pengantar ilmu hukum

1. Pengertian traktat
Traktat atau treaty adalah perjanjian internasional yang dibuat antarnegara yang
dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian
internasional. Suatu negara juga dapat membuat perjanjian dengan negara lain tanpa
harus membentuk traktat.
Di dalam perjanjian internasional ada berbagai macam istilah. Perjanjian tersebut pada
dasarnya dibagi dalam perjanjian internasional yang penting , dan yang kurang penting
atau sederhana sifatnya. Bagi perjanjian internasional, yang penting dinamakan traktat
sedangkan bagi yang kurang penting digunakan istilah persetujuan.
Perjanjian internasional yang sangat penting meliputi masalah-masalah yang penting
bagi kelangsungan hidup suatu bangsa/negara, seperti perjanjian batas wilayah.
Sedangkan perjanjian yang kurang penting seperti agreement, protocol, piagam,
charter, dan lain-lain sebagainya.
Akibat dari perjanjian-perjanjian tersebut adalah apa yang disebut dengan “pakta sunt
servanda”, artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.
Di samping itu, para pihak harus menaati seperti menaati perjanjian yang mereka buat
isinya.
Adapun yang dimuat dalam sebuah traktat pada umumnya adalah ketentuan-ketentuan
hukum yang bersifat umum yang mengikat negara yang menandatanganinya. Ini berarti
timbulnya traktat yang menciptakan hukum sehingga dapat digolongkan sebagai
sumber hukum formil.

2. Macam-macam traktat
Mengenai traktat, dikenal 3 macam traktat, yaitu traktat bilateral, traktat multilateral, dan
traktat kolektif.
Traktat bilateral adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh dua buah negara.
Contoh traktat bilateral antara lain adalah :
1. Traktat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia tentang
perjanjian ekstradisi menyangkut kejahatan criminal biasa dan kejahatan politik.
2. Traktat antara pemerintah Indonesia dan pemeritah Papua Nugini tentang
perjanjian perbatasan kedua negara.
3. Traktat antara pemeritah Uni Soviet dengan Amerika Serikat tentang SALT II
(Strategic Arms Limmination Treaty II) yang ditandatangai oleh Presiden Jimmy
Carter dan Ketua Presidium Soviet Tertingi Leonar Breznev.
Traktat multilateral adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh lebih dari dua
negara. Contoh perjanjian internasional multilateral antara lain :
1. Perjanjian antara Indonesia, Singapura dan Malaysia tentang status Selat
Malaka sebagai laut milik bersama ketiga negara tersebut dan bukan laut
internasional.
2. Perjanjian antara Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand tentang
pembentukan ASEAN.
3. Perjanjian kerja sama beberapa negara di bidang pertahanan dan ideologi
seperti NATO.
Traktat kolektif atau traktat terbuka adalah perjanjian internasional yang boleh
dimasuki negara lain. Contoh traktat terbuka adalah Piagam PBB atau Charter of the
United Nations yang merupakan perjanjian banyak negara yang ingin mengadakan
perdamaian dunia. Indonesia menjadi anggota yang ke 60.
Demikianlah penjelasan mengenai pengertian traktat dan macam-macam traktat
atau perjanjian internasional yang dijadikan sebagai sumber hukum. Semoga
bermanfaat.

4. CONTOH KASUS :
PERJANJIAN DI PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA
20.34 | Publish by Rian Nur Anam
Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani perjanjian the first Joint
Investment and Trade Committee (JICT) untuk meningkatkan perdaganan dan
investasi antara kedua negara. Penandatangan kesepakatan tersebut dilakukan oleh
wakil dari masing-masing negara yakni Menteri Perdagangan. Salah satu isu yang
dibahas dalam pertemuan adalah pemeriksaan kembali perjanjian perdagangan
perbatasan yang telah dibuat pda tahun 1970. Kedua negara telah bersetuju untuk
mengadakan perbaikan perjanjian sesegera mungkin.
Kedua menteri juga membahas masalah-masalah tentang kerjasama perdagangan dan
investasi, termasuk suatu peraturan untuk memeriksa ekspor keramik Malaysia ke
Indonesia. Indonesia dan Malaysia juga setuju untuk membahas isu-isu tentang
sertifikat negara asal sepanjang itu didasarkan pada the common effective
preferential tariffs (CEPT) untuk AFTA (ASEAN Free Trade Area).
Persoalan klaim diketahui setelah pada tahun 1967 dilakukan pertemuan teknis
pertama kali mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Kedua belah pihak
bersepakat (kecuali Sipadan dan Ligitan diberlakukan sebagai keadaan status quo lihat:
Sengketa Sipadan dan Ligitan). Pada tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan
penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia, yang disebut sebagai
Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia - Malaysia kedua negara masing2
melakukan ratifikasi pada 7 November 1969, tak lama berselang masih pada tahun
1969 Malaysia membuat peta baru yang memasukan pulau Sipadan, Ligitan dan Batu
Puteh (Pedra blanca) tentunya hal ini membingungkan Indonesia dan Singapura dan
pada akhirnya Indonesia maupun Singapura tidak mengakui peta baru Malaysia
tersebut. Kemudian pada tanggal 17 Maret 1970 kembali ditanda tangani Persetujuan
Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi pada tahun 1979 pihak Malaysia
membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritim dengan yang secara
sepihak membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukan blok maritim
Ambalat ke dalam wilayahnya yaitu dengan memajukan koordinat 4° 10' arah utara
melewati Pulau Sebatik. Indonesia memprotes dan menyatakan tidak mengakui klaim
itu, merujuk pada Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia - Malaysia tahun 1969
dan Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia tahun 1970. Indonesia
melihatnya sebagai usaha secara terus-menerus dari pihak Malaysia untuk melakukan
ekspansi terhadap wilayah Indonesia. Kasus ini meningkat profilnya setelah Pulau

