Silvester Nyawai, S. Pd

RANCANGAN AKTUALISASI
MENINGKATKAN NILAI SISWA DENGAN METODE
PEMBELAJARAN EXAMPLES NON EXAMPLES PADA
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK DAN
BUDI PEKERTI KELAS IX DI SMP NEGERI 1 EMBALOH
HULU KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN
KAPUAS HULU
DISUSUN OLEH :
NAMA : Silvester Nyawai, S. Pd
NIP : 19851105 201903 1 001
NO. ABSEN : 32
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III ANGKATAN LVII
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena atas berkat dan karunia-Nya “Rencana Aktualisasi Calon Pegawai Negeri
Sipil dalam Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan LVII Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019” dapat diselesaikan dengan judul
“Meningkatkan Nilai Siswa dengan metode Pembelajaran Examples non
examples pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti
Kelas IX di SMP Negeri 1 Embaloh Hulu Kecamatan Embaloh Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu”.
Dalam kesempatan ini, peserta pelatihan dasar mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan
dukungan dalam bentuk apapun selama proses penyusunan Rancangan
Aktualisasi. Selain itu, ucapan terima kasih dan penghargaan peserta pelatihan
dasar sampaikan kepada:
1. Bupati Kabupaten Kapuas Hulu
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan
Barat
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
5. Bapak Brusel, S. Pd., selaku Kepala SMP Negeri 1 Embaloh Hulu.
6. Ibu Yuni Djuachiriaty, S.Pd,M.Si. Psikolog, selaku Coach yang telah
memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan serta motivasi.
7. Bapak Stefanus Angai, S.Pd, SD., selaku Koordinator Pendidikan Kecamatan
Embaloh Hulu dan Mentor yang telah memberikan bimbingan, masukan dan
pengarahan serta motivasi.
8. Istri tercinta yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan saya dalam
mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan LVII Kabupaten
Kapuas Hulu 2019.
9. Ibu tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan
iv

10. Bapak dan ibu widyaiswara selaku pemateri yang telah memberikan
pengajaran dan arahan
11. Panitia Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan LVII Kabupaten Kapuas
Hulu 2019 yang turut mensukseskan kegiatan ini.
12. Rekan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
Angkatan LVII Tahun 2019 Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memberikan
bantuan dan motivasi.
13. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah
memberikan bantuan mulai dari persiapan sampai Rancangan Aktualisasi ini
dapat selesai ditulis. Semoga Allah membalas segala kebaikan tersebut
dengan kebaikan yang berlipat-lipat dan berkah, aamiin.
Penyusun berupaya agar Rencana Aktualisasi ini dapat mencapai tujuan,
sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan
penulisan ini diterima dengan terbuka. Semoga Laporan Aktualisasi ini dapat
bermanfaat.
Putussibau, September 2019
Penyusun
v

DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN......................................................................... i
BERITA ACARA SEMINAR RA................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN…………………………………………………….... iii
KATA PENGANTAR……………………………………………………………. iv
DAFTAR ISI……………………………………………………………………... viii
DAFTAR TABEL………………………………………………………………... ix
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………............ 1
A. Latar Belakang ……...………………………………………..... 1
B. Ruang Lingkup...................................................................... 3
C. Tujuan.................................................................................... 3
D. Tempat dan Waktu Kegiatan ................................................ 4
E. Manfaat………………………………………............................ 5
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI........................................... 6
A. Keadaan umum …...........…................................................ 6
B. Visi, Misi dan Tujuan........................................................... 8
C. Nilai-nilai Organisasi ………………………..……...……….... 10
D. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi…………………….. 10
E. Tugas dan Fungsi Guru……………………………………….. 12
BAB III NILAI-NILAI DASAR, PERAN DAN KEDUDUKAN ASN
DALAM NKRI.............................................................................
16
A. Identifikasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS............................. 16
B. Nilai-Nilai Dasar PNS dan Indikatornya……………………. 20
C. Peran dan Kedudukan PNS dalam Kerangka NKRI.............. 22
BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI…………….................................. 31
A. Identifikasi isu dan Gagasan Pemecahnya.......................... 31
B. Keterkaitan Nilai Dasar ASN dengan Kegiatan……………... 37
C. Pelaksanaan Bimbingan dengan Coach dan Mentor............ 51
D. Jadwal Implementasi Kegiatan............................................. 53
BAB V PENUTUP................................................................................... 55
DAFTAR PUSTAKA………………………………………............................. 56
BIODATA…………………………………………………………….................. 57
vi

DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Profil Kepala Sekolah ….................................................... 6
Tabel 2.2 Data Siswa.......................................................................... 8
Tabel 2.3 Tabel Keadaan Gedung....................................................... 9
Tabel 4.1 Tabel APKL........................................................................... 38
Tabel 4.2 Analisis Teknik USG.............................................................. 40
Tabel 4.3 Rancangan Aktualisasi Kegiatan............................................ 43
Tabel 4.4 Jadwal konsultasi dengan Coach .......................................... 51
Tabel 4.5 Jadwal Konsultasi dengan Mentor ......................................... 52
Tabel 4.6 Jadwal Implementasi Kegiatan .............................................. 53
vii

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diperlukan peningkatan
berbagai faktor. Salah satunya adalah peningkatan kualitas dan kompetensi
guru menuju guru yang professional. Guru yang professional dapat bekerja
baik secara individual maupun kolaboratif dalam memperbaiki proses
pembelajaran. Guru yang professional dapat menciptakan suasana belajar
yang aktif, inovatif serta menyenangkan. Untuk peningkatan kualitas
pembelajaran, selain faktor guru juga dipengaruhi faktor-faktor yang lain
seperti suasana lingkungan kerja, ketersediaan sarana dan prasarana,
metode, peran serta masyarakat, kepemimpinan kepala sekolah dan
sebagainya. Komponen-komponen tersebut sangat penting dan berperan
dalam mencapai keberhasilan proses pembelajaran.
Aparatur Sipil Negera yang biasa di singkat dengan ASN adalah profesi
bagi pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah (UU Nomor 5 tahun 2014). Pegawai
Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Dalam rangka mewujudkan Pegawai ASN yang memiliki nilai dasar
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi
(ANEKA) sebagai bekal dalam menjalankan fungsinya, maka diadakan suatu
Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dalam hal ini
diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pemanfaatan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM). Hal tersebut terdapat dalam Peraturan LAN Nomor 12
tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil bahwa
Pelatihan Dasar CPNS, yang dikenal dengan singkatan Laksar. Laksar adalah
pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara
1

terintegrasi untuk membentuk dan membangun integritas moral, kejujuran,
semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian
yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta
kompetensi bidang.
Satu di antara beberapa profesi yang merupakan bagian dari pegawai
ASN dan wajib melaksanakan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) adalah tenaga pendidik atau guru. Guru merupakan pegawai ASN
yang harus selalu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya supaya
kinerjanya semakin membaik dan dapat memberikan kontribusi dalam dunia
pendidikan dewasa ini.
Guru hendaknya memiliki karakter yang baik dalam dirinya, sehingga ia
dapat menjadi pegawai ASN yang berkompeten, profesional, berintegritas,
dan berkomitmen baik atas tugas dan fungsi yang diembankan kepadanya.
Keberhasilan seorang Calon Pegawai Negeri Sipil dalam karilnya, termasuk
profesi tenaga pendidik atau guru dalam mengikuti pelatihan dasar diukur dari
kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara; mengaktualisasikan
nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan menunjukkan penguasaan Kompetensi
Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.
Melalui Kegiatan habituasi, peserta pelatihan dasar sebagai calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat membiasakan diri untuk menerapkan nilai-
nilai dasar ASN, yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen
Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di
lingkungan kerjanya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta
perekat dan pemersatu bangsa. Dalam hal ini, penyusun merupakan peserta
pelatihan dasar yang akan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil
Negara (ASN) di SMP Negeri 1 Embaloh Hulu, Kecamatan Embaloh Hulu.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama agenda habituasi tertuang di
dalam laporan aktualisasi yang berjudul “Meningkatkan Nilai Siswa dengan
metode Pembelajaran Examples non examples pada Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti Kelas IX di SMP Negeri 1
Embaloh Hulu Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu”
2

