Organisasi internasional seperti ASEAN dibentuk untuk mempromosikan kerja sama ekonomi dan keamanan antarnegara. ASEAN didirikan pada 1967 oleh lima negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas regional. ASEAN kini memiliki 10 negara anggota dan bekerja untuk mempromosikan perdamaian, kesejahteraan, dan integrasi ekonomi di Asia Tenggara.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Organisasi internasional merupakan sebagai suatu struktur formal dan
berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antar anggota-anggota
(pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan
tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya
mendefinsikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin
dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan
yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor
non negara.
Keberhasilan suatu organisasi internasional dapat dilihat dari kebijakan dan
cara untuk mengimplementasikannya. Keberhasilan di bidang ini tergantung dari
sikap otonomi organisasi dan kepercayaan anggota atas kepemimpinan politis
organisasi tersebut, tetapi yang paling penting adalah persepsi dari pemerintah
negara anggota tentang seberapa jauh bantuan maupun kebijakan yang
dikembangkan oleh organisasi yang akan sesuai dengan kepentingan nasional
mereka. Oleh sebab itu anggota dapat mendorong ataupun menghalangi
perkembangan bantuan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh organisasi sesuai
dengan penilaian mereka dengan mempertimbangkan untung dan ruginya bagi
kepentingan nasional negara tersebut.
Bila pengembangan bantuan dan kebijakan tertentu oleh organisasi
dipandang berguna oleh pemerintah negara anggota atau bila organisasi telah
memiliki semacam otonomi yang meningkat dan mengatur dengan kuat masalah
kebijakan yang spesifik dan fungsional, maka perumusan kebijakan tersebut akan
dapat berjalan tanpa campur tangan yang spesifik dari negara anggota, dan
keberhasilan implementasinya akan bergantung dari seberapa baik bantuan maupun
kebijakan tersebut dapat diterima oleh negara yang bersangkutan. Selanjutnya,
tanggapan dari negara anggota atas isu yang menjadi tujuan dari bantuan maupun
kebijakan organisasi adalah variabel yang signifikan bagi pengembangan

2. 2
keberhasilan hasil kinerja. Hal ini khususnya dalam kasus dimana implementasi
kebijakan membutuhkan tindakan dari anggota organisasi.
Dengan latar belakang masalah tersebut, saya memutuskan untuk lebih
mendalami materi ini melalui makalah dengan judul : “Organisasi Internasional”.
2. Rumusan masalah
Dari latar belakang masalah di atas, maka yang akan dijadikan kajian utama
dalam makalah ini adalah peranan dari organisasi internasional yang dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1. Apa saja yang termasuk organisasi internasional ?
2. Apa saja tujuan dan prinsip dari organisasi internasional tersebut ?
3. Bagaimana sejarah singkat terbentuknya organisasi internasional ?
3. Tujuan penulisan
Pembuatan makalah ini bertujuan untuk mengetahui sejarah singkat, fungsi,
tujuan, dan prinsip dari organisasi internasioanal.
4. Manfaat penulisan
Manfaat pembuatan makalah ini adalah dapat membantu siswa untuk
memahami materi tentang organisasi internasional dengan mudah dan juga dapat
membandingkan kekurangan dan kelebihan dari setiap organisasi internasional
yang ada.

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
1. Sejarah organisasi internasional
Organization dalam kata international organization sering menjadi
permasalahan dengan bentuk tunggalnya (singular) yaitu organization. Dalam hal
ini dijelaskan bahwa Organization adalah suatu proses sedangkan international
organization adalah aspek-aspek representatif dari suatu fase dalam proses tersebut
yang telah dicapai dalam suatu waktu tertentu. Hubungan Internasional antara
pemerintah, kelompok individu, tidaklah bersifat acak tetapi bersifat terorganisir.
Suatu bentuk dari hubungan internasional tersebut adalah institusi yaitu bentuk
kolektif atau struktur dasar dari suatu organisasi sosial yang dibentuk dasar hukum
atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi,
konferensi, atau organisasi internasional.
Organisasi Internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang
melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap
serta dihadapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan
fungsinya secara berkesinambungan dan berlembaga guna mengusahakan
tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara
pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah
pada negara yang berbeda.
2. Organisasi-Organisasi Internasional
2.1 ASEAN (Association Of South East Asian Nation)
1) Pengertian ASEAN
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (PERBARA) atau lebih
popular dengan sebutan Association Of South East Asian Nation merupakan sebuah
organisasi geo-politik dan ekonomi dari Negara-negara di kawasan Asia Tenggara
yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan

4. 4
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan social, dan pengembangan
kebudayaan Negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di
tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan
di antara anggotanya dengan damai.
ASEAN maliputi wilayah daratan seluas 4.46 juta km² atau setara dengan
3% total luas daratan di bumi, dan memiliki populasi yang mendekati angka 600
juta orang atau setara dengan 8,8% total populasi dunia. Luas wilayah laut ASEAN
tiga kali lipat dari luas wilayah daratan. Pada tahun 2010, kombinasi nominal GDS
ASEAN telah tumbuh hingga 1,8 Triliun Dolar AS. Jika ASEAN adalah sebuah
entitas tunggal, maka ASEAN akan duduk sebagai ekonomi terbesar kesembilan
setelah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Prancins, Brazil, Inggris, dan Italia.
2) Sejarah ASEAN
ASEAN didirikan oleh lima Negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia,
Filipina, Singapura, Thailand dan Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri
Luar Negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu adalah Adam
Malik (Indonesia), Narsisco Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S.
Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand).
Isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut :
 Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan social dan perkembangan
kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
 Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam
bidang ekonomi, social, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
 Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
 Memelihara kerja sama yang erat ditengah-tengah organisasi regional dan
internasional yang ada.
 Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di
kawasan Asia Tenggara
Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar lima negara
pemrakarsa. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada
tanggal 7 Januari 1984 (tepat seminggu setelah memperingati hari
kemerdekaannya). Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota

5. 5
baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli1995.
Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota
ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk
bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana
tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja.
Meskipun begitu, satu tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi
anggota ASEAN yaitu pada tanggal 16 Desember 1998. Setelah kesemua negara
di Asia Tenggara bergabung dalam wadah ASEAN, sebuah negara kecil di
tenggara Indonesia yang tak lain dan tak bukan juga pecahan
dari Indonesia yaitu Timor Leste memutuskan untuk ikut bergabung menjadi
anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, meskipun keanggotaannya belum
dipenuhi.
Kerja sama ini tidak hanya mencakup bidang ekonomi saja tetapi juga ilmu
pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan informasi, pembangunan serta
keamanan dan kerja sama transnasional lainnya.
3) Prinsip Utama ASEAN
Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut :
 Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional,
dan identitas nasional setiap Negara
 Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada
campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
 Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
 Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
 Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
 Kerja sama efektif antara anggota
4) Piagam ASEAN
Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi :
 Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan
identitas nasional seluruh Negara Anggota ASEAN;

6. 6
 Berbagi komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian,
keamanan dan kemakmuran regional;
 Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan lain dalam
cara yang tidak sesuai dengan hukum internasional;
 Ketergantungan pada penyelesaian damai sengketa;
 Tidak campur tangan dalam urusan internal negara anggota ASEAN;
 Menghormati hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya
bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
 Konsultasi ditingkatkan mengenai hal-hal serius memengaruhi kepentingan
bersama ASEAN;
 Kepatuhan terhadap aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip
demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
 Menghormati kebebasan dasar, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, dan
pemajuan keadilan sosial;
 Menjunjung tinggi Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk hukum
humaniter internasional, yang disetujui oleh negara anggota ASEAN;
 Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan, termasuk penggunaan wilayahnya,
dan dikejar oleh Negara Anggota ASEAN atau non-ASEAN Negara atau aktor non-
negara, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan
ekonomi ASEAN Negara-negara Anggota;
 Menghormati perbedaan budaya, bahasa dan agama dari masyarakat ASEAN,
sementara menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam
keanekaragaman;
 Sentralitas ASEAN dalam hubungan politik, ekonomi, sosial dan budaya eksternal
sambil tetap aktif terlibat, berwawasan ke luar, inklusif dan tidak diskriminatif, dan
 Kepatuhan terhadap aturan-aturan perdagangan multilateral dan aturan berbasis
ASEAN rezim bagi pelaksanaan efektif dari komitmen ekonomi dan pengurangan
progresif terhadap penghapusan semua hambatan untuk integrasi ekonomi regional,
dalam dorongan ekonomi pasar.