5. Sipadan dan Ligitan, juga berada di blok Ambalat, dinyatakan sebagai bagian dari
Malaysia oleh Mahkamah Internasional.
Ada sejarah panjang yang terangkai mengenai batas wilayah Negara antara Indonesia
dan Malaysia, baik batas darat maupun batas maritim. Yang menarik untuk dibahas
pada topik ini adalah mengenai batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Pada
tahun 1969 sudah ada perjanjian antara Indonesia dan Malaysia mengenai batas
landas kontinen (dasar laut) antara kedua Negara. Perjanjian tersebut juga mencakup
perbatasan di pulau Natuna dan semenanjung Malaysia di sebelah barat Laut Cina
Selatan. Dan pada tahun 1970 ada tambahan perjanjian batas antara Malaysia dan
Indonesia mengenai perbatasan Laut Wilayah (territorial sea).
Laut wilayah adalah kawasan perairan suatu Negara yang diukur sejauh 12 mil laut dari
garis pangkal suatu Negara (biasanya berupa garis pantai). Jika ada dua Negara yang
berdekatan sama-sama mengklaim 12 mil laut untuk laut wilayah dan bertampalan
(overlap) maka perlu ditegaskan batas antar perairan laut wilayah tersebut. Batas antar
laut wilayah tersebut mencakup tubuh air (water column). Batas inilah yang kemudian
digunakan sebagai penanda adanya pelanggaran di wilayah perairan seperti apa yang
dituduhkan kepada nelayan Indonesia. Tanpa adaya batas laut yang memisahkan
tubuh air, sesungguhnya tidak ada dasar untuk mengatakan sebuah kapal telah
memasuki wilayah perairan negara lain mengingat aktivitas kapal nelayan ini adalah di
air, bukan di dasar laut, bukan di udara. Mari kita lihat kondisi batas laut antara
Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka.
Batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia ditarik dari dekat Singapura dan berakhir
di dekat Pula Batu Mandi di Selat Malaka. Artinya tidak ada batas perairan yang berupa
batas laut wilayah antara Malaysia dan Indonesia setelah Pulau Batu Mandi ke arah
Barat Laut di Selat Malaka. Yang ada hanyalah batas landas kontinen yang ditetapkan
pada tahun 1969. Batas landas kontinen, sesuai dengan hukum laut internasional,
merupakan batas yang memisahkan dasar laut dua atau lebih negara. Batas landas
kontinen tersebut tidak mengatur batas tubuh air. Sehingga secara umum, batas landas
kontinen ini berlaku dalam hal pengelolaan lapisan di bawah laut (dasar laut) yang
biasanya digunakan untuk pertambangan lepas pantai (off shore).
Menilik kembali insiden yang terjadi, lokasi insiden penembakan tersebut terjadi di
sekitar Pulau Berhala. Sayangnya, tidak diketahui secara pasti lokasinya (yang
dinyatakan dengan koordinat lokasi insiden). Secara geografis, letak pulau Berhala
berada di sebelah utara Pulau Batu Mandi. Artinya lokasi insiden berada di sebelah
utara titik paling utara batas laut wilayah Indonesia dan Malaysia. Jika hal tersebut
benar (mengenai lokasi insiden) maka di wilayah tersebut tidak ada batas tubuh air.
Yang ada hanyalah batas landas kontinen yang membatasi dasar lautnya saja dan tidak
membatasi tubuh air.

7. KESEPAKATAN ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE
Indonesia dan Timor Leste capai kesepakatan damai
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Presiden Ramos Horta dan Perdana
Menteri Xanana Gusmao menandatangani pernyataan bersama usai menerima laporan
akhir KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan), Selasa (15/7) siang di Grand
Ballroom II Hotel Grand Hyatt Nusa Dua. Laporan akhir KKP diserahkan oleh Benjamin
Mangkoedilaga, Ketua KKP Indonesia. Berikut ini pernyataan bersama tersebut. Kami,
Kepala Negara/Pemerintahan Republik Indonesia dan Republik Timor Leste bertemu di
Bali pada tanggal 15 Juli 2008 untuk menerima laporan akhir KKP, yang dibentuk dan
dimandatkan oleh kami. Untuk itu, kami menyampaikan pernyataan bersama sebagai
berikut:
1. Kedua Negara telah menempuh jalan panjang untuk menyembuhkan luka dari bagi
masa lalu bersama yang tidak menguntungkan. Sebagai tetangga dekat, kedua negara
bertekad untuk bekerja bersama dalam memajukan perdamaian dan persahabatan,
yang meletakkan dasar kuat untuk membangun suatu hubungan bertetangga yang
stabil, bersahabat dan saling menguntungkan.
Dalam kaitan ini, kami menekankan pentingnya penyelesaian berbagai permasalahan
residual kedua negara.
2. Berpedoman pula dengan semangat Piagam PBB, kami sepakat, berkenaan dengan
kejadian- kejadian pada tahun 1999, untuk membentuk KKP. Pembentukan dan
pelaksanaan Komisi merupakan upaya kami untuk bersama-
sama mengungkapkan kebenaran faktual berkenaan dengan hakekat, sebab dan
lingkup berbagai pelanggaran HAM yang dilaporkan terjadi pada periode menjelang dan
segera setelah jajak pendapat di Timor-Timur pada tahun 1999.
3. Belajar dan mengambil pelajaran dari pengalaman bersama, dan didorong oleh
keinginan kuat untuk bergerak maju ke depan, kami bertekad untuk menutup bagian
dari masa lalu melalui berbagai upaya bersama. KKP merupakan
mekanisme yang unik dan belum pernah ada sebelumnya, yang dibentuk oleh dua
negara berdaulat dalam rangka menyelesaikan berbagai isu bilateral melalui pencarian
kebenaran dan pemajuan persahabatan melalui proses non yudisial yang menekankan
pada tanggungjawab kelembagaan. Disamping upaya pemajuan persahabatan, kami
berkehendak untuk memastikan tidak berulangnya kejadian serupa.
4. Kami berbesar hati dengan kemajuan hubungan bilateral sejak pembukaan
hubungan diplomatic di antara kedua negara. Selain mekanisme konsultasi bilateral
yang mencakup antara lain, isu-isu perbatasan, hukum, perdagangan,
investasi, dan keuangan, transportasi dan komunikasi, dan isu-isu budaya, pendidikan
dan sosial, seluruh elemen masyarakat, termasuk para pejabat pemerintah tingkat

