Dokumen tersebut membahas berbagai teori organisasi internasional dan pemerintahan global, meliputi realisme yang melihat organisasi internasional sebagai perpanjangan kepentingan nasional negara, internasionalisme liberal yang mendorong kerjasama untuk mencapai tujuan liberal, liberalisme institusional yang melihat lembaga internasional dapat meningkatkan kerjasama antarnegara, serta konstruktivisme yang menekankan bahwa aspek hubungan internasional dikonstruksi
1. TEORI ORGANISASI INTERNASIONAL DAN
PEMERINTAHAN GLOBAL
1. Amelia Rosalinda (193103500001)
2. Muh. Alwi Ridwan Fauzi (193103500003)
3. Rizki Syahputra (193103500006)
4. Rellie Borneo Wiradidjaja (193103500041)
KELOMPOK 1.
2. A. Administrasi Internasional
• (Dimock, 1960:3): “Administration involving two or more
nations, or a word wide agency such as the united Nations”
(administrasi yang melibatkan dua Negara atau lebih, atau
organisasi internasional yang ruang lingkupnya luas seperti
perserikatan bangsa-bangsa).
• Pendapat lain: administrasi secara internasional yang
melintasi batas-batas Negara, melibatkan antara Negara
dengan Negara, antara Negara dengan organisasi
internasional, atau antara organisasi internasional satu sama
lainnya.
• Holistik: Administrasi menyangkut berbagai hal yang ruang
lingkupnya melintas batas teritorial masing-masing Negara,
baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara
individu atau kelompok dengan individu atau kelompok
lainnya pada lingkungan administrasi (Negara) yang berbeda.
3. B. Organisasi Internasional
Organisasi internasional mencakup tiga unsur:
1. Keterlibatan Negara dalam suatu pola kerjasama
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala
3. Adanya staf yang bekerja sebagai “Pegawai Sipil Internasional”
“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara,
dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan
lengkap serta di harapkan atau di proyeksi untuk
berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara
berkesinambungan dan melembaga guna
mengusahakan tercapainya tujuan tujuan yang
diperlukan serta disepakati bersama, baik antara
pemerintah dengan pemerintah maupun antara
sesama kelompok non-pemerintah pada Negara yang
berbeda.”
Definisi:
4. 1. Dari segi tujuan organisasi, apakah bersifat internasional
yaitu bahwa kegiatannya melintas batas-batas Negara
nasional.
2. Dari tinjauan terhadap model-model dan kelembagaan
organisasi internasional yang ada dewasa ini.
3. Sebagai proses yang mendekati taraf pengaturan oleh suatu
bentuk pemerintahan, dalam hubungan yang mencakup
baik antara Negara dengan Negara maupun antara aktor-
aktor bukan Negara.
Couloumbis dan Wolfe (1981:252) menambahkan
perlunya pendekatan atas 3 peringkat definisi, yaitu:
5. C. Penggolongan Organisasi internasional
Penggolongan organisasi internasional didasarkan pada:
a) Kegiatan administrasi
1. Organisasi internasional antar pemerintah (Inter-Governmental Organization) yang lazim disingkat IGO
2. Organisasi Internasional Non-Pemerintah (Non-Governmental Otganization) yang lazim disingkat NGO
b) Ruang-lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan
1. Organisasi internasional global
Contohnya :
1. PBB = UNO (The United Nations Organization)
2. OKI = OIC (the Organization of Islamic Conference)
3. GNB = NAM (the Non-Aligned Movement)
2. Organisasi Internasional Regional
Contohnya :
1. ASEAN (Association of South-East Asian Nations)
2. OAU ( Organization Of African Unity)
3. GCC ( Gulf Cooperation Council)
4. EC ( European Community)
5. SAARC (South-Asia Association for Regional Cooperation)
6. c) Bidang Kegiatan (Operasional) Organisasi
Contohnya:
1. Bidang Ekonomi
KADIN Internasional (International Chamber of
Commerce)
Dana Moneter Internasional (IMF/International
Monetary Fund)
Bank Dunia (IBRD/International for Reconstruction
and Development)
2. Bidang Lingkungan Hidup
UNEP (United Nations Environmental Program)
5. Bidang Komoditi (Pertanian dan Industri)
IWTO (International Wool Textile Organization)
ICO (International Coffee Organization)
6. Bidang Bea-Cukai dan perdagangan Internasional
GATT (Goverments Agreement on Tariffs and
Trade)
WTO (World Trade Organization) dan banyak lagi
lainnya.