7. 7
5) Anggota ASEAN
Sekarang ASEAN beranggotakan semua Negara di Asia Tenggara. Berikut
ini adalah Negara-negara anggota ASEAN :
 Filipina (negara pendiri ASEAN).
 Indonesia (negara pendiri ASEAN).
 Malaysia (negara pendiri ASEAN).
 Singapura (negara pendiri ASEAN).
 Thailand (negara pendiri ASEAN).
 Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984.
 Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995.
 Laos bergabung pada 23 Juli 1997 (Laos dan Myanmar bergabung pada waktu
yang sama).
 Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997 (Laos dan Myanmar bergabung pada
waktu yang sama).
 Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998.
C. Perluasan Keanggotaan
Mengingat kepentingan geografis, ekonomis, dan politis yang strategis,
sejak beberapa tahun belakangan ini, ASEAN telah mencoba menjajaki perluasan
anggota kepada Negara-negara tetangga di sekitar ASEAN. Berikut ini adalah
daftar Negara-negara perluasan keanggotaan ASEAN :
 Bangladesh
 Palau
 Papua Nugini
 Republik China (Taiwan)
 Timor Leste
6) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah pertemuan puncak antara
pemimpin-pemimpin Negara anggota ASEAN dalam hubungannya terhadap
perkembangan ekonomi dan budaya antar Negara-negara Asia Tenggara.

8. 8
KTT ASEAN diselenggarakan oleh 10 negara Asia Tenggara setiap tahunnya.
Pertemuan Tahunan Anggota ASEAN.
Tanggal Negara Tuan rumah
1 23‒24 Februari 1976 Indonesia Bali
2 4‒5 Agustus 1977 Malaysia Kuala Lumpur
3 14‒15 Desember 1987 Filipina Manila
4 27‒29 Januari 1992 Singapura Singapura
5 14‒15 Desember 1995 Thailand Bangkok
6 15‒16 Desember 1998 Vietnam Hanoi
7 5‒6 November 2001 Brunei Bandar Seri Begawan
8 4‒5 November 2002 Kamboja Phnom Penh
9 7‒8 Oktober 2003 Indonesia Bali
10 29‒30 November 2004 Laos Vientiane
11 12‒14 Desember 2005 Malaysia Kuala Lumpur
12 11‒14 Januari 20071
,2
Filipina Cebu
13 18‒22 November 2007 Singapura Singapura
14 27 Februari-1 Maret 2009[3]3
Thailand Cha Am, Hua Hin
15 23 Oktober 2009 Thailand Cha Am, Hua Hin
16 8-9 April 2010 Vietnam Hanoi
17 28-30 Oktober 2010 Vietnam Hanoi
18 4-8 Mei 2011 Indonesia Jakarta
19 17-19 November 2011 Indonesia Bali
20 3-4 April 2012 Kamboja Phnom Penh
21 17-20 November 2012 Kamboja Phnom Penh
22 9 Oktober 2013 Brunei Bandar Seri Begawan
1
Ditunda dari tanggal sebelumnya 10‒14 Desember 2006 akibat Badai Seniang
2
Menjadi tuan rumah setelah Myanmar mundur karena ditekan AS dan UE
3
Ditunda dari tanggal sebelumnya 12‒17 Desember 2008 akibat krisis politik
Thailand 2008. Pertemuan pada Maret kemudian dibatalkan akibat aksi unjuk
rasa di lokasi pertemuan.