8. tinggi, telah menjalin berbagai kontak secara langsung dan intensif. Selama masa dua
setengah tahun masa kerja komisi, kedua negara
telah mencapai kemajuan yang mengesankan dalam menangani berbagai isu residual
dan dalam melakukan kerjasama bilateral lebih lanjut.
5. Mandat komisi dimulai pada tahun 2005. Penyelidikan dilakukan
melalui telaah dokumen dan proses pencarian fakta. Dokumen-dokumen yang
digunakan meliputi laporan Komisi Nasional Penyelidikan atas Pelanggaran HAM di
Timor-Timur (KKP) HAM dan Pengadilan Ad-hoc HAM untuk Timor-Timur di Indonesia
serta Laporan Panel Khusus untuk Kejahatan Serius (SPSC) dan
Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste. Proses
pencarian fakta meliputi Dengar Pendapat terbuka dan tertutup, pengambilan
pernyataan, wawancara, dan submisi tertulis.
6. Kami mempertimbangkan bahwa berbagai peristiwa menjelang dan segera setelah
jajak pendapat tahun 1999 sangat dipengaruhi oleh kompleksitas situasi yang ada pada
saat itu di Indonesia dan Timtim.
7. Kami menerima temuantemuan, kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-
rekomendasi komisi dan menyatakan bahwa pelanggaran HAM serius telah terjadi
menjelang dan segera setelah jajak pendapat di Timtim pada tahun 1999.
8. Atas nama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste, kami menyatakan
penyesalan yang mendalam kepada seluruh pihak dan korban baik yang baik secara
langsung maupun tidak langsung yang telah mengalami luka fisik danpsikologis akibat
pelanggaran HAM serius yang terjadi menjelang dan segera setelah jajak pendapat di
Timtim pada tahun 1999.
9. Kami berkomitmen untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan berbagai
rekomendasi komisi untuk melaksanakan berbagai inisiatif lain yang diperlukan bagi
pemajuan persahabatan dan rekonsiliasi lebih lanjut di antara warga kedua negara.
Kami berdua memahami bahwa rekomendasirekomendasi tersebut akan
diintegrasikan secara komprehensif dalam suatu Rencana Aksi dengan penekanan,
antara lain, programprogram yang berorientasi pada korban, dan akan diprioritaskan
dalam agenda Komisi Bersama Tingkat Menteri untuk Kerjasama Bilateral,
Pelaksanaan dari Rencana Aksi tersebut, bilamana diperlukan, akan menyambut baik
partisipasi berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat madani.
10. Kami sangat menghargai kinerja komisi dan memahami berbagai kesulitan berat
yang harus diatasi dalam pelaksanaan tugasnya. Lebih lanjut, kami memuji cara komisi
yang dengan cepat membangun mekanisme-mekanisme sebagai
tercantum pada Kerangka Acuan, sehingga dapat memfasilitasi kerja komisi. Melalui
cara kerja tersebut, komisi telah menyumbang pada pertumbuhan kemakmuran dan
perdamaian di dua negara. Kami juga mengagumi komitmen,
dedikasi, integritas dan profesionalisme komisi dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

9. 11. Kami berterimakasih kepada para Komisioner atas laporan mereka dan dengan ini
menyatakan bahwa mandat mereka telah terpenuhi dan selesai. 12. Kami, dua
pemerintah akan menyampaikan laporan kedua parlemen kami dan membuat laporan
tersebut tersedia bagi publik.
13. Kami akan menugaskan kedua Menteri Luar Negeri kami untuk melakukan
presentasi bersama kepada masyarakat internasional. 14. Akhirnya, kami mengajak
rakyat kami untuk bergandengan tangan dan bekerja untuk masa
depan yang lebih baik dengan semangat rekonsiliasi dan persahabatan.
Dibuat di Bali pada hari kelima belas bulan Juli pada tahun 2008.
Indonesia dan Timor Leste Sepakati Kerjasama Bilateral Bidang Kehutanan
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste sepakat melakukan
kerjasama bilateral dalam bidang kehutanan. Kerjasama tersebut akan dituangkan
dalam bentuk nota kesepakatan (MoU), yang akan ditandatangani pada tanggal 29
Oktober 2008 di Jakarta. Pemerintah Indonesia akan diwakili oleh Menteri Kehutanan
RI, H.M.S. Kaban, dan pemerintah Demokratik Timor Leste akan diwakili oleh Menteri
Pertanian dan Perikanan, Mariano Assanami Sabino.
Kerjasama bilateral bidang kehutanan tersebut akan mencakup kegiatan-kegiatan
sebagai berikut :
a. Reforestation and forest rehabilitation (Agro forestry and community forestry).
b. Research, extension, education and sharing onforestry database.
c. Watershed Management.
d. Forest production, utilization, protection and national park management.
e. Forest inventory.
f. Environmental protection and management related to forestry.
g. Combating illegal logging and cross boundari illegal markets.
h. Invesment on industrial forest plantation.
Salah satu hal yang melatarbelakangi kesepakatan kerjasama ini adalah karena sampai
saat ini, antara Indonesia dengan Timor Leste belum ada kerjasama bilateral di bidang
kehutanan. Indonesia sebagai negara tetangga dinilai memiliki peran penting dalam