B. RUANG LINGKUP
“Meningkatkan Nilai Siswa dengan metode Pembelajaran
Examples non examples pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama
Katolik dan Budi Pekerti Kelas IX di SMP Negeri 1 Embaloh Hulu
Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu” dengan kegiatan
sebagai berikut:
1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Agama
Katolik dan Budi Pekerti kelas IX
2. Membuat media pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti
kelas IX, yaitu Powor Point.
3. Membuat soal pre-test dan post-test
4. Membuat instrumen penilaian.
5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi
Pekerti kelas IX
6. Melaksanakan kegiatan evaluasi.
7. Menilai dan menganalisis hasil evaluasi pembelajaran.
C. TUJUAN
Adanya aktualisasi ini diharapkan ASN dapat terbentuk menjadi pelayan
masyarakat yang mempunyai profesionalisme, dengan selalu mengedepankan
nilai dasar akuntabilitas dalam tugas yang diembannya, mempunyai semangat
nasionalisme dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi etika yang
baik dalam melayani masyarakat, memiliki komitmen mutu dalam tupoksinya,
dan anti korupsi dalam melaksanakan kegiatannya dan sebagai ASN harus
menjalankan fungsi sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan dan perekat
serta pemersatu bangsa.
Sasaran ruang lingkup akuntabilitas rancangan aktualisasi ini meliputi
tugas dan fungsi pokok guru yang mencakup lima nilai dasar ASN yaitu
ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti
Korupsi), Manajemen ASN, Wog, dan Pelayanan Publik agar ASN dapat
diterapkan dalam pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Selain itu sasarannya
adalah agar ASN dapat belajar untuk mengemban tanggungjawab penuhnya
sebagai abdi negara pada khususnya dan pelayanan masyarakat pada
3

umumnya. Diharapkan kepada ASN dapat merubah mindset di dalam dirinya
untuk menjadi lebih profesional, berkomitmen, dan berintegritas.
Guru sebagai salah satu bagian Aparatur Sipil Negara memiliki tugas
dan fungsi jabatan dengan kegiatan yaitu melaksanakan penyusunan program
pembelajaran, melakasanakan kegiatan penyajian program pembelajaran,
melakasanakan evaluasi belajar, melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar,
menyusun dan melaksanakan program perbaiakan dan lain-lain, hal ini
disampaikan dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pendidik
dan Dosen pada pasal 1 ayat 1. Dan yang paling utama adalah mampu
mengimplimentasikannya di tempat bertugas.
D. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan LVII
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 diselenggarakan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pelaksanaan pembentukan karakter
PNS, dengan durasi waktu pelatihan sebanyak 511 jam pelatihan (jp) atau 51
hari kerja yang terdiri dari pembelajaran klasikal sebanyak 191 jp (setara 21
hari kerja) dan pembelajaran non klasikal berupa aktualisasi di tempat kerja
sebanyak 320 jp (setara 30 hari kerja). Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal
26 Agustus (Acara Pembukaan) sampai dengan 19 Oktober 2019 (Acara
Penutupan).
Pembelajaran non klasikal berupa aktualisasi di tempat kerja sebanyak
320 jp (setara 30 hari kerja) akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Embaloh Hulu
Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 16
September sampai 19 Oktober 2019. Agenda terakhir dari semua rangkaian
Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan LVII Kabupaten Kapuas Hulu,
direncanakan tanggal 21 sampai 23 Oktober 2019 bertempat di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Kapuas Hulu, dengan agenda kegiatan sebagai berikut.
1. Kebijakan pengembangan SDM Aparatur
2. Penjelasan tata tertib
3. Overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan
4

4. Dinamika kelompok
5. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Negara
6. Analisis isu kontemporer
7. MTSL 1
8. Kesiapan bela Negara
9. Konsep aktualisasi
10.Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika public, Komitmen mutu, Anti korupsi
(ANEKA)
11.Whole of Government
12.Pelayanan public
13.Manajemen asn
14.MTSL 2
15.Penjelasan Aktualisasi dan Penyusunan Rancangan Aktualisasi
16.Bimbingan Aktualisasi
17.Seminar Rancangan Aktualisasi
18.Pembekalam Habituasi
19.Habituasi tempat kerja
20.Evaluasi Pelaksanaan Aktualisasi
E. MANFAAT
Kegiatan aktualiasi memberikan manfaat antara lain:
1. Bagi peserta Pelatihan Dasar
Manfaat aktualisasi bagi peserta Pelatihan Dasar adalah untuk
membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi
nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan
bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme di dalam diri peserta
pelatihan dasar. Selain itu, kegiatan aktuasliasi bermanfaat bagi peserta
dalam upaya memperkuat kompetensi bidang yang dimiliki.
2. Manfaat aktualisasi bagi sekolah adalah memberikan kontribusi bagi
tercapainya visi, misi, dan tujuan sekolah.
5

BAB II
GAMBARAN UMUM ORGANISASI
A. KEADAAN UMUM
1. Profil SMP Negeri 1 Embaloh Hulu
Berikut adalah profil smp Negeri 1 Embaloh Hulu, Kecamatan
Embaloh Hulu:
PROFIL SEKOLAH
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Embaloh Hulu
Alamat : Jl. Temenggung L. Kasso
Kecamatan Embaloh Hulu
Kab/ Kota : Kapuas Hulu
No. Telp/ HP : -
Kode Pos : 78755
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 30102942
Jenjang Akreditasi : Terakreditasi C
Tahun Beroperasi : 1975
Status Tanah : Hak Milik bersetrifikat
Luas Tanah : 16200
2. Kondisi Geografi, Demografi dan Tenaga Pengajar
SMP Negeri 1 Embaloh Hulu adalah unit kerja pemerintah di bidang
pendidikan dasar yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
SMP Negeri 1 Embaloh Hulu berada di Jalan Temenggung L. Kasso,
berada di Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten
Kapuas Hulu.
6

Tabel 2.1
PROFIL KEPALA SEKOLAH DAN GURU SMP NEGERI 1 EMBALOH HULU
N
O
NAMA NIP JABATAN
PANGKAT
GOLONGAN
1 Brusel, S. Pd 196402151986011004
Kepala
Sekolah
IV/a
2
Fransiskus
Laju, S. Pd
197101102003011001 Guru
III/d
3 Thomas
Syrus,
A.Ma.Pd
195911041984031009
Guru
IV/a
4 Paulus
Dunat, S. Pd
196507111990031016
Guru
IV/a
5 Sumardi, S.
Pd
197407082004011001
Guru
III/d
6 Martina
Kiding, S. Pd
197512052006042020
Guru
III/c
8 Norbertus
Valentinus
196906062006041013
Guru
II/d
9. Herjulianus
Boby Maru,
S.Si
198907082015021001
Guru
III/c
10. Silvester
Nyawai, S.
Pd
198511052019031001
Guru
III/c
11. Laurensia
Lilis, S. Ag
-
Guru
-
12. Kristina Sayu,
S. Pd
-
Guru
-
13. Eti Tutu, S.
Pd
-
Guru
-
14. Agnes
Sunarti
-
Guru
-
15.
Latan 196201031986021003 TU III/b
16.
Bernadus 196211132014071001 TU II/a
17. Adriana
Lasnita
Anggela
- Perpustakaan -
7

Tabel 2.2
DATA SISWA SMP NEGERI 1 EMBALOH HULU
TAHUN AJARAN 2019 / 2020
Kelas
Siswa Laki –
Laki
Siswa Perempuan Jumlah
VII 26 25 51
VIII 36 28 64
IX 29 24 53
Jumlah 91 77 168
Tabel 2.3
TABEL KEADAAN GEDUNG DI SMP NEGERI 1 EMBALOH HULU
Nama Ruangan Jumlah
Ruang Kelas 6 Ruang
Kantor Guru 1 Ruang
Ruang TU 1 Ruang
Perpustakaan 1 Ruang
Laboratorium IPA 1 Ruang
WC siswa 2 Ruang
WC guru 2 Ruang
B. VISI, MISI DAN TUJUAN
1. Visi SMP Negeri 1 Embaloh Hulu
VISI
“BERPRESTASI DALAM BELAJAR, TERTIB DAN BERDISPLIN TINGGI, SERTA
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA”
2. Misi SMP Negeri 1 Embaloh Hulu
1. Melaksanakan pembelajaran secara efektif sehingga tercapainya
prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik.
2. Melaksanakan bimbingan secara intensif agar peserta didik memiliki
kemampuan berkompetisi secara global.
8

3. Mengembangkan potensi dan kreatifitas peserta didik secara
optimal.
4. Menanamkan nilai-nilai religius dan karakter pada peserta didik.
5. Menciptakan budaya sekolah yang santun, penuh rasa
kekeluargaan dan berwawasan lingkungan.
6. Menumbuhkan budaya melestarikan serta mencegah pencemaran
dan kerusakan lingkungan.
3. Tujuan Umum Pendidikan SMP Negeri 1 Embaloh Hulu
SMP (Sekolah Menengah Pertama) merupakan pendidikan formal
pada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dan pembelajaran di tingkat
SMP memberikan penekanan peletakan pondasi dalam menyiapkan
generasi agar menjadi manusia yang mampu menghadapi era yang
semakin berat. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional no
20 tahun 2003 pasal 17 tentang pendidikan dasar disebutkan bahwa
pendidikan dasar terdiri dari SD (Sekolah Dasar)/sederajat dan SMP
(Sekolah Menengah Pertama)/sederajat.
Jika suatu bangsa menginginkan kemajuan di bidang pendidikan,
maka harus ada upaya untuk mengembangkan potensi dan bakat dari
peserta didik. Untuk mengembangkan potensi dan bakat peserta didik,
dilakukan melalui proses pembelajaran. Seiring dengan kemajuan zaman,
berkembang pula teori-teori, metode dan alat-alat peraga untuk
mengoptimalkan pada proses pembelajaran.
Merujuk pada tujuan pendidikan dasar tersebut, maka tujuan SMP
Negeri 1 Embaloh Hulu adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik.
2. Terwujudnya peserta didik yang memiliki kemampuan berkompetisi
secara global.
3. Berkembangnya potensi dan kreatifitas peserta didik secara optimal.
4. Terwujudnya peserta didik yang religius dan berkarakter.
5. Terwujudnya budaya sekolah yang santun, penuh rasa kekeluargaan
dan berwawasan lingkungan.
9