9. 9
Konferensi Tingkat Tinggi Tak Resmi ASEAN
Tanggal Negara Tuan rumah
1 30 November 1996 Indonesia Jakarta
2 14‒16 Desember 1997 Malaysia Kuala Lumpur
3 27‒28 November 1999 Filipina Manila
4 22‒25 November 2000 Singapura Singapura
Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa ASEAN
Tanggal Negara Tuan rumah
1 6 Januari 2005 Indonesia Jakarta
Hasil dari KTT Resmi ASEAN :
 KTT ke-1
Deklarasi Kerukunan ASEAN; Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia
Tenggara (TAC); serta Persetujuan Pembentukan Sekretariat ASEAN
 KTT ke-2
Pencetusan Bali Concord 1.
 KTT ke-3
Mengesahkan kembali prinsip-prinsip dasar ASEAN.
Solidaritas kerjasama ASEAN dalam segala bidang.
Melibatkan masyarakat di negara-negara anggota ASEAN dengan memperbesar
peranan swasta dalam kerjasama ASEAN.
Usaha bersama dalam menjaga keamanan stabilitas dan pertumbuhan kawasan
ASEAN
 KTT ke-4
ASEAN dibentuk Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) untuk mengawasi,
melaksanakan koordinasi.
Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Skema Tarif Preferensi Efektif
Bersama (Common Effective Preferential Tariff/CEPT) menuju Kawasan
Perdagangan Bebas ASEAN.
 KTT ke-5
Membicarakan upaya memasukan Kamboja, Laos, Vietnam menjadi anggota serta
memperkuat identitas ASEAN.
 KTT ke-6

10. 10
Pemimpin ASEAN menetapkan Statement of Bold Measures yang juga berisikan
komitmen mereka terhadap AFTA dan kesepakatan untuk mempercepat
pemberlakuan AFTA dari tahun 2003 menjadi tahun 2002 bagi enam negara
penandatangan skema CEPT, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,
Filipina, Singapura dan Thailand.
 KTT ke-7
Mengeluarkan deklarasi HIV/AIDS.
Mengeluarkan deklarasi Terorisme, karena menyangkut serangan terorisme pada
gedung WTC di Amerika.
 KTT ke-8
Pengeluaran deklarasi Terorisme, bagaimana cara-cara pencegahan.
Pengesahan ASEAN Tourism Agreement.
 KTT ke-9
Pencetusan Bali Concord II yang akan dideklarasikan itu berisi tiga konsep
komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN
(ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial Budaya
ASEAN (ASSC).
 KTT ke-10
Program Aksi Vientiane (Vientiane Action Program) yang diluluskan dalam
konferensi tersebut menekankan perlunya mempersempit kesenjangan
perkembangan antara 10 negara anggota ASEAN, memperluas hubungan kerja
sama dengan para mitra untuk membangun sebuah masyarakat ASEAN yang
terbuka terhadap dunia luar dan penuh vitalitas pada tahun 2020.
 KTT ke-11
Perjanjian perdagangan jasa demi kerja sama ekonomi yang komprehensif dengan
Korea Selatan, memorandum of understanding (MoU) pendirian ASEAN-Korea
Center, dan dokumen hasil KTT Asia Timur yang diberi label Deklarasi Singapura
atas Perubahan Iklim, Energi, dan Lingkungan Hidup
 KTT ke-12
Membahas masalah-masalah mengenai keamanan kawasan, perundingan
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), keamanan energi Asia Tenggara,
pencegahan dan pengendalian penyakit AIDS serta masalah nuklir Semenanjung
Korea.
 KTT ke-13