10. kemajuan negara Timor Leste. Keinginan pemerintah Timor Leste menjalin kerjasama
bilateral bidang kehutanan dengan Indonesia, disampaikan oleh Direktur Penanaman,
Direktorat Kehutanan Timor Leste, pada kunjungannya di Departemen Kehutanan pada
bulan Juli 2008.
Selain kerjasama bilateral dengan Timor Leste, saat ini sedang dijajagi kerjasama
trilateral antara Indonesia, Timor Leste, dan Brazil, dalam bidang kehutanan. Kegiatan-
kegiatan bidang kehutanan yang diusulkan Pemerintah Timor Leste untuk
dikerjasamakan antara lain restorasi hutan dan pengurangan erosi tanah, revitalisasi
produk-produk kayu, peremajaan pohon-pohon pelindung tanaman kopi, dan pelatihan
atau diklat kehutanan.
Kerjasama Indonesia dan Timor Leste dalam Bidang Pendidikan
Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao menyatakan hasil kunjungan
bilateralnya ke Jakarta sangat produktif, terbukti dari ditandatanganinya beberapa
perjanjian antara Indonesia dan Timor Leste. Perjanjian tersebut diantaranya perjanjian
dibidang perdagangan, Memorandum of Understanding (MoU) Technical Cooperation
dibidang perdagangan, MoU Technical Cooperation terkait Industri Kecil dan
Menengah, serta MoU Technical Cooperation bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
Peran Indonesia, diakui Xanana sangatlah besar dalam bidang perdagangan karena
70% sampai 80% perdagangan Timor Leste adalah dengan Indonesia.
Dalam Bidang Pendidikan
Telah dilaksanakan pertemuan SOM dan Komisi Bersama II antara Pemerintah RI dan
Pemerintah Timor Leste pada tanggal 4 s.d. 6 September 2003 di Dili. Dalam
pertemuan tersebut ditandatangani Joint Statement: Second Meeting of the Indonesia-
Timor Leste, Joint Ministerial Commission for Bilateral Cooperation, oleh Dr. N. Hassan
Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI dan Dr. Jose Ramos Horta, Menteri Luar Negeri dan
Kerjasama Timor Leste Pemberian Beasiswa Timor Lorosae Scholarship, kepada
mahasiswa Timor Leste yang sedang melanjutkan program S1 di Indonesia, dengan
sumber dana dari Pemerintah Jepang, Jerman, Norwegia, Ford Foundation dan UNDP.
Saat ini jumlah mahasiswa warganegara Timor Leste yang sedang melanjutkan
pendidikan program S1 pada perguruan tinggi di Indonesia mulai Januari 2006 s.d. 5
Desember 2006 sebanyak 868 orang (termasuk beberapa orang program S2), dengan
jumlah terbanyak atas biaya sendiri dan sisanya biaya sponsor.
KESEPAKATAN TENTANG PENGHENTIAN PERMUSUHAN DAN UPAYA UNTUK
MENCIPTAKAN

11. PERDAMAIAN
Kami yang bersepakat :
1. Pihak yang bertikai:
a. CNRT (Concelho Nacional Resistencia Timorenses) dan Falintil
b. Pihak Pro Integrasi
2. Pemerintah Daerah Timor Timur
3. Korem 164/Wira Dharma
4. Kepolisian Daerah Timor Timur
Prihatin mengenai meningkatnya tindakan-tindakan kekerasan termasuk
intimidasi, teror dan pembunuhan di Timor Timur yang mengakibatkan jatuhnya
korban jiwa dan harta benda serta rasa takut yang mendalam dari masyarakat.
Mengingat bahwa adanya gangguan keamanan dan ketenteraman serta kedamaian
Timor Timur akan mengakibatkan tidak tercapainya upaya untuk mencapai
penyelesaian atas masalah Timor Timur yang adil, menyeluruh dan dapat
diterima masyarakat internasional melalui dialog segitiga di bawah naungan
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bertekad untuk bekerjasama
menciptakan suasana aman dan damai di Timor Timur. Sepakat mengenai hal-hal
sebagai berikut:
1. Para pihak yang bertikai menghentikan segala bentuk permusuhan,
intimidasi serta tindakan teror dan kekerasan.
2. Semua pihak dari kesepakatan ini berkewajiban untuk membantu upaya untuk
menciptakan perdamaian dan ketentraman yang benar-benar dapat dirasakan oleh
semua penduduk Timor Timur menuju rekonsiliasi
3. Semua pihak dari kesepakatan ini mendukung keinginan Pemerintah serta
upaya Komnas HAM dan pihak Gereja Katholik di Timor Timur untuk mewujudkan
rekonsiliasi di Timor Timur dan untuk menegakkan kehormatan dan perlindungan
terhadap hak asasi manusia serta menegakkan hukum di Timor Timur
4. Para pihak yang bertikai berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah
guna menjamin dilaksanakannya secara efektif kesepakatan ini oleh para
pendukung masing-masing baik yang bersenjata maupun yang tidak bersenjata
5. Untuk mengawasi pelaksanaan dari kesepakatan ini dibentuk komisi
perdamaian dan stabilitas, yang keanggotaannya dua orang dari masing-masing
yang bersepakat dan komisi mulai bertugas mulai bertugas dua hari sejak
ditandatanganinya kesepakatan ini.

12. 6. Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak yang
bersepakat
Ditandatangani di Dili
Pada tanggal 21 April 1999
Para Pihak:
1. Pihak-pihak yang bertikai
a. Conselho Nacional Resistencia Timorence (CNRT) dan Falintil:
(Jose Alexander Gusmao) (Davis Diaz Ximenes)
b. Pro Integrasi
(Domingos Soares) (Joao Tavares)
2. Pemerintah Daerah Timor Timur:
Gubernur/Kepala Daerah Ketua DPRD TK-I
(Abilio Jose Ozorio Soares) (Armindo Soares Mariano)
3. Korem 164/Wira Dharma
Komandan
(Kolonel Inf. Tono Suratman)
4. Kepolisian Daerah Timor Timur
5. Kepala
(Kolonel Polisi Drs. Timbul Silaen)
6. Surat Kesepakatan ini dibuat dengan disaksikan oleh:
1. Menhankam/Panglima TNI
7. (Jenderal TNI Wiranto)
8. 2. Pihak Gereja
9. Uskup Dioses Dili Uskup Dioses Baucau(Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo,SDB)
(Mgr. Basilio do Nacimento,Pr)
10.3. Komnas HAM
11.(HR. Djoko Soegianto,SH)
RI-Timor Leste Sepakati 96 Persen Batas Darat
Indonesia dan Timor Leste kemarin menandatangani perjanjian perbatasan,
bersamaan dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali
ke Dili sejak ia dilantik. Penandatanganan kesepakatan 96 persen batas darat ini