6. Tumbuhnya budaya melestarikan serta mencegah pencemaran dan
kerusakan lingkungan.
C. NILAI-NILAI ORGANISASI
Nilai nilai organisasi yang ada di SMP Negeri 1 Embaloh Hulu adalah
sebagai berikut:
1. Religius
2. Jujur
3. Prestasi
4. Kerja keras
5. Kreatif
6. Kesopanan
7. Kerjasama
8. Tanggung jawab
9. Disiplin
10. Berani
11. Mandiri
12. Komunikatif
13. Percaya diri
D. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
Struktur organisasi merupakan sebuah susunan berbagai komponen
atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Struktur
organisasi menunjukkan adanya pembagian tugas semua komponen yang
terlibat dalam organisasi.
Struktur organisasi SMP Negeri 1 Embaloh Hulu terdiri dari kepala
sekolah, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Kesiswaan, Sarana
Prasarana, guru mata pelajaran, petugas operator, Tata Usaha, Perpustakaan
serta guru yang diberi tugas tambahan lain (bendahara BOSNAS/BOSDA,
Petugas penjaga sekolah, guru piket, Pembina Ekstrakulikuler).
10

STRUKTUR ORGANISASI
SMP NEGERI 1 EMBALOH HULU
Kepala Sekolah
Brusel, S. Pd
Komite
Sekolah
Tata
Usaha
Kelas VII a
Martina Kiding,
S. Pd
Kelas VII b
Norbertus
Valentinus
Kelas VIII a
Sumardi, S.
Pd
Kelas VIII b
Kristina
Sayu, S. Pd
Kelas IX a
Silvester
Nyawai, S.
Pd
Kelas IX b
Laurensia
Lilis, S. Ag
Waka
Sarana Prasarana
Norbertus Valentinus
Waka
Kurikulum
Fransiskus Laju, S. Pd
Waka
Kesiswaan
Paulus Dunat, S. Pd
Operator Perpus
Guru Mata Pelajaran
Siswa/Siswi
11

TUGAS DAN FUNGSI GURU
1. Tugas Guru
Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi suatu
bangsa yang sedang membangun, terlebih bagi kehidupan bangsa
ditengah – tengah pelintasan zaman dengan teknologi yang kian canggih
dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cendrung memberi
nuansa kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk
dapat mengadaptasikan diri.
Tugas guru ini dijelaskan dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20
Undang-Undnag No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal
52 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru,yakni :
1. Merencanakan pembelajaran;
2. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu;
3. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
4. Membimbing dan melatih peserta didik / siswa;
5. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang
sesuai
7. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan
kompetensi secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, tugas guru secara lebih terperinci dijelaskan
dalam Permendiknas No. 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, diantaranya :
1. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
2. Menyusun silabus pembelajaran;
3. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5. Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
6. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaaran
di kelasnya;
7. Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
12

8. Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan
memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
9. Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi
tanggungjawabnya (khusus guru kelas);
10. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil
belajar tingkat sekolah/ madrasah dan nasional;
11. Membimbing guru pemula dalam program induksi;
12. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
13. Melaksanakan pengembangan diri
14. Melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; dan
15. Melakukan presentasi ilmiah.
2. Fungsi Guru
Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan,
dimana guru memegang peranan yang sangat vital dalam penyelengaraan
pendidikan formal pada khususnya. Demi terselenggaranya pendidikan yang
baik, guru sebagai bagian didalamnya dituntut untuk memiliki kualifikasi
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah serta menguasai
kompetensi pedagogik, profesionalisme, kepribadian dan sosial seperti yang
diatur dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Selain tuntutan tersebut, lebih
jauh guru berkewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai
pelaksana pendidikan tersebut.
Fungsi guru yang dimaksudkan disini juga sudah termasuk dalam tugas
guru yang telah dijabarkan diatas, namun terdapat beberapa fungsi lain yang
terkandung dalam poin d dan e Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen serta poin a, b dan c Pasal 40 Ayat (2) Undnag-
Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni :
1. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik
guru, serta nilai-nilai agama dan etika;
3. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif,
dinamis dan dialogis;
13

4. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu
pendidikan
5. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan
kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Dan Nomor 14
Tahun 2010. Berikut jenis guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya
meliputi:
a. Guru Kelas;
b. Guru Mata Pelajaran; dan
c. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor
Guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media
pembelajaran/bimbingan dan alat penilaian/evaluasi dalam melaksanakan
proses pembelajaran/bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang
bermutu sesuai dengan kode etik profesi guru, berikut ini rincian kegiatan guru
SDN 6 Batu Sebelimbing sebagai guru pengampu mata pelajaran Pendidikan
Agama Islam dan Budi Pekerti:
Tugas guru
1. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
2. Menyusun silabus pembelajaran;
3. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5. Menyusun alat ukur/ soal sesuai mata pelajaran;
6. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di
kelasnya;
7. Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
8. Melaksanakan pembelajaran/ perbaikan dan pengayaan dengan
memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
9. Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung
jawabnya;
10. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil
belajar tingkat sekolah dan nasional
11. Membimbing guru pemula dalam program induksi;
12. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
14

13. Melaksanakan pengembangan diri;
14. Melaksanakan publikasi ilmiah; dan
15. Membuat karya inovatif.
16. Menjadi Role Modle
15

BAB III
NILAI-NILAI DASAR, PERAN DAN KEDUDUKAN ASN
A. IDENTIFIKASI NILAI-NILAI DASAR PNS
Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
pegawai ASN berfungsi sebagai: 1) Pelaksana kebijakan publik; 2) Pelayan
publik; dan 3) Perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi-fungsi ASN ini harus
dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada publik. Untuk mencapai terciptanya aparatur sipil negara seperti yang
disebutkan di atas, maka perlu adanya penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS
semenjak dilakukannya latihan dasar cpns.
Berdasarkan Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar pola baru, peserta diklat diharapkan mampu
menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami
sendiri dalam penerapan dan aktualisasi pada tempat tugas, sehingga peserta
latsar dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Nilai dasar tersebut
merupakan seperangkat prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan
profesi. Nilai-nilai dasar tersebut diantaranya adalah : Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi.
Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama guru apabila melaksanakan
tugas sesuai tupoksinya dengan tidak mengamalkan nilai-nilai dasar profesi
PNS maka pekerjaan yang dilakukannya tidak akan berjalan optimal. Untuk
pembahasan ini penulis akan menjabarkan sebagai berikut:
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung
jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep itu memiliki makna yang
berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab.
Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus
dicapai Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok
atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.
Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama ( Bovens, 2007), yaitu untuk
menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis); untuk mencegah
16

korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); dan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).
Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal
(pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi ) dan akuntabilitas
horisontal (pertanggungjawaban pada masyarakat luas). Untuk memenuhi
terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme
akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan
hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas
kebijakan. Akuntabilitas tidak akan terwujud apabila tidak ada alat
akuntabilitas berupa : Perencanaan Strategis, Kontrak Kinerja, dan
Laporan Kinerja.
Apabila nilai akuntabilitas tidak dilaksanakan dengan baik maka
sebagai seorang guru akan melaksanakan tugasnya dengan rasa malas
dan tidak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan siswa, instansi
dan pada akhirnya akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakan dan
mengembangkan stigma negatif tentang guru.
2. Nasionalisme
Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan
tidak hanya sekedar wawasan saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan
nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal
yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka
setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan
publik, bangsa, dan negara. Nilai-nilai yang berorientasi pada kepentingan
publik menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN.
Pegawai ASN dapat mempelajari bagaimana aktualisasi sila demi sila
dalam Pancasila agar memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme
dan wawasan kebangsaannya.
Nasionalisme dalam arti sempit merupakan sikap yang meninggikan
bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana
mestinya. Dalam arti luas, nasionalisme berarti pandangan tentang rasa
cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati
bangsa lain. Nasionalisme Pancasila merupakan pandangan atau paham
17

kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
Apabila dalam menjalan tugasnya guru tidak mengindahkan nilai
Nasionalisme maka pembentukan karakter pada siswa melaluai
keteladanan dari seorang guru maka sikap nasionalisme pada siswa akan
mulai luntur, sehingga karakter dari generasi muda tidak lagi
mencerminkan nilai nasionalisme.
3. Etika Publik
Etika dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan
untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya
perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara pengambilan
keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan buruk
serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nila-nilai yang
dianut (Catalano, 1991).
Konsep etika sering disamakan dengan moral. Padahal ada perbedaan
antara keduanya. Etika lebih dipahami sebagai refleksi yang baik atau
benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang
baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika juga dipandang sebagai
karakter atau etos individu/ kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-
norma luhur.
Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam
suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal
prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Kode etik profesi dimaksudkan
untuk mengatur tingkah laku / etika suatu kelompok khusus dalam
masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat
dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Berdasarkan UU
ASN, kode etik dan kode perilaku ASN adalah :
a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan
berintegritas.
b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
c. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan.
d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
18

