Recommended
More Related Content
Similar to 6. Bani Abbasiyah.pdf
Similar to 6. Bani Abbasiyah.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
6. Bani Abbasiyah.pdf
- 2. Periodisasi Pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi tiga periode, yaitu: Periode Pertama (132 H – 232H) kekuasaan berada di tangan khalifah penuh Periode Kedua (232 H – 590 H) kekuasaan politik berpindah ke tangan golongan Turki, Bani Buwaih, Bani Saljuq Periode Ketiga (590 H – 656 H) kekuasaan kembali ke tangan khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya * Menurut Ahmad Syalabi Keemasan masa ini dicapai pada periode pertama landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan
- 3. 1. Daulah Abbasiyyah Periode pertama merupakan periode fondasi dalam pengembangan sejarah pemikiran ekonomi Islam. 2. Fikih Keuangan Publik Islami lebih banyak berkembang pada masa periode pertama Daulah Abbasiyah seperti munculnya kitab klasik ekonomi Islam yang berjudul al-kharaj dan al-amwal. 3. Imam Hasan al-Syaibâni lebih memilih pada kajian ekonomi mikro rumah tangga Muslim bagaimana cara mendapatkan al-kasb dan mengalokasikan infâq nya. 4. Kajian al-hisbah pun menjadi perhatian para ulama pada masa Daulah Abbasiyah pertama yang dimulai kajiannya oleh Imam Mawardi dan kemudian dikembangkan oleh para ulama setelahnya seperti Yahya bin Umar dalam kitab ahkam al-Sûq dan Ibnu Taimiyah dalam Hisbah fil Islam.
- 4. TRADISI DAN PRAKTEK EKONOMI PADA MASA ABBASIYAH Perkembangan pemikiran ekonomi Daulah ABBASIYAH bisa dilihat melalui Masa ke- khalifahan Hadirnya Ekonom Muslim
- 5. Sudut Pandang Masa ke Khalifahan 1. Abu Ja‟far Al-Manshor O Meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang baik O Pengendalian harga dilakukan oleh kepala jawatan pos untuk melaporkan harga pasaran di setiap bahan makanan dan barang lainnya 2. Al-Mahdi O Kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak, seperti: membangun tempat persinggahan para musyafir haji; pembuatan kolam-kolam air bagi kafilah dagang O Mengembalikan harta rampasan kepada pemiliknya O Peningkatan ekonomi terjadi sejak terjadi peningkatan sektor pertanian dan pertambangan serta perdagangan
- 6. 3. Harun al-Rasyid O Pembentukan wazir yang mengepalai Dwan, yaitu: O Diwan al-Khazanah bertugas mengurus seluruh perbendaharaan negara O Diwan al-Azra‟ bertugas mengurus kekayaan negara yang berupa hasil bumi O Diwan Khazain as-Syiasah bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang O Sumber pendapatan negara meliputi: Kharaj, jizyah, zakat, fa‟i, ghanimah, „usyr dan harta lain, seperti: wakaf, sedekah, dan harta warisan O Pada masa Harun al-Rasyid pendapatan Baitul Mal dialokasikan untuk riset ilmiah dan penterjemahan buku-buku Yunani disamping untuk biaya pertahanan dan angaran rutin pegawai Sudut Pandang Masa ke Khalifahan
- 7. O Harun al-Rasyid O Pemerintahan Harun al-Rasyid sangat memperhatikan masalah pajak Qadi Abu Yusuf menyusun kitab al-Kharaj O Dalam pemungutan al-Kharaj, para Khalifah Abbasiyah melakukannya dengan tiga cara: O Al-Muhasabah atau penaksiran luas areal tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang O Al-Muqasamah atau penetapan jumlah tertentu (persentase) dari hasil yang diperoleh O Al-Muqatha’ah atau penatapan pajak hasil bumi terhadap para jutawan berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan yang bersangkutan O Dinasti Abbasiyah lebih menekankan pada perkembangan peradaban dan kebudayaan islam, termasuk kehidupan ekonomi daripada perluasan wilayah Sudut Pandang Masa ke Khalifahan
- 9. Pemikiran Ekonomi Daulah Abbasiyah Beberapa ekonom muslim pada masa Daulah Abbasiyah 1. Abu Yusuf (113-182H) 2. Al-Syaibani (132-189H) 3. Abu Ubaid (150-224H) 4. Yahya bin Umar (213-289H) 5. Ibn Miskawaih (330-421H) 6. Al-Mawardi (364-450H) 7. Nasiruddin Thusi (485H)
- 10. 1. Abu Yusuf (113-182H)
- 13. 2. Asy Syaibani (132-189 H/750-804 M) Salah satu rekan sejawat Abu Yusuf dalam mazhab Hanafiyah adalah Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Asy Syaibani menyusun risalah kecil yang berjudul al-Iktisab fi ar-Rizq al- Mustathab membahas pendapatan dan belanja rumah tangga. Asy Syaibani menguraikan perilaku konsumsi seorang muslim yang baik serta keutamaan orang yang suka berderma dan tidak suka meminta-minta. Asy Syaibani membagi pekerjaan jadi 4 jenis: ijarah (sewamenyewa), tijarah (perdagangan), zira’ah(pertanian), dan shina’ah (industri).