13. dilakukan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Timor
Leste Ramos Horta di Palaceo de Governor, Dili, disaksikan Presiden Yudhoyono
dan Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri.
Sebelum penandatanganan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden
Timor Leste Xanana Gusmao melakukan pembicaraan resmi menyangkut sejumlah
persoalan residual kedua negara. Persoalan itu antara lain penetapan garis
perbatasan darat, akses dari dan ke Oekusi ke Dili lewat darat dan laut, lintas batas,
mahasiswa Timor Leste di Indonesia, dan aset Indonesia di negara baru itu.
Sekretaris Kepresidenan Timor Leste, Agio Pereira, seusai pertemuan menjelaskan,
kedua kepala negara sepakat membangun hubungan bilateral dengan
mengedepankan sifat rekonsiliatif. Menurut Pereira, kunjungan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono ke Dili memberikan gambaran adanya kemauan kuat
Indonesia untuk membangun hubungan yang erat lagi dengan Timor Leste, yang
melepaskan diri dari Indonesia sejak 1999, lewat jajak pendapat yang disponsori
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketua Tim Perundingan Perbatasan Arief Havas
Oegroseno kepada Tempo di Jakarta kemarin mengatakan, kesepakatan perjanjian
yang ditandatangani Menteri Luar Negeri kedua negara itu meliputi 96 persen batas
wilayah darat.
Menurut Havas, kesepakatan batas darat RI-Timor Leste itu akan diteruskan hingga
mencapai 100 persen. Untuk itu, tiga segmen wilayah akan dibicarakan untuk
mencapai perjanjian perbatasan penuh. Ketiga segmen itu berada di enclave atau
daerah Timor Leste yang menjorok ke wilayah Indonesia, yaitu Sungai Besi,
Manusasi, dan Memo.
Sebelumnya, ada sembilan segmen yang dianggap kedua negara harus dibereskan.
Sembilan segmen itu adalah peninggalan perjanjian Portugis dan Belanda yang
menjadi penjajah kedua negara di masa lalu. Segmen itu ditandai dengan batu,
pohon, dan batas alam lainnya. "Tapi setelah kita hitung dengan teknologi yang ada,
ternyata tinggal tiga. Sementara itu, batas laut yang akan dibicarakan meliputi Laut
Timor di selatan dan Laut Sawu di sebelah utara. Celah Timor tidak menjadi bahan
pembicaraan karena, "Celah Timor bukan milik Indonesia lagi,"
PERTUKARAN NOTA YANG MERUPAKAN KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIS TIMOR-LESTE DAN PEMERINTAH
AUSTRALIA MENGENAI RENCANA DEMI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI
MINYAK TANAH DI SALAH SATU WILAYAH LAUT TIMOR ANTARA TIMOR-
LESTE DAN AUSTRALIA
Kementerian Luar Negeri Republik Demokratis Timor-Leste mengucapkan
penghargaan kepada Kedutaan Besar Australia di Dili dan memiliki kehormatan

14. untuk menunjuk pada Perjanjian Laut Timor antara Pemerintah Republik Demokratis
Timor-Leste dan Pemerintah Australia, yang ditandatangani di Dili pada tanggal 20
Mei 2002 (‘Perjanjiannya’) dan nota Australia kepada Kementeriannya No. 01
dengan tanggal 20 Mei 2002 yang sebagai berikut:
1. Kedutaan Besar Australia di Dili mengucapkan penghargaan kepada
Kementerian Luar Negeri Republik Demokratis Timor-Leste dan memiliki
kehormatan untuk menunjuk pada Perjanjian Laut Timor antara Pemerintah
Australia dan Pemerintah Republik Demokratis Timor-Leste, yang ditandatangani
di Dili pada tanggal 20 Mei 2002 (‘Perjanjiannya’)
2.Dari tanggal kemerdekaan Timor-Leste sampai mulai berlakunya Perjanjian
tersebut, Pertukaran Nota ini yang berisi Kesepakatan antara Pemerintah Australia
dan Pemerintah Republik Demokratis Timor-Leste akan menjadi pedoman demi
eksplorasi dan eksploitasi minyak tanah dalam wilayah tersebut, dengan koordinat-
koordinat seperti dijabarkan di Lampiran A.
3. Eksplorasi dan eksploitasi tersebut akan terjadi sesuai dengan rencana yang
telah berada pada tanggal 19 Mei 2002, dengan Australia dan Republik Demokratis
Timor-Leste sebagai pihak pelaksana.
4. (a) Selama Perjanjiannya masih belum mulai berlaku, Timor-Leste dapat
menerapkan hukum Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Kitab Undang-undang
Perpajakan dalam Perjanjiannya dengan cara yang sesuai dengan rumus yang
terkandung dalam Pasal 4 dari Perjanjian tersebut;
(b) Selama Perjanjiannya masih belum mulai berlaku, Timor-Leste dapat
menerapkan hukum Pajak Pendapatannya yang berhubungan dengan pajak
dibawah hukum tersebut yang tertahan secara bulanan sesuai dengan Kitab
Undang-undang Perpajakan yang sesuai dengan rumus yang terkandung dalam
Pasal 4 dari Perjanjian tersebut;
(c) Selama Perjanjiannya masih belum mulai berlaku, pendapatan yang didapat dari
penjualan bagian Australia dari Bagian Pertama Minyak Tanah dari cadangan Elang
Kakatua yang seharusnya akan dikumpulkan oleh Timor-Leste jika Perjanjiannya
telah berlaku sejak ditandatangani, akan di simpan di sebuah deposito dolar AS
yang memberikan bunga yang diurus oleh suatu agen atas nama Badan berwenang
bersama. Uang dari rekening tersebut (termasuk bunga) akan dibayar kepada
Timor-Leste pada saat berlakunya Perjanjian tersebut;
(d) Selama Perjanjiannya masih belum mulai berlaku, pajak pendapatan yang
diperhitungkan dan dibebankan berdasarkan perkiraan tahunan atas pendapatan
bersih yang didapat secara langsung dari produksi minyak tanah dari perusahaan
yang merupakan kontraktor dalam suatu kontrak pembagian hasil didalam wilayah
itu, oleh Australia, yang seharusnya akan dikumpulkan oleh Timor-Leste jika
Perjanjiannya telah berlaku sejak ditandatangani, akan di simpan di sebuah deposito
dolar AS yang memberikan bunga yang diurus oleh suatu agen atas nama Badan