e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat
yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung
jawab, efektif dan efisien.
h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan
tugasnya.
i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada
pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status,
kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan
atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
integritas ASN
l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
disiplin pegawai ASN.
Apabila nilai etika publik tidak dapat dilaksanakan maka akan ada rasa
ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap PNS. Masyarakat tidak akan
mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di sekolah yang memiliki
guru-guru yang tidak memiliki etika publik yang baik.
4. Komitmen Mutu
Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain
yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai.
Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil semua
mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada
stakeholder. Komitmen mutu merupakan tindakan untuk menghargai
efektivitas, efisiensi, inovasi dan kinerja yang berorientasi mutu dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Apabila budaya kerja unggul tidak dilaksanakan maka dalam
melaksanakan pekerjaan akan cenderung lambat, malas, dan tidak ada
inovasi-inovasi baru, padahal perkembangan ilmu pengetahuan semakin
19

pesat. Jika seorang guru tidak mampu berbudaya kerja unggul maka dunia
pendidikan akan tertinggal kemajuan zaman.
5. Anti Korupsi
Anti korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk
memberantas segala tingkah atau tindakan yang melawan norma-norma
dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.Tindak pidana
korupsi terdiri dari kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan,
perbuatan curang, penggelapan, benturan kepentingan dalam pengadaan
dan gratifikasi. Jiwa anti korupsi dapat dinilai dari indikator jujur, disiplin,
tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli
sesama.
Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru apabila
melaksanakan tugassesuai tupoksinya dengan tidak mengamalkan nilai-
nilai dasar profesi PNS Anti Korupsi maka pekerjaan yang dilakukannya
tidak akan berjalan optimal. Contohnya adalah pada kegiatan
melaksanakan proses KBM, apabila tidak dilaksanakan dengan
disiplin,maka alokasi waktu yang disediakan tidak akan dapat
termanfaatkan secara maksima. Jika terlalu cepat selesai maka akan
merugikan peserta didik namun jika terlalu lama maka akan merugikan
guru yang lain karena jamnya terpotong.
B. NILAI-NILAI DASAR PNS DAN INDIKATORNYA
Tabel 3.1 Nilai-Nilai Dasar PNS dan Indikatornya
NO. NILAI DASAR INDIKATOR
1. AKUNTABILITAS
Tanggungjawab
Jujur
Kejelasan Target
Netral
Mendahulukan kepentingan publik
Adil
Transparan
Konsisten
Partisipatif
Religius (patuh ajaran agama)
Hormat menghormati
Kerjasama
Tidak memaksakan kehendak
20

2. NASIONALISME
Jujur
Amanah (dapat dipercaya)
Adil
Persamaan derajat
Tidak diskriminatif
Mencintai sesama manusia
Tenggang Rasa
Membela kebenaran
Persatuan
Rela berkorban
Cinta tanah air
Memelihara ketertiban
Disiplin
Musyawarah
Kekeluargaan
Menghormati keputusan
Tanggung jawab
Kepentingan bersama
Gotong royong
Sosial
Tidak menggunakan hak yang bukan miliknya
Hidup sederhana
Kerja keras
Menghargai karya orang lain
3. ETIKA PUBLIK
Jujur
Bertanggung jawab
Integritas tinggi
Cermat
Disipilin
Hormat
Sopan
Taat pada peraturan perundang-undangan
Taat perintah
Menjaga rahasia
4. KOMITMEN
MUTU
Efektivitas
Efisiensi
Inovasi
Berorientasi mutu
5. ANTI KORUPSI
Jujur
Disiplin
Tanggung jawab
Kerja keras
Sederhana
Mandiri
Adil
Berani
Peduli
21

C. KEDUDUKAN DAN PERAN PNS DALAM NKRI
1. Whole Of Government
Whole of Government (WoG) Berdasarkan interpretasi analitis dan
manifestasi empiris di lapangan, maka WoG didefinisikan sebagai “suatu
model pendekatan integratif fungsional satu atap” yang digunakan untuk
mengatasi wicked problems yang sulit dipecahkan dan di atasi
karena berbagai karakteristik atau keadaan yang melekat antara lain: tidak
jelas sebabnya, multi dimensi, menyangkut perubahan perilaku. WoG
adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang
menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor
dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai
tujuantujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan
publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency,
yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait
dengan urusan-urusan yang relevan.
Karakteristik pendekatan WoG dapat dirumuskan dalam prinsip-
prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup
keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. WoG menjadi
penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari
pemerintah.
Pertama, adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan
publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan
pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Selain itu perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika
kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WoG dalam
menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan
layanan publik.
Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena
ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa
kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi
sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh
namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau
saling membunuh. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya
22

lebih penting dari yang lainnya. Sebuah contoh misalnya, sektor lingkungan
hidup memandang bahwa pelestarian alam, terutama hutan, merupakan
prioritas dalam pembangunan, sehingga perlu mendapatkan prioritas
dukungan kebijakan dan keuangan yang lebih. Sementara di sisi lain sektor
pertambangan memandang bahwa pembangunan memerlukan modal
besar, dan hanya tambanglah yang bisa menyediakan. Kedua sektor
sangat penting, tetapi nampak ada perbedaan tajam atau bahkan saling
bertabrakan dalam perumusan tujuan masing-masing. Sektor pendidikan
dengan sektor investasi, misalnya, bisa berpotensi untuk berseberangan
dalam kepentingan jangka pendek dan panjang. Sektor pendidikan
misalnya lebih berorientasi pada penyiapan sumber daya manusia jangka
panjang melalui investasi pendidikan. Hasil dari pembangunan di sektor
pendidikan tidak akan bisa diraakan dalam jangka waktu pendek, karena
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memtik hasilnya. Sementara
sektor yang ingin menggerakkan penanaman modal justru memandang
bahwa investasi harus segera menghasilkan dalam jengka pendek, karena
investasi lebih melihat nilai ekonomis dan keuntungan dalam jangka
pendek dari sebuah kegiatan.
Terdapat beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan,
baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini
pernah dipraktekkan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia dalam
level-level tertentu.
a. Penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat
dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih
terjangkau dan manageable. Dalam prakteknya, span of control atau
rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu
alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai
mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah
lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah.
b. Membentuk lembaga koordinasi khusus, pembentukan lembaga
terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan
sektor atau kementrian adalah salah satu cara melakukan
WoG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status lembaga
23

setingkat lebih tinggi, atau setidaknya setara dengan kelembagaan
yang dikoordinasikan.
c. Membangun gugus tugas, gugus tugas merupakan bentuk
pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang
setidaknya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas
biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat
dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan
formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordnasi tadi.
d. Koalisi sosial, koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan
koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk
pelembagaan khusus dalam koordinasi.
Dalam proses W0GM Tentunya akan ditemui sebuah tantangan,
Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WoG di tataran praktek
sebagai berikut:
a. Kapasitas SDM dan institusi
Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WoG
tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius
ketika pendekatan WoG, misalnya mendorong terjadinya merger
atau akuisisi kelembagaan, dimana terjadi penggabungan SDM
dengan kualifikasi yang berbeda.
b. Nilai dan budaya organisasi
Nilai dan budaya organisasi menjadi kendala ketika terjadi upaya
kolaborasi dengan kelembagaan.
c. Kepemimpinan
Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan
WoG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang
mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budayA organisasi serta
meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan
Praktek WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan
seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan
publik yang dikenal dapat didekati oleh pendekatan WoG sebagai berikut:
24

a. Pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang
menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga
masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status
kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan
atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin
trayek, izin usaha, akta, sertifikat tanah dan lain-lain.
b. Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk
jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan, perhubungan dan lain-lain.
c. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang
yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti jalan, jembatan,
perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain-lain
d. Pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman
dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang
mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun
e. berdasarkan pola pelayanan publik, juga dapat dibedakan
dalam lima macam pola pelayanan sebagai berikut :
Praktek WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan
seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai
dasar berikut ini.
a. Koordinasi
Kompleksitas lembaga membutuhkan koordinasi yang efektif dan
efisien antar lembaga dalam menjalankan kegiatan kelembagaan
b. Integrasi
Integrasi dilakukan dengan pembauran sebuah sistem antar
lembaga sehingga menjadi kesatuan yang utuh
c. Singkronisasi
Singkronisasi merupakan penyelarasan semua kegiatan/data yang
berasal dari berbagai sumber, dengan menyingkronkan seluruh sumber
tersebut.
d. Simplifikasi
25