3. Bidang Kesehatan
WHO (World Health Organization)
IDF (International Dental Federation)
4. Bidang Pertambangan
ITO (International Timber Organization)
7. d) Tujuan dan Luas-Bidang Kegiatan Organisasi
1. Organisasi Internasional Umum
Contohnya :
PBB = UNO (the United Nations Organization)
2. Organisasi Internasional Khusus
Contoh :
OPEC (Organization for Petroleum Exporting Countries)
UNICEF (United Nation Educational, Sience and Cultual
Organization)
ITU (International Telecommunication Union)
UPU (Universal Postal Union) dan sebagainya.
e) Ruang-Lingkup (wilayah) dan Bidang Kegiatan
1. Organisasi Internasional : Global-Umum
Contohnya : PBB
2. Organisasi Internasional : Global Khusus
Contohnya : OPEC, ICAO, IMCO, ITU, UPU, UNESCO, WHO,
FAO, dan Palang Merah Internasional (ICRC)
3. Organisasi Internasional : Regional-Umum
Contohnya : ASEAN, EU (European Union)
4. Organisasi Internasional : Regional-Khusus
Contohnya : AIPO, OAPEC, PATA
8. f) Menurut Taraf Kewenangan (Kekuasaan)
1. Organisasi Supra-Nasional (Supra-National
Organization)
2. Organisasi Kerjasama (Co-operative
Organizational)
g) Bentuk Dan Pola Kerjasama
1. Kerja sama Pertahanan-Keamanan (Collective
Security)
Contohnya : NATO (North Atlantic Treaty
Organization)
2. Kerjasama Fungsional (Functional Co-operation)
Contohnya : PBB, ASEAN, OKI, OPEC, SAARC, OAU,
GCC, dan sebagainya.
9. h) Fungsi Organisasi
1. Organisasi Politik (Political Organization)
Organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional.
Contohnya : PBB, ASEAN, NATO, ANZUS, SAARC, OAU, Liga Arab dan lain-lain.
2. Organisasi Administratif (Administrative Organization)
Organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administrative.
Contohnya :
UPU (Universal Postal Union)
ITU (International Telecommunication Union)
OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak)
ICAQ (International Civil Aviation Organization)
ICRC (International Committee of the Red Cross)
3. Organisasi Peradilan (Judical Organization)
Organisasi yang menyangkut aspek penyelesaian masalah sengketa pada berbagai bidang atau aspek
(Politik, Ekonomi, Hukum, Sosial dan budaya) menurut prosedur hukum yang berproses peradilan (sesuai
dengan ketentuan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional.
10. Bentuk dan Pola Kerjasama
REALISM (REALISME)
Organisasi Internasional adalah bentuk hubungan kerjasama yang dilakukan oleh negara-
negara dalam mewujudkan suatu kepentingan.
Realisme merupakan pendekatan klasik yang memiliki pandangan anarki akan sistem
internasional yang ada.
Menurut kaum realisme, Organisasi Internasional merupakan kerjasama yang
didalamnya terdapat sebuah perebutan aspek power dan wealth antar negara yang
tergabung dalam Organisasi Internasional.
, kaum realisme mempercayai kerjasama antar negara seperti Organisasi Internasional,
Rezim, dan Institusi Internasional mampu berjalan dengan baik apabila power yang
didistribusikan terbagi secara merata atau Organisasi Internasional yang dilakukan oleh
setiap negara tetap memiliki pengaruh dari kapabilitas power dari setiap negara tersebut.