15. berwenang bersama. Uang dari rekening tersebut (termasuk bunga) akan dibayar
kepada Timor-Leste pada saat dimulai pemberlakuannya Perjanjian tersebut;
5. Pada saat Perjanjian tersebut mulai berlaku, semua ketetapannya akan dapat
diterapkan dan dipandang sebagai diterapkan dari saat kemerdekaan Timor-Leste
dan berbagai perubahan akan dibuat pada saat itu untuk mencerminkan penerapan
Perjanjian itu dari tanggal tersebut.
6. Pertukaran Nota ini berisi Kesepakatan antara Pemerintah Australia dan
Pemerintah Republik Demokratis Timor-Leste tidak akan berlaku lagi pada saat
dimulai pemberlakuan Perjanjian tersebut.
7. Selama Pertukaran Nota ini berlaku tidak ada tindakan-tindakan yang terjadi dan
tidak ada hal–hal yang terkandung didalamnya yang dapat ditafsirkan sebagai
merugikan atau mempengaruhi sikap atau hak-hak Republik Demokratis Timor-
Leste atau Australia atas:
(a) penentuan batas dasar laut atau hak masing-masing atas dasar laut; atau
(b) persetujuan- persetujuan sebelumnya yang berhubungan dengan wilayahnya.
8. Dalam persetujuan mengenai kelanjutan rencana yang berada pada 19 Mei 2002,
selama Perjanjiannya masih belum mulai berlaku, Pemerintah Republik Demokratis
Timor-Leste tidak mengakui keabsahannya ‘Perjanjian antara Australia dan Republik
Indonesia tentang Zona Kerja Sama didalam suatu Wilayah antara Propinsi
Indonesia Timor Timur dan Australia Utara’ (Perjanjian Celah Timor) atau
keabsahannya ‘integrasi’ dari Timor-Leste ke Indonesia.
9. Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Demokratis Timor-Leste setuju
bahwa Perjanjian tersebut layak untuk segera diajukan pada proses masing-masing
pemberian ijin perjanjian dan akan bekerja secara cepat dan jujur untuk memenuhi
persyaratan masing-masing untuk segera diberlakukan Perjanjian tersebut.
Kedutaan Besar Australia di Dili menggunakan kesempatan ini untuk mengulangi
kembali pengucapannya kehormatan yang tertinggi kepada Kementerian Luar
Negeri Republik Demokratis Timor-Leste.
NOTA
Bila demi tujuan Pertukaran Nota ini diperlukan menetapkan posisi di permukaan
bumi sebuah titik, garis atau daerah, posisi tersebut akan ditentukan dengan melihat
Datum Australia Geodetis, yaitu, dengan melihat sebuah bulatan yang berpusat
dipusat bumi dan sebuah radius (khatullistiwa) utama yang panjangnya 6 378 160
meter dan dengan sebuah faktor perataan 1/298.25 dan dengan melihat posisinya
Stasiun Geodetis Johnston di Northern Territory, Australia. Stasiun tersebut akan
dianggap terletak diposisi garis lintang 25o56'54.5515" selatan dan di garis bujur
133o12'30.0771" timur dan dengan tingkat 571.2 meter di atas bulatan yang telah
dibicarakan di atas.

16. WILAYAH
Wilayah yang ditentukan dengan garis-
(a) mulai di titik garis lintang 9 derajat 22' 53" selatan, garis bujur 127 derajat 48' 42"
timur;
(b) kemudian kearah barat-daya melalui geodesis sampai titik garis lintang 10
derajat 06' 40" selatan, garis bujur 126 derajat 00' 25" timur;
(c) kemudian kearah barat-daya melalui geodesis sampai titik garis lintang 10
derajat 28' 00" selatan, garis bujur 126 derajat 00' 00" timur;
(d) kemudian kearah tenggara melalui geodesis sampai titik garis lintang 11 derajat
20' 08" selatan, garis bujur 126 derajat 31' 54" timur;
(e) kemudian kearah timur laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 11 derajat
19' 46" selatan, garis bujur 126 derajat 47' 04" timur;
(f) kemudian kearah timur laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 11 derajat
17' 36" selatan, garis bujur 126 derajat 57' 07" timur;
(g) kemudian kearah timur laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 11 derajat
17' 30" selatan, garis bujur 126 derajat 58' 13" timur;
(h) kemudian kearah timur laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 11 derajat
14' 24" selatan, garis bujur 127 derajat 31' 33" timur;
(i) kemudian kearah timur laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 10 derajat
55' 26" selatan, garis bujur 127 derajat 47' 04" timur;
(j) kemudian kearah timur laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 10 derajat
53' 42" selatan, garis bujur 127 derajat 48' 45" timur;
(k) kemudian kearah timur laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 10 derajat
43' 43" selatan, garis bujur 127 derajat 59' 16" timur;
(l) kemudian kearah timur laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 10 derajat
29' 17" selatan, garis bujur 128 derajat 12' 24" timur;
(m) kemudian kearah barat laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 9 derajat
29' 57" selatan, garis bujur 127 derajat 58' 47" timur;
(n) kemudian kearah barat laut melalui geodesis sampai titik garis lintang 9 derajat
28' 00" selatan, garis bujur 127 derajat 56' 00" timur; dan

