masyarakat sesuai tugas dan fungsi 26 Penguatan Moderasi Beragama pada Kementerian Agama 2021 2022 2023 2024 Penguatan Perspektif Moderasi Beragama dalam Institusi Penyelenggaraan Layanan dan Program Keagamaan berperspektif MB Penguatan Peran Masyarakat dalam PMB Peneguhan dan Apresiasi Negara dan Bangsa Berperspektif MB • Pengembangan kerangka kerja tingkat Pusat dan Daerah • Penyiapan Instrumen implementasi Penguatan Moderasi Beragama • Pemenuhan anggaran • Program Penguatan MB berbasis tugas dan fungsi • Peningkatan kapasitas ASN Kemenag • Pengembangan dan penguatan pelayanan publik berperspektif Moderasi Beragama • Pelibatan pemangku kepentingan dalam implementasi Moderasi Beragama • Tercapainya indeks-indeks sesuai target • Pemenuhan regulasi akan hak sipil berbasis Moderasi Beragama • Penurunan jumlah kasus konflik atas nama agama • Apresiasi implementasi Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia 5
- 13. MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT 2023 • Implementasi penguatan Moderasi Beragama oleh penyelenggara negara. • Peningkatan pelibatan tokoh publik dan organisasi berpengaruh dalam penguatan Moderasi Beragama • Kebijakan afirmasi penguatan Moderasi Beragama Pengarusutamaan Perspektif Moderasi Beragama dalam Kehidupan Keberagamaan Indonesia di semua lini 2021 • Sosialisasi dan penyelarasan konsep dan kerangka kerja Moderasi Beragama • Penguatan regulasi perspektif Moderasi Beragama • Penguatan dukungan kebijakan dan anggaran Kementerian/Lembaga di tingkat pusat sampai pemerintah daerah • Pengembangan kelembagaan Moderasi Beragama Pengembangan Infrastruktur Penguatan Perspektif Moderasi Beragama 2022 • Peningkatan perspektif dan kapasitas penyelenggara negara. • Pelibatan kelompok-kelompok kunci dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama • Kajian awal Program Pengarusutamaan Moderasi Beragama pada target utama RPJMN Penguatan Perspektif dan Kapasitas Penyelenggara Negara & Lembaga Keagamaan dalam Pengarusutamaan Perspektif Moderasi Beragama 2024 • Tercapainya Indeks KUB, Indeks Kesalehan Umat Beragama, dan Indeks Penerimaan Umat Beragama atas keragaman budaya • Rekognisi dan afirmasi kepada pelaku Moderasi Beragama • Tercapainya target rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran. • Perspektif Moderasi Beragama menjadi perspektif utama dalam dunia pendidikan. • Media masa menjadi agen Penguatan Moderasi Beragama Peneguhan Kerukunan Umat Beragama dan Kehidupan Keberagamaan Berperspektif Moderasi Beragama Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama pada Lingkup Nasional 27 Kementerian Agama Republik Indonesia 6
- 14. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS MODERASI BERAGAMA DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (1) 14 Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antarumat beragama KEBIJAKAN STRATEGI 1. Peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilainilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran; 2. Penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam clearing house yang mudah diakses; 3. Pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama; 4. Penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan; 5. Peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara; 6. Peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; 7. Pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
- 15. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (2) 15 STRATEGI 8. Heningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama; 9. Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama; 10. Peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama; 11. Peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa; 12. Peningkatan frekuensi forum dialog antartokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antarumat beragama; 13. Peningkatan frekuensi dialog kerukunan intraumat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik; 14. Peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; dan 15. Peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antarumat beragama.