- 14. • Asy Syaibani menilai pertanian sebagai lapangan pekerjaan terbaik, padahal masyarakat Arab saat itu lebih tertarik berdagang/berniaga. • Dalam suatu risalah yang lain, yakni Kitab al-Asl, asy- Saibani telah membahas masalah kerjasama usaha dan bagi hasil. • Secara umum, pandangan asy-Syaibani cenderung berkaitan dengan perilaku ekonomi seorang muslim sebagai individu. • Asy Syaibani berbeda dengan Abu Yusuf yang cenderung berkaitan dengan perilaku penguasa dan kebijakan publik.
- 15. 3. Abu Ubaid (150-224 H) Biografi • Nama lengkap Abu Ubaid: al- Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al- Baghdadi. Ia lahir pada 150 H di Harrah, Khurasan. Abu Ubaid adalah ahli hadis (muhaddits), ahli fiqh (fuqaha), menjabat qadi di Tarsus, sering menangani kasus pertanahan dan perpajakan. Karya • Karya Abu Ubaid yang fenomenal adalah Kitab Al Amwal, yang dianggap lebih kaya dibanding Kitab Al Kharaj karya Abu Yusuf. Fokus Abu Ubaid lebih tertuju pada permasalahan terkait standar etika politik suatu pemerintahan daripada teknik efisiensi pengelolaannya.
- 16. • Kitab al-Amwal fokus pada masalah Keuangan Publik (Public Finance) meskipun mayoritas membahas permasalahan administrasi pemerintahan. • Kitab al-Amwal menekankan beberapa isu mengenai perpajakan dan hukum pertanahan serta hukum administrasi dan hukum internasional. • Pada masa Abu Ubaid, pertanian adalah sektor terbaik dan utama karena menyediakan kebutuhan dasar dan sumber utama pendapatan negara. • Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, publik, dan Negara. • Menurut Abu Ubaid, jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik. Kitab Al Amwal
- 17. • Abu Ubaid menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadi. • Abu Ubaid menyinggung pentingnya keseimbangan kekuatan finansial penduduk nonmuslim (capacity to pay) dengan kepentingan muslim. • Kaum muslimin dilarang menarik pajak terhadap tanah penduduk nonmuslim melebihi dari apa yang diperbolehkan dalam perjanjian perdamaian. • Abu Ubaid menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan membayar. • Abu Ubaid berupaya menghentikan diskriminasi atau favoritisme, penindasan dalam perpajakan serta upaya penghindaran pajak (tax evasion). • Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik.
- 18. • Pemikiran Abu Ubaid yang khas adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. • Dalam pandangan Abu Ubaid, sumber daya publik, seperti air, padang rumput, dan api tidak boleh dimonopoli seperti hima’ (taman pribadi). • Menurut Abu Ubaid, seluruh sumber daya publik adalah milik negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik. • Bagi Abu Ubaid, zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. • Kalangan kaya wajib berzakat, kalangan menengah tidak wajib berzakat tapi bukan mustahik zakat, kalangan bawah adalah penerima zakat.
- 19. • Abu Ubaid mengadopsi prinsip “bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing” (li kulli wahidin hasba hajatihi). • Fungsi uang menurut Abu Ubaid: (1) standar nilai pertukaran (standard of exchange value), (2) media pertukaran (medium of exchange). • Abu Ubaid mengakui fungsi uang sebagai penyimpan nilai (store of value) saat membahas jumlah tabungan minimum tahunan wajib kena zakat. • Salah satu ciri khas Kitab al-Amwal di antara kita- kitab lain yang membahas tentang keuangan publik (public finance). • Al Amwal membahas timbangan dan ukuran, yang biasa digunakan menghitung beberapa kewajiban agama yang berkaitan dengan harta atau denda.