17. (o) kemudian kearah barat laut melalui geodesis sampai titik mulai.
PERNYATAAN BERSAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE MENGENAI SUSUNAN
KEANGGOTAAN KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN
Deplu - 2 Agustus 2005
1. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai oleh para pemimpin Republik
Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste di Bali tanggal 14 Desember 2004
mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dan dengan
mempertimbangkan kerangka acuan KKP yang telah disepakati kedua pihak di
Jakarta pada tanggal 9 Maret 2005, serta setelah masing-masing memilih dan saling
berkonsultasi secara seksama, Pemerintah, Indonesia dan Pemerintah Republik
Demokratik Timor-Leste dengan ini mengumumkan keanggotaan KKP yang terdiri
dari 10 tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dan integritas moral yang
tinggi sebagai berikut:
Dari Pihak Indonesia: Achmad Ali, Wisber Loeis, Benjamin Mangkudilaga, Mgr.
Petrus Turang dan Agus Widjojo.
Dari pihak Timor Leste: Jacinto Alves, Diorinicio Babo, Aniceto Guterres, Felicidade
Guterres dan Cirilio Varadales.
2. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai baru-baru ini oleh Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste, para anggota KKP
dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh 3 anggota pengganti (alternates)
dari masing-masing pihak yang nama-namanya akan diumumkan kemudian.
3. Dengan tersusunnya keanggotaan KKP secara lengkap maka KKP akan memulai
tugasnya sesegera mungkin.
4. KKP akan melakukan konsultasi-konsultasi pendahuluan diantara para
anggotanya guna menyusun kesepahaman mengenai prosedur kerja, mekanisme
pelaporan, pemilihan ketua bersama, kemungkinan pembentukan sub-komisi,
kemungkinan dukungan teknis dan lain-lain.
5. Sekretariat Bersama KKP akan berkedudukan di Denpasar, Bali.
6. Mengingat beratnya tugas dan besarnya tanggung jawab KKP, maka para
anggota KKP akan dibantu oleh tim pendukung dan Sekretariat.
Jakarta, 1 Agustus 2005.
KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR V/MPR/1999

18. TENTANG
PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR
Pasal 1
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengakui hasil pelaksanaan
penentuan pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999
oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sesuai dengan Persetujuan antara Republik
Indonesia dengan Republik Posrtugal mengenai Masalah Timor Timur;
Pasal 2
Menyatakan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan
Wilayah Timor Timur ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak
berlaku lagi
Pasal 3
Pernyataan tidak berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VI/MPR/1978 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ketetapan ini
tidak menghapuskan keabsahan tindakan maupun segala bentuk penghargaan yang
diberikan negara kepada para pejuang dan aparatur pemerintah selama kurun
waktu bersatunya wilayah Propinsi Timor Timur ke dalam Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, menurut hukum nasional Indonesia.
Pasal 4
Pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat sebagaiman dimaksud dalam Pasal
1 Ketetapan ini tidak mengurangi hak-hak rakyat Timor-timur yang tetap setia
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijamin oleh hukum
internasional.

19. Pasal 5
Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk :
a. bersama-sama dengan Badan-badan Internasional yang terkait mengambil
langkah-langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga Timor
Timur atas akibat yang timbul dari pelaksanaan jajak pendapat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini;
b. mengambil langkah-langkah hukum yang berkenaan dengan status
kewarganegaraan warga Timor-timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia, beserta segala hak yang melekat pada status itu;
c. bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil
langkah-langkah konstitusional berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi daerah Tingkat I Timor Timur
sebagai tindak lanjut pelaksanaan persetujuan New York 5 Mei 1999.
Pasal 6
Segala hal yang berkaitan dengan akibat pengakuan terhadap hasil penentuan
pendapat Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini diatur
lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang
berlaku.
Pasal 7
Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 1999

20. DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK GEOLOGI
TUGAS HUKUM DAN UNDANG-UNDANG KEBUMIAN
”UNDANG-UNDANG KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN
TIMOR LESTE”

21. BertemuPM Australia,Jokowi: Kedua NegaraSepakat Tak Ikut Campur
Urusandalam Negeri
(Foto: Biro Pers Istana Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull
menggelar pertemuan sekira satu jam di Kiribilli House, Sydney, Minggu (26/2/2017). Keduanya
pun menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan bilateral tersebut.
Jokowi mengatakan, dalam pertemuan tersebut lahir kesepakatan bahwa kedua negara akan terus
membangun hubungan baik dengan menghargai wilayah teritorial dan kedaulatannya masing-
masing.
BERITA REKOMENDASI

22. "Hubungan yang baik dapat tercapai saat kedua negara menghargai wilayah teritorial masing-
masing dan tidak ikut campur urusan dalam negeri dan mampu mengembangkan hubungan yang
saling menguntungkan," kata Jokowi dalam keterangan pers yang diterima Okezone.
Sementara itu, PM Turnbull juga mengatakan, Australia akan terus mengakui dan menghargai
kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, Lombok Traktat
yang disepakati pada 2006 merupakan fondasi hubungan dua negara yang berdekatan tersebut.
"Lombok Traktat pada tahun 2006 merupakan fondasi hubungan strategis dan keamanan kedua
negara, bahwa Australia betul-betul memiliki komitmen untuk kedaulatan dan teritorial
Indonesia," jelasnya.
Adapun sebelum melakukan keterangan pers bersama, kedua pemimpin negara itu sempat
menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman di bidang kerja sama maritim yang
ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia Julie
Bishop.
Sementara itu kerja sama di bidang ekonomi kreatif ditandatangani oleh Kepala Badan Ekonomi
Kreatif Triawan Munaf dan Menteri Komunikasi dan Seni Australia Mitch Fifield.