- 16. 16 16 Visi & Misi Kemenag Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (RPJMN) Arah Kebijakan dan Strategi Kemenag PROGRAM GENERIK DAN TEKNIS Kerangka regulasi Kerangka kelemba- gaan Kerangka penda- naan LINGKUNGAN STRATEGIS Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidika keagamaan berkualitas Peningkatan budaya birokrasi kepemerintahan yang bersih, melayani dan responsif Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif Meningkatnya pemerataan akses pendidikan Meningkatnya moderasi dan kerukunan umat beragama Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama 2 1 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat 6 Meningkatnya kualitas tata kelola kepemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas 11 12 Meningkatny a keselarasan relasi agama dan budaya Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa 4 5 7 8 9 13 10 3 PETA STRATEGIS
- 17. Kebijakan Prioritas Khusus MODERASI BERAGAMA RESPONSIVE COVID 19 KITA CINTA PAPUA LAYANAN AGAMA DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA LAYANAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN TATA KELOLA LAYANAN 1 2 3 1 2 3
- 18. MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT Pemberdayaan Ekonomi umat Pelayanan Keagamaan Harmoni dan Kerukunan Praktik dan Cara Pandang Beragama Perspektif Jalan Tengah (Wasathiyyah) Pengembangan dakwah untuk perdamaian dan kemaslahatan umat; Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru; pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa. Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong. Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan; Peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga; Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan Peningkatan kualitas penyelenggaran haji dan umrah. Pemberdayaan dana sosial keagamaan; Pengembangan kelembagaan ekonomi umat; dan Pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel. Literasi Keagamaan Implementasi Moderasi Beragama Kerukunan Umat Beragama Moderasi Beragama
- 19. MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
- 20. Tantangan Saat Ini Berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrem), yang mengesampingkan martabat kemanusiaan Berkembangnya klaim kebenaran subyektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik Berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI Tantangan 3 Tantangan 1 Tantangan 2 Merawat Keindonesiaan Memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat Mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah ber- Indonesia dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama Moderasi Beragama Moderasi Beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran sehingga Indonesia maju. Toleran, Harmonis, Damai
- 22. Moderasi Beragama Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. MODERASI, menurut kamus bahasa: • Bahasa Indonesia: 1. pengurangan kekerasan dan 2. penghindaran keekstreman. • Bahasa Latin: ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). • Bahasa Inggris: core (inti, esensi), standard (etika). • Bahasa Arab: wasath atau wasathiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawassuth (tengah-tengah), i’tidal (adil), dan tawazun (berimbang). Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama – yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum – berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa
- 23. mencederai nilai luhur kemanusiaan melanggar ketentuan hukum yang menjadi panduan bermasyarakat dan bernegara ATAS NAMA AGAMA: 3 1 BATASAN EKSTREM cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan 2 bertentangan kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara INDIKATOR Moderasi Beragama Komitmen kebangsaan Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi: UUD 1945 dan regulasi di bawahnya Toleransi Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama. Anti kekerasan Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan Menghargai tradisi Ramah & penghargaan terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama
- 24. Ekosistem MASYARAKAT Praktik keberagamaan, budaya, keluarga, keterlibatan, kepeloporan, perempuan, dan anak muda NEGARA Ideologi, paradigma konstitusional, kebijakan, program dan layanan, regulasi dan penegakan hukum, desentralisasi, sistem ekonomi, aktor negara PENDIDIKAN Penanaman nilai-nilai agama, pendidikan formal dan nonformal, pendidikan masyarakat (informal), pendidik, pengelola pendidikan, bahan ajar MEDIA Komodifikasi kasus agama, kemerdekaan berpendapat, distorsi informasi, disrupsi otoritas keagamaan KEAGAMAAN Pemuka agama, organisasi berbasis keagamaan, rumah ibadah, penyiaran agama, pendidikan agama, komodifikasi agama POLITIK Praktik politik kekuasaan dan kebangsaan, populisme Moderasi Beragama dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bertautan. Setiap faktor berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk sebuah sistem yang kompleks. Penguatan Moderasi Beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas kerja sama. Penguatan Moderasi Beragama