- 20. Abu Ubaid pantas disebut sebagai pemimpin “pemikiran ekonomi mazhab klasik” di antara penulis tentang keuangan publik (public finance). Abu Ubaid membela pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata berdasarkan prinsip keadilan fiskal yang sebaik dan sempurna. Menurut Abu Ubaid, segala kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani yang lainnya harus dihindari negara. Abu Ubaid secara tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib memberi jaminan standar kehidupan layak bagi setiap individu dalam masyarakat
- 21. 4. Yahya bin Umar (213-289H) • Biografi Nama lengkap Yahya bin Umar: Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kannani al- Andalusi, lahir pada 213 H, dibesarkan di Kordova, Spanyol. • Karya Karya Yahya bin Umar yang terkenal adalah kitab al-Muntakhabah fi Ikhtishâr al- Mustakhrijah fi al-Fiqh al-Mâliki dan kitab Ahkâm al-Sûq. • Pandangan Menurut Yahya bin Umar, ketakwaan kepada Allah swt adalah asas dalam perekonomian Islam, dan menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional. • Fokus Fokus perhatian Yahya ibn Umar tertuju pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang tas’ir (penetapan harga).
- 22. Pandangan Yahya bin Umar • Menurut Yahya bin Umar, pemerintah tidak berhak melakukan intervensi harga, kecuali jika penyebab kenaikan harga adalah human error. • Menurut Yahya ibn Umar, hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Boleh dilakukan jika dan hanya jika kesejahteraan publik terancam. • Yahya bin Umar melarang praktek banting harga (dumping) untuk mencegah dampak negatif pada mekanisme pasar & seluruh kehidupan masyarakat. • Tentang ihtikar, Yahya bin Umar menyatakan bahwa timbulnya kemudaratan terhadap masyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan barang. • Menurut Yahya bin Umar, kebijakan pemerintah saat harga naik akibat ulah manusia adalah mengembalikan tingkat harga ke equilibrium price.
- 23. Salah satu pandangan Ibn Miskawaih yang terkait dengan aktivitas ekonomi adalah tentang pertukaran dan peranan uang. Ibnu Miskawaih menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Menurut Ibnu Miskawaih, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja sama dan saling membantu dengan sesamanya. Menurut Ibnu Miskawaih, manusia akan saling mengambil dan memberi. Konsekuensinya, mereka akan menuntut suatu kompensasi yang pantas
- 24. • Menurut Ibnu Miskawaih, barter jasa dua profesi berbeda, akan menjadi reward jika kedua karya tersebut seimbang. • Menurut Ibnu Miskawaih, jika barter dua jasa tidak seimbang, maka Dinar bisa jadi alternatif penyeimbang. • Ibnu Miskawaih menegaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal. • Menurut Ibnu Miskawaih, konvensi uang logam: tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dikehendaki orang dan orang senang melihatnya
- 25. •Biografi Al Mawardi Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri asy-Syafi’i lahir di kota Basrah pada tahun 364 H (974 M). •Karya Pemikiran ekonomi al-Mawardi ada pada tiga buah karya tulisnya, yaitu Kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din, al-Hawi dan al- Ahkam as-Sulthaniyyah. • Pandangan Al Mawardi memaparkan perilaku ekonomi muslim serta jenis mata pencaharian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. •Fokus Dalam Kitab al-Hawi, di salah satu bagiannya, al-Mawardi secara khusus membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab.
- 26. Dalam Kitab al-Ahkam as- Sulthaniyyah, Al Mawardi banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara Islam. Dalam Kitab al-Ahkam as- Sulthaniyyah, Al Mawardi menguraikan lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran negara, serta institusi hisbah. Menurut Al-Mawardi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi, moral dan agama. Menurut Al-Mawardi, negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah
- 27. • Menurut Al-Mawardi, penilaian atas kharaj harus bervariasi sesuai faktor kemampuan tanah: kesuburan, jenis tanaman dan sistem irigasi. • Menurut Al-Mawardi, alternatif metode penetapan kharaj adalah berdasarkan: misahah, atau ukuran tanah yang ditanami saja, atau musaqah. • Metode Misahah: penetapan kharaj berdasarkan ukuran tanah. Metode ini merupakan fixed-tax, selama tanah tersebut memang bisa ditanami. • Pada penetapan kharaj berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja, tanah subur yang tidak dikelola tidak termasuk penilaian obyek kharaj. Pandangan Al Mawardi
- 28. • # Metode Musaqah: metode penetapan kharaj berdasarkan persentase dari hasil produksi (proportional tax) yang dipungut setelah panen. • # Menurut Al-Mawardi, untuk membiayai kepentingan publik, Negara membutuhkan lembaga keuangan negara (Baitul Mal) yang didirikan permanen. • # Menurut Al-Mawardi, melalui Baitul Mal, pendapatan negara akan disimpan dalam pos terpisah dan dibelanjakan sesuai alokasi masing- masing. • # Menurut Al-Mawardi, harta benda yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak.
- 29. 7. Nasiruddin Thusi (485H)