Simplikasi merupakan penyederhanaan segala sesuatu baik terkait
data/proses disuatu lembaga untuk mengefisienkan waktu, tenaga dan
biaya.
2. Manajemen ASN
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan
Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas
dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai
sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil
Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.
Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas: a) Pegawai Negeri
Sipil (PNS); dan b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur Negara yang menjalankan
kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus
bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi
sebagai berikut: a) Pelaksana kebijakan publik; b) Pelayan publik; dan c)
Perekat dan pemersatu bangsa.
Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan
baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan
akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya
maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode
etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan
kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ASN
menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi
pemerintah.
Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan,
pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier,
promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan,
penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensisun dan hari tua, dan
perlindungan. Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan;
26

pengadaan; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; pengembangan
kompetensi; pemberian penghargaan; disiplin; pemutusan hubungan
perjanjian kerja; dan perlindungan.
Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada
kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan
Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS
dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,
pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta
persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat
Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat
Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat
jabatan yang ditentukan. Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan
madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan Presiden. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki
paling lama 5 (lima) tahun. Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi,
Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses
pelaksanaannya kepada KASN. KASN melakukan pengawasan pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri Pegawai ASN
dapat menjadi pejabat Negara. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat
menjadi Pejabat Negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak
kehilangan status sebagai PNS. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah
korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps profesi Pegawai
ASN Republik Indonesia memiliki tujuan: menjaga kode etik profesi dan
standar pelayanan profesi ASN; dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai
pemersatu bangsa. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi
pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem
Informasi ASN. Sistem Informasi ASN diselenggarakan secara nasional
dan terintegrasi antar- Instansi Pemerintah. Sengketa Pegawai ASN
27

diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari
keberatan dan banding administratif.
3. Pelayan Publik
Sebagai Aparatur pemerintahan, ASN mempunyai salah satu peran
yang penting dalam tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional
melalui pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Aparatur Sipil
Negara melakukan perannya sebagai aparatur pemerintah dengan
memberi pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Tiga unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu pertama,
organisasi penyelenggara pelayanan publik, kedua, penerima layanan
(pelanggan) yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan,
dan ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima
layanan (pelanggan).
Barang/jasa publik adalah barang/jasa yang memiliki rivalry
(rivalitas) dan excludability (ekskludabilitas) yang rendah. Barang/jasa
publik yang murni yang memiliki ciri-ciri: tidak dapat diproduksi oleh sektor
swasta karena adanya free rider problem, non-rivalry, dan non-excludable,
serta cara mengkonsumsinya dapat dilakukan secara kolektif.
Perkembangan paradigma pelayanan: Old Public Administration (OPA),
New Public Management (NPM) dan seterusnya menjadi New Public
Service (NPS).
Prinsip-prinsip Pelayanan Publik Penyelengaraan pelayanan publik
juga harus memenuhi beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang
disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 63
Tahun 2003 adalah sebagai berikut :
28

1. Kesederhanaan
2. Kejelasan
3. Kepastian waktu
4. Akurasi
5. Keamanan
6. Tanggung jawab
7. Kelengkapan sarana dan prasarana
8. Kemudahan akses
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
10. Kenyamanan
Dalam pelayanan public ada namanya Pelayanan prima yang
merupakan terjemahan dari istilah "Excellent Service" yang secara harfiah
berarti pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik.
Disebut sangat baik atau terbaik, karena sesuai dengan
standar pelayanan yangberlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan
pelayanan. Apabila instansi pelayanan belum memiliki standar pelayanan,
maka pelayanan disebut sangat baik atau terbaik atau akan menjadi
pr ima, manakala dapat atau mampu memuaskanpihakyang dilayani.
Pelayanan prima dalam hal ini sesuai dengan harapan pelanggan.
Tentunya agar keprimaan suatu pelayanan dapat terukur, bagi instansi
pemberi pelayanan yang belum memiliki standar pelayanan, maka perlu
membuat standar pelayanan prima sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat
memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan
fokus pelayanan kepada pelanggan Pelayanan prima kepada masyarakat
didasarkan pada tekad bahwa "pelayanan adalah pemberdayaan". Kalau
pada sektor bisnis atau swasta tentunya pelayanan selalu bertujuan atau
berorientasi profile atau keuntungan perusahaan.
Pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat pada dasarnya
tidaklah mencari untung, tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat secara terbaik dalam hal memberdayakan
masyarakat ini, pelayanan yang diberikan tidaklah bertujuan selain mencari
untung atau profit Sebagai contoh dalam memberikan pelayanan kepada
29

masyarakat selama ini masih sering muncul keluhan dari masyarakat
dengan adanya pungutan biaya diluar ketentuan, atau berbelit-
belitnya prosedur serta lamanya pelayanan yang diberikan.
Adapun pelayanan prima akan sangat sekali bermanfaat dalam upaya
peningkatan sebuah kualitas pelayanan bagi pelayan publik pemerintah
kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan untuk
pengembangan penyusunan standar pelayanan.
30

BAB IV
A. IDENTIFIKASI ISU DAN GAGASAN PEMECAHAN
Pendidikan merupakan sarana paling utama untuk memberikan respons
konstruktif terhadap permasalahan kehidupan sehari-hari, agar kualitas
kehidupan manusia semakin meningkat. Dengan menyadari betapa pentingnya
posisi strategis pendidikan sebagai sarana memajukkan peradaban bangsa,
Menurut UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah
telah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan
nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis,
serta bertanggung jawab.
Dalam hal ini, pendidikan Agama dimaksudkan untuk membentuk
peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang maha Esa dan berakhlak mulia serta peningkatan potensi spiritual.
Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari
pendidikan Agama.
Pendidikan Agama Katolik merupakan usaha yang dilakukan secara
terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan
kemampuan peserta didik untuk memperteguh iman dan ketaqwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran Gereja Katolik, dengan tetap
memperhatikan penghormatan terhadap agama lain dalam hubungan
kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan
persatuan nasional.
Sekolah merupakan lembaga yang berkecimpung di bidang pendidikan,
dalam hal ini sekolah memiliki fungsi sebagai pembentuk karakter Bangsa,
meningkatkan Pengetahuan, keterampilan, minat dan bakat peserta didik.
Dalam ha ini, sekolah dasar menjadi sangat penting bagi fondasi sebuah
pendidikan. Supaya ia menjadi fondasi yang kuat dan efektif, di perlukan
analisis isu sekolah agar segera ditangani, supaya tidak menjadi penghalang
31

atau penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan, adapun isu-isu
yang aktual.
Selama saya menjadi tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Embaloh Hulu
Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, ada beberapa kendala
yang saya hadapi. Dengan observasi yang saya lakukan beberapa bulan di
sekolah tersebut, ada beberapa masalah sebagai berikut:
1. Media pembelajaran yang masih terbatas
2. Tidak tersedianya buku penunjang Pendidikan Agama Katolik dan
Budi Pekerti
3. Penerapan media pembelajaran yang kurang memadai sehingga
proses pembelajaran tidak optimal
4. Kurangnya motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran Pendidikan
Agama Katolik dan Budi Pekerti
5. Rendahnya Nilai Siswa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik
berdasarkan berdasarkan nilai KKM di bawah 70 SMPN 1 Embaloh
Hulu di Kelas IX
Bagi seorang pendidik, isu merupakan semua permasalahan yang
harus ditanggapi dan harus diselesaikan supaya permasalah tersebut tidak
menjadi masalah yang dapat menganggu proses belajar mengajar di
lingkungan sekolah. Isu yang terjadi di SMP Negeri 1 Embaloh Hulu
Kecamatan Embaloh Hulu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik
dan Budi Pekerti. Untuk mempermudah menganalisa Isu, saya mengunakan
sample pada siswa kelas IX dengan salah satu materi pada pelajaran
pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti.
Dari masalah teresebut di atas dapat dianaliss menggunakan teknik
APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Layak). Aktual menerangkan
bahwa isu yang diangkat adalah isu yang hangat dibicarakan baik dalam
kalangan dewan guru dan orangtua peserta didik.
Untuk melakukan analisis APKL dengan menggunakan skala Liket
dengan rentang angka dari 1 sampai 5, yang menyatakan bahwa isu tersebut :
“(1) Tidak Penting”, “(2) Kurang Penting”, “(3) Cukup Penting”, “(4) Penting”
dan “(5) Sangat Penting”. Penilaian ini berpedoman pada 4 (empat) kriteria isu
32

yaitu isu yang bersifat Aktual, Problematik, Khalayak dan Layak atau biasa di
singkat APKL. Adapun penentuan isu aktualnya sebagai berikut :
Tabel 4.1
Isu Aktual di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Embaloh Hulu
Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu
NO ISU AKTUAL
KRITERIA
Total
Peringkat
A P K L
1.
Media pembelajaran yang masih
terbatas 2 4 4 3 13 III
2.
Tidak tersedianya buku
penunjang Pendidikan Agama
Katolik dan Budi Pekerti
3 3 4 2 12 IV
3.
Penerapan media pembelajaran
yang kurang memadai sehingga
proses pembelajaran tidak
optimal
2 2 2 2 8 V
4
Kurangnya motivasi siswa untuk
mengikuti pembelajaran
Pendidikan Agama Katolik dan
Budi Pekerti
4 4 2 4 14 II
5
Rendahnya Nilai Siswa Pada
Mata Pelajaran Pendidikan
Agama Katolik berdasarkan nilai
KKM di bawah 70 di SMP Negeri
1 Embaloh Hulu di Kelas IX
5 5 5 5 20 I
Indikator penilaian skala likert :
5 : Sangat tinggi 2 : Rendah
4 : Tinggi 1 : Sangat Rendah
3 : Sedang
Berdasarkan hasil analisis APKL isu di atas, maka isu aktual yang
menjadi prioritas utama adalah Rendahnya Nilai Siswa Pada Mata
Pelajaran Pendidikan Agama Katolik berdasarkan nilai KKM di bawah
70 di SMP Negeri 1 Embaloh Hulu di Kelas IX.
33