- 25. MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT Terdapat 7 kelompok yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Penguatan Moderasi Beragama pada ketujuh kelompok ini akan mempercepat pengarusutamaan Moderasi Beragama di Indonesia. 7 Kelompok Strategis Penguatan Moderasi Beragama Partai Politik Penguatan praktik politik bermartabat nir-SARA Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta penegakan hukum dengan perspektif pemenuhan hak konstitusi dan perspektif Moderasi Beragama Pengayaan literasi masyarakat sebagai pembentuk nilai- nilai kolektif, pengurangan sentimen kebencian Dunia Pendidikan Media Birokrasi Dunia Bisnis TNI/Polri Masyarakat Sipil Penanaman nilai-nilai Moderasi Beragama dan pengelolaan institusi pendidikan secara non diskriminatif Penguatan perspektif Moderasi Beragama bagi birokrat, untuk pemenuhan hak sipil dan hak beragama warga negara Indonesia Penguatan peran & kapasitas tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, budayawan, organisasi berbasis agama, pengelola rumah ibadah, ormas sipil, keluarga, perempuan, dan anak muda Pengembangan ekonomi inklusif dan keterlibatan dunia bisnis dalam penguatan Moderasi Beragama 15
- 26. MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT 2019 2024 83,56 86,08 n/a 76,00 73,83 75,80 Kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama para umat beragama melalui kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah Keselarasan relasi agama dan budaya melalui sikap akomodatif umat beragama terhadap budaya dan penurunan konflik bernuansa agama Menggambarkan realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan melalui sikap toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama Indeks Kesalehan Umat Beragama Indeks Penerimaan Umat Beragama atas Keragaman Budaya Indeks Kerukunan Umat Beragama Indikator Kinerja 17 Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2024 Pemerintah memperkuat Moderasi Beragama sebagai modal sosial pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat konstitusi. Meskipun terdapat institusi negara yang menjadi leading sector, pengejawantahan Moderasi Beragama adalah tugas semua pemangku kepentingan.
- 27. MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT Anti Kekerasan Menghargai Tradisi Ruang Publik Indeks Moderasi Beragama 17 Moderasi Beragama sebagai modal sosial pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat konstitusi. Toleransi Komitmen Kebangsaan 1. Kemanusiaan 2. Kemaslahatan umum 3. Adil 4. Berimbang 5. Taat konstitusi 6. Komitmen kebangsaan 7. Toleransi 8. Anti kekerasan dan 9. Penghormatan terhadap tradisi
- 28. MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT Sebagai jaminan penerapan nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pelayanan Publik Kementerian Agama Sebagai Instrumen Evaluasi Pelayanan Publik Berprespektif Moderasi Beragama TUJUAN GRAND DESAIN LAYANAN PUBLIK BERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA Sebagai Pedoman Perencanaan dan Implementasi Pelayanan Publik Kementerian Agama Sebagai pemenuhan dari mandatori Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), RPJMN, Renstra dan Peta Jalan Moderasi Beragama
- 29. Kerangka Konseptual Pelayanan Publik Berperspektif Moderasi Beragama Pilar Moderasi Beragama dan Hasil yang Diharapkan
- 30. Target Pelaksanaan Pelayanan Publik Berperspektif Moderasi Beragama
- 31. Moderasi Beragama Pada tahun 2025, pencapaian sasaran-sasaran disamping secara bertahap diharapkan telah menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Semakin baik kualitas pelayanan publik, semakin baik pula hasil pembangunan bidang agama yang ditandai dengan: 1. Meningkatnya bimbingan keagamaan yang berwatak moderat. 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan keagamaan yang bertumpu pada pertimbangan realitas sosial, guna memberikan kepuasan dan kebahagiaan masyarakat. 3. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bertumpu pada akses dan mutu berdasarkan dimensi Moderasi Beragama. 4. Untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi umat yang dapat dirasakan kemanfaatannya. 5. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang tidak diskriminatif.
- 32. SELF ASSESSMENT IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM MODERASI BERAGAMA Form Lembar Identifikasi dapat di unngah pada link https://bit.ly/kuesionerPPMB22
- 33. IDENTIFIKASIPELAYANAN BERPERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA IDENTIFIKASI LAYANAN PUBLIK BERPERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI Form Lembar Identifikasi dapat di unngah pada link https://bit.ly/identifikasiPPMB22
- 34. TERIMA KASIH
Editor's Notes
- Penjelasan di atas lampiran III di bold