Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, The Corporate Culture: infact and implications, universitas mercu buana, 2017

1. Rinalto Hutabarat 55117110003 – BE & GG / Dosen Pengampu : Hapzi Ali, Prof. Dr. MM. CMA
Para pakar yang menyatakan statement bahwa sulitnya menerapkan GCG & GGG di Indonesia yang di
sebabkan karena Indonesia adalah negara yang masih berkembang, multi etnis, multi budaya, merupakan
negara kepulauan dan lain sebagainya ada benarnya, ditambah lagi tingkat pendidikan warga negara Indonesia
yang tidak merata merupakan salah satu faktor penghambat penerapan GCG & GGG tersebut.
Dengan tidak meratanya tingkat pendidikan tersebut menyebabkan penerapan dan pengimplementasian GCG &
GGG menjadi terhambat, karena sekelompok banyak orang dengan tingkat pendidikan rendah tersebut dapat
dengan mudah di pengaruhi oleh sekelompok orang "pintar" untuk kepentingan mereka. sehingga pada saat
GCG ataupun GGG akan di terapkan yang kemudian membentur kepentingan orang - orang "pintar" tersebut
akan dengan mudah digerakan atau dimobilisasi yang kemudian menghambat tumbuh nya GCG dan GGG.
konsep yang efektif :
Secara umum terdapat 5 (lima prinsip) dasar dari good corporate governance (GCG) yang bisa diterapkan di
dalam perusahaan. Adapun kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
1. Transparency (keterbukaan informasi). Adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan,
menyampaikan informasi yang relevan terkait perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas). Adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban
setiap bagian perusahaan agar pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban). Adalah kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap
prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian). Adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional
tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan prinsip
korporasi yang sehat dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran). Adalah yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam
memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang
berlaku.