Isu yang terjadi di SMP Negeri 1 Embaloh Hulu, Kecamatan Embaloh
Hulu, dalam hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
1. Kurangnya motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran Pendidikan
2. Media pembelajaran yang masih kurang menarik
3. Tidak tersedianya buku penunjang Pendidikan Agama Katolik dan
Budi Pekerti
4. Belum optimalnya penerapan model pembelajaran Pada Mata
Pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti Kelas IX
Setelah diketahui apa faktor penyebab dari isu tersebut maka tahap
berikutnya yang dilakukan adalah menganalisis kembali isu tersebut dengan
menggunakan metode USG (Urgency, Seriuousness, Growth ) dengan skala
penilaian 1 sampai 5.
Tabel 4.2
Analisis Teknik USG
NO ISU U S G Total
Peringkat
1
Kurangnya motivasi siswa untuk mengikuti
pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan
Budi Pekerti
5 4 5 14 II
2
Media pembelajaran yang masih kurang
mernarik
3 3 3 9 III
3
Tidak tersedianya buku penunjang Pendidikan
2 3 2 8 IV
4
Belum optimalnya penerapan model
pembelajaran Pada Mata Pelajaran Pendidikan
Agama Katolik dan Budi Pekerti Kelas IX
5 5 5 15 I
Indikator penilaian skala likert :
5 : Sangat tinggi 2 : Rendah
4 : Tinggi 1 : Sangat Rendah
3 : Sedang
34

Dengan berdasarkan analisis USG, dari 3 faktor penyebab terjadinya
masalah tersebut di atas yang paling dominan adalah: “Belum optimalnya
penerapan model pembelajaran Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama
Katolik dan Budi Pekerti Kelas IX”. Sehingga sesuai dengan
permasalahan dan tugas pokok, maka saya mengambil judul
“Meningkatkan Nilai Siswa dengan metode Pembelajaran Examples non
examples pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi
Pekerti Kelas IX di SMP Negeri 1 Embaloh Hulu Kecamatan Embaloh
Hulu Kabupaten Kapuas Hulu”
Penetapan judul oleh saya berdasarkan pada materi yang telah
diajarkan oleh para narasumber yang meliputi tema-tema, diantaranta adalah
Pelayanan Publik, WoG dan Manajemen ASN, karena kegiatan belajar ini
merupakan suatu wujud dari kegiatan pelaksanaan Pelayanan Publik, serta
menjadi tanggung jawab pendidik sebagai ASN. Hal tersebut tidak terlepas
dari peran dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kepala
sekolah, orang tua siswa, serta murid sebagai peserta didik.
Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penulis
adalah sebagai berikut:
1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2. Membuat media pendukung pembelajaran dan menyiapkan bahan ajar
3. Menyusun alat yang digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran
4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
5. Melaksanakan evaluasi pembelajaran
6. Melaksanakan penilaian dan menganalisis hasil evaluasi pembelajaran
7. Melaksanakan program remidial bagi peserta didik yang belum mencapai
KKM dan melaporkan pelaksanaan kegiatan serta hasil evaluasi peserta
didik kepada pihak sekolah.
Dalam hal ini, metode yang penulis gunakan adalah metode examples
non examples. Metode examples non examples merupakan salah satu
metode pembelajran aktif. Menurut Hamzah B. Uno (2012:117) mengatakan
bahwa metode pembelajaran examples non examples adalah metode
pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh melalui kasus atau gambar
yang relevan dengan Kompetensi Dasar. Melalui model pembelajaran ini
35

siswa diharapkan dapat memilih dan menyesuaikan contoh-contoh yang ada
melalui gambar tersebut sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil
belajar peserta didik.
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran dengan
metode examples non examples, agar pembelajaran ini berjalan dengan
baik, yaitu:
1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan
pembelajaran.
2) Guru menempatkan gambar di papan atau ditanyangkan melalui media
pembelajaran in focus.
3) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa untuk
memperhatikan atau menganalisis gambar.
4) Melalui diskusi kelompok 5-6 orang, hasil diskusi dari analisis gambar
tesebut dicatat pada kertas.
5) Setiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya.
6) Mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru, mulai menjelaskan
materi sesuai tujuan yang ingin dicapai.
7) Kesimpulan diperoleh setelah semua tahapan terselesaikan.
Model pembelajaran examples non examples dapat diterapkan dalam
berbagai mata pembelajaran lainnya. Dengan menerapkan keterlibatan
siswa yang aktif, guru lebih mudah untuk mengoptimalkan kompetensi setiap
peserta didik. Selain itu, peserta didik juga termotivasi untuk berperan aktif
dalam pembelajaran sesuai langkah-langkah yang telah di instruksikan oleh
guru. Dengan demikian, diharapkan penerapan model pembelajaran
examples non examples dapat membawa dampak positif bagi proses dan
peningkatan hasil pembelajaran.
36

B. KETERKAITAN SUBSTANSI MATA PELATIHAN
Penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI terkait dengan kegiatan yang
dilakukan di unit kerja tertera pada tabel 4.3 di bawah ini :
Tabel 4.3
Rancangan Aktualisasi
Unit Kerja
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Embaloh Hulu, Kecamatan Embaloh Hulu Kecamatan
Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu
Identifikasi Isu
1. Media pembelajaran yang masih terbatas
2. Tidak tersedianya buku penunjang Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti
3. Penerapan media pembelajaran yang kurang memadai sehingga proses pembelajaran tidak
optimal
4. Kurangnya motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan
Budi Pekerti
5. Rendahnya Nilai Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik berdasarkan nilai
KKM di bawah 70 di SMP Negeri 1 Embaloh Hulu di Kelas IX
Isu yang Diangkat
Rendahnya Nilai Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik berdasarkan nilai KKM
di bawah 70 di SMP Negeri 1 Embaloh Hulu di Kelas IX
Gagasan Pemecahan
Masalah
Meningkatkan Nilai Siswa dengan metode Pembelajaran Examples non examples pada
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti Kelas IX di SMP Negeri 1
Embaloh Hulu Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu
37

N
o
Nama
Kegiatan
Tahapan
Kegiatan
Output/Hasil/Ke
giatan
Proses Kegiatan Aktualisasi
dan Keterkaitan dengan
Nilai Dasar ANEKA
Kontribusi
Kegiatan Terhadap
Visi Misi dan
Tujuan Organisasi
Kontribusi
Output/Hasil
Kegiatan terhadap
Penguatan Nilai-
nilai Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
1 Kegiatan :
Mambuat
RPP
1. Menyiapkan
silabus
Pembelajar
an
- RPP
- Dokumentasi
foto
- Notulen hasil
konsultasi
dengan
kepala
sekolah
1. Pada tahap awal ini
silabus yang ada, terlebih
dahulu saya mengisi
identitas sekolah pada
kolom identitas, kemudian
memeriksa komponen
seperti standar
kompetensi, kompetensi
dasar, materi pokok,
kegiatan pembelajaran,
penilaian, alokasi waktu
dan sumber belajar yang
akan dijadikan acuan
untuk pembuatan RPP
(Akuntabilitas:
Tanggung Jawab)
Dengan tersedianya
Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran maka
saya mendukung
pencapaian yaitu:
Visi-misi
Melaksanakan
pembelajaran serta
bimbingan secara
efektif,
mengembangkan
potensi dan
kreatifitas peserta
Tersusunnya
Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)
pada pembelajaran
Pendidikan Agama
Katolik kelas IV
maka saya akan
berkontribusi
terhadap penguatan
nilai-nilai organisasi
yaitu Kratifitas,
Inovatif, Mandiri,
Tanggung Jawab
38

2. Menentuka
n KI, KD,
Indikator
dan Tujuan
Pembelajar
an
3. Membuat
RPP
2. Pada tahap ini saya
menganalisis KI, KD,
Indikator dan Tujuan
pembelajaran yang sesuai
dengan materi yang akan
diajarkan
(Komitmen Mutu:
Berorientasi Mutu)
mengisi identitas sekolah
dalam kolom identitas,
kemudian mengecek
komponen-komponen
yang ada seperti:
- Kompetensi Inti,
- kompetensi dasar,
- Indikator Pembelajaran
- Tujuan Pembelajaran
- materi pokok,
- Alokasi waktu
- Metode Pembelajaran
- sumber belajar
didik secara optimal
sehingga
meningkatkan
kualitas
keterampilan siswa.
Nilai Organisasi:
Nilai-nilai organisasi
yang terkandung
didalamnya:
- Kreatif,
- Tanggung
jawab,
39

4. Mengkonsul
tasikan
RPP
kepada
kepala
sekolah
5. Mencetak
RPP
- kegiatan pembelajaran,
- penilaian.
(Etika Publik: Taat
perintah)
4. Pada tahap ini, saya akan
mengkonsultasikan RPP
yang sudah saya buat ke
kapada kepala sekolah
supaya proses-proses
pembelajaran sesuai
dengan visi-misi sekolah
(Nasionalisme:
Musyawarah)
5. Tahap ini, saya akan
mencetak RPP yang akan
saya gunakan dalam
proses pembelajaran
(Anti Korupsi: Mandiri)
2
.
Kegiatan
Membuat
media
pembelajaran
yang
1. Mencari
referensi
pembelaja
ran yang
- Dokumentasi
foto
- Media
pembelajaran
1. Saya akan mencari
referensi lain dalam proses
pembelajaran guna
memperkaya materi
Dengan tersedianya
media penunjang
dan bahan ajar
pembelajaran maka
Tersedianya media
pembelajaran
Pendidikan Agama
Katolik dan budi
40

mendukung
metode
pembelajaran
yang mau di
gunakan
sesuai
2. Merancan
g media
pembelaja
ran
3. Menyiapk
an bahan-
bahan
yang
digunakan
untuk
membuat
media
pembelaja
ran
4. Membuat
Media
Pembelaj
aran
pembelajaran
(Akuntabilitas: Kejelasan
Target)
2. Saya akan merancang
media pembelajaran yang
akan digunakan pada waktu
pembelajaran
(Etika Publik: Tanggung
jawab)
3. Pada tahap ini saya akan
menyiapkan media yang
digunakan untuk
pembelajaran
4. Saya akan membuat dan
meyediakan media
pembelajaran seperti Powor
Point, Gambar, kertas
manila, spidol
saya mendukung
pencapaian yaitu :
VISI-MISI
ORGANISASI
Melaksanakan
pembelajaran
1. Melaksanakan
pembelajaran
secara efektif.
2. Melaksanakan
bimbingan
secara intensif
agar peserta
didik memiliki
kemampuan
berkompetisi
secara global.
3. Mengembangka
n potensi dan
kreatifitas
peserta didik
secara optimal.
pekerti pada kelas IX,
maka saya akan
berkontribusi
terhadap penguatan
nilai- nilai organisasi
yaitu : Jujur,
Tanggung Jawab,
Kreatif
41