11. 11
Penandatanganan beberapa kesepakatan, antara lain seperti perjanjian perdagangan
dalam kerangka kerjasama ekonomi dan penandatangan kerjasama ASEAN dengan
Korea Center, menyepakati ASEAN Center.
 KTT ke-14
Penandatanganan persetujuan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-
Australia-Selandia Baru.
Hasil dari KTT Tidak Resmi ASEAN :
 KTT Tidak Resmi ke-1
Kesepakatan untuk menerima Kamboja, Laos, dan Myanmar sebagai anggota
penuh ASEAN secara bersamaan.
 KTT Tidak Resmi ke-2
Sepakat untuk mencanangkan Visi ASEAN 2020 yang mencakup seluruh aspek
yang ingin dicapai bangsa-bangsa Asia Tengara dalam memasuki abad 21, baik di
bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.
 KTT Tidak Resmi ke-3
Kesepakatan untuk mengembangkan kerja sama di bidang pembangunan ekonomi,
sosial, politik dan keamanan serta melanjutkan reformasi struktural guna
meningkatkan kerja sama untuk pertumbuhan ekonomi di kawasan.
 KTT Tidak Resmi ke-4

12. 12
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya
pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga
terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda.Karena
hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk
memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus
sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar bangsa di dunia.
Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu negara dalam
hubungannya dengan negara-negara lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat
dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu negara. Hal ini terkait dengan politik
luar negeri yang diterapkan Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia
bebas aktif tentunya merupakan strategi politik yang diterapkan Indonesia dalam
politik global. Agar prinsip bebas aktif ini dapat dioperasionalisasikan dalam politik
luar negeri Indonesia maka setiap periode pemerintahan hendaklah menetapkan
landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai
dengan kepentingan nasional. Perumusan politik luar negeri suatu negara tak
terlepas dari kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain,
ketika kepentingan nasional suatu negara terancam, maka politik luar negeri akan
dikeluarkan sebagai salah satu upaya dalam mengamankan kepentingan ansional
negara yang bersangkutan.
Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek
hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau
pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.
B. Saran
Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu Negara, dalam era
globalisasi yang sangat kompleks ini tidak ada suatu Negara yang dapat berdiri
sendiri. Dengan adanya hubungan internasional, pencapaian tujuan Negara akan

13. 13
lebih mudah dilakukan dan perdamaian dunia akan mudah diciptakan. Realitas
menunjukkan bahwa setiap bangsa memiliki kebutuhan mempertahankan
kelangsungan hidupnya dan tidak selalu dapat dipenuhi oleh potensi setiap bangsa.
Keadaan yang demikian mendorong untuk saling mengadakan hubungan antar
negara.

14. 14
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Abdul Wahid and Zainal. 1978. Sejarah Dasar Luar Malaysia. Kuala Lumpur:
Kementrian Belia dan Sukan.
Acharya, Amitav. 2001. Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and
the problem of regional order. London and New York: Routledge.
AFRIM. 2012. MILF leaders meet three international conflict resolution experts. Accessed
Maret 28, 2016. http://www.afrim.org.ph/m_newspage.php?nid=24024#.U3uZPNKSx0o.
Ahmadi, Surwandono and Sidiq. 2011. Resolusi Konflik di Dunia Islam. Yogyakarta: Graha
Ilmu.
ASEAN. 1992. ASEAN Selayang Pandang. Jakarta: Sekretariat Nasional ASEAN. —. 2005.
Eleventh ASEAN Summit, Kuala Lumpur, 12-14 December 2005. December.
Accessed November 15, 2015.
http://www.asean.org/index.php/news/item/eleventh-asean-summit-kualalumpur-
12-14-december-2005.
—. 2015. History The Founding of ASEAN. Accessed November 8, 2015.
http://www.asean.org/asean/about-asean/history/.
AsianPeaceBuilding. 2013. The Role of Islamic Diplomacy in the Mindanao Peace Process.
http://peacebuilding.asia/the-role-of-islamic-diplomacy-in-themindanao-peace-process/.
Aufiya, Mohd. Agoes. 2012. "Kegagalan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Peran
Mediasi Konflik Di Timur Tengah. Studi Kasus: Revolusi Libya, Runtuhnya Rezim
Moamar Khadafi Tahun 2011." Skripsi S1 30.