23. AS Tuduh RusiaLanggar PerjanjianNuklir, Adakah Hubungannya
dengan Trump?
16 Februari 2017 OlegEgorov,RBTH
Mengutipnarasumberanonim,New YorkTimesmenyebutkanbahwaRusiadiam-diamtelah
menempatkansistemrudal jelajahbaruyang— jikabenar— merupakanpelanggaranterhadapTraktat
AngkatanNuklirJangkaMenengah(INF).Moskow membantahtuduhanini,sementaraparaahli
mendugaperselisihanpolitikdalamnegeri ASsebagai faktordi balikmunculnyalaporanyangtakakurat
“Rusia diam-diam telah mengerahkan rudal jelajah baru,” demikian tulis surat kabar AS The
New York Times (NYT) mengawali laporan terkait dugaan pelanggaran Moskow terhadap
Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah (INF) tahun 1987. Mengutip narasumber anonim dari
Gedung Putih, NYT menulis bahwa Rusia telah mengembangkan dan menempatkan rudal jelajah
berbasis darat dengan hulu ledak nuklir.
Menanggapi laporan ini, Senator Arizona John McCain berkomentar bahwa rudal jelajah yang
diduga milik Rusia ini mengancam keamanan sekutu NATO dan pasukan AS di Eropa. “Ini
saatnya bagi pemerintahan baru untuk mengambil tindakan yang cepat dan menegaskan posisi
AS di Eropa, serta melindungi sekutu kita,” kata McCain menekankan. Di lain pihak, para
pejabat dan pakar Rusia berpendapat bahwa ketakutan McCain sama sekali tak berdasar.
Informasi Tanpa Bukti
Menurut Juru Bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov, Rusia berpegang teguh pada segala
perjanjian internasional yang telah ditandatangani, termasuk perjanjian INF. “Tidak ada yang
secara resmi menuduh Rusia melanggar perjanjian INF,” kata Peskov.
Kemenlu Rusia juga membantah tuduhan AS. Direktur Departemen Nonprofilerasi dan Kontrol
Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia Mikhail Ulyanov mengatakan bahwa klaim AS terhadap
Rusia tidak berdasar dan tanpa bukti.
Pada saat yang sama, Direktur Pusat Studi Eropa dan Internasional dari Sekolah Tinggi Ekonomi
(HSE) Timofey Bordachev juga menyebutkan bahwa sangat sulit membuktikan tuduhan AS.
“Artikel itu tidak menyertakan bukti apa pun dan bahkan tidak menyebut nama pejabat yang
melontarkan tuduhan pelanggaran oleh Rusia,” kata Bordachev. “Ini adalah informasi yang tidak
akurat.”
Perang di Belakang Panggung
Sejumlah ahli menilai bahwa publikasi NYT kemungkinan berhubungan dengan perselisihan
politik dalam negeri Amerika Serikat. Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa Presiden AS
Donald Trump akan memperbaiki hubungan dengan Rusia. Karena itu, mereka ingin mencegah
hal itu terjadi.

24. Bordachev menduga bahwa publikasi NYT kemungkinan adalah fitnah yang sengaja diciptakan
oleh para pendukung kebijakan anti-Rusia. “Fitnah semacam ini adalah ‘senjata mematikan’
yang dirancang bukan untuk menciptakan realitas tertentu, melainkan untuk menciptakan
suasana politik yang panas sehingga mustahil memperbaiki hubungan Rusia-AS,” ujar sang
pakar.
Seorang analis politik sekaligus Direktur Redaksi Majalah Rusia dan Politik Global Fyodor
Lukyanov juga memiliki pandangan serupa. “Kami melihat adanya bentrokan dari sebagian besar
kelas penguasa dengan Trump. Mereka berupaya menggulingkan, atau bahkan melumpuhkan
Trump dari kekuasaan,” kata Lukyanov kepada RBTH.
Menurut Lukyanov, Rusia telah menjadi semacam ‘pendobrak’ yang digunakan sebagai alat
untuk melawan Trump bahkan selama kampanye pilpres lalu — ketika Hillary Clinton menuduh
Trump sebagai boneka Kremlin. “Dengan kata lain, semua tuduhan yang diarahkan kepada Rusia
sesungguhnya untuk melawan Trump,” kata Lukyanov.
Perlombaan Senjata Baru?
Lukyanov juga berbicara tentang munculnya tren baru dalam hubungan internasional.
Menurutnya, berbagai negara kini lebih aktif membahas isu yang berkaitan dengan persenjataan
nuklir dan keamanan strategis daripada tahun-tahun sebelumnya.
“AS dihadapkan dengan tantangan untuk memodernisasi potensi senjata nuklirnya,” kata sang
ahli. “Dulu, orang-orang menganggap bahwa senjata nuklir adalah sumber masalah, tapi kini
ternyata tak terbukti demikian.”
AS bukanlah satu-satunya yang mengkhawatirkan isu senjata nuklir, tetapi juga Eropa. Oleh
karena itu, tuduhan terhadap Rusia atas pelanggaran perjanjian INF akan memanaskan suasana
pada malam Konferensi Keamanan Munich yang diadakan pada 17 – 19 Februari mendatang,
tutur Lukyanov.
“Konferensi ini menjadi semacam barometer atas suasana masyarakat Euro-Atlantik dan mereka
tidak akan sungkan untuk memanas-manasi ketakutan sekutu Eropa yang secara keras melawan
Rusia,” kata Lukyanov menyimpulkan.
 Traktat AngkatanNuklirJarakMenengah(INF) ditandatangani olehPresidenASRonaldReagan
dan SekretarisJenderal SovietMikhailGorbachevpada8 Desember1987.
 Di dalamkontrakterbukatersebut,duanegarakekuatannuklirini berjanji untuktidak
memproduksi,menguji, sertamengerahkanrudal berbasi daratberjarakmenengah(mulai 1.000
– 5.500 km),dan jarak dekat(500 – 1.000 km).Rudal-rudal yangdimilikitelah dihancurkandi
bawahpengawasanparapengamat.
 Untuk memenuhi aturan perjanjian,Uni SovietdanAStelahmenghancurkantotal 2.692 sistem
rudal.

25. SUMBER :
http://alfonsussimalango.blogspot.co.id/2010/02/kesepakatan-antara-indonesia-dan-
timor.html
http://rian-fenita.blogspot.co.id/2011/05/perjanjian-di-perbatasan-indonesia-dan.html
http://www.ensikloblogia.com/2016/11/pengertian-traktat-dan-macam-macam.html
http://news.okezone.com/read/2017/02/26/337/1628577/bertemu-pm-australia-jokowi-
kedua-negara-sepakat-tak-ikut-campur-urusan-dalam-negeri
http://indonesia.rbth.com/politics/2017/02/16/as-tuduh-rusia-langgar-perjanjian-nuklir-
adakah-hubungannya-dengan-trump_zyx703101