5. Mencetak
media
pembelaja
ran yang
akan di
gunakan
dalam
proses
pembelaja
ran
(Komitmen mutu: Inovasi)
mencetak media belajar
yaitu gambar yang akan
digunakan dalam proses
pembelajaran
(Nasionalismen:
Tanggung jawab)
3
.
Kegiatan
Membuat
soal dan
kunci
jawaban Pre-
Test dan Pos
Test
1. Membuat
kisi-kisi
soal
2. Menetapk
an jumlah
soal yang
akan
digunakan
- Soal pre test,
post test,
kunci
jawaban,
dokumentasi
dan daftar
hadir
1. Pada tahap ini, saya akan
membuat Kisi-kisi.
(Etika Politik: Jujur)
(Nasionalisme: Tidak
memaksakan kehendak)
2. Saya akan Menetapkan
jumlah soal yang akan di
testkan dengan
mempertimbangkan tujuan
pembelajaran yang mau
dicapai
Dengan tersedianya
alat evaluasi
pembelajaran maka
saya mendukung
pencapaian yaitu :
VISI ORGANISASI
Melaksanakan
pembelajaran serta
bimbingan secara
efektif sehingga
meningkatkan
kualitas
Tersusunnya alat
evaluasi
pembelajaran
Pendidikan Agama
Katolik dan Budi
Pekerti pada kelas IX
maka saya akan
berkontribusi
terhadap penguatan
yaitu : Mandiri, Jujur,
Bertanggung Jawab
42

untuk pre
tes dan
post teks
3. Membuat
soal
pretest
dan post
dan kunci
jawaban
4. Mencetak
kisi-kisi
soal,
kunci
jawaban
Target)
3. Saya akan Membuat soal
pretest dan post dan kunci
jawaban untuk pemahaman
siswa
(Komitmen Mutu:
Berorientasi Mutu)
mencetak soal dan kuci
jawaban yang akan
digunakan dalam
memberikan gambaran
kepada siswa (Anti
Korupsi: Mandiri)
keterampilan dan
pengetahuan
peserta didik.
Misi
1. Melaksanakan
pembelajaran
secara efektif.
2. Melaksanakan
bimbingan
secara intensif
agar peserta
didik memiliki
kemampuan
berkompetisi
secara global.
3. Mengembangka
n potensi dan
kreatifitas
peserta didik
secara optimal.
4
.
Kegiatan
Pelaksanaan
kegiatan
dengan
model
metode
1. Mempersi
apkan
siswa
- Dokumentasi
Foto
- Daftar Hadir
1. Masuk kelas tepat waktu
agar saya menyiapkan
kondisi ruangan dan siswa
supaya proses
pembelajaran dapat
Dengan
terlaksananya
proses
pembelajaran maka
saya mendukung
Terlaksananya
kegiatan
pembelajaran
Pendidikan Agama
Katolik dan Budi
43

examples
non
examples
2. Kegiatan
berdoa
3. Saya
akan
melakuka
n
Apersepsi
4. Melakuka
n kegiatan
Pre Test
berjalan lancer
(Anti Korupsi: displin)
2. Saya akan
mempersilahkan salah
seorang siswa untuk
memimpin doa sebagai
ungkapan rasa syukur
atas kasih dan karunianya
(Nasionalisme: Religius)
3. Saya akan
menyampaikan salam
pembuka, menyampaikan
materi dan tujuan
pembelajaran
(Komitmen Mutu:
Berorientasi Mutu)
4. Sebelum memulai
pembelajaran, saya akan
melakukan pre test untuk
mengukur kemampuan
siswa
pencapaian yaitu :
VISI-MISI
ORGANISASI
- Menanamkan
nilai-nilai
religius dan
karakter pada
peserta didik.
- Melaksanakan
pembelajaran
secara efektif.
- Melaksanakan
bimbingan
secara intensif
agar peserta
didik memiliki
kemampuan
berkompetisi
secara global.
- Mengembangk
an potensi dan
kreatifitas
peserta didik
maka saya akan
berkontribusi
terhadap penguatan
yaitu religius,
prestasi, disiplin,
komunikatif,
kesopanan
44

5. Melaksan
kegiatan
dengan
metode
Examples
non
examples
6. Melaksan
akan
kegiatan
penutup
(Etika Publik:Integritas
Publik)
membawa anak-anak
untuk siap untuk mengikuti
proses pembelajaran
dengan mengunakan
metode examples non
examples dengan tidak
menyimpang dari yang
telah dibuat
(Akuntabilitas:
Konsisten)
6. Dalam tahap ini saya
mengajak siswa
mengakhiri pembelajaran
dengan doa penutup
secara optimal.
5
.
Kegiatan
Evaluasi
Pembelajaran
1. Mengecek
kesiapan
siswa
2. Mengajak
siswa
berdoa
- Dokumentasi
foto
1. Tahap ini saya akan
menkondisikan siswa
dalam mengikuti ulangan
(Akuntabilitas:
Konsistenm)
2. Tahap ini saya meminta
siswa untuk berdoa
Dengan
terlaksananya
penilaian
pembelajaran maka
saya mendukung
pencapaian yaitu :
Kegiatan evaluasi
pembelajaran
Pendidikan Agama
Katolik dan Budi
maka saya akan
berkontribusi
45

3. Membaca
kan tata
tertib
pada saat
mengikuti
ulangan
4. Melaksan
akan
Evaluasi
5. Meminta
siswa
untuk
mengump
ulkan
hasil
ulangan
terlebih dahulu dengan di
pimpin oleh ketua kelas
3. Saya akan membacakan
tatib kepada siswa
tujuannya supaya selama
proses ulangan dapat
berjalan dengan lancer
(Komitmen Mutu:
Berorientasi Mutu)
meminta siswa untuk
mengerjakan soal-soal
(Anti Korupsi: Tanggung
jawab)
5. Saya akan meminta siswa
mengumpulkan hasil
ulangannya dengan tertip
(Etika Publik: displin)
VISI-MISI
ORGANISASI
1. Melaksanakan
pembelajaran
secara efektif.
2. Melaksanakan
bimbingan
secara intensif
agar peserta
didik memiliki
kemampuan
berkompetisi
secara global.
3. Mengembangka
n potensi dan
kreatifitas
peserta didik
secara optimal.
terhadap penguatan
yaitu Tanggung
Jawab, jujur, prestasi,
mandiri.
6
.
Kegiatan
Menganalisis
hasil evaluasi
1. Memeriks
a hasil
- Nilai Ulangan
- Dokumentasi
mengoreksi hasil ulangan
Penerapan nilai-nilai
akuntabilitas,
Dengan
terlaksananya analsis
46

evaluasi
2. Menginput
hasil
evaluasi
pembelaja
ran
kedalam
daftar nilai
3. Menganali
sis hasil
nilai
4. Mencetak
hasil
ulangan
foto siswa
(Nasionalisme: Kerja
Keras)
menginput dan
menganalisis hasil
ulangan siswa
menganalisis untuk
memastikan jumlah yang
benar dan salah, serta
dapat mengetahui tingkat
pemahaman siswa pada
soal yang telah mereka
kerjakan
(Etika Politik:
Efektivitas)
4. pada tahap ini saya akan
mencetak hasil ulangan
untuk di laporkan kepada
kepala sekolah
nasionalisme, etika
publik, komitmen
mutu dan anti-
korupsi dalam
pelaksanaan
analisis hasil
evaluasi
Pembelajaran ini
dapat membantu
mewujudkan :
- Visi SMPN 1
Embaloh Hulu yaitu
: berprestasi dalam
belaja
- Misi sekolah yaitu:
Menanamkan nilai-
nilai religius dan
karakter pada
peserta didik.
Menciptakan
budaya sekolah
yang santun, penuh
rasa kekeluargaan
dan berwawasan
lingkungan.
hasil evaluasi
Pembelajaran maka
saya akan
berkontribusi
terhadap penguatan
yaitu Tanggung
Jawab, jujur,kerja
keras
47