LIBERALINTERNATIONALISM (INTERNASIONALISME LIBERAL)
Internasionalisme liberal adalah doktrin kebijakan luar negeri yang menyatakan bahwa negara-negara
liberal harus ikut campur di negara berdaulat lain untuk mencapai tujuan liberalnya.
Tujuan internasionalisme liberal adalah mencapai menciptakan struktur global dalam sistem
internasional yang condong ke tatanan dunia liberal. Demi mencapai tujuan tersebut, perdagangan
bebas global, ekonomi liberal, dan sistem politik liberal digalakkan habis-habisan.
11. NEOLIBERAL INSTITUTIONALISM (INSTITUSIONALISME NEOLIBERAL)
Liberalisme institusional atau institusionalisme liberal adalah teori hubungan
internasional yang mengklaim bahwa lembaga dan organisasi internasional seperti
Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO, dan Uni Eropa dapat meningkatkan dan
membantu kerja sama antarnegara.
Sejumlah pihak menyebut teori ini fungsionalisme rasional, bukan institusionalisme
liberal. Institusionalisme liberal juga sangat dekat namun tidak mirip dengan teori
rezim dan neoliberalisme
CONSTRUCTIVISM (KONSTRUKTIVISME)
Dalam disiplin hubungan internasional, konstruktivisme adalah pandangan bahwa aspek-aspek
penting hubungan internasional dikonstruksi oleh sejarah dan masyarakat, bukan dampak
mutlak dari sifat manusia atau ciri khas politik dunia lainnya.
Menurut teorinya, konstruktivisme berusaha menunjukkan bahwa aspek-aspek
inti hubungan internasional dikonstruksi secara sosial, berlawanan dengan asumsi
neorealisme dan neoliberalisme, artinya aspek tersebut diwujudkan oleh proses
praktik dan interaksi sosial.
12. Secara sederhana organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal dan berkesinambungan
yang dibentuk oleh kesepakatan diantara anggotanya (keanggotaan negara dan non negara), dari paling tidak dua negara
merdeka atau lebih, yang memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan bersama anggota. Dalam perpektif realisme
dalam memandang organisasi internasional menyatakan bahwa organisasi internasional adalah perpanjangan tangan
atau alat selimut untuk mencapai kepentingan nationalnya (national interest). Karena pada dasarnya menurut kacamata
realisme bahwa negara adalah aktor utama dengan kedaulatan otoritas tertinggi dalam arena internasional.
Internasionalisme liberal adalah doktrin kebijakan luar negeri yang menyatakan bahwa negara-negara liberal
harus ikut campur di negara berdaulat lain untuk mencapai tujuan liberalnya. Tujuan internasionalisme liberal adalah
mencapai menciptakan struktur global dalam sistem internasional yang condong ke tatanan dunia liberal. Demi mencapai
tujuan tersebut, perdagangan bebas global, ekonomi liberal, dan sistem politik liberal digalakkan habis-habisan.
Liberalisme institusional atau institusionalisme liberal adalah teori hubungan internasional yang mengklaim
bahwa lembaga dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO, dan Uni Eropa dapat
meningkatkan dan membantu kerja sama antarnegara. liberalisme institusional bersifat utilitarian dan rasionalistik.
Negara diperlakukan sebagai pelaku rasional yang beroperasi di sistem politik internasional yang hierarkinya tidak dapat
dipaksakan. Dalam disiplin hubungan internasional, konstruktivisme adalah pandangan bahwa aspek-aspek
penting hubungan internasional dikonstruksi oleh sejarah dan masyarakat, bukan dampak mutlak dari sifat manusia atau
ciri khas politik dunia lainnya.Konstruktivisme berusaha menunjukkan bahwa aspek-aspek inti hubungan internasional
dikonstruksi secara sosial, berlawanan dengan asumsi neorealisme dan neoliberalisme, artinya aspek tersebut
diwujudkan oleh proses praktik dan interaksi sosial.
KESIMPULAN