5. Memberit
ahukan
hasil
ulangan
(Komitmen Mutu:
Efisiensi)
mengembalikan hasil kerja
siswa supaya mereka bias
mengetahui hasil test yang
mereka dapatkan
target)
.
7
.
Kegiatan
Remedial
bagi siswa
yang belum
tercapainya
KKM 70
kebawah
1. Mendata
siswa
yang tidak
mencapai
KKM 70
2. Memberik
an
remedial
3. Memberi
nilai dari
Dokumentasi foto
dan hasil
remedial
1. Saya akan memisahkan
siswa berdasarkan
ketercapaian KKM 70
(Akuntabilitas: adil)
memberikan remedial
kepada siswa yang tidak
mencapai KKM 70 supaya
mereka bisa menaikan
nilai KKM
(Komitmen Mutu:
Berorientasi Mutu)
memberikan penilaian
Dengan
menerapkan nilai-
nilai akuntabilitas,
nasionalisme, etika
publik, komitmen
mutu, WoG dan
anti-korupsi dalam
pelaksanaan
program remidial
serta penyampaian
pelaporan hasil
pelaksanaan
kegiatan
Pembelajaran,
tersebut akan dapat
Dengan
terlaksananya
program remidial
serta pelaporan hasil
pelaksanaan
kegiatan
pembelajaran ini,
maka saya akan
berkontribusi
terhadap penguatan
nilainilai organisasi
yaitu Tanggung
Jawab, jujur, mandiri,
kesopanan,
kerjasama, berani,
48

hasil
remedial
4. Membagi
nilai hasil
remedial
5. Menutup
pembelaja
ran
pada hasil remedia
supaya tidak ada siswa
yang merasa di rugikan
(Anti Korupsi: Adil)
4. Pada tahap ini, setelah
melakukan remedia dan
pengoreksian, saya akan
menyampaikan hasil
remedia
( Etika Publik :
Tanggung jawab)
5. Pada tahap ini, saya
mengajak siswa untuk
mengakhiri kegiatan
remedial dengan doa
(Nasionalisme: Relegius)
membantu
mewujudkan :
1. Visi SMPN 1
Embaloh Hulu :
Berprestasi
Dalam Belaja,
Tertib Dan
Berdisplin
Tinggi, Serta
Bertaqwa
Kepada Tuhan
Yang Maha Esa
2. Misi sekolah
yaitu:
1. Melaksanakan
pembelajaran
secara efektif
sehingga
tercapainya
prestasi baik di
bidang akademik
maupun non
akademik.
2. Melaksanakan
bimbingan
komunikatif, percaya
diri
49

secara intensif
agar peserta
didik memiliki
kemampuan
berkompetisi
secara global.
3. Mengembangka
n potensi dan
kreatifitas
peserta didik
secara optimal.
4. Menanamkan
nilai-nilai religius
dan karakter
pada peserta
didik.
5. Menciptakan
budaya sekolah
yang santun,
penuh rasa
kekeluargaan
dan berwawasan
lingkungan. 50

C. JADWAL IMPLEMENTASI
1. Bimbingan Coach
LEMBAR KONSULTASI / PENGENDALIAN OLEH COACH
GOLONGAN III ANGKATAN LXVII
PROPINSI KALIMANTAN BARAT KABUPATEN KAPUAS HULU
Tabel. 4.4. Jadwal Konsultasi dengan Coach
51

2. Bimbingan Mentor
LEMBAR KONSULTASI / PENGENDALIAN OLEH MENTOR
GOLONGAN III ANGKATAN LXVII
PROPINSI KALIMANTAN BARAT KABUPATEN KAPUAS HULU
Tabel. 4.5. Jadwal Konsultasi dengan Mentor
Nama : Silvester Nyawai, S. Pd
Nomor daftar hadir : 32
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kapuas Hulu
Tempat : SMP Negeri 1 Embaloh Hulu Kecamatan
Embaloh Hulu Kecamatan Embaloh Hulu
No Hari / Tanggal Kegiatan / Output
Telp/Sms/Wa/
Email/Tatap
Muka/Dll
Paraf
Mento
r
1
Saptu, 7 September
2019
Konsultasi WA
2
Senin, 9 September
2019
Konsultasi WA
3
Selasa, 10 September
2019
Konsultasi WA
4
Rabu, 11 September
2019
Konsultasi WA
52

D. JADWAL IMPLEMENTASI KEGIATAN
Dengan mengacu pada kegiatan yang telah di tulis pada tabel 4.3, maka
dapat disusun jadwal implementasi kegiatan sebagai berikut :
Tabel.4.6
Jadwal Implementasi Kegiatan
Nama : Silvester Nyawai, S. Pd
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas
Hulu
Tempat Aktualisasi : SMP Negeri 1 Embaloh Hulu Kecamatan
Embaloh Hulu Kecamatan Embaloh Hulu
No Keterangan Tanggal Output
1
Menyusun
Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran
(RPP
16 September 2019
17 September 2019
Tersedianya Rencana
Pelaksanaan Pembela-
jaran (RPP)
2
Membuat media
pendukung
pembelajaran
dan menyiapkan
bahan ajar
19 September 2019
Tersedianya media
pembelajaran
3
Menyusun alat
evaluasi
21 September 2019
Tersedianya alat
evaluasi pembelajaran
4
Melaksanakan
kegiatan
pembelajaran
23 September 2019
Terlaksananya proses
pembelajaran
5
Melaksanakan
evaluasi
pembelajaran
7 Oktober 2019 Terlaksananya evaluasi
6
Melaksanakan
penilaian dan
menganalisis
hasil evaluasi
pembelajaran
9 Oktober 2019
Terlaksananya penilaian
dan analisis hasil
evaluasi pembelajaran
7
Melaksanakan
program remidial
bagi siswa yang
belum mencapai
KKM dan
14 Oktober 2019
19 Oktober 2019
Terlaksananya program
remidial dan pelaporan
pelaksanaan dan hasil
evaluasi kepada pihak
sekolah
53

melaporkan
pelaksanaan
kegiatan hasil
evaluasi siswa
kepada pihak
sekolah
54

BAB V
PENUTUP
Berdasarkan dari nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme,
Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi), Profil SMP Negeri 1 Embaloh Hulu
Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Rancangan Aktualisasi dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Terdapat 7 kegiatan aktualisasi yang dapat di aktualisasikan di SMP Negeri
1 Embaloh Hulu Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu
2. Aktualisasi nilai-nilai dasar memiliki manfaat yaitu turut berperan dalam
memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu di SMP Negeri 1
Embaloh Hulu Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu
3. Penanaman aktualisasi nilai-nilai dasar ANEKA merupakan hal yang sangat
penting terutama bagi peserta LATSAR sehingga dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari sebagai ASN
4. Aktualisasi nilai-nilai dasar menjadikan ASN lebih profesional dan mampu
menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN sehingga mampu melayani
masyarakat khususnya peserta didik dengan kualitas pelayanan yang
bermutu.
55

DAFTAR PUSTAKA
Tim Penulis Komisi Pemberantasan Korupsi, (2017). Anti Korupsi: Modul
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I II, dan III. Jakarta: LAN.
Fatimah, E , & Irawati, E. (2017). MANAJEMEN ASN: Modul Pelatihan Dasar
Calon PNS Jakarta: LAN Jakarta.
Kumorotomo, W, Wirapradja, N. R. D, & Imbaruddin, A. (2017). Etika Publik:
Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: LAN.
Kusumasari, Bevaola, Septiana Dwiputrianti, dan Enda Layuk Allo, (2017).
Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III .
Jakarta: LAN.
Latif, Yudi, Suryanto, Adi, & Muslim, Abdul. (2017). Nasionalisme: Modul
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Purwanto, E. A, Tyastianti, D. , Taufiq, A, & Novianto, W. (2017). PELAYANAN
PUBLIK: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Jakarta: LAN.
Suwarno, Y, & Sejati, T. A. . (2017). WHOLE OF GOVERNMENT: Modul
Pelatihan Dasar Calon PNS Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia - Jakarta.
Yuniarsih, T, & Taufiq, M (2017). Komitmen Mutu: Modul Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: LAN.
http://www.infoduniapendidikan.com/2015/06/pengertian-dan-langkah-model-
pembelajaran-example-non-example.html
https://vinsenpatn.wordpress.com/2012/12/03/pendidikan-agama-katolik/
56

BIODATA PENULIS
1. Nama : Silvester Nyawai, S. Pd
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Tempat/Tanggal Lahir : Janting, 05 November 1985
4. N I P : 198511052019031001
5. Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda / III-a
6. Status : Kawin
7. Agama : Katholik
8. Pendidikan : S1 – Pendidikan Teologi Agama Katolik
9. Jabatan : Guru Mata Pelajaran
10. Unit Kerja : SMP Negeri 1 Embaloh
11. Alamat Unit Kerja : Jln. Temenggung L Kasso. Dusun Banyuk,
Desa Ba. Martinus. Kec. Embaloh Hulu
12. Nomor Telepon : -
13. Alamat Rumah : Jln. Temenggung L Kasso. Dusun Banyuk,
Desa Ba. Martinus. Kec. Embaloh Hulu
14. Nomor HP : 081234137462
15. Motto : Dari pada berdiam diri karena sesuatu,
mending lakukanlah hal kecil yang
bermanfaat bagi hidupmu, keluargamu, dan
negaramu.
16. Email : silvester_nyawai@yahoo.co.id
57

Silvester Nyawai, S. Pd

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Silvester Nyawai, S. Pd

Similar to Silvester Nyawai, S. Pd (20)

More from Silvester Nyawai

More from Silvester Nyawai (11)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

Silvester Nyawai, S. Pd